Bidik-kasusnews.com,Pontianak kalimantan Barat Aksi pengisian BBM jenis Dexlite non subsidi menggunakan dump truk terbuka kembali mencuri perhatian publik. Peristiwa tersebut terjadi di SPBU 64.781.06 Kota Baru, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak kalimantan Barat, yang berlokasi tak jauh dari Bundaran Kobar, pada Selasa (28 Oktober 2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Dari pantauan di lapangan, dump truk berwarna kuning itu tampak melakukan pengisian langsung di dispenser SPBU tanpa wadah tertutup standar, bahkan dilakukan oleh sopir sendiri, bukan operator resmi SPBU. Posisi truk berhenti di jalur pengisian umum, sementara aktivitas tersebut berlangsung di sore hari dan disaksikan sejumlah warga sekitar. Usai pengisian BBM Dexlite tersebut, awak media mengikuti pergerakan truk dari lokasi SPBU 64.781.06 Kota Baru. Truk kemudian melaju ke arah Jalan Imam Bonjol, menempuh jarak yang cukup jauh, sebelum akhirnya masuk ke sebuah gudang besar yang juga berada di kawasan Jalan Imam Bonjol. Namun, awak media tidak masuk lebih dalam ke area gudang karena kondisi di lapangan dianggap berpotensi membahayakan keselamatan. “Pungkas Tim awak media yang melakukan penelusuran di lokasi.” Saat awak media melakukan konfirmasi, pengawas SPBU 64.781.06 Kota Baru bernama Edi membenarkan kejadian tersebut. “Memang benar, isi dalam dump truk itu BBM jenis Dexlite non subsidi,” kata Edi pengawas SPBU 64.781.06 Kota Baru. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu operator SPBU 64.781.06 Kobar yang bertugas saat itu. “Iya, pengisian Dexlite itu memang dilakukan di tengah. Itu Dexlite non subsidi,” ujar salah satu operator saat dikonfirmasi. Sementara itu, sumber lain yang dikonfirmasi awak media menyebut bahwa pemilik SPBU 64.781.06 Kota Baru berinisial (HS) diduga mengetahui aktivitas tersebut. “SPBU itu milik HS, dan kabarnya memang sudah sering ada pengisian seperti itu. Tapi belum pernah ditindak,” ungkap sumber terpercaya. Praktik pengisian BBM dengan cara tersebut melanggar ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan, setiap penyaluran BBM harus dilakukan oleh petugas resmi SPBU dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pertamina atau BPH Migas. Selain itu, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan: “Setiap orang yang melakukan penyimpanan, pengangkutan, dan/atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).” Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap bentuk penyaluran atau pengangkutan BBM tanpa izin resmi termasuk dalam kategori pelanggaran pidana berat. BPH Migas juga menegaskan, BBM non subsidi seperti Dexlite tidak diperuntukkan untuk dijual kembali atau dipindahkan ke wadah lain, apalagi menggunakan kendaraan nonstandar seperti dump truk terbuka. Tindakan pengisian BBM secara terbuka di bak truk tanpa alat pelindung dan tanpa wadah resmi juga melanggar ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengamanan dan Pengawasan Teknis Kegiatan Usaha Hilir Migas. Selain berpotensi menimbulkan kebakaran dan ledakan, tindakan ini juga dapat menimbulkan dugaan penyimpangan atau penimbunan BBM non subsidi. Warga sekitar Bundaran Kobar yang menyaksikan langsung aksi tersebut menyatakan keheranan karena kegiatan itu dilakukan terang-terangan tanpa teguran dari petugas SPBU. “Kami lihat truk itu isi Dexlite pakai corong, padahal bukan kendaraan tangki resmi. Bahaya itu, bisa meledak,” ujar salah satu warga sekitar Bundaran Kobar. Publik mendesak agar Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap SPBU 64.781.06 Kota Baru, termasuk menelusuri apakah pengawas dan pemilik SPBU (HS) membiarkan atau mengetahui praktik tersebut. Jika terbukti ada unsur kelalaian atau pembiaran, pihak SPBU dapat dijerat Pasal 55 dan 56 KUHP karena turut serta dalam pelanggaran, serta dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Dalam konteks ini, BPH Migas bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM berhak melakukan penyegelan, pemeriksaan, dan penindakan hukum terhadap SPBU yang tidak mematuhi standar penyaluran BBM non subsidi. Pengawasan yang ketat menjadi keharusan, karena praktik semacam ini berpotensi mengganggu