Hulu Sungai Utara, Bidik-kasusnews.com        Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara (HSU) kembali meningkatkan kegiatan patroli malam untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan kecelakaan dan pelanggaran. Patroli sekaligus Blue Light Patrol tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Agustus 2026, mulai pukul 21.00 Wita hingga selesai. Kegiatan menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Amuntai dan sekitarnya. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain Jalan Khuripan Amuntai, Jalan Jenderal A. Yani, Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Empu Jatmika, Jalan Bayur atau Bypass Amuntai, Jalan Amuntai–Sungai Turak, Jalan Pembalah Batung serta Jalan Basuki Rahmat. Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas tidak hanya melakukan pemantauan arus lalu lintas, tetapi juga melaksanakan pengaturan di titik-titik yang berpotensi terjadi kecelakaan, pelanggaran maupun kemacetan. Petugas turut memberikan teguran kepada sejumlah pengguna jalan yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi yang dapat menyilaukan pengguna jalan lain. Selain itu, petugas juga melakukan penertiban secara persuasif terhadap kendaraan yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dalam berkendara. Personel yang terlibat dalam patroli di antaranya Aipda Saner Y., Brigadir Sumaryono, Briptu M. Widiyonata F.S., S.H., Briptu M. Zainuddin, dan Bripda M. Rangga Hidayat. Melalui patroli rutin tersebut, Satlantas Polres HSU berharap kehadiran polisi di lapangan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas maupun melintas pada malam hari. Selain menekan potensi kecelakaan dan pelanggaran, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa keselamatan merupakan aspek utama dalam berlalu lintas. Satlantas Polres HSU menegaskan bahwa upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib membutuhkan peran bersama antara kepolisian dan seluruh pengguna jalan. Dengan kegiatan patroli dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, situasi Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres HSU diharapkan tetap aman, lancar dan kondusif. “Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan. Keselamatan untuk Kemanusiaan.” (Agus)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Komunitas Wartawan Sukabumi (KOWASI) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 di Perumahan Mayanti Residence, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Kamis (20/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat persatuan, soliditas, serta arah organisasi ke depan. Raker mengusung tema “Dengan Semangat Kemerdekaan Mari Kita Tumbuhkan Rasa Persatuan Organisasi, Menuju Masa Depan Lebih Baik dan Maju.” Tema tersebut menjadi pijakan dalam pembahasan berbagai agenda organisasi sekaligus evaluasi terhadap perjalanan KOWASI. Rapat dipimpin Ketua Umum KOWASI Yudi Suyudi, didampingi Sekretaris Jenderal Heri Setiawan dan Bendahara Umum Dody Suryadarma. Jalannya persidangan dipandu Bidang Pertimbangan Organisasi yang diwakili Ade Trilaksana serta dihadiri jajaran pengurus, anggota dan Pembina KOWASI H. Budi Widaya. Sejumlah keputusan organisasi turut dihasilkan dalam Raker 2026. Salah satunya menetapkan Maulana Yusuf atau yang akrab disapa Kuncir sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Wilayah Selatan KOWASI. Forum juga membahas persiapan HUT ke-XVI dan Musyawarah Besar (Mubes) KOWASI yang direncanakan berlangsung pada 10 November 2026. Pembahasan meliputi pembentukan kepanitiaan, lokasi kegiatan, penyusunan anggaran hingga mekanisme pelaksanaan. Ketua Umum KOWASI Yudi Suyudi menegaskan, Raker tidak boleh dipandang sekadar agenda rutin tahunan. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bersama untuk menyatukan pemikiran, mengevaluasi perjalanan organisasi dan merumuskan langkah strategis. “Kita ingin setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar menjadi keputusan bersama dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yudi. Sementara itu, Pembina KOWASI H. Budi Widaya mengingatkan seluruh anggota agar terus menjaga integritas dan solidaritas. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap bahaya narkotika yang dinilai dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, maupun masa depan seseorang. “Narkoba sangat berbahaya, tidak hanya merusak fisik dan mental secara perlahan, tetapi juga berpotensi menghancurkan karier dan masa depan. Insan pers harus menjadi contoh yang baik dan bersih dari narkoba,” tegasnya. Komitmen organisasi kembali ditegaskan melalui penandatanganan fakta integritas oleh peserta Raker. Fakta integritas tersebut memuat tekad menjaga kehormatan organisasi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekretaris Jenderal KOWASI Heri Setiawan berharap seluruh keputusan Raker dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai hasil rapat harus menjadi pijakan nyata untuk memperkuat organisasi, bukan berhenti sebagai keputusan di atas kertas. “Raker ini bukan hanya forum pembahasan program, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi, memperkuat soliditas dan menyatukan visi KOWASI menuju organisasi yang lebih profesional,” kata Heri. Yudi Suyudi kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota yang telah hadir serta pihak media yang turut memberitakan kegiatan tersebut. Ia berharap semangat persatuan yang dibangun melalui Raker dapat terus dijaga dalam perjalanan organisasi. “Semoga niat baik ini menjadi persahabatan menuju persatuan dan kesatuan yang tetap terjaga. KOWASI Jaya dan Maju,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KAUSNEWS.COM – Tindakan penempelan stiker bertuliskan “Debitur Menunggak – Agar segera melakukan pelunasan” pada kaca rumah warga di wilayah Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan. Persoalan muncul karena rumah yang ditempeli stiker tersebut disebut bukan merupakan objek agunan atau jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada pihak bank. Stiker tersebut diketahui terpasang pada bagian kaca rumah warga dan kemudian fotonya beredar di masyarakat. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai prosedur penagihan kredit serta batas kewenangan pihak perbankan dalam memberikan peringatan kepada debitur yang mengalami tunggakan. Maman, warga yang rumahnya menjadi lokasi penempelan stiker, mengaku keberatan dengan cara penagihan tersebut. Ia menilai persoalan tunggakan kredit semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, tanpa menimbulkan kesan mempermalukan debitur di lingkungan tempat tinggalnya. “Ini persoalannya perdata, bukan pidana. Saya sebenarnya siap untuk membayar, namun cara seperti ini tidak bisa diterima,” ujar Maman, Kamis (20/8/2026). Dia menegaskan rumah yang ditempeli stiker bukan merupakan barang jaminan kredit. Menurut dia, agunan yang diserahkan ketika mengajukan kredit kepada bank berupa sebidang tanah sawah miliknya dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Atas kejadian tersebut, Maman mengaku merasa dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Ia bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk meminta kejelasan mengenai dasar dan prosedur penempelan stiker tersebut. Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Jaenudin, petugas penagih yang disebut bekerja di bank tersebut, mengakui dirinya memasang stiker berdasarkan instruksi atasannya bernama Ardian. “Setahu saya, itu bukan mengarah ke penyitaan, melainkan hanya instruksi dari pimpinan. Di sana ada beberapa debitur yang tidak melakukan pembayaran rutin setiap bulannya. Terus dalam surat pengakuan hutang (SPH), biasanya juga tercantum ada publikasi, salah satunya mungkin seperti itu,” jelas Jaenudin. Jaenudin mengakui dirinya tidak sepenuhnya memahami aspek hukum terkait pemasangan stiker tersebut. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut dikomunikasikan langsung dengan pimpinan. “Mohon maaf jika saya kurang paham mengenai hal tersebut, nanti bapak bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan saya,” tambahnya. Penempelan identitas mengenai tunggakan pada tempat tinggal debitur sendiri menjadi persoalan yang perlu dilihat secara hati-hati, terutama menyangkut dasar perjanjian kredit. Isi Surat Pengakuan Utang (SPH), status objek yang ditempeli stiker, serta prosedur internal penagihan yang digunakan pihak bank. Di sisi lain, penyelesaian kredit bermasalah tetap merupakan persoalan keperdataan yang semestinya ditempuh melalui mekanisme sesuai perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, dasar kewenangan serta prosedur pemasangan stiker di rumah warga perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya tindakan di luar kewenangan. Masyarakat berharap BRI Unit Ciemas memberikan klarifikasi