SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmen reformasi birokrasi melalui pelantikan empat pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan satu Direktur BPR hasil seleksi terbuka (open bidding) di Balai Kota Sukabumi, Rabu (8/10/2025). ‎ ‎Pejabat yang dilantik adalah Novian Restiadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ida Halimah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Taufik Hidayah sebagai Kepala BKPSDM, Yan Yan Rusyandi sebagai Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H., serta Direktur BPR Kota Sukabumi. ‎ ‎Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa pengisian jabatan strategis dilakukan sepenuhnya berdasarkan prinsip meritokrasi. “Seleksi ini bagian dari pembenahan sistem. Tidak ada faktor kedekatan, yang diukur hanyalah integritas dan kompetensi,” tegas Ayep. ‎ ‎Ia menambahkan, model rekrutmen terbuka menjadi fondasi birokrasi profesional, transparan, dan akuntabel. Pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menunjukkan kinerja terukur, mempercepat capaian program prioritas, dan meningkatkan pelayanan publik. ‎ ‎“Kita butuh pemimpin yang berani mengambil inisiatif dan memberi solusi, bukan sekadar menunggu perintah,” ujarnya. ‎ ‎Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah. “Keberhasilan daerah bukan hasil kerja individu, tapi kerja tim yang solid. Kolaborasi dan komunikasi menjadi kunci,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Ayep menyoroti peran strategis Direktur BPR dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Ia berharap BPR menjadi motor penggerak sektor UMKM dan inklusi keuangan masyarakat. “Saya ingin BPR tumbuh sehat, transparan, dan berpihak pada ekonomi rakyat,” ungkapnya. ‎ ‎Pelantikan ini menandai babak baru tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang lebih terbuka dan berbasis kinerja. Seluruh pejabat wajib menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bekerja profesional dan bebas dari praktik koruptif. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Bappeda Kota Sukabumi mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan pada Triwulan III 2025. ‎ ‎Lewat cara ini Bappeda ingin memastikan seluruh program prioritas pemerintah daerah berjalan sesuai target dan tepat sasaran. ‎ ‎Kepala Bappeda, Hasan Asari, menyampaikan bahwa evaluasi melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan. ‎ ‎“Evaluasi triwulanan bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana untuk memetakan kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah perbaikan agar program bisa selesai tepat waktu,” ujar Hasan, Rabu (8/10/2025). ‎ ‎Dari hasil pembahasan awal, beberapa SKPD masih menghadapi kendala teknis dan administratif, termasuk keterlambatan pelaporan dan realisasi kegiatan. ‎ ‎Hasan juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyampaian data capaian kinerja agar pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat sasaran. ‎ ‎Modernisasi pengendalian dan evaluasi juga diterapkan melalui Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (SIPEKA), yang memungkinkan pemantauan progres pembangunan secara real time dan terukur. ‎ ‎“Meski ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan, dengan kerja sama lintas SKPD dan dukungan pimpinan daerah, kami optimistis seluruh target pembangunan Kota Sukabumi dapat tercapai dengan baik,” tutup Hasan. (Usep)

Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Beredarnya pemberitaan oleh beberapa media online yang dituduhkan kepada SPBU bernomor 64.786.12 yang berlokasi di Jalan Hutan Wisata Baning, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kalbar beberapa hari lalu yang menuding praktek dugaan praktik mafia migas adalah tidak benar, itu hanya tuduhan sepihak oleh media online tersebut, karena pihak pengelola SPBU sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan, ujar Menejer Norma, Rabu (08/10/2025) “Adanya pemberitaan isu miring tentang SPBU Tugu BI Sintang tersebut yang diduga melanggar Undang Undang migas itu tidak benar, sebab saat ini tampak kegiatan SPBU biasa biasa saja dan pengisian BBM di kendaraan berjalan seperti biasanya”. Ujarnya. Manejer SPBU Tugu BI Bu Norma menjelaskan dan mengklarifikasi, “Memang ada isu miring tentang SPBU kita akhir akhir ini, namun itu tidak benar, tidak ada penyelewengan BBM, semua pakai aturan, kalau antri BBM Jenis Solar menggunakan Barcode, semua kita laksanakan sesuai aturan, Untuk solar