Bidik-kasusnews.com,Banda Aceh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo tiba di Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025. Kedatangan Presiden bersama sejumlah pejabat kementerian tersebut bertujuan untuk meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, yang menyambut langsung kedatangan Presiden dan Kapolri, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur vital yang terdampak banjir. “Kapolri hadir mendampingi Presiden dalam rangkaian agenda peninjauan bencana di Aceh. Turut serta dalam rombongan, Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, serta sejumlah menteri terkait yang ikut memastikan bahwa seluruh langkah penanggulangan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat,” kata Marzuki Ali Basyah sebelum menuju ke Bireuen. Setibanya di Bandara SIM, Presiden bersama rombongan langsung bertolak menuju Kabupaten Bireuen menggunakan helikopter. Di sana, Presiden dan Kapolri dijadwalkan meninjau lokasi pemasangan Jembatan Bailey atau jembatan darurat yang dibangun untuk membuka kembali akses transportasi yang sebelumnya terputus akibat bencana alam. “Peninjauan ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa proses pemulihan infrastruktur berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran. Kehadiran Presiden dan Kapolri di tengah masyarakat Aceh juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi hingga ke tingkat nasional,” ujarnya. Di samping itu, Kapolda Aceh juga menegaskan bahwa seluruh kekuatan Polda Aceh berada dalam status pengerahan maksimal dan fokus untuk melaksanakan penanggulangan banjir. “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Polda Aceh siap bekerja tanpa batas untuk masyarakat dan untuk Aceh,” tegas Irjen Marzuki. Wartawan Basori

Bidik-kasusnews.com,Aceh Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Minggu (07/12/2025). Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara yang merupakan ruas vital penghubung Bireuen-Takengon tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada di tepi aliran sungai dan menyaksikan dari dekat operasi alat berat. Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan, dan akan dilanjutkan ke daerah terdampak lain seperti Bener Meriah dan Takengon. Kepala Negara turut menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih. Presiden juga menerima laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk kerusakan bendungan dan area persawahan warga, seraya memastikan pemerintah akan segera melakukan perbaikan. Wartawan Basori

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jakarta — Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PU Kabupaten Mempawah kembali berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Arief Rinaldi (AR), putra Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, untuk memberikan keterangan terkait dugaan aliran dana yang mengalir dari proyek tersebut. Pemeriksaan terhadap Arief dilakukan di Polda Kalbar bersama tiga saksi lain yang dinilai mengetahui alur administrasi dan keuangan dalam proyek. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberi gambaran lebih komprehensif terkait dugaan penyimpangan anggaran. Di tengah proses pemeriksaan, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan fokus utama penyidik adalah penelusuran transaksi mencurigakan yang mengarah pada saksi tertentu. Ia mengatakan, “Pemeriksaan terhadap saksi AR, penyidik menelisik terkait aliran dana,” sebagaimana dikutip dari detikNews, Kamis (4/12/2025). KPK Dalami Dugaan Alur Perintah dari Kepala Daerah Selain aliran dana, penyidik juga mendalami dugaan adanya instruksi dari pimpinan daerah pada masa proyek dilaksanakan. Saat itu, Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah, sehingga perannya dalam perencanaan dan penganggaran proyek ikut ditelusuri. Pada keterangan sebelumnya yang juga dikutip dari detikNews (27/11), Budi mengungkapkan bahwa penyidik membutuhkan keterangan tambahan mengenai tahapan awal proyek. Menurutnya, “Pada tempus perkara, saudara RN ini adalah Bupati Mempawah… penyidik membutuhkan