QSUKABUMI, bidik-kasusnews.com – Penanganan kasus pengeroyokan yang menewaskan Suherlan alias Samson (33), warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi memasuki tahap lanjutan. Polres Sukabumi menyerahkan enam tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/4/2025), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). “Berkas sudah P21. Hari ini kami serahkan tersangka dan barang bukti,” kata Kanit Tipidum Ipda Agus Murtadho. Barang bukti yang diserahkan meliputi golok, bambu, dan batu. Agus menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penambahan tersangka. Ia juga menjelaskan bahwa selama penyidikan di kepolisian, para tersangka tidak ditahan. “Setelah tahap dua ini, kewenangan penahanan sepenuhnya ada di jaksa,” tambahnya. Suherlan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan bersimbah darah tak jauh dari rumahnya pada 21 Februari 2025. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyebut para tersangka dijerat Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 atau Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (DICKY)

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com – Bupati Sukabumi Asep Japar mengapresiasi terselenggaranya Khotam Akbar yang digelar Komunitas Tilawah Tiga Puluh Juzz (KTT) di GOR Pemuda Cisaat, Selasa (29/04/2025). Ia menilai kegiatan ini menjadi sarana mempererat ukhuwah dan menyebarkan nilai-nilai Al-Qur’an. “Ini bukan sekadar kegiatan religius, tapi juga bagian dari misi membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berlandaskan iptek serta imtaq,” ujarnya. Asep menambahkan, KTT turut berperan dalam syiar Islam dan pembentukan generasi Qurani di Kabupaten Sukabumi. Salah satu kontribusinya adalah membantu mengatasi buta huruf Al-Qur’an di tengah masyarakat. Ia juga mengapresiasi program-program positif KTT lainnya seperti gerakan infak, dan menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung gerakan-gerakan yang membawa kemaslahatan. Kegiatan ini pun menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk terus menghadirkan program yang membangun karakter dan spiritualitas masyarakat. Masih kata Asep, semangat kebersamaan dan nilai keagamaan harus terus dipupuk di tengah tantangan zaman. “Dengan kolaborasi semua pihak, saya yakin Sukabumi bisa menjadi daerah yang semakin religius, maju, dan sejahtera,” tandasnya. (DICKY)

Majalengka Bidik-kasusnews.com, Bertampat di aula Kanya Wasistha Polres Majalengka, Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian yang diwakili Wakapolres Majalengka KOMPOL Asep Agustoni pimpin langsung sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R), Selasa (29/04/2025). Sidang BP4R atau yang biasa disebut sidang nikah kali ini diikuti oleh 8 (Delapan) pasangan bersama dengan orang tua kedua mempelai, dan dihadiri oleh Kabag SDM, Kasi Propam, Kasiwas, Rohaniawan dan Pengurus Bhayangkari Cabang Majalengka. Dalam arahannya, Kapolres Majalengka melalui Wakapolres menyampaikan jika sidang BP4R ini merupakan salah satu syarat yang harus dilalui bagi anggota Polri yang akan menikah. “Sidang BP4R telah diatur dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2010, jadi sidang ini merupakan salah satu bagian yang diatur dalam peraturan tersebut,” kata Wakapolres Majalengka KOMPOL Asep Agustoni. Selain Wakapolres, juga berpesan agar pasangan calon mengerti dan faham untuk selalu bijaksana dalam bermedsos tidak boleh bergaya hidup yang berlebihan (Hedonis), ikut aktif dalam organisasi bhayangkari, serta pengenalan kepada calon Bhayangkari dan ketentuan dalam berpakaian dan penggunaan atribut Bhayangkari. Tak lupa Ketua Bhayangkari Cabang Metro melalui Pengurus Bhayangkari memberikan ucapan selamat kepada kedelapan mempelai dan semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah warohmah kedepannya. Selanjutnya Wakapolres berpesan agar para pasangan benar-benar mengilhami arti dari sebuah pernikahan, jangan menjadikan pernikahan sebagai permainan yang dapat meruntuhkan masa depan. “Saya harap dengan perubahan jenjang kehidupan ini, dapat meningkatkan semangat kalian dalam bekerja dan juga dapat menjadi motivasi menggapai karir yang lebih baik,” pungkasnya. Asep Rusliman