mengenai dasar pemasangan stiker tersebut, termasuk apakah tindakan itu merupakan bagian dari prosedur resmi penagihan dan apakah telah sesuai dengan ketentuan internal maupun peraturan yang berlaku. Hingga berita ini disusun, pihak BRI Unit Ciemas belum memberikan penjelasan secara langsung mengenai dasar hukum dan prosedur pemasangan stiker tersebut. Klarifikasi dari pihak bank penting untuk memberikan gambaran yang berimbang sekaligus menjawab keberatan warga yang merasa dirugikan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menilai pembangunan Jawa Barat membutuhkan kekuatan bersama antardaerah agar kebijakan yang dijalankan tidak bergerak sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting untuk memastikan pembangunan semakin merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ayep Zaki usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/8/2026). Dalam kegiatan itu, Ayep hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah. Menurut Ayep, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan dalam membangun Jawa Barat. Karena itu, sinergi tidak hanya diperlukan dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan berbagai program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. “Pembangunan Jawa Barat membutuhkan kolaborasi seluruh daerah. Kota Sukabumi siap terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang merata,” ujar Ayep. Ia mengatakan, momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat harus menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah tidak cukup diukur dari capaian masing-masing wilayah. Pembangunan juga perlu dilihat dari kemampuan pemerintah daerah menciptakan keterhubungan program dan mengatasi persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Ayep menegaskan Kota Sukabumi terbuka untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun daerah lainnya. “Kota Sukabumi jelas mendukung terhadap penguatan kolaborasi antardaerah dalam membangun Jawa Barat yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” katanya. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Tampak hadir Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, jajaran DPRD Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah serta sejumlah tamu undangan. Dalam penyampaiannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan perlunya evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pembangunan. Anggaran pemerintah harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendasar dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang mendapat perhatian utama, bersamaan dengan upaya memperkecil disparitas pembangunan antardaerah. Penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga dinilai menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Jawa Barat. Di sisi ekonomi, pemerintah daerah didorong menciptakan pertumbuhan yang mampu membuka lapangan kerja. Sementara dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi diperlukan untuk menghadapi kondisi fiskal yang semakin menuntut kehati-hatian. Dedi juga mengingatkan pentingnya pemerintah membuka ruang terhadap kritik dan saran masyarakat. Masukan publik, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat Hari Jadi ke-81 Jawa Barat pun menjadi momentum memperkuat kesepahaman bahwa pembangunan bukan kompetisi antarwilayah, melainkan kerja bersama. Kota Sukabumi menyatakan kesiapan mengambil bagian dalam kolaborasi tersebut demi pembangunan Jawa Barat yang lebih merata dan berpihak pada masyarakat. (Usep)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com                  Komandan Pusat Siber TNI Angkatan Darat (Danpussiberad), Brigjen TNI Dr. Fransiscus Ari Susetio, S.E., M.Han., memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), bertempat di Aula Lantai 3 Gedung B STHM, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2026). Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Navigasi Hukum dan Keamanan Siber: Peran Strategis Sarjana Hukum di Era Perang Kognitif dan Ancaman Digital.” Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa STHM untuk memperluas wawasan mengenai perkembangan hukum dan tantangan keamanan siber yang semakin kompleks di era digital. Dalam paparannya, Danpussiberad mengungkapkan bahwa sarjana hukum memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat ekosistem keamanan siber. Menurutnya, terdapat empat peran penting yang dapat dilakukan oleh sarjana hukum sebagai arsitek keamanan siber. Pertama, mengkaji kekosongan hukum, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi lintas negara, pertanggungjawaban penggunaan kecerdasan artifisial (AI), serta perkembangan teknologi baru yang menghadirkan tantangan hukum. Kedua, berkolaborasi lintas disiplin dengan membangun dialog dan kerja sama bersama berbagai bidang, seperti teknologi informasi, kriminologi, psikologi, dan keamanan siber. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman digital. Ketiga, menjadi advokat literasi digital dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas perlindungan data pribadi, potensi manipulasi informasi, kejahatan siber, serta respons konstitusional terhadap berbagai ancaman di ruang digital. Keempat, merancang hukum masa depan dengan membangun kerangka regulasi yang mampu merespons perkembangan perang kognitif dan berbagai bentuk ancaman digital. “Dari keempat hal tersebut, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum sekaligus memperkuat keamanan siber,” ujar Danpussiberad. Sementara itu, Ketua STHM, Brigjen TNI Dr. R. Deltanto S.D., S.H., M.H., dalam sambutannya mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Menurutnya, berbagai persoalan seperti ancaman siber, perlindungan data pribadi, kejahatan berbasis teknologi, penggunaan kecerdasan artifisial, hingga persoalan kedaulatan dan keamanan di ruang digital menuntut pemahaman hukum yang semakin komprehensif. “Bagi mahasiswa STHM, perkembangan tersebut perlu dipahami karena hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan konvensional, tetapi juga dengan ruang siber yang semakin kompleks dan bersifat lintas batas,” ujarnya. Ia menambahkan, calon sarjana hukum harus mampu melihat berbagai persoalan hukum tidak hanya dari perspektif hukum semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek teknologi, keamanan, dan perkembangan lingkungan strategis. Kegiatan kuliah umum tersebut dihadiri oleh para Pamen Golongan IV dan V STHM, dosen, serta seluruh mahasiswa STHM. Selain menyampaikan materi, Danpussiberad juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berdiskusi dan bertukar pikiran terkait materi yang disampaikan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan mahasiswa STHM semakin memahami keterkaitan antara hukum, teknologi, dan keamanan siber serta mampu mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan hukum di era perang kognitif dan ancaman digital yang terus berkembang. (Agus)

Hulu Sungai Utara, Bidik-kasusnews.com        Kepolisian Sektor (Polsek) Amuntai Tengah terus menunjukkan dukungannya terhadap program swasembada jagung dan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring perkembangan lahan jagung di wilayah hukum Polsek Amuntai Tengah, Kamis (20/8/2026). Pemantauan berlangsung mulai sekitar pukul 12.30 Wita hingga selesai di wilayah Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh personel Polsek Amuntai Tengah, yakni Aiptu Eko Yuli Setyawan, Bripka Roy Hermawan, Brigpol M. Fajar Adha, Brigpol Juliansyah, dan Bripda M. Zainal Hilmi. Dalam pelaksanaan kegiatan, personel menggunakan satu unit kendaraan patroli roda empat serta perangkat komunikasi HT Motorola APX 1000 untuk mendukung kelancaran koordinasi di lapangan. Monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam mengikuti perkembangan program swasembada jagung sekaligus memastikan kondisi lahan pertanian di wilayah hukum Polsek Amuntai Tengah tetap terpantau. Selain melakukan pemantauan, kegiatan tersebut juga bertujuan mendukung kemandirian pangan dengan mendorong pemenuhan kebutuhan domestik melalui hasil produksi pertanian masyarakat, termasuk jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun pakan ternak. Data dan perkembangan yang diperoleh dari lapangan selanjutnya menjadi bahan laporan kepada pimpinan sebagai bagian dari pemantauan program ketahanan pangan di wilayah HSU. Polsek Amuntai Tengah menegaskan bahwa pemantauan secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan lahan serta mengidentifikasi berbagai kondisi yang dapat memengaruhi keberhasilan program swasembada jagung. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Pemantauan terhadap perkembangan program ketahanan pangan di wilayah hukum Polsek Amuntai Tengah akan terus dilakukan secara berkelanjutan. (Agus)

Hulu Sungai Utara, Bidik-kasusnews.com      Persiapan pelaksanaan lomba balap perahu naga dan jukung tradisional tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus dimatangkan. Hal itu dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan unsur kepanitiaan, pemerintah daerah, kepolisian, serta tim penanganan keselamatan. Rapat koordinasi digelar pada Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Ketua Panitia Penyelenggara, Herry Desfani, S.P. Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis pertandingan sekaligus pembagian tugas pengamanan selama kegiatan berlangsung. Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Lomba Herry Desfani dan dihadiri anggota Satpolairud Polres HSU, panitia penyelenggara, Camat Paminggir, BPBD HSU, serta Tagana HSU. Dalam rapat tersebut terungkap, sebanyak 107 tim akan ambil bagian dalam perlombaan. Peserta terdiri dari 31 tim perahu naga dan 76 tim jukung tradisional. Untuk kategori jukung tradisional, peserta terbagi menjadi 8 tim putri dan 20 tim kategori lainnya, sesuai klasifikasi yang telah disusun panitia. Selain membahas jumlah peserta, rapat juga mematangkan skema pengamanan di lokasi perlombaan. Pengamanan di wilayah darat akan melibatkan personel Polres HSU bersama Dinas Perhubungan, sementara pengamanan di area sungai akan menjadi tanggung jawab bersama Satpolairud Polres HSU, BPBD HSU, dan Tagana HSU. “Koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh rangkaian perlombaan dapat berlangsung tertib dan aman, terutama karena kegiatan melibatkan banyak peserta serta berlangsung di wilayah perairan,” demikian poin utama yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Dari hasil pembahasan, pertandingan dijadwalkan mulai pukul 08.00 Wita, sedangkan pembukaan secara resmi dijadwalkan pada pukul 09.00 Wita oleh Bupati Hulu Sungai Utara. Panitia bersama unsur terkait juga melakukan perumusan peraturan dan teknis pertandingan serta menyusun skema perlombaan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan pertandingan berjalan sesuai ketentuan dan dapat diikuti peserta secara tertib. Satpolairud Polres HSU bersama unsur pengamanan lainnya juga memastikan perkembangan situasi di lapangan akan terus dipantau. Setiap perkembangan penting akan dikoordinasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan keselamatan seluruh peserta maupun masyarakat yang menyaksikan perlombaan. Dengan jumlah peserta yang mencapai 107 tim, lomba perahu naga dan jukung tradisional tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga air, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat serta memperkenalkan potensi budaya dan aktivitas masyarakat di wilayah perairan HSU. (Agus)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan pentingnya memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja informal. Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Sukabumi yang disampaikan Ayep saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) RT dan RW se-Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh. Ayep menyebut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal memiliki manfaat besar ketika masyarakat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Program tersebut, menurutnya, perlu terus diperkenalkan agar semakin banyak pekerja informal mendapatkan perlindungan. “Rp16.800. Kalau dia meninggal, itu Rp42 juta. Kalau kecelakaan permanen, itu Rp70 juta, plus juga ada beasiswa untuk anak sampai S1,” kata Ayep, usai membuka acara kegiatan Sinergitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangtengah, Kamis (20/8). Untuk memperkuat program tersebut, Pemkot Sukabumi tengah menghitung kemampuan APBD untuk memberikan dukungan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Namun, langkah itu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ayep mengakui tahun anggaran berjalan menghadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD), sementara kondisi APBD saat ini mengalami defisit. Besaran defisit tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah bersama pimpinan DPRD setelah angka dan kondisi fiskal mendapat kepastian. Di hadapan para peserta Ayep juga menyinggung rencana pinjaman daerah. Ia memilih belum memberikan penjelasan lebih jauh karena pembahasannya masih berlangsung bersama DPRD. Menurutnya, keputusan resmi baru dapat disampaikan setelah seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan terpenuhi. Jika nantinya terealisasi, Ayep menegaskan pinjaman tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Kebutuhan itu dinilai mendesak karena masih terdapat sejumlah ruas jalan dan trotoar di Kota Sukabumi yang kondisinya sudah lama belum mendapat perbaikan menyeluruh. Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian antara lain Jalan Sudirman, Jalan Pelabuhan dan kawasan R.E. Martadinata. Selain jalan, sejumlah trotoar juga membutuhkan pembenahan agar fasilitas publik tersebut kembali aman dan nyaman digunakan masyarakat. Persoalan banjir juga masuk dalam perhatian pemerintah. Ayep menilai pengendalian air harus dilakukan dari bagian hulu dengan menangkap dan mengatur aliran air sebelum masuk ke kawasan bawah. “Hal itu penting terutama saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Sukabumi,” ujarnya. Ia mencontohkan aliran air dari kawasan Selabintana yang dapat meningkatkan debit air ke wilayah bawah. Karena itu, diperlukan sistem penanganan yang mampu menahan atau mengalirkan air secara terukur sehingga tidak seluruhnya mengarah ke permukiman. “Kalau sudah ditangkap paling tidak kan 50 persen atau 70 persen ketangkap airnya,” ujarnya. Penanganan tersebut, lanjut Ayep, bukan sekadar menampung air, tetapi mengatur alirannya agar risiko banjir dapat ditekan. Ayep berharap jajaran di pemerintahan Kelurahan Karangtengah ikut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan di tingkat kewilayahan. Mulai dari menyampaikan program perlindungan bagi pekerja informal hingga membantu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan persoalan lingkungan yang dirasakan langsung masyarakat. (Usep)

CIANJUR, Bidik-kasusnews.com                    Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 0608/Cianjur, Kamis (20/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri tasyakur Milad ke-80 Yayasan Madrasah Tanwiriyyah, Grand Launching Gerakan Wakaf, serta meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur,Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kalangan pesantren dalam membangun sumber daya manusia serta memperkokoh persatuan dan semangat kebangsaan. Pangdam III/Siliwangi beserta rombongan tiba di Yayasan Madrasah Tanwiriyyah, Jalan Aryawiratanudatar Km 5, Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 07.10 WIB. Kedatangan Pangdam disambut Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Thomas Rajunio, S.I., B.S., M.Tr.(Han), Kasdim 0608/Cianjur Mayor CBA Ujang Rohmat, Ketua Umum Yayasan Madrasah Tanwiriyyah Dr. H. Berliana Kartakusumah, dan Pimpinan Pondok Pesantren Tanwiriyyah KH. Deden Ahmad Jauhar Tanwiri. Sekitar pukul 07.50 WIB, Pangdam menghadiri tasyakur Milad ke-80 Tanwiriyyah dan Grand Launching Gerakan Wakaf di lapangan utama Yayasan Madrasah Tanwiriyyah. Kegiatan bertema “Bakti Bertumbuh, Asa Berlabuh” tersebut dihadiri sekitar 500 peserta dari unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para undangan, serta santri Tanwiriyyah. Ketua Umum Yayasan Madrasah Tanwiriyyah Dr. H. Berliana Kartakusumah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam III/Siliwangi dan berharap kehadiran Pangdam membawa keberkahan serta kemajuan bagi Tanwiriyyah dan para santri. Ia juga menyampaikan bahwa Gerakan Wakaf ditujukan untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan dengan target pembebasan lahan seluas 60 hektare, yang saat ini telah terkumpul sekitar 2 hektare. Sementara itu, Bupati Cianjur dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.Og., mengapresiasi kiprah Tanwiriyyah selama 80 tahun dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Ia berharap Tanwiriyyah terus berkembang dan mampu mencetak generasi yang berintegritas serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kabupaten Cianjur. Dalam sambutannya, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih., S E., M.M., menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berilmu, berkarakter, serta memiliki kecintaan terhadap NKRI. “Santri harus memiliki cita-cita besar dan tidak boleh takut menghadapi perubahan zaman,” pesan Pangdam kepada para santri. Pangdam mengingatkan para santri agar belajar dengan sungguh-sungguh, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap menjadikan iman, akhlak, serta penghormatan kepada guru sebagai landasan utama dalam kehidupan. Pangdam juga mengajak para santri menggunakan media sosial dan teknologi secara bijaksana