distribusi energi nasional dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan SPBU di daerah. Peristiwa di SPBU 64.781.06 Kota Baru, Akcaya, Pontianak Selatan, menjadi cerminan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi penyaluran BBM di lapangan. Pengisian Dexlite non subsidi oleh sopir dump truk sendiri tanpa operator resmi merupakan pelanggaran serius yang perlu ditindak tegas. Masyarakat berharap Pertamina dan BPH Migas segera mengambil langkah konkret untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan dalam pendistribusian BBM di wilayah Pontianak dan Kalimantan Barat secara umum. Sumber:Tim Investigasi/TG Redaksi | TG Media (Team/read)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, turun langsung ke lahan pertanian di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, untuk melakukan penanaman kacang kedelai bersama kelompok tani setempat, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi kerja sama antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam memperkuat sinergi ekonomi dan pertanian antardaerah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut tokoh nasional sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, serta sejumlah pejabat daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menyebut kegiatan penanaman ini bukan sekadar simbolis, tetapi langkah konkret untuk membangun ketahanan pangan sekaligus memperluas jejaring pasar hasil pertanian. ‎“Hari ini kita hidupkan kembali lahan yang dulu pernah ditanami kedelai pada era 90-an. Sekarang kita tanam lagi, dan seluruh hasilnya akan saya beli langsung. Ini bentuk komitmen saya sebagai Wali Kota Sukabumi untuk mendukung petani Gorontalo,” ujar Ayep Zaki. ‎Ia juga mengapresiasi dukungan penuh Rachmat Gobel yang siap membantu kelompok tani melalui penyediaan peralatan dan permodalan. ‎“Pak Rachmat Gobel menyampaikan kesiapannya membantu petani. Saya yakin, dengan dukungan ini, Gorontalo akan kembali menjadi salah satu lumbung kedelai nasional,” imbuhnya. Selain melakukan penanaman simbolis, Ayep Zaki juga memberikan arahan teknis kepada para petani agar proses penanaman dilakukan sesuai standar yang baik dan efisien. “Penanaman kedelai ini hampir sama dengan jagung atau padi, hanya saja jarak tanamnya perlu dijaga, sekitar 40 x 25 sentimeter agar hasilnya optimal,” tuturnya. Kolaborasi antara Sukabumi dan Gorontalo ini diharapkan menjadi model sinergi antardaerah yang efektif dalam membangun sektor pertanian berkelanjutan. ‎Sukabumi akan menjadi mitra pembeli hasil panen kedelai dari Gorontalo, sehingga petani memiliki kepastian pasar dan harga yang stabil. Dengan dukungan lintas daerah, dunia usaha, dan pemerintah pusat, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rasa kepedulian terhadap sesama kembali digelorakan Komunitas Land Rover Sukabumi melalui gerakan sosial bertajuk “Pray for Cisolok”. ‎ ‎Aksi tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas untuk membantu warga di Kecamatan Cisolok yang tengah berjuang memulihkan diri pascabanjir bandang. ‎ ‎Ketua Komunitas Land Rover Sukabumi Peduli, H. Asep Suparwan, mengatakan bahwa bencana yang melanda beberapa kampung di Cisolok telah mengundang keprihatinan mendalam. ‎ ‎“Kami mengetuk hati warga Sukabumi untuk ikut meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Rencananya penyaluran sembako akan dilakukan pada Sabtu lusa,”ujarnya, Kamis (30/10/2025). ‎ ‎Menurut Asep, komunitas membuka layanan donasi bagi masyarakat luas yang ingin menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi paling parah terdampak bencana itu. ‎ ‎Nantinya posko Land Rover Sukabumi Peduli akan menjadi tempat pengumpulan donasi berupa kebutuhan pokok, pakaian layak pakai, serta dana tunai yang selanjutnya disalurkan langsung ke titik-titik terdampak bencana. ‎ ‎Lebih lanjut ia menjelaskan, daerah yang mengalami dampak cukup parah di antaranya Kampung Cikondang, Pamokoan, Langkob. ‎ ‎Lokasi lainnya yakni di Kampung Marinjung Hilir, Cipancur, Kampung Tugu, dan Cigoler. Sejumlah rumah warga rusak berat, akses jalan terputus, serta kebutuhan logistik mulai menipis. ‎ ‎Komunitas Land Rover Sukabumi sendiri dikenal aktif dalam berbagai aksi