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Panitia seleksi (Pansel) calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi telah menyampaikan hasil seleksi kepada Wali Kota Sukabumi dan mempublikasikannya di website resmi Pemkot, Selasa (29/4/2025). Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa penilaian akhir merupakan akumulasi dari empat tahapan seleksi: rekam jejak (20%), asesmen kompetensi (25%), penulisan makalah (20%), dan wawancara (35%). “Nilai sudah kami rekap dan umumkan sesuai jadwal. Terbuka untuk publik,” ujarnya. Ia menyebut, nilai akhir peserta berada di kisaran 80–90 persen dengan selisih yang sangat tipis. “Tidak ada yang mencapai 100 persen, nilainya sangat kompetitif,” tambahnya. Taufik menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan profesional, objektif, tanpa intervensi atau kepentingan pribadi. “Tidak ada like or dislike. Semua murni penilaian,” tegasnya. Meski hasil nilai diumumkan, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah. Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023, penunjukan Sekda adalah hak prerogatif Wali Kota. “Ranking satu belum tentu diangkat. Keputusannya sepenuhnya wewenang Pak Wali. Kita harus menghormati mandat tersebut,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Tahapan seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah Kota Sukabumi telah memasuki tahap akhir dengan hasil akumulasi penilaian dari empat komponen utama. Keempat komponen itu yakni rekam jejak, asesmen kompetensi, penulisan makalah, dan wawancara. Setiap komponen memiliki bobot berbeda: rekam jejak (20%), asesmen (25%), makalah (20%), dan wawancara (35%). Andang Tjahjandi, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sekda, mencatatkan nilai tertinggi dengan total 87,60. Ia unggul di seluruh tahapan, dengan rincian nilai: rekam jejak 80,00 (nilai bobot 16,00), asesmen 91,69 (22,92), makalah 88,07 (17,61), dan wawancara 88,76 (31,07). Di posisi kedua, Rahmat Sukandar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, meraih total nilai 86,00. Ia memperoleh nilai rekam jejak 77,50 (15,50), asesmen 91,58 (22,90), makalah 85,67 (17,13), dan wawancara 87,05 (30,47). Peringkat ketiga ditempati Iskandar, Kepala DPMPTSP, dengan total nilai 85,20. Rincian nilainya: rekam jejak 81,25 (16,25), asesmen 91,69 (22,92), makalah 82,13 (16,43), dan wawancara 84,56 (29,60). Berikutnya, Muhammad Hasan Asari berada di posisi keempat dengan total 83,91, terdiri dari rekam jejak 77,50 (15,50), asesmen 90,21 (22,96), makalah 82,27 (16,45), dan wawancara 82,85 (29,00). Yudi Yustiawan menempati posisi kelima dengan total nilai 82,49. Ia memperoleh: rekam jejak 77,50 (15,50), asesmen 91,42 (22,86), makalah 78,73 (15,75), dan wawancara 81,10 (28,38). Peringkat terakhir diisi oleh Endah Aruni dengan total nilai 79,76, yang terdiri dari rekam jejak 72,50 (14,50), asesmen 87,83 (21,96), makalah 76,73 (15,35), dan wawancara 79,86 (27,95). (Dadang)

JATENG:Bidik-kasusnews.com SEMARANG – Gerakan antikorupsi di Jawa Tengah memasuki babak baru. Sebanyak 7.810 kepala desa dari seluruh penjuru provinsi hadir di GOR Jatidiri Semarang, Selasa (29/4/2025), dalam program bertajuk Sekolah Antikorupsi yang digagas langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dengan semangat tinggi, para pemimpin desa ini mengikuti pelatihan bertema “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi”, sebagai bentuk komitmen menjalankan roda pemerintahan desa secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Gubernur Luthfi, program ini bukan hanya upaya pencegahan, tetapi bagian dari penguatan integritas di tingkat akar rumput. “Kita ingin membangun Jawa Tengah dari desa. Karena itu, dana yang digelontorkan ke desa harus dikelola dengan bersih dan amanah,” tegas Luthfi. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai institusi pengawas dan penegak hukum. Sejumlah tokoh hadir sebagai pembicara kunci, termasuk Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto, yang menekankan pentingnya kesadaran moral dalam menghindari praktik korupsi. “Korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi soal kesadaran. Kepala desa harus melayani warganya dengan empati dan integritas,” ujar Fitroh. Kepala desa yang hadir pun menyambut positif inisiatif ini. Sri Lestari, Kades Bentak, menyebut bimbingan seperti ini penting agar kepala desa tidak hanya diawasi, tetapi juga dibina secara berkelanjutan. Hal senada disampaikan Rokhmad, Kades Sraten, yang juga menerima bantuan keuangan provinsi karena prestasi desanya sebagai Desa Antikorupsi. Ia menyatakan, pelatihan ini membekali para kepala desa untuk memahami aturan keuangan secara benar, demi menghindari jeratan hukum dan membangun desa yang mandiri serta berdaya. “Jika sampai salah langkah, bukan hanya kami yang rugi, tapi juga masyarakat dan keluarga kami,” ujarnya. Program ini juga ditandai dengan peluncuran tagline baru Pemerintah Provinsi Jateng dalam pemberantasan korupsi: “Mengawal Kolaboratif Berdampak”, sebagai semangat kerja sama antarlembaga untuk mengawal penggunaan anggaran publik di desa-desa. Dengan langkah ini, Jawa Tengah membuktikan keseriusannya menjadikan desa sebagai garda terdepan pembangunan sekaligus benteng integritas dari akar rumput. (Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara — Peluang kerja sama internasional kembali terbuka bagi Kabupaten Jepara. Kali ini datang dari Negeri Matador. Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, H.E. Fransisco de Asis Aguilera Aranda, melakukan kunjungan langsung ke Desa Balong, Kecamatan Kembang, Selasa (29/4/2025), guna meninjau calon lokasi pembangunan pelabuhan niaga di kawasan Pantai Mahbang. Didampingi oleh Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, kunjungan ini menjadi momentum penting bagi penjajakan investasi sektor maritim di wilayah pesisir Jepara. Rombongan juga terdiri dari jajaran pejabat Pemkab Jepara, Ketua Komite Bilateral Spanyol dan Portugal Kadin Imam A Zahiruddin, serta Forkopimcam dan unsur perangkat desa setempat. Setelah meninjau langsung lokasi yang berada di lahan milik PTPN IX, Dubes Fransisco menyampaikan ketertarikannya. “Saya melihat potensi besar di sini. Lokasinya strategis dan sangat layak untuk dikembangkan sebagai pelabuhan niaga yang kompetitif,” ujarnya dalam pernyataan berbahasa Inggris. Lebih lanjut, ia menyebut pihak Kedutaan Spanyol terbuka untuk terlibat dalam pengembangan proyek ini, termasuk kemungkinan memberikan dukungan teknis maupun investasi jika proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Seusai agenda peninjauan, Bupati Witiarso atau yang akrab disapa Mas Wiwit melanjutkan dengan dialog bersama warga Desa Balong. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proyek ini. “Ini bukan hanya soal membangun pelabuhan, tapi juga soal membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk kemungkinan menjadi sister city dengan kota di Spanyol,” ujar Mas Wiwit. Ia juga mengungkapkan bahwa proses studi kelayakan (feasibility study) akan segera dilakukan bekerja sama dengan Pelindo. Pihak Pelindo dijadwalkan meninjau lokasi pada bulan Mei mendatang. Proyek ini direncanakan mulai berjalan pada tahun depan, dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Pemerintah daerah optimistis pelabuhan ini akan menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah pesisir Jepara.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