keterangan terkait proses perencanaan penganggaran pelaksanaan proyek pembangunan jalan tersebut.” Proyek pembangunan dua ruas jalan tersebut diketahui memerlukan tambahan dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Hal ini membuat KPK kini fokus meneliti proses pengajuan anggaran, RAB, hingga desain proyek yang disinyalir menjadi celah terjadinya penyimpangan. Dugaan Fee Proyek Jadi Sorotan Penyidik KPK juga menelusuri kemungkinan adanya praktik fee proyek yang mengalir ke sejumlah pihak. Budi kembali menegaskan bahwa arah penyidikan tidak hanya pada perintah, tetapi juga pada arus dana yang mengiringinya. Dalam keterangannya, ia menyebut, “Ketika proyek itu dilaksanakan ada fee-fee proyek, itu mengalirnya ke siapa saja—nah itu yang ditelusuri penyidik.” KPK Lanjutkan Pemeriksaan Secara Menyeluruh Dengan rangkaian pemeriksaan yang melibatkan banyak saksi, KPK memastikan penyidikan kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Pemanggilan Arief Rinaldi menjadi salah satu langkah penting untuk memperjelas konstruksi aliran dana dan alur perintah dalam proyek jalan Mempawah.(Wely-jateng)

Bidik-kasusnews.com,Semarang Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinergi ekosistem industri pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa pengembangan sektor tersebut perlu memperhatikan push factor (faktor pendorong) dan pull factor (faktor penarik). Minggu,07 Desember 2025 Pada push factor, Bima menyebut Indonesia tengah berada pada momentum menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan bahwa Indonesia, sebagaimana diprediksi sejumlah lembaga kredibel, memiliki peluang menjadi salah satu negara berpendapatan terbesar di dunia dalam 20 tahun ke depan, asalkan mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). “Syaratnya Bapak-Ibu sekalian, kita harus punya double digit economic growth,” ujarnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) di Syailendra Fifth Avenue, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bima mendorong PUTRI untuk berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda). Ia mengingatkan bahwa meski otonomi daerah telah berlangsung hampir 30 tahun, kapasitas fiskal daerah mandiri masih terbatas. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat peran industri pariwisata semakin strategis. “Jadi kita punya target tinggi, tapi kapasitas fiskal di daerah rendah. Di situlah konteks tourism industry [berperan], ruangnya di situ,” jelasnya. Lebih lanjut, Bima menilai diferensiasi wisata Indonesia sangat kaya, dengan keunikan dan keberagaman di setiap daerah. Ia menambahkan bahwa meski teknologi belum menjadi keunggulan utama, sektor pariwisata Indonesia tetap memiliki kekuatan besar. Karena itu, ia menekankan pentingnya kepekaan kepala daerah dalam membuka ruang kolaborasi, sehingga sinergi antarpelaku dapat terbangun secara lebih optimal. Sementara pada pull factor, Bima menyoroti meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk “healing”, terutama di kalangan generasi Z. Ia menjelaskan bahwa bisnis yang menawarkan pengalaman rekreasi yang menyegarkan semakin diminati, sehingga menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata. “Di sini PR kita bersama adalah membangun ekosistem tourism industry. Karena banyak yang destinasinya oke, tapi effort banget untuk [sampai] ke titik itu. [Misalnya], karena jalannya susah, flight-nya jarang, telat-telat, begitu ya, terus juga hospitality-nya jauh,” terangnya. Ia berharap forum PUTRI dapat memperkuat ekosistem pariwisata melalui keterhubungan antarpelaku. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak—mulai dari ahli pemasaran, pakar algoritma media sosial, akademisi, hingga komunitas lokal—dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ekosistem tersebut. “Tugas kita adalah men-support teman-teman di sini agar ekosistem itu dibangun dengan baik,” tandasnya. Sumber: Puspen Kemendagri Wartawan Basori

Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Musyawarah Besar (MUBES) Laskar Pemuda Melayu (LPM) 2025, Dewan Pimpinan Pusat LPM menegaskan kembali posisi organisasi sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, serta menjaga stabilitas politik di Kalimantan Barat. LPM menempatkan diri sebagai organisasi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi garda terdepan dalam perjuangan masyarakat Melayu sesuai amanat UUD 1945,Minggu(7/12/25). Di tengah meningkatnya dinamika Kalbar—mulai dari persoalan pertanahan, naiknya tensi politik lokal, hingga tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil—LPM hadir sebagai organisasi responsif yang memadukan kerja sosial, budaya, serta penjagaan nilai kebangsaan. Falsafah perjuangan Melayu, “Melintang Patah, Membujur Lalu,” menjadi roh organisasi. Prinsip tersebut dimaknai sebagai tekad pantang mundur menghadapi tantangan, sekaligus komitmen untuk terus melangkah demi kepentingan orang banyak. Tiga Pilar Operasional: TRC, KILL, dan Laskar Pertemuan Melayu DPP LPM menegaskan bahwa struktur organisasinya dibangun untuk bekerja secara nyata di lapangan. Tiga pilar operasional menjadi motor utama pergerakan: 1. TRC – Tim Reaksi Cepat Unit yang selalu siaga menghadapi situasi kritis, mulai dari konflik sosial, keadaan darurat, hingga penanganan kemanusiaan. TRC dikenal cepat, taktis, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. 2. KILL – Komando Inti Laskar Lapangan Pasukan inti pengamanan yang memastikan setiap agenda organisasi berjalan tertib dan bermartabat. KILL menjadi simbol disiplin, ketegasan, dan kekokohan marwah organisasi. 3. Laskar Pertemuan Melayu Kalbar Wadah kultural yang menjaga identitas, adat, dan nilai-nilai Melayu. Pilar ini memastikan setiap gerak LPM tetap berpijak pada akar budaya dan kearifan lokal. Hadi Firmansyah (Adhie Black) Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum DPP LPM,Puncak MUBES LPM 2025 menghasilkan keputusan penting: Hadi Firmansyah atau Adhie Black terpilih sebagai Ketua Umum DPP LPM melalui aklamasi. Keputusan bulat peserta ini menunjukkan konsolidasi dan kepercayaan penuh terhadap figur muda Melayu Kalbar tersebut. Mandat aklamasi ini menegaskan arah baru organisasi, di antaranya: Penguatan soliditas internal, Akselerasi program sosial dan pemberdayaan UMKM, Penegasan posisi LPM sebagai penyeimbang politik daerah, Penguatan identitas Melayu dan nilai-nilai kebangsaan sesuai amanat UUD 1945. Adhie Black dikenal moderat, teguh, dan berani mengambil sikap dalam isu-isu menyangkut hajat hidup masyarakat. Kepemimpinannya diyakini membawa LPM memasuki fase modernisasi organisasi dengan energi baru. Komitmen LPM Menatap Periode Baru. Pasca-MUBES, DPP LPM menetapkan sejumlah agenda strategis: Mendorong UMKM menjadi fondasi ekonomi daerah. Mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada masyarakat kecil. Menjaga stabilitas sosial dan keamanan Kalbar. Memperkuat peran politik sebagai penyeimbang dalam proses demokrasi. Mengokohkan persatuan dan identitas Melayu melalui kolaborasi lintas elemen masyarakat. LPM menegaskan komitmennya sebagai pilar rakyat yang menjaga keadilan, keteraturan sosial, dan pembangunan yang tidak meninggalkan masyarakat bawah. MUBES 2025 menjadi landasan konsolidasi besar LPM untuk memperkuat struktur organisasi, merumuskan program yang lebih konkrit, serta meneguhkan arah perjuangan organisasi menuju era kepemimpinan visioner. Semangat “Melintang Patah, Membujur Lalu” kembali ditegaskan sebagai kompas perjuangan menghadapi berbagai kepentingan sempit dan tekanan eksternal yang dapat mengganggu marwah Melayu. Imbauan Gubernur Kalimantan Barat: “Jaga Kondusivitas, Jaga Kalbar” Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat mengajak seluruh elemen masyarakat—termasuk LPM—untuk senantiasa menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan, serta mengedepankan keharmonisan sosial, terutama di tengah maraknya disinformasi di media sosial. Sebagai bentuk penghormatan, Gubernur turut memanjatkan doa Al-Fatihah untuk almarhum Datok Panglima Besar DPP LPM Kalbar, Iskandar SH bin Ismail, atas dedikasi dan perjuangannya bagi masyarakat Melayu. TIM HUMAS LPM Editor Si Juli