sosial dan tanggap bencana di wilayah Jawa Barat. ‎ ‎Dengan kemampuan mobil off-road yang dimiliki para anggotanya, mereka kerap turun langsung menjangkau lokasi-lokasi sulit untuk menyalurkan bantuan. ‎ ‎“Bagi kami, kepedulian bukan hanya kata-kata. Kami berusaha hadir langsung di lapangan, memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan,” tambah Asep. ‎ ‎Ia juga mengajak komunitas dan organisasi lain untuk bergandengan tangan demi mempercepat pemulihan di Cisolok. ‎ ‎Melalui gerakan Pray for Cisolok, Land Rover Sukabumi berharap solidaritas warga terus menyala. ‎ ‎Setiap donasi sekecil apa pun, kata Asep, akan sangat berarti bagi warga yang kini berjuang bangkit dari bencana. “Mari bersama kita jaga semangat kemanusiaan ini tetap hidup,” tutupnya. (Usep)

CIREBON-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Praktik yang menghebohkan kembali mencuat dari industri makanan ringan. Produk snack yang diproduksi oleh perusahaan berinisial PT SJ berlokasi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, diduga menyertakan uang kertas asli di dalam kemasan sebagai “hadiah kejutan”. ‎ ‎Fenomena ini menuai sorotan publi bukan hanya karena dianggap tidak mendidik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan bagi konsumen, terutama anak-anak. ‎ ‎Uang kertas dikenal sebagai media perpindahan kuman dan virus yang sangat tinggi. Berbagai riset kesehatan menyebut setiap lembar uang dapat mengandung ribuan mikroorganisme seperti E. coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella. ‎ ‎Jika benda tersebut dimasukkan ke produk pangan tanpa proses sterilisasi, risiko kontaminasi dan gangguan pencernaan bisa meningkat. ‎ ‎“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk pembiaran terhadap potensi bahaya kesehatan masyarakat,” ‎ujar dr. Hendra Wijaya, M.Kes, praktisi kesehatan lingkungan di Cirebon, Kamis (30/10/2025). ‎ ‎Uang itu benda kotor. Tidak ada alasan rasional memasukkannya ke makanan, apalagi untuk anak-anak, tambahnya. ‎ ‎Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, produsen dilarang menambahkan benda asing yang bukan bahan pangan ke dalam produk olahan. ‎ ‎Selain itu, Pasal 86 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga melarang perlakuan terhadap pangan yang dapat menimbulkan kontaminasi atau membahayakan kesehatan manusia. ‎ ‎“Praktik semacam ini berpotensi melanggar standar keamanan pangan,” ‎tegas Ir. R. Dwi Hartanto, pengamat industri pangan dan mantan auditor BPOM Jawa Barat. ‎ ‎BPOM dapat melakukan evaluasi hingga pencabutan izin edar bila ditemukan unsur kesengajaan. ‎ ‎Dari sisi kehalalan, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip halalan-thayyiban. ‎ ‎Menurut Peraturan BPJPH Nomor 26 Tahun 2019, kehalalan produk mencakup juga aspek kebersihan dan keamanan dalam proses penanganannya. ‎ ‎”Uang yang berpindah tangan tentu tidak suci dan tidak higienis. Bila bersentuhan langsung dengan makanan, produk itu tak lagi memenuhi unsur thayyib ujar KH. Ahmad Murtadho, anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cirebon. ‎ ‎”Ini bukan soal hadiah, melainkan soal kesucian dan tanggung jawab moral produsen.” ‎ ‎Publik kini menantikan penjelasan resmi dari manajemen PT SJ terkait temuan ini. ‎Apabila benar ada praktik penyelipan uang dalam makanan, lembaga pengawas seperti BPOM, MUI, dan Satgas Pangan Polri didesak segera turun tangan menelusuri proses produksinya. ‎ ‎“Kami minta ada evaluasi cepat agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat,” ‎ujar Nurul Aini, S.Pd, aktivis Perempuan Peduli Pangan Aman (P3A) Cirebon. ‎ ‎Tren “hadiah uang di ciki” mungkin tampak menarik, tapi di baliknya tersembunyi risiko serius terhadap kesehatan dan moralitas industri pangan. ‎Apalagi jika dilakukan tanpa izin BPOM dan tanpa pengawasan sertifikasi halal ulang. ‎ ‎Anak-anak sebagai konsumen utama produk semacam ini tidak memahami bahaya yang mengintai, sementara orang tua mempercayai bahwa setiap makanan kemasan telah melewati pengawasan ketat. ‎ ‎Kini, bola ada di tangan otoritas. ‎Apakah mereka akan bergerak cepat menegakkan aturan, atau membiarkan praktik berisiko ini terus berlangsung? (Tim)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, Polres