Lampung, Bidik-Kasusnews.com LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Polda Lampung memperkuat langkah penertiban terhadap aktivitas perambahan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Resort Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Sedikitnya 7.000 hektare kawasan konservasi yang masuk dalam dua kecamatan, Suoh dan Bandar Negeri Suoh, mengalami kerusakan parah akibat dirambah manusia. Diketahui, di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, perambahan terjadi di beberapa desa seperti Desa Bandar Agung (1.121 KK), Desa Ringinjaya (186 KK), Desa Gunung Ratu (96 KK), Desa Bumi Hantatai (656 KK), Desa Negeri Jaya (197 KK), Desa Tanjungsari (19 KK), Desa Tembelang (323 KK), dan Desa Tri Mekar Jaya (61 KK). Sementara di Kecamatan Suoh, tercatat Desa Sukamarga (401 KK), Desa Ringinsari (120 KK), Desa Banding Agung (172 KK), Desa Suoh (838 KK), dan Desa Tugu Ratu (327 KK). TNBBS sendiri telah ditetapkan sebagai bagian dari Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis oleh UNESCO. Sebagai kawasan konservasi, segala bentuk aktivitas pembangunan permukiman atau pertanian di dalamnya dilarang dan tergolong tindak pidana. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menangani kerusakan ini. “Total untuk wilayah Suoh ada 7.000 hektare yang sudah rusak. Ini akan kami tangani dan perbaiki melalui pembentukan satuan tugas (satgas) khusus,” ujarnya, Minggu (28/4/2025) saat berdialog dengan masyarakat Desa di Kecamatan Suoh, Lampung Barat. Rahmat menambahkan, upaya reboisasi dan rehabilitasi sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2011, namun kembali dirusak oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Dulu sudah pernah dilakukan usaha reboisasi dan rehabilitasi di tahun 2011, tetapi kembali dirambah. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” jelasnya. Ia menekankan bahwa tahapan penertiban akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat. “Kita akan sosialisasikan terlebih dahulu bahwa kawasan ini bukan untuk tempat tinggal. Jika setelah sosialisasi masih ada pelanggaran, tentu kami akan mengambil langkah tegas,” tegas Gubernur. Mendukung langkah tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyatakan komitmen penuh jajaran kepolisian bersama unsur TNI untuk mengawal program penertiban ini. “Polri, dalam hal ini Polda Lampung, bersama TNI dan unsur terkait mendukung langkah-langkah pemerintah provinsi dalam menertibkan perambah di kawasan konservasi TNBBS,” ujar Kapolda. Irjen Helmy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk kehidupan bersama. “Kita harus sepakat bahwa alam dan ekosistem harus dijaga. Keseimbangan itu vital. Tidak bisa atas alasan kebutuhan dasar saja lalu merusak alam,” ucapnya. Ia juga mengingatkan, konflik antara manusia dan satwa seperti harimau atau gajah terjadi karena rusaknya habitat akibat ulah manusia. “Kalau hewan seperti gajah dan harimau bisa bicara, mereka juga akan bilang bahwa mereka hanya mempertahankan hidup. Konflik terjadi karena manusia lebih dulu merusak habitat mereka,” tegasnya. Kapolda menambahkan bahwa pendekatan persuasif tetap diutamakan dalam penanganan perambah, namun tindakan hukum akan diterapkan jika peringatan tidak diindahkan. “Sosialisasi akan terus dilakukan. Tetapi jika ada yang ngeyel, kami akan lakukan penegakan hukum. Ini warning untuk semua pihak agar sadar bahwa ini untuk kebaikan bersama,” tandas Helmy Santika. Polda Lampung bersama Korem dan unsur terkait juga akan mengintensifkan patroli dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, dengan harapan ke depan masyarakat bisa memahami pentingnya menjaga kawasan konservasi dan berhenti melakukan perambahan.(Mgr)

SUKABUMI, BIDIK-KASUSNEWS.COM SUKABUMI- Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan sosialisasi dan simulasi masyarakat tangguh bencana. Kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN ) tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Selasa (29/4/2025) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dipimipin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena. Dia menyampaikan, sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat, agar mereka terlatih untuk melaksanakan evakuasi secara mandiri manakala sewaktu-waktu adanya terjadi bencana. “Kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak tergantung kepada aparat baik kepada aparat keamanan, BPBD, dan aparat Desa, dalam upaya