itu pembagian nya 60-80 liter jenis kendaraan hilux/ strada, sesuai dengan jatah kuota harian utk 1 jenis kendaraaan/nopol/ barcode yang bisa masuk ke link digitalisasi Pertamina dan itu jelas sekali, tidak boleh menggunakan jerigen atau drum bahkan tengki siluman, karena mengisi BBM menggunakan drum, jerigen, tangki Siluman dalam aturan tidak boleh”, jelasnya. “Dan saat ini biasanya kalau BBM sudah Siap di dibagikan Antri pasti ramai mobil sanpai ke jalan, tapi tetap kita layani menggunakan barcode sesuai aturan, boleh di cek di SPBU lainnya,kalau ada Minyak di SPBU pasti ramai antri dan tetap kita layani sesuai aturan”, ungkap norma di kantornya. “Jadi saya mohon maaf kepada rekan rekan Media silahkan cek kegiatan SPBU kita, artinya kita berharap agar tidak langsung memberitakan kegiatan kita, agar tidak terjadi miss comunication konfirmasi dulu, saya juga membuat Klarifikasi ini, bukan berarti tidak menghargai rekan rekan Media yang lainnya”, harapnya. (Team/read)

‎SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan rotasi dan promosi besar-besaran di jajaran aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 293 pejabat dilantik oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/10/2025). ‎ ‎Pelantikan mencakup 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 125 pejabat administrator (eselon III), 136 pejabat pengawas (eselon IV), serta 7 kepala puskesmas. Kegiatan berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Bupati H. Andreas dan Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman. ‎ ‎Bupati Asep Japar menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel. “Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi proses regenerasi birokrasi agar organisasi berjalan dinamis dan profesional,” ujarnya. ‎ ‎Ia menjelaskan, mutasi dan promosi jabatan dilakukan secara transparan dan berbasis norma, standar, prosedur, serta kriteria (NSPK) melalui platform digital kepegawaian. “Pelantikan ini bagian dari manajemen ASN yang akuntabel dan sesuai regulasi,” tambahnya. ‎ ‎Menurut Bupati, regenerasi penting untuk menjamin kesinambungan pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi ASN berprestasi untuk menempati posisi strategis. “Kita harus memastikan pejabat berkapabilitas tidak gagal promosi hanya karena sistem yang tidak mendukung,” tegasnya. ‎ ‎Bupati juga mengingatkan para pejabat untuk segera beradaptasi di tempat tugas baru, memperkuat kinerja organisasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Saya mengingatkan pentingnya menjaga integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab,” pesannya. ‎ ‎Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja maksimal dalam mendukung pelaksanaan program strategis daerah serta mempercepat terwujudnya visi Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah). ‎ ‎Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Hj. Lina Evelin Marlina, S.IP., M.M. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Gun Gun Gunardi, M.A.P. sebagai Asisten Administrasi Umum Setda, Drs. Eki Radiana Rizki, M.Si. sebagai Kepala Pelaksana BPBD. ‎ ‎Drs. Tri Romadhono Suwardianto, A.P., M.A.P. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. ‎Selain itu, Ir. Toha Wildan Athoilah, M.T. kini menjabat Kepala Bappelitbangda; Ir. ‎ ‎Bambang Widyantoro, M.T. sebagai Kepala Dinas Sosial, Jujun Juaeni, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Badan Kesbangpol; dan dr. Gatot Sugiharto, Sp.B. sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. ‎ ‎Lalu Drs. Hari Riyadi, M.M. dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dan Nunung Nurhayati, S.Sos., Kp., M.Si. sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. ‎ ‎Yang juga dilantik hari ini Sri Hastuty Harahap, S.P., M.S.E., M.A. sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, serta Agus Sanusi, S.K.M., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‎ ‎Kemudian Drs. Budianto, M.Si. menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Ahmad Samsul Bahri, S.Sos., M.A.P. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Drs. Uus Pirdaus, M.M. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. ‎ ‎Mubtadi Latip, S.IP. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dan Sigit Widarmadi, S.E. sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya Dr. Drs. H. Ali Iskandar, M.H. memimpin Dinas Pariwisata, Aep Majmudin, S.E., M.M. menakhodai Dinas Pertanian. ‎ ‎Drs. Dede Rukaya, M.M. menjabat Kepala DPMPTSP, Yulipri, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian serta Sendi Apriadi, S.STP., M.Si. memimpin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. ‎ ‎Sementara itu, Eka Nandang Nugraha, S.IP., M.M. dilantik sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Deden Sumpena, S.Pd.I., Kp., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pendidikan; dan Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P. sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎Pelantikan ini menandai komitmen Pemkab Sukabumi untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi hasil, guna mempercepat pencapaian target pembangunan serta memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Puskesmas Buniwangi, Yogianto, bersama tim tenaga kesehatan (nakes) melakukan pembinaan dan pengawasan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasiripis di Kampung Pamotan, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/10/2025). ‎Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, baik dari sisi kebersihan, kelayakan bahan, hingga pemenuhan nilai nutrisi. ‎“SPPG merupakan unit yang bertugas menyediakan makanan bergizi untuk berbagai program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembinaan ini untuk menjamin standar higienis, sanitasi, dan kualitas gizi tetap terjaga,” ujar Yogianto. Dalam kegiatan tersebut, tim Puskesmas memeriksa kebersihan area dapur, alat masak, serta bahan makanan guna mencegah kontaminasi dan keracunan. Evaluasi juga dilakukan terhadap kualitas dan kesegaran bahan makanan, porsi dan komposisi gizi, hingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan. ‎Selain itu, tim meninjau kelayakan fasilitas dapur, termasuk sarana prasarana, peralatan, tempat penyimpanan, serta sistem pengelolaan limbah. ‎Sebagai penanggung jawab, Kepala Puskesmas Buniwangi memimpin langsung kegiatan monitoring dan pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan enam tenaga kesehatan, terdiri dari ahli gizi, sanitarian, serta perawat. Masing-masing bertugas memastikan aspek gizi, kebersihan, dan proses distribusi makanan berjalan sesuai ketentuan. ‎Yogianto menegaskan, hal ini penting untuk menjamin program pemenuhan gizi mencapai tujuannya, yakni menyediakan makanan sehat dan aman bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan balita. ‎“Hasil kegiatan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program di masa mendatang agar semakin optimal dalam menekan risiko masalah gizi seperti stunting,” tandasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Hujan deras disertai butiran es dan angin kencang melanda Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, Selasa (7/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB. ‎ ‎Hembusan angin yang tiba-tiba berubah ganas membuat warga di Desa Sindangresmi dan Desa Jampangtengah panik. Dalam hitungan menit, puluhan atap rumah beterbangan, pohon tumbang menimpa jalan, dan sejumlah fasilitas umum rusak berat. ‎ ‎“Awalnya hanya mendung tebal dan hujan biasa, tapi tiba-tiba anginnya berputar kencang disertai es kecil-kecil. Suaranya keras sekali, warga langsung berlarian menyelamatkan diri,” tutur Dadi Supardi, Petugas P2BK Kecamatan Jampangtengah, Rabu pagi (8/10/2025). ‎ ‎Menurut data awal P2BK, sedikitnya 65 rumah warga rusak akibat terjangan angin kencang 64 rumah di Desa Sindangresmi dan satu rumah di Desa Jampangtengah. ‎ ‎Dari jumlah itu, tiga rumah mengalami rusak berat, enam rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Sebanyak 3 kepala keluarga atau 12 jiwa terpaksa mengungsi sementara di rumah kerabat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. ‎ ‎Begitu menerima laporan, tim gabungan yang terdiri atas P2BK Jampangtengah, Forkopimcam, personel TNI–Polri, serta Dinas PU Provinsi langsung bergerak cepat ke lokasi. ‎ ‎Mereka mengevakuasi pohon tumbang yang menutup akses jalan kabupaten dan provinsi di enam titik serta membantu warga memperbaiki rumah. ‎ ‎“Begitu kondisi memungkinkan, kami langsung turun ke lapangan. Evakuasi kami lakukan bersama unsur Forkopimcam, PU Provinsi, dan warga setempat. Prioritas kami membuka akses jalan dan memastikan tidak ada warga yang terjebak,” ujar Dadi. ‎ ‎Hingga malam hari, sebagian besar akses jalan yang sempat tertutup telah berhasil dibuka. Warga juga mulai memperbaiki rumah masing-masing dengan gotong royong. ‎ ‎Meski demikian, P2BK tetap mengimbau agar masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. ‎ ‎“Cuaca akhir-akhir ini sulit diprediksi. Kami minta warga tetap waspada, apalagi di wilayah perbukitan seperti Jampangtengah yang rawan longsor dan angin puting beliung,” tambah Dadi. ‎ ‎P2BK bersama pemerintah desa kini tengah melakukan pendataan lanjutan untuk memperbarui jumlah kerusakan dan kebutuhan bantuan darurat, termasuk material bangunan serta kebutuhan dasar bagi warga terdampak. ‎ ‎Peristiwa yang berlangsung singkat namun memporak-porandakan dua desa itu menjadi pengingat kuat bahwa kesiapsiagaan dan kerja cepat tim gabungan merupakan benteng pertama dalam menghadapi bencana alam di Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Sukabumi menargetkan pertumbuhan aset signifikan, dari Rp50 miliar menjadi Rp500 miliar dalam lima tahun mendatang. ‎ ‎Target besar ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Sukabumi untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). ‎ ‎Direktur BPR Kota Sukabumi, Sutrisno, menilai target tersebut realistis jika dibarengi penguatan kepercayaan publik. Ia menyebut kondisi keuangan BPR saat ini berada pada posisi yang sangat sehat. ‎ ‎“Secara fundamental, kami kuat. Rasio permodalan mencapai 60 persen, ROA 5 persen, dan BOPO di angka 69 persen. Ini menunjukkan efisiensi dan stabilitas yang baik,” ungkapnya usai pelantikan, Rabu (8/10/2025). ‎ ‎Meski begitu, Sutrisno mengakui tantangan utama ada pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang masih terbatas. ‎ ‎Hingga akhir 2024, total DPK baru menyentuh Rp22,8 miliar. “Kami ingin memperluas basis nasabah, tidak hanya ASN, tapi juga masyarakat umum dan pelaku usaha,” jelasnya. ‎ ‎Untuk mendorong pertumbuhan itu, BPR akan menghadirkan berbagai inovasi produk, seperti tabungan pendidikan, tabungan umroh, dan tabungan hari raya. ‎ ‎Langkah tersebut , sekaligus memperkuat segmen pembiayaan produktif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan proyek pemerintah dengan sistem tertutup. ‎ ‎“Kami tidak ingin pasif menunggu, tapi menjemput bola. Kuncinya adalah membangun kepercayaan masyarakat agar mau menabung di BPR,” tegas Sutrisno. ‎ ‎Ia optimistis, dengan meningkatnya DPK, biaya dana (cost of fund) akan turun dan BPR bisa bersaing dengan bank umum. Ke depan, BPR juga diarahkan untuk tumbuh secara mandiri tanpa ketergantungan pada penyertaan modal pemerintah. ‎ ‎“Kami ingin BPR ini berdiri di atas kekuatannya sendiri. Kalau aset menembus Rp500 miliar, laba bisa mencapai Rp25 miliar dan modal tumbuh dua kali lipat. Itu bukan mimpi,” katanya. ‎ ‎Sutrisno menutup dengan ajakan agar masyarakat menjadi bagian dari perjalanan BPR menuju kemandirian. “Pertumbuhan tidak bisa dicapai sendirian. Kalau masyarakat percaya dan ikut berpartisipasi, BPR akan menjadi kebanggaan bersama,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai standar nasional. ‎ ‎Program nasional yang menitikberatkan pada perbaikan gizi anak tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang digulirkan oleh Presiden Prabowo. ‎ ‎Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana dan Ketua Satgas MBG, Andri Setiawan, ke dua titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Selasa (7/10/2025). ‎ ‎Kunjungan dilakukan ke SPPG Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, dan SPPG Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, rombongan meninjau proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat. ‎ ‎“Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari seleksi bahan baku, kebersihan dapur, hingga higienitas petugas di lapangan,” ujar Wali Kota Ayep Zaki saat meninjau lokasi di Karang Tengah. ‎ ‎Ia menjelaskan, Pemkot Sukabumi telah membentuk Satuan Tugas MBG yang bertugas mengawasi pelaksanaan program di 41 titik SPPG. Dari jumlah tersebut, 35 titik sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap penyesuaian. ‎ ‎Selain itu, Pemkot juga menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) untuk menjamin keamanan pangan melalui pengujian kandungan pestisida dan pemeriksaan kualitas bahan makanan. ‎ ‎“Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai pemenuhan standar nasional,” tegas Ayep Zaki. ‎ ‎Sementara itu, Pengelola SPPG Karang Tengah, Arif Pujiyanto, mengatakan pihaknya melayani sekitar 3.000 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, bayi, balita, dan pelajar. ‎ ‎Semua bahan pangan, kata Arif, diperoleh dari produsen lokal Sukabumi untuk menjaga kualitas sekaligus mendukung