JAKARTA, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya resmi memperketat sistem keanggotaan dengan mewajibkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai syarat utama bagi calon anggota muda mulai tahun 2026. Kebijakan ini ditetapkan dalam rapat pengurus PWI Jaya yang digelar pada Jumat (9/1/2026) di Markas PWI Jaya, Jakarta. Melalui kebijakan baru tersebut, setiap calon anggota PWI Jaya diwajibkan mengikuti dan lulus UKW sebelum menjalani Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK). Langkah ini diambil sebagai respons atas pesatnya pertumbuhan jumlah anggota muda dalam beberapa tahun terakhir yang belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi. Berdasarkan data organisasi, pelaksanaan OKK pada Juni 2024 berhasil menjaring sekitar 50 anggota muda. Jumlah tersebut terus meningkat melalui beberapa gelombang OKK hingga mencapai 372 anggota muda per Desember 2025. Namun, sebagian besar dari mereka belum naik status menjadi anggota biasa karena belum mengikuti atau belum lulus UKW. Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen organisasi dalam menjaga kualitas dan marwah profesi wartawan. “PWI Jaya ingin memastikan setiap anggota memiliki standar kompetensi yang jelas. UKW adalah tolok ukur profesionalisme wartawan, sehingga harus menjadi syarat utama, bukan formalitas,” ujar Kesit. Selain memperketat persyaratan masuk, PWI Jaya juga menetapkan aturan baru terkait perpanjangan status anggota muda. Dalam kebijakan tersebut, anggota muda hanya diberikan satu kali perpanjangan keanggotaan. Untuk perpanjangan kedua, kelulusan UKW menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Menurut Kesit, kebijakan ini dirancang agar anggota muda memiliki arah dan target yang jelas dalam pengembangan karier jurnalistiknya. “Kami tidak ingin anggota muda terjebak di zona nyaman. Organisasi mendorong mereka untuk naik kelas, meningkatkan kapasitas, dan siap menjadi anggota biasa yang profesional,” tegasnya. Pengetatan ini juga sejalan dengan penguatan program peningkatan kapasitas wartawan yang dijalankan PWI Jaya melalui Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI). Ke depan, program pelatihan dan pengembangan SJI akan difokuskan kepada wartawan yang telah lolos verifikasi kompetensi melalui UKW. “Pelatihan SJI ditujukan bagi wartawan yang sudah memiliki fondasi kompetensi. Karena itu, UKW menjadi pintu masuk utama agar program berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambah Kesit. Dengan kebijakan tersebut, PWI Jaya berharap dapat mendorong lahirnya wartawan yang kompeten, berintegritas, serta menjunjung tinggi etika jurnalistik, sekaligus memperkuat posisi PWI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar dan kualitas anggotanya. (Agus)

Bidik-kasusnews.com Jakarta – Penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menerima pengembalian dana senilai sekitar Rp 100 miliar dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta sejumlah biro perjalanan haji. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi pengembalian dana dari berbagai pihak yang diduga terkait dengan perkara kuota haji tambahan. Menurutnya, nilai pengembalian masih berpeluang bertambah seiring pendalaman perkara yang dilakukan penyidik. “Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar Rp 100 miliar. Ini masih akan terus bertambah,” kata Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026), dikutip dari detikjatim. Budi menegaskan KPK terus mengimbau pihak-pihak yang terlibat, baik PIHK, biro travel, maupun asosiasi penyelenggara haji khusus, agar bersikap kooperatif. Pengembalian dana dinilai dapat membantu mempercepat proses penanganan perkara. Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan pada 2024 sebanyak 20 ribu jemaah yang diperoleh Indonesia dari pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota tersebut kemudian dibagi masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus, yang belakangan menuai polemik karena dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang. KPK menduga terdapat praktik “uang percepatan” yang melibatkan oknum di Kementerian Agama dan pihak travel haji khusus. Calon jemaah disebut diminta membayar sejumlah uang agar dapat berangkat lebih cepat melalui jalur kuota tambahan. Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya diduga memiliki peran dalam pengaturan kuota tambahan haji tersebut. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja sama demi mengungkap secara tuntas dugaan praktik korupsi yang merugikan jemaah haji dan mencederai kepercayaan publik. (Wely)