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Polres Jepara | Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, menggelar apel kesiapan pengamanan aksi damai yang digelar Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya DPC Jawa Tengah di Mapolres setempat, pada Sabtu Sore (6/12/2025). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso. Sebanyak 418 personel diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kekuatan pengamanan meliputi personel Polres, Polsek jajaran, Tim Negosiator, serta dukungan pasukan Dalmas dan Raimas hingga stakeholder terkait. Dalam arahannya, Kapolres Jepara AKBP Erick menekankan pendekatan persuasif dan terukur kepada seluruh personel. “Pelayanan aksi damai dilakukan secara humanis. Mereka memiliki hak menyampaikan pendapat, namun kita tetap memastikan tidak terjadi gangguan ketertiban umum,” ujarnya. Ia juga mengingatkan agar seluruh personel tidak membawa senjata api dan tetap bergerak sesuai formasi tim. Personel yang membutuhkan penanganan medis diarahkan untuk menghubungi petugas Dokkes di lokasi. Sementara itu, Kasihumas AKP Dwi Prayitna memberikan imbauan tegas agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan. “Kami minta seluruh pihak tidak mengambil langkah sendiri yang dapat memperkeruh situasi. Serahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada polisi,” tegasnya. Polres Jepara memastikan tengah mendalami laporan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai prosedur. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Floor Game (TFG) untuk memastikan pemahaman formasi dan penempatan petugas. Hingga kegiatan selesai, situasi di sekitar Kabupaten Jepara terpantau aman dan kondusif.(Wely-jateng) Sumber:humas polres jepara

TAPANULI UTARA, BIDIK-KASUSNEWS.COM Upaya percepatan penanganan bencana kembali dilakukan Satgas Penanggulangan Bencana (Gulbencal) Kodam I/BB untuk menjangkau warga yang masih terisolir akibat longsor. Pada Jumat (5/12/2025), satgas menyalurkan bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ke Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, melalui metode airdrop menggunakan helikopter Bell M-412. Langkah distribusi lewat udara ini dipilih karena akses darat menuju desa tersebut hingga kini belum dapat ditembus. Sejumlah titik masih tertutup material longsor, membuat kendaraan logistik tidak bisa melintas. Kondisi ini memaksa satgas menggunakan jalur udara agar bantuan mendesak dapat segera tiba di lokasi. Kasad memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang masih terputus akibat bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga menjadi prioritas, sehingga mekanisme airdrop dinilai sebagai solusi paling efektif dalam situasi darurat. Bantuan yang dikirimkan berisi berbagai kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat di desa terdampak. Seluruh paket diturunkan melalui prosedur airdrop dengan pengamanan ketat agar mendarat dengan aman dan dapat langsung diambil warga. Kapendam I/BB, Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap, menjelaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan hingga jalur darat benar-benar kembali terbuka. “Airdrop adalah opsi paling cepat dan aman saat akses darat masih tertutup. Kami pastikan seluruh bantuan dari Kasad dapat mencapai masyarakat yang membutuhkan di titik-titik terdampak,” ujarnya. Satgas Kodam I/BB memastikan distribusi logistik akan berjalan paralel dengan upaya pembersihan material longsor dan pembukaan kembali jalan. Diharapkan, akses menuju desa-desa terisolir segera pulih sehingga proses pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat. (Agus)

BANDAR LAMPUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM Dalam semangat persatuan dan kepedulian antar sesama, Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Prosesi pemberangkatan yang berlangsung pada Sabtu sore dipantau langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandar Lampung.(6/12/2025) Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung ini memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Komandan Kodim 0410/KBL, Kolonel Arm Roni Hermawan, S.H., M.M., turut hadir dan melakukan pemantauan menyeluruh sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran operasi kemanusiaan tersebut. Dalam pengawasannya, Dandim memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, mulai dari pengecekan kelayakan logistik, kesiapan personel pengawalan, hingga pelepasan resmi konvoi. Ia menegaskan pentingnya distribusi bantuan yang tepat sasaran serta keamanan selama perjalanan menuju tiga provinsi tujuan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiyana, menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan wujud nyata solidaritas warga Bandar Lampung terhadap masyarakat yang tengah menghadapi cobaan. “Doa dan dukungan kami mengiringi saudara-saudara kita di daerah terdampak. Semoga bantuan ini dapat membantu mempercepat pemulihan dan memberikan kekuatan bagi mereka,” ujarnya. Sebanyak 13 truk berisi paket sembako diberangkatkan dengan pembagian: 4 truk menuju Sumatera Utara, 5 truk menuju Sumatera Barat, 4 truk menuju Aceh. Setiap konvoi didampingi pejabat terkait dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, termasuk Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Sekretaris Daerah. Pengamanan dan pengawalan logistik melibatkan personel gabungan: Kodim 0410/KBL: 6 personel, Polresta Bandar Lampung: 6 personel, Satpol PP: 15 personel, Damkar: 3 personel, BPBD: 3 personel. Konvoi juga diperkuat 3 unit kendaraan Hiace untuk tim pendamping. Dengan koordinasi yang solid dan pemantauan intensif dari seluruh unsur—termasuk pengawasan aktif Dandim 0410/KBL—pemberangkatan bantuan yang dimulai pukul 17.30 WIB dapat diselesaikan secara aman, tertib, dan tepat waktu pada pukul 17.57 WIB. Kegiatan ini menunjukkan kuatnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam misi kemanusiaan. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa solidaritas nasional tetap menjadi fondasi penting dalam menghadapi bencana dan memperkuat persatuan bangsa. (Agus)

Poso, Bidik-kasusnews.com — Polemik sengketa tanah waris keluarga almarhum Ambo Masse dengan Nomor Perkara 139/Pdt/G/2025/PA.Poso terus memanas. Pihak ahli waris menyampaikan keresahan mereka terhadap rangkaian proses persidangan yang dinilai banyak kejanggalan, mulai dari mediasi desa, mediasi pengadilan, hingga pemeriksaan lapangan. Mediasi Desa Tak Capai Kesepakatan Perselisihan ini awalnya mencoba diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah desa. Namun, proses tersebut tidak menemukan titik temu. Atas rekomendasi perangkat desa, perkara pun dilimpahkan ke Pengadilan Agama Poso untuk penanganan sesuai ketentuan hukum. Mediasi Pengadilan Buntu, Keluarga Klaim Tergugat Minta Bagian Tambahan Setibanya di pengadilan, mediasi dilakukan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Namun, mediasi kembali gagal mencapai kesepakatan. Menurut pihak keluarga, salah satu penyebab buntu adalah permintaan tergugat yang dinilai terus menuntut tambahan bagian warisan, padahal ahli waris menyatakan bahwa hak tergugat telah diberikan sesuai kesepakatan keluarga sebelumnya. Keluarga juga menegaskan bahwa istri almarhum tidak memiliki keturunan, sehingga pembagian harta waris, menurut mereka, mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174–176. Sidang Lapangan Hadirkan Hakim, BPN, dan Aparat, tetapi Timbulkan Pertanyaan Karena musyawarah tak menghasilkan titik temu, majelis hakim melakukan pemeriksaan lapangan bersama BPN, aparat kepolisian, serta sejumlah tokoh masyarakat. Alih-alih memperjelas duduk perkara, pihak keluarga justru mengaku muncul sejumlah peristiwa yang menurut mereka terasa janggal setelah sidang lapangan. Ahli Waris Mengaku Mendapat Tekanan untuk Menandatangani Surat Damai Kejanggalan terbesar, menurut keluarga, terjadi pada mediasi lanjutan. Mereka mengaku mendapat tekanan untuk menandatangani surat perdamaian. Menurut kesaksian ahli waris, mediasi tersebut dilakukan di lantai dua ruang mediasi Pengadilan Agama Poso pada Senin, 1 Desember, dan berlangsung hingga sekitar pukul 17.00 WITA. Mereka mengaku terkejut karena adanya draf surat perdamaian yang disebut telah disiapkan lengkap dengan materai. “Kami sejak awal menolak damai karena hak kami belum ditegakkan. Tapi kami merasa seperti didesak untuk menandatangani sesuatu yang tidak kami setujui,” ujar perwakilan ahli waris. Keluarga menilai situasi tersebut bertentangan dengan beberapa asas hukum, di antaranya: Pasal 1338 KUHPerdata tentang perjanjian yang harus disepakati secara sukarela, Asas kebebasan berkontrak, PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa perdamaian hanya sah bila dicapai tanpa paksaan. Pihak pengadilan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan keluarga tersebut. Keluarga Ambo Masse Sampaikan Empat Permintaan Utama Para ahli waris berharap proses peradilan berjalan jujur dan transparan. Mereka menegaskan empat tuntutan: Pengadilan menjamin proses yang adil, objektif, dan bebas tekanan, Setiap bentuk perdamaian yang tidak dicapai secara sukarela dinyatakan tidak sah, Adanya pengawasan dari institusi terkait atas jalannya persidangan, Putusan hakim sejalan dengan fakta lapangan dan ketentuan hukum waris yang berlaku. “Kami hanya ingin keadilan sesuai aturan. Kami berharap tidak ada pihak yang memaksakan kehendak kepada kami,” lanjut perwakilan keluarga. Harapan Akan Transparansi dan Kepastian Hukum Keluarga besar Ambo Masse berharap perkara ini mendapat perhatian publik serta pengawasan dari pihak berwenang, sehingga proses di Pengadilan Agama Poso dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tanpa intimidasi. (Agus)

LHOKSEUMAWE, BIDIK-KASUSNEWS.COM – TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani bencana nasional dengan mengerahkan tambahan personel dan peralatan utama dari Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad) untuk mempercepat penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh sejak awal Desember 2025. Seluruh bantuan tiba di Aceh pada Sabtu (6/12/2025) dan langsung disiagakan untuk memperkuat operasi kemanusiaan di lapangan. Pengiriman bantuan ini merupakan tindak lanjut perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak banjir. Peralatan yang dikirimkan tergolong vital untuk mendukung operasi tanggap darurat. Di antaranya lima kendaraan penjernih air (Ran RO), tiga set jembatan Bailey, satu set jembatan Compact, tiga unit excavator PC 200, empat unit bulldozer D68, serta 51 personel Zeni yang telah terlatih untuk operasi penanggulangan bencana. Seluruh sarana ini diperlukan untuk penyediaan air bersih, membuka kembali akses transportasi, hingga memperbaiki infrastruktur rusak. Personel Zeni tersebut dibagi dalam tiga tim utama: Tim Reverse Osmosis (RO) yang bertugas menyediakan suplai air bersih, Tim Jembatan untuk pembangunan jembatan darurat, Tim Alat Berat Zeni (Alberzi) yang menangani normalisasi wilayah dan perbaikan sarana umum. Setibanya di Lhokseumawe, Tim RO langsung melakukan bongkar muat kendaraan Ran RO dari KRI Teluk Gilimanuk sebelum menuju Korem 011/Lilawangsa untuk pengecekan fungsi dan kesiapan. Setelah dinyatakan siap operasional, unit-unit tersebut segera dikerahkan ke wilayah yang masih mengalami krisis air bersih. Lima unit Ran RO kemudian ditempatkan di tiga kabupaten terdampak: Aceh Utara satu unit, Aceh Timur satu unit, dan Aceh Tamiang tiga unit. Penempatan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta luas wilayah yang masih kesulitan mendapatkan air layak konsumsi. Sementara itu, satu set jembatan Compact, tiga excavator PC 200, dan empat bulldozer D68 yang diangkut menggunakan Kapal ADRI masih dalam perjalanan menuju Aceh. Seluruh alat berat tersebut akan langsung digerakkan untuk membuka akses yang tertutup, membersihkan material banjir, serta mempercepat pemulihan infrastruktur ketika tiba di lokasi. Dukungan besar TNI AD ini menjadi bagian dari operasi terpadu bersama Kodam Iskandar Muda, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sehingga warga yang menjadi korban banjir dapat segera kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. (Agus)