dengan menyebarkan kesejukan, persaudaraan, serta nilai-nilai kebaikan. Selain itu, para santri diingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, menjaga pergaulan, dan senantiasa mengingat perjuangan orang tua dalam setiap langkah kehidupan. “Carilah kawan yang bisa mengajak kita ke jalan yang benar. Ingat perjuangan orang tua,” pesannya. Pangdam turut mengajak para orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak sebagai calon pemimpin masa depan yang memiliki akhlak baik, wawasan luas, serta rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kepada para santri, Pangdam berpesan agar senantiasa menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan maupun paham yang dapat memecah belah kehidupan bermasyarakat. Usai menghadiri tasyakur Milad ke-80 Tanwiriyyah dan Grand Launching Gerakan Wakaf, pada pukul 10.46 WIB Pangdam III/Siliwangi bersama rombongan melanjutkan kunjungan menuju lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur,Pukul 10.55 WIB, Pangdam tiba di lokasi KDKMP dan melaksanakan peninjauan untuk melihat kesiapan koperasi desa dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Aster Kasdam III/Siliwangi Kolonel Inf Muhammad Iqbal Lubis, Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf Hendra Cipta, S.Sos., M.Si., Kazidam III/Siliwangi Letkol Czi Suprobo Harjo Subroto, S.E., M.Han., serta Dandeninteldam III/Siliwangi Letkol Inf Chandra Gantina. Dari unsur pemerintah daerah dan Forkopimda hadir Bupati Cianjur dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.Og., Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi, S.H., S.I.K., M.Si., M.M., M.H.I., M.I.P., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur H. Abdul Qohar Azij, S.Ag., M.Pd., serta Ketua MUI Kabupaten Cianjur Drs. KH. R. Abdul Rauf. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan istirahat, salat, dan ramah tamah. Pada pukul 11.56 WIB, Pangdam III/Siliwangi beserta rombongan selesai melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0608/Cianjur,Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 12.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. (Agus)

Manggarai, Bidik-kasusnews.com                        Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa bumi, personel Korbrimob Polri yang melaksanakan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Nusa Tenggara Timur terus hadir memberikan dukungan di sejumlah lokasi terdampak. Pelayanan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, mulai dari membantu evakuasi hingga mendukung kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian bersama unsur terkait dan para relawan. Pada Kamis (20/8/2026) pagi, sebanyak 10 personel Korbrimob Polri BKO Polda NTT yang dipimpin Ipda Alfonsius Anselmus melaksanakan kegiatan evakuasi korban menuju Posko Kesehatan Pengungsian di Desa Damer, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam pelaksanaannya, kegiatan evakuasi dilakukan bersama Basarnas sebagai bagian dari upaya penanganan korban terdampak bencana. Dukungan juga diberikan di area pengungsian utama Barangkolong, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Dua personel TIK Mako Korbrimob Polri BKO Polda NTT yang dipimpin Bripda Ramdani memasang perangkat Starlink dan Wontect di Posko Brimob yang berada di area pengungsian. Pemasangan perangkat tersebut ditujukan untuk mendukung akses komunikasi dan kebutuhan daya listrik bagi warga pengungsian serta para relawan yang berada di lokasi bencana. Dukungan ini juga membantu kelancaran koordinasi dan pelayanan kemanusiaan selama masa tanggap darurat. Sementara itu, pada pukul 09.50 WITA, lima personel Korbrimob Polri BKO Polda NTT yang dipimpin Danki Penugasan AKP Roy Ronaldo Dansu melaksanakan pendataan dan penyaluran bantuan logistik di Posko Terpadu Polri Peduli Bencana Barangkolong. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar bagi batita dan balita serta sembako bagi masyarakat terdampak. Pendataan dilakukan untuk membantu memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan warga di lokasi pengungsian. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Korps Brimob Polri dalam penanganan pascagempa di NTT. Sinergi dengan Basarnas, unsur terkait, dan relawan terus diperkuat untuk mendukung proses evakuasi, pelayanan kemanusiaan, komunikasi, kelistrikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. (Agus)