TAPANULI TENGAH, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa kerja keras menjadi satu-satunya pilihan dalam penanganan dan pemulihan pascabencana, tanpa larut dalam kesedihan yang justru akan menghambat kebangkitan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kasad saat meninjau langsung pengerjaan jembatan putus yang menghubungkan Kelurahan Hutanabolon dengan Sigiring-giring, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (9/1/2026). “Kita tidak punya pilihan selain kerja keras. Kalau terlalu larut dalam kesedihan justru akan menambah beban. Lebih baik kita fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Kita dukung dan ajak masyarakat untuk bekerja agar harapan itu bisa tumbuh,” tegas Kasad. Kunjungan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur vital pascabencana, khususnya akses transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehari sebelumnya, Kamis (8/1/2026), Kasad juga meresmikan jembatan Bailey di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Kasad didampingi Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso, Dandim 0211/Tapanuli Tengah Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, serta Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pembangunan jembatan-jembatan yang selama ini terabaikan akan menjadi prioritas, sejalan dengan perhatian Presiden RI terhadap persoalan jembatan putus yang menjadi hambatan utama mobilitas dan perekonomian masyarakat. Selain meninjau pembangunan jembatan, Kasad juga meninjau sejumlah fasilitas pendidikan terdampak bencana, yakni SDN 152981 A, SDN 152982 B, serta SD Darurat di Desa Hutanabolon. Pada kesempatan tersebut, Kasad menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah berupa tas, buku tulis, alat tulis, dan kebutuhan pendukung belajar lainnya kepada para siswa. Kasad beserta rombongan turut mengunjungi posko pengungsian di Desa Hutanabolon untuk menyerahkan bantuan kepada warga korban banjir bandang dan tanah longsor. Dalam kesempatan itu, Kasad menekankan pentingnya penyediaan air bersih, khususnya bagi lingkungan sekolah. “Air bersih di sekolah harus tersedia. Ini menjadi kesempatan untuk menyusun perencanaan yang benar-benar baik. Jika data perencanaan kurang, hasilnya bisa berantakan. Siapkan semuanya secara matang, mulai dari jumlah jembatan hingga kebutuhan air bersih, agar daerah ini bisa bangkit menjadi wilayah yang baru,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mabes TNI AD, khususnya kepada Kasad, atas perhatian dan bantuan nyata yang diberikan kepada masyarakat Tapteng. “Kami berterima kasih kepada Bapak Kasad yang telah membawa jembatan Armco ke daerah kami. Ini sangat membantu membuka kembali akses masyarakat,” ungkap Masinton. Kunjungan Kasad ini diharapkan menjadi dorongan nyata percepatan pemulihan infrastruktur di Tapanuli Tengah, sekaligus menumbuhkan optimisme bahwa wilayah terdampak bencana mampu bangkit lebih kuat, aman, dan berkelanjutan. (Agus)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 9 Januari 2026 – Rutan Kelas IIB Jepara melaksanakan kegiatan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud nyata peran Rutan Kelas IIB Jepara dalam menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Program Jumat Berkah merupakan kegiatan sosial yang secara rutin dilaksanakan oleh Rutan Kelas IIB Jepara. Selain sebagai bentuk empati dan kepedulian, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta meningkatkan citra positif pemasyarakatan di tengah masyarakat. Kepala Rutan Kelas IIB Jepara menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen rutan untuk hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. “Melalui kegiatan Jumat Berkah, kami ingin berbagi dengan masyarakat sekitar serta menumbuhkan semangat kepedulian dan kebersamaan. Ini merupakan wujud komitmen Rutan Kelas IIB Jepara untuk terus berkontribusi secara positif bagi lingkungan,” ujar Kepala Rutan Kelas IIB Jepara. Salah satu warga penerima bantuan mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Jepara. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari Rutan Jepara. Kegiatan seperti ini sangat positif dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat,” ungkap salah seorang warga. Kegiatan Jumat Berkah berlangsung dengan tertib dan lancar, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat. Rutan Kelas IIB Jepara berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dan pelayanan publik. (Wely-jateng) Sumber:Humas Rutan jepara

HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dalam rangka mendukung pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Momen 21 Rajab 1447 Hijriah, Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menyiapkan jalur evakuasi alternatif melalui perairan di wilayah Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kepadatan massa, gangguan kamtibmas, maupun kondisi darurat selama kegiatan keagamaan berlangsung. Kecamatan Danau Panggang yang secara geografis didominasi oleh sungai dan danau diperkirakan menjadi salah satu titik konsentrasi masyarakat pada peringatan Momen 21 Rajab. Selain jalur darat, aktivitas masyarakat di wilayah ini juga sangat bergantung pada transportasi air, sehingga pengamanan berbasis perairan menjadi bagian penting dari perencanaan Polres HSU. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Polres HSU telah memetakan alur sungai dan danau yang akan difungsikan sebagai jalur evakuasi, menghubungkan lokasi kegiatan dengan sejumlah titik aman. Titik kumpul evakuasi atau assembly point ditetapkan di dermaga desa terdekat, lokasi sandar perahu masyarakat yang telah dikoordinasikan, serta fasilitas umum yang mudah diakses dari jalur perairan. Untuk mendukung kelancaran evakuasi, Polres HSU menyiapkan perahu dinas Sat Polairud, perahu dari instansi terkait, relawan, serta perahu masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan pendataan. Seluruh sarana tersebut dipastikan dalam kondisi layak pakai dan memenuhi standar keselamatan. Pengamanan jalur perairan akan dilakukan secara terpadu dengan menempatkan personel Sat Polairud di titik-titik strategis. Selain pengawasan, petugas juga akan melakukan pengaturan lalu lintas perairan guna mencegah penumpukan perahu dan meminimalisir risiko kecelakaan air. Monitoring cuaca dan arus perairan turut menjadi perhatian selama rangkaian kegiatan berlangsung, dengan koordinasi lintas sektor bersama Polsek Danau Panggang, BPBD, dan unsur terkait lainnya. Melalui IPTU Asep Hudzainur, Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si menegaskan bahwa penyiapan jalur evakuasi perairan merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. “Polres HSU mengedepankan aspek keselamatan dengan menyiapkan jalur evakuasi yang aman dan cepat, khususnya melalui perairan yang menjadi karakteristik wilayah Danau Panggang,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa setiap perahu yang digunakan wajib dilengkapi alat keselamatan seperti life jacket dan dikemudikan oleh operator yang berpengalaman serta memahami kondisi perairan setempat. Proses evakuasi akan dilakukan secara terkoordinasi dan bertahap sesuai situasi di lapangan. Dengan kesiapan jalur evakuasi perairan ini, Polres HSU berharap pelaksanaan Momen 21 Rajab 1447 Hijriah di Kecamatan Danau Panggang dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus mencerminkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. (Agus)

Kota Cirebon, Bidik-kasusnews.com  — Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Olahraga Bima kembali menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah surat penertiban tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Surat bernomor 500.12.5.4/4-DISPORA tertanggal 8 Januari 2026 itu berisi pemberitahuan larangan aktivitas PKL di kawasan Bima, sekaligus penegasan bahwa penertiban akan dilakukan apabila ketentuan tidak dipatuhi. Kondisi ini memunculkan diskusi publik mengenai potensi konflik kewenangan, mengingat Satpol PP merupakan perangkat daerah yang secara teknis bertugas sebagai pelaksana penertiban di lapangan. Satu Pejabat, Dua Fungsi Strategis Secara administratif, Plt Kepala Dinas memang memiliki kewenangan menandatangani surat dinas. Namun, situasi dinilai menjadi sensitif ketika pejabat yang sama memegang jabatan definitif sebagai Kasatpol PP, institusi yang akan mengeksekusi kebijakan tersebut. “Dalam praktik tata kelola pemerintahan, pemisahan peran sangat penting. Ketika pemberi instruksi dan pelaksana berada pada satu figur yang sama, potensi konflik peran sulit dihindari,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Cirebon. Ia menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan persoalan dari sisi akuntabilitas dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Administratif Sah, Etika Birokrasi Dipertanyakan Merujuk ketentuan kepegawaian, penunjukan Plt dimungkinkan sepanjang disertai Surat Keputusan (SK) yang sah dari kepala daerah serta tidak melampaui batas kewenangan strategis. Namun, sejumlah pemerhati menilai bahwa kebijakan penertiban PKL bukan sekadar urusan administratif rutin. “Ketika kebijakan berpotensi berujung pada tindakan penertiban paksa, pembongkaran, atau penyitaan, maka aspek etika birokrasi dan tata kelola harus menjadi pertimbangan utama,” kata seorang akademisi hukum administrasi. Ia menambahkan, situasi tersebut rawan dimaknai sebagai tidak adanya pemisahan fungsi pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dinilai Berpotensi Cacat Kewenangan Apabila surat tersebut digunakan sebagai dasar penertiban secara represif, sejumlah pihak menilai kebijakan itu berpotensi dipersoalkan karena adanya konsentrasi kewenangan pada satu pejabat, lemahnya pemisahan peran antar perangkat daerah, serta potensi penyalahgunaan kewenangan Plt. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai cacat kewenangan maupun cacat prosedur, yang berpotensi menjadi objek pengawasan Inspektorat, laporan ke Ombudsman, hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Desakan Transparansi dari Pemkot Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Cirebon belum menyampaikan secara terbuka dasar hukum penunjukan Plt Kadispora, termasuk ruang lingkup dan batas kewenangan yang diberikan. Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Pemkot membuka SK penunjukan Plt kepada publik, memastikan tidak terjadi tumpang tindih jabatan strategis, serta menjamin penataan PKL dilakukan secara humanis, dialogis, dan partisipatif. Ujian Tata Kelola Pemerintahan Kasus ini dinilai menjadi ujian komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam menerapkan prinsip good governance, khususnya transparansi, profesionalitas aparatur sipil negara, dan pemisahan kewenangan. “Penataan kota memang penting, tetapi harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat,” ujar seorang aktivis warga. (Amin)

BANTEN, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa disiplin merupakan napas prajurit dan kehormatan adalah nilai tertinggi yang tidak dapat ditawar dalam kehidupan keprajuritan, tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Penegasan tersebut disampaikan Wakasad saat melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) 840/Golok Sakti di Kampung Cilawang, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (8/1/2026). “Kebanggaan prajurit tidak diukur dari simbol atau ucapan, melainkan dibuktikan melalui kemampuan nyata, profesionalisme, dan sikap yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Untuk itu, adalah penting menjaga soliditas internal satuan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan instansi terkait lainnya,” ujar Wakasad. Kunjungan kerja Wakasad tersebut bertujuan untuk meninjau kesiapan satuan sekaligus melihat langsung pelaksanaan program ketahanan pangan yang dijalankan prajurit Yon TP 840/Golok Sakti sebagai bagian dari peran TNI AD dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pada kesempatan itu, Wakasad meninjau panen raya jagung Yon TP 840/Golok Sakti yang menjadi panen perdana di jajaran Batalyon Teritorial Pembangunan se-Indonesia. Program ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan disiplin, kekompakan, dan kehormatan yang dijaga bersama, Wakasad berharap Yon TP 840/Golok Sakti mampu terus memberikan karya dan prestasi terbaik bagi Angkatan Darat, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kunjungan tersebut, Wakasad didampingi Kasrem 064/Maulana Yusuf Kolonel Inf Shofanudin yang mewakili Danrem 064/MY serta Komandan Yon TP 840/Golok Sakti Letkol Inf Brama Fathayasa. Kehadiran unsur pimpinan wilayah dan satuan tersebut mencerminkan soliditas komando serta kesinambungan pelaksanaan kebijakan pimpinan TNI AD di lapangan. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiqi Jayabaya sebagai wujud sinergi antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan panen raya, peninjauan peternakan, serta penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada warga sekitar. (agus)

JAKARTA | BIDIK-KASUSNEWS.COM — Polda Metro Jaya memberikan penghargaan kepada Polres Metro Jakarta Utara atas keberhasilannya meraih predikat Pos Pelayanan (Posyan) Terbaik dalam pelaksanaan Operasi Lilin Jaya. Posyan Ancol dinobatkan sebagai yang terbaik dalam kategori pelayanan prima dan pengamanan optimal selama rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara dan diserahkan oleh Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, usai pelaksanaan apel perwira menengah (Pamen) di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada jajaran kepolisian yang telah melaksanakan tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat secara maksimal selama Operasi Lilin Jaya. “Penghargaan ini diberikan sebagai motivasi agar seluruh jajaran terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam operasi kepolisian yang bersentuhan langsung dengan publik,” ujar Brigjen Dekananto. Keberhasilan Posyan Ancol ini mencerminkan komitmen Polres Metro Jakarta Utara dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya di kawasan wisata yang menjadi pusat aktivitas warga selama momentum libur akhir tahun. Heri Jkt