penyelamatan diri akibat adanya terjadi bencana alam,” ujarnya. Dia menambahkan, kegiatan sosialisasi dan simulasi masyarakat tangguh bencana kali ini melibatkan 30 orang pesert berasal dari perangkat Desa Cipeundeuy, terdiri dari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, karang taruna, dan masyarakat . Masih kata Deden, kegiatan simulasi evakuasi mandiri bila terjadi adanya gempa bumi di wilayah Kabupaten Sukabumi seperti, gempa bumi, sunami, penggeseran tanah, banjir bandang, yang menimbulkan tanah longsor, termasuk ketika ada kebakaran. Mengacu pada dengan prosedur tetap penyelamatan ujarnya, maka sirene dibunyikan dan seluruh pegawai dari kantor BPBD dan pemerintah Desa, sejumlah peserta dan masyarakat berusaha keluar dari gedung untuk menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Deden Sumpena selaku Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi sebelum pelaksanaan simulasi menyampaikan berdasarkan indek kerawanan bencana Indonesia tahun 2025. “Wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan peringkat ke 3 di Provinsi Jawa Barat dan untuk tingkat nasional, dari segi kerawanan bencana peringkat ke 19, tegasnya. Bertindak sebagai narasumber, Rusli Abdul Azis dalam pemaparannya mengatakan, potensi bencana yang sebagian besar meruapakan faktor alam memang sulit untuk dihilangkan katanya. Namun kata dia, dengan peningkatan kapasitas baik dilingkungan Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat mengurangi resiko bencana. Menurutnya, pengurangan resiko bencana dapat ditempuh melalui sejumlah langkah antara lain, memahami bahwa resiko bencana menjadi kepedulian seluruh lapisan dan lembaga/institusi maupun dunia usaha, memperkuat tata kelola resiko bencana. “Berinvestasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana berupa respon yang efektif untuk membangun kembali segi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih baik,” tandasnya. Usai acara Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena dan jajarannya mengadakan sesi Poto bersama dengan para para peserta yang mengikuti untuk mengetahui resiko yang ditimbulkan akibat bencana gempa yang terjadi, pungkasnya . Hadir dalam acara tersebut, Kasi trantib Kecamatan Surade,H. Rimbayana, S.IP, mewakili Camat Surade Unang Suryana yang berhalangan hadir, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena,S.Pd.I.Kp.M.Si, beserta jajaran. Tampak hadir pula di tempat acara Kepala Desa Cipeundeuy Bakang Anwar As’Adi, Bhabinkamtibmas Desa Cipeundeuy Bripda Ardianto, Babinsa Desa Cipeundeuy Serka M, Soslihat, Tagana Kecamatan Surade, Ade Budiman,S.IP, Kacab PU Wilayah Jampangkulon Rudi AB, dan seluruh perangkat Desa Cipeundeuy dan masyarakat. DICKY, S

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com SUKABUMI – Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, menyatakan bahwa semua calon Sekda memiliki peluang seimbang meski masing-masing unggul di bidang tertentu. “Pak Rahmat unggul di Kominfo, Bu Endah di PU, dan Pak Yudi di Kesbangpol. Keputusan akhir bergantung pada pengalaman dan kemampuan kepemimpinan,” ujarnya, Senin (28/4/2025). Didin menegaskan bahwa seleksi Sekda tidak hanya mengutamakan kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan untuk memimpin dan menggerakkan organisasi. “Seorang Sekda harus mampu memotivasi SKPD agar dapat mencapai visi misi pemerintah,” katanya. Ketua Tim Pansel, Muhammad Nur Afandi, mengatakan hasil wawancara hari ini akan menjadi penentu dalam menentukan tiga besar calon Sekda. “Penilaian wawancara memiliki bobot 35%, yang akan digabungkan dengan penilaian sebelumnya dan diumumkan melalui website BKN,” terang Afandi. Afandi menambahkan bahwa hasil seleksi akhir akan dibahas dalam rapat pleno Pansel sebelum diserahkan kepada Wali Kota. Proses ini diharapkan berjalan cepat mengingat masa jabatan penjabat Sekda yang akan berakhir pada Juni. Pelantikan penjabat Sekda diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan Mei setelah hasil seleksi final diselesaikan. (UM)