Sukabumi menggelar kegiatan bakti sosial di lokasi pengungsian korban banjir bandang yang berlokasi di Eks SDN Sukawayana, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/10/2025). ‎ ‎Kegiatan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran pejabat utama Polres Sukabumi, Kapolsek Cikakak, pengurus Bhayangkari Ranting Cikakak, serta perangkat desa dan unsur masyarakat setempat. ‎Dalam kunjungan itu, Kapolres dan rombongan meninjau kondisi para pengungsi, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menyalurkan puluhan paket sembako bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian. ‎ ‎Usai menyerahkan bantuan, jajaran Polres juga meninjau beberapa rumah warga yang rusak akibat banjir bandang, sekaligus memantau kondisi Sungai Sukawayana yang menjadi salah satu titik rawan bencana di wilayah tersebut. ‎ ‎”Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Kami hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga memastikan kondisi masyarakat dalam keadaan aman dan sehat,” ujar AKBP Dr. Samian di lokasi kegiatan. ‎ ‎Kapolres menegaskan bahwa Polres Sukabumi akan terus bersinergi dengan BPBD dan Basarnas Kabupaten Sukabumi dalam penanganan pascabencana, termasuk membersihkan material tanah dan puing-puing yang menumpuk di sekitar wilayah terdampak. ‎ ‎“Kami terus berupaya bersama BPBD dan Basarnas membantu warga dalam proses pemulihan pasca banjir bandang ini. Semoga bantuan yang kami berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan menjadi motivasi untuk bangkit kembali,” tambahnya. ‎ ‎Sementara itu, Kepala Desa Cisolok Hedi Sunardi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan moral yang diberikan oleh jajaran Polres Sukabumi. ‎ ‎“Kami mewakili warga Desa Cisolok dan sekitarnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sukabumi beserta jajarannya yang telah turun langsung memberikan bantuan dan semangat kepada warga kami. Kehadiran Polres Sukabumi di tengah masyarakat benar-benar membawa harapan baru bagi para korban,” ujarnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memulai langkah nyata menuju kota yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak melalui perintisan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (KRPA) Kelurahan Selabatu. ‎ ‎Program ini menjadi pionir sekaligus gerakan awal untuk membangun lingkungan sosial yang peduli dan bebas kekerasan. ‎ ‎Kegiatan sosialisasi perdana yang diikuti sekitar 80 peserta terdiri dari kader posyandu, pengurus RW/RT, dan tokoh masyarakat menandai dimulainya upaya kolektif membentuk sistem perlindungan di tingkat akar rumput. ‎ ‎Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menuturkan, pembentukan KRPA merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam memperkuat pondasi sosial yang berpihak pada perempuan dan anak. ‎ ‎“Kita mulai dari satu titik, dari Selabatu. Harapannya, masyarakat bisa menjadi pelopor dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan peduli,” ujarnya, Rabu (29/10/2025). ‎ ‎Menurutnya, gerakan ini sejalan dengan arahan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, yang menekankan pentingnya perubahan perilaku sosial agar perempuan dan anak benar-benar merasa terlindungi di lingkungannya. ‎ ‎“KRPA bukan sekadar label. Tujuannya perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Yadi. ‎ ‎Ke depan, Pemkot Sukabumi menargetkan pengembangan KRPA di seluruh 33 kelurahan secara bertahap. Selabatu akan menjadi model awal yang diuji efektivitasnya sebelum diterapkan di wilayah lain. ‎ ‎Apresiasi juga datang dari Ketua KNPI Kota Sukabumi, H. Aun (Nurul Jaman Jadi), yang menilai program ini sebagai langkah progresif di momen Hari Sumpah Pemuda. ‎ ‎“Pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap kelompok rentan. Kehadiran layanan aduan yang mudah diakses juga bentuk nyata keberpihakan,” katanya. ‎ ‎Sementara itu, Kia Prolita, istri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, menilai keberhasilan gerakan ini bergantung pada kolaborasi lintas organisasi dan komunitas. ‎ ‎“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi semua pihak,” ujarnya. ‎ ‎Melalui KRPA, Pemkot Sukabumi berharap lahir kesadaran bersama bahwa lingkungan yang aman dan inklusif berawal dari masyarakat sendiri menjadikan setiap kelurahan ruang tumbuh yang nyaman, ramah, dan bahagia bagi seluruh warga. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pengurus Karang Taruna Kecamatan Surade merasa tersinggung dengan sikap Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi yang dinilai mengecilkan peran mereka dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna Tingkat Desa se-Kecamatan Surade, Rabu (29/10/2025). ‎Ketua Karang Taruna Kecamatan Surade, Ujang Supardi atau yang akrab disapa Sudang, menyayangkan sikap Dinsos yang tidak melibatkan pihaknya dalam kegiatan tersebut, padahal peran Karang Taruna Kecamatan dianggap penting dalam pembinaan hingga koordinasi di tingkat desa. ‎“Terbentuknya Karang Taruna di setiap desa itu ada tahapan-tahapannya, mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai desa. Tapi dalam kegiatan ini kami sama sekali tidak dilibatkan, bahkan setelah acara pun tidak ada ucapan terima kasih,” ujar Sudang dengan nada kecewa. ‎Menurutnya, penghargaan sekecil apapun terhadap peran Karang Taruna Kecamatan merupakan bentuk pengakuan terhadap struktur dan kerja pembinaan yang sudah berjalan. “Minimal kami diberi ruang, atau setidaknya diakui keberadaannya,” tambahnya. ‎Camat Surade, Unang Suryana, turut menanggapi hal tersebut. Ia menyampaikan keprihatinan dan berharap ke depan Karang Taruna Kecamatan bisa dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan serupa. ‎“Tanpa dukungan Karang Taruna Kecamatan, sulit rasanya kegiatan di tingkat desa bisa terlaksana dengan baik. Kami sudah menyediakan tempat dan fasilitas, mestinya ada ucapan terima kasih setelah acara,” kata Unang. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi Ns. Asep Arifin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Surade Saepul Hidayat, dan unsur pemerintahan kecamatan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi mendorong peran aktif pemuda desa melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna Tingkat Desa se-Kecamatan Surade yang digelar di Aula Kecamatan Surade, Rabu (29/10/2025). ‎ ‎Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Sukabumi Ace Yusuf Friadi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi Ns. Asep Arifin, dan Kepala Sentra Phalamarta Dian Bulan Sari. ‎ ‎Acara turut dihadiri Camat Surade Unang Suryana, TKSK Surade Saepul Hidayat, Ketua Karang Taruna Kecamatan Surade Ujang Supardi (Sudang), serta para ketua Karang Taruna Desa se-wilayah Kecamatan Surade. ‎Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi, Ns. Asep Arifin, menegaskan pentingnya peran Karang Taruna di desa sebagai motor penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat. ‎ ‎“Karang Taruna harus hadir dan memberi manfaat bagi warga. Pemuda desa perlu memiliki kepekaan sosial yang tinggi agar mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkungannya,” ujarnya. ‎ ‎Ia juga mengajak pemuda di Kecamatan Surade yang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan untuk menjadi pelopor gerakan sosial yang konsisten dan berkelanjutan. ‎ ‎“Kami ingin lahir generasi muda yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga punya semangat sosial tinggi demi kemajuan wilayahnya,” tambah Asep. ‎ ‎Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Sukabumi, Ace Yusuf Friadi, menilai Karang Taruna sebagai ujung tombak penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ‎ ‎“Karang Taruna merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka diharapkan menjadi yang pertama tanggap terhadap berbagai persoalan sosial di lapangan,” ungkap Ace. ‎ ‎Ia menambahkan, pembinaan serupa akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan lainnya, seperti Gunungguruh, Jampangkulon, Ciemas, dan Warungkiara, guna memperkuat kolaborasi antar-Karang Taruna Desa di seluruh Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎”Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun jejaring pemuda sosial yang aktif, kreatif, dan berkomitmen mewujudkan Sukabumi yang lebih sejahtera dan Mubarokah,” pungkasnya. (Dicky)

