Muara Teweh, Bidik-kasusnews.com  Masyarakat wilayah Lahei, Kabupaten Barito Utara akan menggelar aksi damai bertajuk ”Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam” pada Kamis 5 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB. Titik kumpul massa aksi di Bandara Lama Beringin kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Barito Utara untuk menyuarakan lima tuntutan utama terkait sengketa lahan dan dana tali asih PT Nusa Persada Resources (PT NPR).(5/11/2026) Berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media, masyarakat menegaskan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 28H menjamin hak milik serta hak atas rasa aman. Masyarakat juga mengutip Pasal 135 UU Minerba yang mewajibkan pemegang izin pertambangan mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah sebelum beroperasi. *Berikut Lima Tuntutan Utama Masyarakat:* *Tuntutan Pertama:* Meminta Bupati Barito Utara segera membentuk Tim PKS untuk melakukan peninjauan lapangan, validasi, verifikasi serta pengukuran terbuka untuk umum dan mengundang seluruh pihak agar dana ganti rugi langsung disalurkan kepada pemilik sah tanpa melewati perantara. *Tuntutan Kedua:* Meminta tim yang dibentuk Bupati mengambil alih tahapan proses ganti rugi hak kelola masyarakat di PPKH 281 yang sedang berproses agar tepat sasaran langsung kepada pemilik sah secara transparan dan terbuka. *Tuntutan Ketiga:* Meminta PT NPR menyerahkan data overlay PPKH 281 yang telah dijanjikan sebelumnya, serta dilakukan tindih‑tindih, penyelesaian dan diametral berdasarkan legalitas serta hasil tinjauan lapangan. *Tuntutan Keempat:* Meminta aktivitas PT NPR dihentikan sementara sebelum seluruh tuntutan tersebut terpenuhi. *Tuntutan Kelima:* Meminta penegakan hukum terhadap oknum Kades beserta Mukti Ali yang telah dilaporkan ke Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Polda Kalteng, Kejati Kalteng, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ESDM, DPRI Komisi III serta Satgas PPKH agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sengketa ini menyangkut hak kelola sebagian masyarakat di wilayah izin konsesi PT NPR yang mencakup lahan seluas 140 Ha, 190 Ha dan 388 Ha yang hingga saat ini belum terselesaikan pembayarannya. Seruan aksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir secara damai ke Kantor Bupati Barito Utara menyuarakan tuntutan tersebut. Masyarakat berharap Bupati Barito Utara segera merespons agar sengketa lahan tidak semakin meruncing serta hak‑hak masyarakat terpenuhi sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang‑undangan. Media ini akan terus memantau pelaksanaan aksi damai tanggal 5 November 2026 serta respon resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR dan lembaga penegak hukum terkait tuntutan verifikasi, pengukuran terbuka, penyerahan overlay PPKH 281 serta penanganan laporan terhadap Mukti Ali beserta oknum yang dilaporkan. Berita ini disusun berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media dan belum merupakan pernyataan resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR maupun lembaga penegak hukum. Penyebutan nama Mukti Ali merupakan isi seruan aksi dan laporan masyarakat, bukan berarti telah terbukti bersalah. Kami mengharapkan Bupati Barito Utara, BPN, Polri dan Kejaksaan memberikan penjelasan resmi agar sengketa hak kelola lahan diselesaikan secara adil dan transparan. (Red)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Rabu, 4 November 2026 – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai bagian dari proses evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan. Kegiatan ini menjadi forum untuk membahas perkembangan warga binaan serta menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak mereka. Dalam sidang tersebut, dilakukan pembahasan dan penilaian terhadap warga binaan berdasarkan hasil pengamatan, perkembangan perilaku, serta keikutsertaan dalam program pembinaan. Setiap pertimbangan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip objektivitas agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menyampaikan bahwa Sidang TPP memiliki peran penting dalam memastikan proses pembinaan berjalan secara terarah dan sesuai aturan. “Setiap usulan dan pertimbangan harus melalui proses penilaian yang cermat dan objektif. Kami ingin memastikan bahwa program pembinaan benar-benar memberikan manfaat bagi warga binaan sekaligus pelaksanaan hak-hak mereka tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Melalui pelaksanaan Sidang TPP, Rutan Jepara terus berkomitmen mewujudkan proses pembinaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perubahan perilaku. Diharapkan, hasil sidang ini dapat menjadi dasar pertimbangan yang tepat dalam mendukung keberhasilan pembinaan serta mempersiapkan warga binaan untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