REDELONG, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meresmikan jembatan Bailey yang telah selesai dibangun oleh Satgas Gulbencal Yonzipur 5/BW di kawasan Umah Besi, Jalan Lintas Nasional Takengon–Bireuen, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Kamis (8/1/2026). Peresmian ini menandai pulihnya kembali akses transportasi utama masyarakat yang sempat terputus akibat bencana alam. Kasad didampingi Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar serta tokoh adat setempat secara langsung meresmikan jembatan tersebut sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur vital pascabencana, khususnya pada jalur strategis penghubung antarwilayah. Kasad menjelaskan bahwa di Kabupaten Bener Meriah, selain pembangunan jembatan Bailey, TNI AD juga menyiapkan pembangunan jembatan gantung yang saat ini masih dalam proses pengadaan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara bertahap dan secepat mungkin sesuai perintah langsung Presiden RI. “Ini adalah jembatan Bailey ke-17 yang sudah selesai dari rencana awal 42 jembatan Bailey yang kita miliki. Namun, dalam perkembangannya kebutuhan jembatan di berbagai daerah sangat besar, termasuk di wilayah ini. Ke depan akan disurvei apakah lebih memungkinkan jika dibangun jembatan beton sederhana atau jembatan gantung,” ujar Kasad. Kasad menambahkan, sesuai arahan Presiden RI, pemenuhan akses jembatan, khususnya bagi jalur yang dilalui pelajar menuju sekolah di seluruh wilayah Indonesia, ditargetkan dapat diselesaikan secara maksimal dalam waktu 1,5 tahun. Keberadaan jembatan Bailey ini juga diharapkan mampu kembali menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus memperlancar arus transportasi pada jalur lintas nasional Takengon–Bireuen yang memiliki peran strategis bagi distribusi logistik dan mobilitas warga. Kasad juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat dalam membantu penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI AD, khususnya Satgas Gulbencal, atas kerja keras dan dedikasi dalam membangun jembatan tersebut. Menurutnya, jembatan Bailey ini sangat vital bagi kelangsungan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Dengan diresmikannya jembatan Bailey ini, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Bener Meriah dapat berjalan lebih optimal, serta sinergi antara TNI AD dan pemerintah daerah terus terjaga dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Agus)

BANDAR LAMPUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM  – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung selama lebih dari dua jam pada Kamis malam (8/1/2026) menyebabkan sejumlah wilayah di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Tanjungkarang Timur, terendam banjir. Genangan air yang meluas hingga masuk ke rumah-rumah warga memicu kekhawatiran, terutama di kawasan dengan kontur jalan rendah dan sistem drainase terbatas. Di tengah kondisi tersebut, Babinsa Kelurahan Jagabaya II Koramil 410-04/TKT, Koptu Maradona, bergerak cepat melakukan pemantauan dan membantu warga terdampak. Sejak sebelum hujan turun, ia telah memetakan titik-titik rawan banjir, khususnya di sepanjang Jalan Pajajaran dan Jalan Ternate yang kerap menjadi langganan genangan saat curah hujan tinggi. Saat banjir mulai menggenangi wilayah Lingkungan I Jalan Pajajaran Gang Al Ikhlas, Koptu Maradona langsung turun ke lokasi. Genangan air sepanjang sekitar 80 meter dengan kedalaman mencapai 50 sentimeter berdampak pada tujuh rumah warga. Ia membantu warga memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga. “Ketika saya tiba, beberapa warga sudah berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Saya langsung membantu dan mengimbau agar tetap tenang serta waspada,” ujar Koptu Maradona di sela kegiatan. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke Lingkungan II Jalan Pajajaran Gang Kancil 2. Di lokasi tersebut, genangan air sepanjang 70 meter dengan kedalaman sekitar 50 sentimeter merendam delapan rumah warga. Kehadiran Babinsa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Salah seorang warga, Siti Nurhaliza (45), mengungkapkan rasa syukurnya atas kepedulian Babinsa. “Kami merasa lebih tenang karena Pak Maradona datang langsung membantu dan memastikan situasi aman. Kami jadi tidak panik,” tuturnya. Sementara itu, di Lingkungan III Jalan Ternate Gang Kenanga, kondisi banjir terbilang lebih berat. Air menggenang sepanjang 70 meter dengan kedalaman mencapai 60 sentimeter dan berdampak pada tujuh rumah. Koptu Maradona berkoordinasi dengan pemuda setempat untuk memastikan tidak ada warga yang terisolasi serta memantau perkembangan debit air. Kegiatan pemantauan dan pendampingan warga berlangsung hingga pukul 21.30 WIB. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan korban jiwa maupun warga yang mengalami cedera serius. Seluruh perkembangan situasi dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bahan koordinasi lanjutan. “Kami sebagai Babinsa selalu siap siaga 24 jam. Tugas kami adalah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat, terutama saat mereka menghadapi kesulitan,” tegas Koptu Maradona. Atas dedikasi tersebut, Komandan Kodim 0410/KBL memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Babinsa di lapangan. “Peran Babinsa sangat vital dalam penanganan situasi darurat. Apa yang dilakukan Koptu Maradona mencerminkan profesionalisme, kepedulian, dan pengabdian TNI kepada rakyat,” ujarnya. (Agus)