Lampung Selatan, Bidik-kasusnews.com – Kepala Desa Bakauheni, Sukirno, bersama Babinsa Koramil 421-03/Pnh Koptu Windu Julian Atmaja, melaksanakan kontrol pos ronda sebagai bentuk sinergi antara pemerintah desa, TNI, dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta mempererat silaturahmi dengan warga, Selasa malam (28/10/2025). Kegiatan ini menyisir sejumlah wilayah, mulai dari Dusun Way Baru, Dusun Kenyaian II, Dusun Way Apus I, hingga Dusun Way Apus II. Salah satu pos ronda yang dikunjungi berada di Dusun Way Apus RT 04/RK 015, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memastikan pelaksanaan ronda malam berjalan baik, memberikan motivasi kepada petugas ronda, serta menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait keamanan lingkungan. Kepala Desa Bakauheni Sukirno menegaskan pentingnya optimalisasi peran pos kamling di setiap lingkungan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah. “Kami ingin memastikan pos satkamling benar-benar menjadi sarana utama masyarakat dalam menjaga keamanan, sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat diminimalisir sejak dini. Sinergi antara pemerintah desa, TNI, Polri, dan masyarakat harus terus dijaga. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tugas bersama,” ujarnya. Sukirno juga memberikan apresiasi kepada warga yang tetap semangat melaksanakan ronda malam. “Kami dari pemerintah desa sangat bangga dengan warga yang aktif. Kebersamaan inilah yang harus terus dipupuk agar rasa aman dapat dirasakan semua pihak,” imbuhnya. Sementara itu, Koptu Windu Julian Atmaja mengimbau para petugas ronda agar tetap waspada terhadap potensi gangguan kamtibmas seperti pencurian, perkelahian, dan tindakan mencurigakan lainnya. “Kegiatan ronda malam sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan. Kami dari TNI-Polri siap mendukung dan memberikan pendampingan,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dusun Way Apus II RK 015, Ebit Supriyanto, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala Desa dan Babinsa yang turun langsung memantau kegiatan ronda malam. “Kami merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus aktif menjaga keamanan lingkungan. Kehadiran mereka memberikan semangat bagi warga,” ujarnya. Secara keseluruhan, kegiatan kontrol pos ronda di Desa Bakauheni berjalan lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah desa berharap semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dapat terus ditingkatkan, sehingga Desa Bakauheni tetap dalam kondisi kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya. ( Mg)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi H. Asep Japar meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi unsur Forkopimda dan Camat setempat. ‎ ‎Beberapa titik yang dikunjungi di antaranya Kampung Cisolok RT 03 RW 02 yang mengalami jembatan putus, Kampung Cigoler RT 03 RW 03 Desa Cisolok, Kampung Cikukulu RT 03 RW 04 Desa Cisolok. ‎ ‎Selain itu bupati juga mengunjungi Kampung Tugu RT 03 RW 03 Desa Cikahuripan, Kampung Gembol RT 01 RW 02 Desa Cikahuripan, serta Kampung Cilengo RT 03 RW 02 Desa Cikahuripan. ‎ ‎Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti penanganan di beberapa titik terdampak untuk meringankan beban warga. ‎ ‎“Sekarang sedang dilakukan asesmen di Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan. Berdasarkan data sementara, sekitar 500 kepala keluarga terdampak. Kalau dibiarkan, kasihan masyarakat,” ujar Asep Japar. ‎ ‎Ia menambahkan, penanganan bencana akan dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat sebagian wilayah sungai yang meluap merupakan kewenangan provinsi. ‎ ‎“Ini perlu koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat karena sungai yang meluap kewenangannya ada di provinsi. Pemerintah harus peka terhadap pembagian kewenangan agar penanganannya efektif,” tegasnya. ‎ ‎Selain merendam permukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah, kantor desa, dan rumah warga. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun telah menyiapkan dapur darurat di sekitar lokasi bencana. ‎ ‎“Saya mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mencari tempat yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan,” pungkas Bupati. (Dicky)