Pemalang, Bidik-kasusnews.com        Serah terima Surat Keputusan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Merah Putih [SK LBH PMP] berlangsung di salah satu rumah makan yang cukup ternama di Kabupaten Pemalang, pada Selasa [03\11\2026]. Acara serah terima tersebut, terbilang cukup sederhana, singkat padat dan jelas. Hanya dihadiri para ketua pada Yayasan Relawan Pejuang Merah Putih [RPMP]. “Yang penting, kinerjanya dilapangan bagus dan mengutamakan nuansa Islami. Karena LBH yang kita bentuk bukan untuk gaya-gayaan dan arogansi,” pungkas ketua Pembina Yayasan RPMP, Bambang Ristanto, S.H yang didampingi Satriyo, selaku ketua Yayasan. Setelah diskusi dan pemaparan terkait program-program strategis yang akan dijalankan oleh LBH PMP, yang dinahkodai oleh seorang advokat asli Pemalang, Willy Triatama Bandrio, S.H., CMDF., CPLA. Kedepannya, Willy berharap, LBH PMP bisa diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. “Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya melalui Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Ketua LBH Pejuang Merah Putih. Bagi saya, amanah ini bukan sekadar jabatan atau kedudukan organisasi, melainkan tanggung jawab moral dan profesional untuk ikut memperjuangkan keadilan serta memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Saya menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi belum mendapatkan pendampingan dan pemahaman hukum yang memadai. Karena itu, LBH Pejuang Merah Putih harus mampu hadir sebagai lembaga yang memberikan manfaat nyata, bukan hanya sebatas nama dan struktur organisasi. Ke depan, saya berkomitmen untuk membangun LBH Pejuang Merah Putih menjadi lembaga bantuan hukum yang profesional, independen, responsif, dan berpihak pada tegaknya keadilan. Kami akan mendorong penguatan pendampingan hukum, edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi hukum, etika profesi, dan prinsip keadilan. Saya juga ingin menegaskan bahwa hukum harus dapat diakses oleh semua kalangan. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak-haknya hanya karena keterbatasan pengetahuan, ekonomi, maupun akses terhadap bantuan hukum. Jabatan ini bukan tentang kehormatan yang harus dibanggakan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata. Kami tidak ingin LBH ini hanya hadir ketika ada persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya ketidakadilan melalui edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Terakhir, saya memohon dukungan dan kerja sama seluruh jajaran pengurus, relawan, serta masyarakat agar amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keadilan bukan hanya untuk mereka yang mampu memperjuangkannya, tetapi merupakan hak setiap warga negara,” paparnya. Sebagai informasi, bahwa sekretariat atau kantor LBH PMP berlokasi di Dusun Bandelan, RT.001\RW.006, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kode pos [52361]. Redaksi : ali & penji

JAKARTA – Bidik-kasusnews.com      Langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., yang mencopot AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah, mendapat perhatian dan apresiasi. Habib Rifky Alaydrus menyampaikan apresiasi atas respons pimpinan Polri dalam menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya menyangkut pelaksanaan tindakan kepolisian di lingkungan pondok pesantren. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dari evaluasi internal institusi kepolisian ketika muncul keluhan masyarakat terhadap tindakan aparat di lapangan. Peristiwa penggeledahan yang berlangsung pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus perusakan dan pembakaran sebuah warung makan. Namun, pelaksanaannya memunculkan polemik setelah adanya keluhan dari pihak pesantren mengenai dugaan tindakan yang menimbulkan rasa takut dan keresahan di kalangan santriwati serta pengasuh. Kapolri kemudian mengambil langkah organisatoris dengan mencopot Kapolres Sukoharjo. Selain itu, tiga personel lainnya turut dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. “PENEGAKAN HUKUM JANGAN SAMPAI MENGABAIKAN KEMANUSIAAN” Persoalan ini menjadi pengingat keras bahwa kewenangan kepolisian bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan aturan, profesionalisme, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Penegakan hukum memang harus berjalan tegas. Namun, ketegasan tidak boleh berubah menjadi tindakan yang mengabaikan prosedur dan rasa aman warga. Pondok pesantren merupakan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang harus mendapatkan penghormatan. Setiap tindakan kepolisian di dalamnya harus dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. “APRESIASI SAJA TIDAK CUKUP, EVALUASI HARUS TUNTAS” Pencopotan pejabat merupakan salah satu bentuk respons institusi. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti sebatas pergantian jabatan. Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keberanian melakukan evaluasi, serta kesungguhan melindungi masyarakat. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian agar senantiasa mengedepankan prinsip Presisi, mengayomi masyarakat, dan menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sumber ketakutan. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus benar-benar diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab, kewibawaan institusi Polri bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga dari kemampuan anggotanya menjaga kehormatan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Hukum harus ditegakkan, prosedur harus dihormati, dan masyarakat wajib dilindungi. (Asep Rusliman)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Selasa, 3 November 2026 – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara melaksanakan apel tamping yang diikuti oleh warga binaan yang mendapat kepercayaan untuk membantu kegiatan operasional di lingkungan Rutan. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memberikan arahan sekaligus memperkuat kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Dalam apel tersebut, para tamping diingatkan untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, menjaga sikap dan perilaku, serta melaksanakan tugas sesuai dengan arahan petugas. Selain itu, apel juga menjadi momentum untuk memastikan setiap tamping memahami batasan tugas dan tanggung jawabnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada tamping harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Setiap tamping harus mampu menjaga kedisiplinan, menaati ketentuan, dan menunjukkan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas. Kepercayaan ini hendaknya menjadi motivasi untuk belajar bertanggung jawab serta membangun kebiasaan positif selama menjalani masa pembinaan,” ujarnya. Melalui apel tamping, Rutan Jepara terus mendorong terbentuknya sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan para tamping dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari proses memperbaiki diri.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Selasa, 3 November 2026 – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara, Renza Maisetyo, memimpin kegiatan morning briefing yang diikuti oleh jajaran petugas Rutan Jepara. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyampaikan arahan, melakukan koordinasi, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas agar seluruh jajaran dapat menjalankan tanggung jawab secara optimal.   Dalam arahannya, Karutan menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antarpetugas. Setiap jajaran diharapkan mampu memahami tugas dan fungsi masing-masing, menjaga kekompakan, serta meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan Rutan.   Renza Maisetyo menyampaikan bahwa briefing pagi merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. “Saya berharap seluruh petugas senantiasa menjaga kedisiplinan, meningkatkan koordinasi, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta profesionalisme. Hal-hal yang menjadi kendala di lapangan perlu dikomunikasikan agar dapat segera dicarikan solusi,” tegasnya.   Melalui kegiatan morning briefing ini, Rutan Jepara terus memperkuat sinergi dan kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Dengan koordinasi yang solid serta komitmen bersama, diharapkan pelaksanaan tugas dapat berjalan semakin efektif, tertib, dan optimal. (Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com      Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi R. menerima kunjungan kehormatan _Chief of Australian Army_ (Kasad Australia) Lieutenant General Susan May Coyle, AM, CSC, DSM, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama militer antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Australia. Kunjungan diawali dengan upacara penghormatan militer sebagai bentuk penghormatan TNI AD kepada pimpinan Angkatan Darat Australia, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan _courtesy call_ di ruang tamu Kasad. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan Angkatan Darat itu membahas tentang pengembangan hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan, termasuk berbagai peluang untuk memperkuat hubungan antarkedua Angkatan Darat. Kerja sama TNI AD dan Angkatan Darat Australia selama ini mencakup latihan bersama, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme prajurit. Kegiatan tersebut mendukung peningkatan saling pengertian, kepercayaan, dan interoperabilitas kedua institusi. Di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memperkuat kemitraan kedua Angkatan Darat serta mendukung stabilitas dan keamanan kawasan. Kunjungan ini menegaskan komitmen TNI AD dan Angkatan Darat Australia untuk menjaga hubungan persahabatan dan kemitraan strategis keduanya, serta terus menjajaki peluang peningkatan kerja sama di berbagai bidang pada masa mendatang. (Red)

MAJALENGKA, Bidik-kasusnews.com Enam bulan berlalu sejak kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa Susan Nurfahmi (22) di wilayah Kertajati, Kabupaten Majalengka, pada Maret 2026. Namun, hingga 2 November 2026, keluarga almarhumah masih belum mendapatkan kepastian pencairan santunan kematian sebesar Rp50 juta dari PT Jasa Raharja (Persero). Ketidakpastian tersebut kini menjadi sorotan keluarga dan kuasa hukum ahli waris. Mereka mendesak Jasa Raharja Pusat, khususnya Medical Advisory Board (MAB), agar memberikan penjelasan transparan terkait proses peninjauan medis yang hingga kini belum menghasilkan keputusan final. Persoalan klaim santunan ini berkaitan dengan riwayat penanganan medis korban. Setelah mengalami kecelakaan, Susan sempat dipindahkan secara mandiri oleh pihak keluarga dari fasilitas rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan alternatif sebelum akhirnya meninggal dunia. Kondisi tersebut membuat proses klaim memerlukan kajian medis khusus oleh tim Medical Advisory Board (MAB) Jasa Raharja Pusat, terutama untuk menilai hubungan antara cedera akibat kecelakaan dengan penyebab meninggalnya korban. Namun, lamanya proses peninjauan tanpa kepastian waktu penyelesaian memunculkan kekecewaan keluarga yang hingga kini masih menunggu kejelasan hak santunan. Kuasa hukum ahli waris dari Kantor Hukum Hendra Gunawan, S.H., CMED, CMLC, CFLS & Partners, menilai Jasa Raharja perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai tahapan, kendala, serta target penyelesaian pemeriksaan medis tersebut. “Air mata keluarga sudah kering. Kami mempertanyakan sampai kapan proses peninjauan ini harus menggantung nasib ahli waris. Jasa Raharja harus memiliki tenggat waktu yang jelas dan transparan dalam melakukan review medis semacam ini agar tidak menimbulkan spekulasi negatif,” tegas Hendra Gunawan. Senin (2/11/2026) Di tengah ketidakpastian tersebut, perkembangan terbaru datang dari Jasa Raharja Cabang Cirebon. Kepala Cabang Jasa Raharja Cirebon, Dany Firnando, mengonfirmasi bahwa dokumen tambahan yang sebelumnya diminta oleh tim MAB Pusat telah dilengkapi dan dikirimkan kembali untuk menjalani proses peninjauan. “Update kekurangan berkas sesuai permintaan MAB sudah kami kirimkan kembali ke pusat pada hari Senin kemarin. Saat ini dokumen tersebut sedang dalam proses review intensif di MAB Pusat. Kami terus memantau perkembangannya dan berharap segera ada informasi keputusan setelah ini,” jelas Dany Firnando dalam konfirmasi tertulis pada Senin (26/10/2026). Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses pengajuan santunan. Namun, bagi keluarga, kelengkapan dokumen belum cukup memberikan kepastian selama belum ada keputusan resmi dari MAB Pusat. Kuasa hukum dan keluarga pun meminta agar perkara ini mendapatkan perhatian serius dan diprioritaskan, mengingat proses pengajuan telah berlangsung selama berbulan-bulan. Keluarga berharap peninjauan medis yang dilakukan MAB Pusat dapat segera menghasilkan keputusan berdasarkan fakta medis, ketentuan yang berlaku, serta prinsip keadilan dalam penyelenggaraan asuransi sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas. Mereka juga meminta agar Jasa Raharja tidak hanya menyampaikan bahwa berkas sedang diproses, tetapi memberikan informasi konkret mengenai tahapan pemeriksaan, alasan apabila masih terdapat kendala, serta estimasi waktu penyelesaian. Sebab, bagi keluarga yang ditinggalkan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nominal santunan Rp50 juta. Lebih dari itu, ada kepastian hak, kejelasan pelayanan, dan tanggung jawab lembaga dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, keputusan final MAB Jasa Raharja Pusat terkait klaim santunan almarhumah Susan Nurfahmi belum diterima oleh pihak keluarga maupun kuasa hukum. Publik pun menanti penjelasan dan langkah konkret Jasa Raharja Pusat. Jangan sampai proses administrasi yang berlarut-larut justru membuat keluarga korban terus berada dalam ketidakpastian tanpa mengetahui kapan hak mereka mendapatkan kejelasan. Transparansi bukan sekadar janji pelayanan. Kepastian waktu dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. (Red)