ekonomi daerah. ‎ ‎Dengan pengawasan ketat dan sinergi lintas sektor, Pemkot Sukabumi menargetkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kota Sukabumi bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mendorong pengembangan kebudayaan serta pariwisata daerah melalui kegiatan One Stop Culture Museum yang digelar selama tiga hari. ‎ ‎Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Kebudayaan, BRIN, Bappeda, dan Dinas Pariwisata, dengan fokus pada kebijakan, penelitian, serta penguatan potensi wisata budaya. ‎ ‎Salah satu topik utama yang menarik perhatian publik adalah hasil penelitian tim BRIN di Gunung Tangkil, yang menyimpan jejak peradaban megalitik bernilai sejarah tinggi. Dari penelitian tersebut ditemukan sejumlah artefak seperti arca batu, batu dakon, menhir, hingga struktur punden berundak. ‎ ‎Pimpinan Ponpes Dzikir Modern Al-Fath, KH Fajar Laksana, menjelaskan bahwa penelitian lanjutan dilakukan selama lima hari dengan dukungan teknologi pemetaan udara untuk mendeteksi kemungkinan struktur bawah tanah di kawasan tersebut. ‎ ‎“Hasil foto udara akan memberikan gambaran jelas mengenai bentuk asli situs Gunung Tangkil pada masa lalu. Para ahli yang akan menyimpulkan, saya hanya ikut menyaksikan,” ujar Kiai Fajar, saat diwawancarai wartawan, Selasa (7/10/2025). ‎ ‎Ia menambahkan, Gunung Tangkil saat ini masih berstatus kawasan hutan lindung di bawah Kementerian Kehutanan sehingga belum ditetapkan sebagai situs cagar budaya. ‎ ‎Namun, jika hasil penelitian udara menunjukkan bukti kuat, langkah berikutnya adalah koordinasi lintas kementerian agar kawasan itu dapat dilindungi secara resmi sebagai situs budaya nasional. ‎ ‎Selain sesi penelitian dan diskusi kebijakan, kegiatan One Stop Culture Museum juga melibatkan pelajar dan guru dari berbagai sekolah di Sukabumi guna menumbuhkan kesadaran budaya sejak dini. ‎ ‎Peserta diajak mengunjungi sejumlah destinasi unggulan seperti Kampung Naga, pemandian alam, museum, dan Situ Gunung untuk mengenalkan kekayaan budaya serta alam Sukabumi. ‎ ‎“Sukabumi ini kecil, tapi harus jadi etalase kabupaten. Informasi, kuliner, dan pusat kebudayaan harus berpusat di kota,” tambahnya. ‎ ‎Penelitian Gunung Tangkil sendiri dilakukan secara mandiri oleh Museum Prabu Siliwangi bekerja sama dengan BRIN. ‎ ‎Hasil pemetaan udara ditargetkan rampung dalam satu bulan dan akan dipresentasikan dalam seminar nasional bulan depan sebagai langkah awal menuju penetapan Gunung Tangkil sebagai situs budaya resmi. (Usep).

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa pengelolaan dana Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) harus dilakukan secara jujur, amanah, dan transparan karena dana tersebut merupakan amanat rakyat. ‎ ‎Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada para ketua RW se-Kelurahan Lembursitu dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program P2RW Tingkat Kecamatan Lembursitu, Selasa (7/10/2025). ‎ ‎“Kita mulai dengan sesuatu yang baik dan tanpa korupsi, karena ada konsekuensi hukum. Uang ini bukan untuk dibagi-bagi kepada RT atau RW, melainkan untuk pembangunan kemaslahatan masyarakat,” tegasnya. ‎ ‎Ayep mengapresiasi RW yang mampu menunjukkan integritas dan kinerja tinggi dalam membangun wilayahnya. Ia juga mengingatkan agar setiap ketua RW mengelola dana sesuai fakta integritas yang telah ditandatangani bersama. ‎ ‎“Ini program bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membangun talud, pengelolaan sampah, jalan lingkungan, dan tempat ibadah. Jika ada hal yang tidak benar, akan diproses sesuai ketentuan,” ujarnya. ‎ ‎Menurutnya, pembangunan yang berlandaskan kejujuran akan membawa manfaat nyata bagi warga dan membentuk pribadi yang amanah. “Kita harus kompak dan jujur. Uang itu amanat untuk masyarakat,” pungkasnya. ‎ ‎Sementara itu, Camat Lembursitu Yudi Sutriana menambahkan bahwa bimbingan teknis kali ini lebih menekankan sosialisasi juklak dan juknis kepada setiap RW di Kecamatan Lembursitu. ‎ ‎Dalam kegiatan tersebut, pihak kecamatan menghadirkan Inspektorat sebagai narasumber. ‎ ‎Masih kata Yudi, dana hibah untuk program P2RW se-Kecamatan Lembursitu berjumlah Rp1,325 miliar bagi 53 RW dari 5 kelurahan. ‎ ‎”Tahun ini juklak dan juknisnya lebih mudah dan simpel, tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, setiap ketua RW wajib menandatangani fakta integritas agar ada persepsi yang sama, termasuk soal pelaporan atau SPJ hibah,” jelas Yudi. (Usep)