JATENG:Bidik-kasusnews.com SEMARANG – Pimpinan Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan peristiwa di Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an (HQ), Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut, empat pejabat Polres Sukoharjo dinonaktifkan dari jabatannya dan kini menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. Kebijakan tersebut menyasar Kapolres Sukoharjo AKBP ADS, Kasat Reskrim IPTU AS, Kanit Pidum IPDA FA, dan Kanit PPA IPDA RAP. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto mengungkapkan, keputusan itu diambil sebagai bentuk evaluasi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas anggota kepolisian di lapangan. Ia menyebut, langkah tersebut juga berkaitan dengan sejumlah keluhan yang muncul dari pihak santriwati maupun pengasuh Ponpes HQ. “Keempat personel saat ini menjalani proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. Kami menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan,” kata Yuliyanto, Senin (2/11/2026). Menurutnya, setiap anggota Polri harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya akan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Yuliyanto juga menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam evaluasi institusi kepolisian. Di tengah proses tersebut, susunan kepemimpinan Polres Sukoharjo turut mengalami perubahan. AKBP Andhika Dharma Sena yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukoharjo mendapat penugasan sebagai Pamen Stamaops Polri. Jabatan Kapolres Sukoharjo kemudian dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. Adapun jabatan Kapolres Boyolali diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang. Lebih lanjut, Yuliyanto mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan cara berkomunikasi dan memperlakukan masyarakat. Terlebih ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, pendekatan humanis harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas. Polda Jateng berharap pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri dapat mengungkap secara terang pelaksanaan kegiatan di Ponpes HQ. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan agar pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat semakin baik.(Wely) Sumber:humas Polda jateng

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Senin, 2 November 2026 – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh tahanan pendamping (tamping) dan narapidana yang menjalani program integrasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan, pembinaan, serta penguatan kedisiplinan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Apel pagi dilaksanakan untuk memberikan arahan sekaligus mengingatkan peserta agar senantiasa menjaga ketertiban, mematuhi aturan, dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi serta memastikan kesiapan peserta dalam mengikuti aktivitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi tamping, apel menjadi pengingat pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga perilaku selama berada di lingkungan Rutan. Sementara itu, bagi narapidana yang menjalani program integrasi, kepatuhan terhadap ketentuan dan pelaksanaan kewajiban menjadi bagian penting dalam proses pembinaan serta persiapan kembali ke tengah masyarakat. Kepala Rutan Kelas IIB Jepara, Renza Maisetyo, menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan dalam setiap kegiatan pembinaan. “Melalui apel pagi ini, kami mengingatkan seluruh peserta agar senantiasa menjaga kedisiplinan, mematuhi aturan, dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan Rutan yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Renza. Pelaksanaan apel pagi tamping dan narapidana integrasi berlangsung dengan aman dan tertib. Rutan Jepara terus berkomitmen mengoptimalkan pengawasan serta pembinaan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan mendukung proses pemasyarakatan yang berkelanjutan.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara