JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 9 Januari 2026 – Rutan Kelas IIB Jepara melaksanakan kegiatan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud nyata peran Rutan Kelas IIB Jepara dalam menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Program Jumat Berkah merupakan kegiatan sosial yang secara rutin dilaksanakan oleh Rutan Kelas IIB Jepara. Selain sebagai bentuk empati dan kepedulian, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta meningkatkan citra positif pemasyarakatan di tengah masyarakat. Kepala Rutan Kelas IIB Jepara menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen rutan untuk hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. “Melalui kegiatan Jumat Berkah, kami ingin berbagi dengan masyarakat sekitar serta menumbuhkan semangat kepedulian dan kebersamaan. Ini merupakan wujud komitmen Rutan Kelas IIB Jepara untuk terus berkontribusi secara positif bagi lingkungan,” ujar Kepala Rutan Kelas IIB Jepara. Salah satu warga penerima bantuan mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Jepara. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari Rutan Jepara. Kegiatan seperti ini sangat positif dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat,” ungkap salah seorang warga. Kegiatan Jumat Berkah berlangsung dengan tertib dan lancar, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat. Rutan Kelas IIB Jepara berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dan pelayanan publik. (Wely-jateng) Sumber:Humas Rutan jepara

HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dalam rangka mendukung pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Momen 21 Rajab 1447 Hijriah, Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menyiapkan jalur evakuasi alternatif melalui perairan di wilayah Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kepadatan massa, gangguan kamtibmas, maupun kondisi darurat selama kegiatan keagamaan berlangsung. Kecamatan Danau Panggang yang secara geografis didominasi oleh sungai dan danau diperkirakan menjadi salah satu titik konsentrasi masyarakat pada peringatan Momen 21 Rajab. Selain jalur darat, aktivitas masyarakat di wilayah ini juga sangat bergantung pada transportasi air, sehingga pengamanan berbasis perairan menjadi bagian penting dari perencanaan Polres HSU. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Polres HSU telah memetakan alur sungai dan danau yang akan difungsikan sebagai jalur evakuasi, menghubungkan lokasi kegiatan dengan sejumlah titik aman. Titik kumpul evakuasi atau assembly point ditetapkan di dermaga desa terdekat, lokasi sandar perahu masyarakat yang telah dikoordinasikan, serta fasilitas umum yang mudah diakses dari jalur perairan. Untuk mendukung kelancaran evakuasi, Polres HSU menyiapkan perahu dinas Sat Polairud, perahu dari instansi terkait, relawan, serta perahu masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan pendataan. Seluruh sarana tersebut dipastikan dalam kondisi layak pakai dan memenuhi standar keselamatan. Pengamanan jalur perairan akan dilakukan secara terpadu dengan menempatkan personel Sat Polairud di titik-titik strategis. Selain pengawasan, petugas juga akan melakukan pengaturan lalu lintas perairan guna mencegah penumpukan perahu dan meminimalisir risiko kecelakaan air. Monitoring cuaca dan arus perairan turut menjadi perhatian selama rangkaian kegiatan berlangsung, dengan koordinasi lintas sektor bersama Polsek Danau Panggang, BPBD, dan unsur terkait lainnya. Melalui IPTU Asep Hudzainur, Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si menegaskan bahwa penyiapan jalur evakuasi perairan merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. “Polres HSU mengedepankan aspek keselamatan dengan menyiapkan jalur evakuasi yang aman dan cepat, khususnya melalui perairan yang menjadi karakteristik wilayah Danau Panggang,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa setiap perahu yang digunakan wajib dilengkapi alat keselamatan seperti life jacket dan dikemudikan oleh operator yang berpengalaman serta memahami kondisi perairan setempat. Proses evakuasi akan dilakukan secara terkoordinasi dan bertahap sesuai situasi di lapangan. Dengan kesiapan jalur evakuasi perairan ini, Polres HSU berharap pelaksanaan Momen 21 Rajab 1447 Hijriah di Kecamatan Danau Panggang dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus mencerminkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. (Agus)

Kota Cirebon, Bidik-kasusnews.com  — Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Olahraga Bima kembali menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah surat penertiban tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Surat bernomor 500.12.5.4/4-DISPORA tertanggal 8 Januari 2026 itu berisi pemberitahuan larangan aktivitas PKL di kawasan Bima, sekaligus penegasan bahwa penertiban akan dilakukan apabila ketentuan tidak dipatuhi. Kondisi ini memunculkan diskusi publik mengenai potensi konflik kewenangan, mengingat Satpol PP merupakan perangkat daerah yang secara teknis bertugas sebagai pelaksana penertiban di lapangan. Satu Pejabat, Dua Fungsi Strategis Secara administratif, Plt Kepala Dinas memang memiliki kewenangan menandatangani surat dinas. Namun, situasi dinilai menjadi sensitif ketika pejabat yang sama memegang jabatan definitif sebagai Kasatpol PP, institusi yang akan mengeksekusi kebijakan tersebut. “Dalam praktik tata kelola pemerintahan, pemisahan peran sangat penting. Ketika pemberi instruksi dan pelaksana berada pada satu figur yang sama, potensi konflik peran sulit dihindari,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Cirebon. Ia menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan persoalan dari sisi akuntabilitas dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Administratif Sah, Etika Birokrasi Dipertanyakan Merujuk ketentuan kepegawaian, penunjukan Plt dimungkinkan sepanjang disertai Surat Keputusan (SK) yang sah dari kepala daerah serta tidak melampaui batas kewenangan strategis. Namun, sejumlah pemerhati menilai bahwa kebijakan penertiban PKL bukan sekadar urusan administratif rutin. “Ketika kebijakan berpotensi berujung pada tindakan penertiban paksa, pembongkaran, atau penyitaan, maka aspek etika birokrasi dan tata kelola harus menjadi pertimbangan utama,” kata seorang akademisi hukum administrasi. Ia menambahkan, situasi tersebut rawan dimaknai sebagai tidak adanya pemisahan fungsi pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dinilai Berpotensi Cacat Kewenangan Apabila surat tersebut digunakan sebagai dasar penertiban secara represif, sejumlah pihak menilai kebijakan itu berpotensi dipersoalkan karena adanya konsentrasi kewenangan pada satu pejabat, lemahnya pemisahan peran antar perangkat daerah, serta potensi penyalahgunaan kewenangan Plt. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai cacat kewenangan maupun cacat prosedur, yang berpotensi menjadi objek pengawasan Inspektorat, laporan ke Ombudsman, hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Desakan Transparansi dari Pemkot Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Cirebon belum menyampaikan secara terbuka dasar hukum penunjukan Plt Kadispora, termasuk ruang lingkup dan batas kewenangan yang diberikan. Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Pemkot membuka SK penunjukan Plt kepada publik, memastikan tidak terjadi tumpang tindih jabatan strategis, serta menjamin penataan PKL dilakukan secara humanis, dialogis, dan partisipatif. Ujian Tata Kelola Pemerintahan Kasus ini dinilai menjadi ujian komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam menerapkan prinsip good governance, khususnya transparansi, profesionalitas aparatur sipil negara, dan pemisahan kewenangan. “Penataan kota memang penting, tetapi harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat,” ujar seorang aktivis warga. (Amin)

BANTEN, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa disiplin merupakan napas prajurit dan kehormatan adalah nilai tertinggi yang tidak dapat ditawar dalam kehidupan keprajuritan, tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Penegasan tersebut disampaikan Wakasad saat melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) 840/Golok Sakti di Kampung Cilawang, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (8/1/2026). “Kebanggaan prajurit tidak diukur dari simbol atau ucapan, melainkan dibuktikan melalui kemampuan nyata, profesionalisme, dan sikap yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Untuk itu, adalah penting menjaga soliditas internal satuan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan instansi terkait lainnya,” ujar Wakasad. Kunjungan kerja Wakasad tersebut bertujuan untuk meninjau kesiapan satuan sekaligus melihat langsung pelaksanaan program ketahanan pangan yang dijalankan prajurit Yon TP 840/Golok Sakti sebagai bagian dari peran TNI AD dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pada kesempatan itu, Wakasad meninjau panen raya jagung Yon TP 840/Golok Sakti yang menjadi panen perdana di jajaran Batalyon Teritorial Pembangunan se-Indonesia. Program ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan disiplin, kekompakan, dan kehormatan yang dijaga bersama, Wakasad berharap Yon TP 840/Golok Sakti mampu terus memberikan karya dan prestasi terbaik bagi Angkatan Darat, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kunjungan tersebut, Wakasad didampingi Kasrem 064/Maulana Yusuf Kolonel Inf Shofanudin yang mewakili Danrem 064/MY serta Komandan Yon TP 840/Golok Sakti Letkol Inf Brama Fathayasa. Kehadiran unsur pimpinan wilayah dan satuan tersebut mencerminkan soliditas komando serta kesinambungan pelaksanaan kebijakan pimpinan TNI AD di lapangan. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiqi Jayabaya sebagai wujud sinergi antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan panen raya, peninjauan peternakan, serta penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada warga sekitar. (agus)

JAKARTA | BIDIK-KASUSNEWS.COM — Polda Metro Jaya memberikan penghargaan kepada Polres Metro Jakarta Utara atas keberhasilannya meraih predikat Pos Pelayanan (Posyan) Terbaik dalam pelaksanaan Operasi Lilin Jaya. Posyan Ancol dinobatkan sebagai yang terbaik dalam kategori pelayanan prima dan pengamanan optimal selama rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara dan diserahkan oleh Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, usai pelaksanaan apel perwira menengah (Pamen) di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada jajaran kepolisian yang telah melaksanakan tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat secara maksimal selama Operasi Lilin Jaya. “Penghargaan ini diberikan sebagai motivasi agar seluruh jajaran terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam operasi kepolisian yang bersentuhan langsung dengan publik,” ujar Brigjen Dekananto. Keberhasilan Posyan Ancol ini mencerminkan komitmen Polres Metro Jakarta Utara dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya di kawasan wisata yang menjadi pusat aktivitas warga selama momentum libur akhir tahun. Heri Jkt

REDELONG, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meresmikan jembatan Bailey yang telah selesai dibangun oleh Satgas Gulbencal Yonzipur 5/BW di kawasan Umah Besi, Jalan Lintas Nasional Takengon–Bireuen, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Kamis (8/1/2026). Peresmian ini menandai pulihnya kembali akses transportasi utama masyarakat yang sempat terputus akibat bencana alam. Kasad didampingi Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar serta tokoh adat setempat secara langsung meresmikan jembatan tersebut sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur vital pascabencana, khususnya pada jalur strategis penghubung antarwilayah. Kasad menjelaskan bahwa di Kabupaten Bener Meriah, selain pembangunan jembatan Bailey, TNI AD juga menyiapkan pembangunan jembatan gantung yang saat ini masih dalam proses pengadaan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara bertahap dan secepat mungkin sesuai perintah langsung Presiden RI. “Ini adalah jembatan Bailey ke-17 yang sudah selesai dari rencana awal 42 jembatan Bailey yang kita miliki. Namun, dalam perkembangannya kebutuhan jembatan di berbagai daerah sangat besar, termasuk di wilayah ini. Ke depan akan disurvei apakah lebih memungkinkan jika dibangun jembatan beton sederhana atau jembatan gantung,” ujar Kasad. Kasad menambahkan, sesuai arahan Presiden RI, pemenuhan akses jembatan, khususnya bagi jalur yang dilalui pelajar menuju sekolah di seluruh wilayah Indonesia, ditargetkan dapat diselesaikan secara maksimal dalam waktu 1,5 tahun. Keberadaan jembatan Bailey ini juga diharapkan mampu kembali menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus memperlancar arus transportasi pada jalur lintas nasional Takengon–Bireuen yang memiliki peran strategis bagi distribusi logistik dan mobilitas warga. Kasad juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat dalam membantu penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI AD, khususnya Satgas Gulbencal, atas kerja keras dan dedikasi dalam membangun jembatan tersebut. Menurutnya, jembatan Bailey ini sangat vital bagi kelangsungan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Dengan diresmikannya jembatan Bailey ini, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Bener Meriah dapat berjalan lebih optimal, serta sinergi antara TNI AD dan pemerintah daerah terus terjaga dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Agus)

BANDAR LAMPUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM  – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung selama lebih dari dua jam pada Kamis malam (8/1/2026) menyebabkan sejumlah wilayah di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Tanjungkarang Timur, terendam banjir. Genangan air yang meluas hingga masuk ke rumah-rumah warga memicu kekhawatiran, terutama di kawasan dengan kontur jalan rendah dan sistem drainase terbatas. Di tengah kondisi tersebut, Babinsa Kelurahan Jagabaya II Koramil 410-04/TKT, Koptu Maradona, bergerak cepat melakukan pemantauan dan membantu warga terdampak. Sejak sebelum hujan turun, ia telah memetakan titik-titik rawan banjir, khususnya di sepanjang Jalan Pajajaran dan Jalan Ternate yang kerap menjadi langganan genangan saat curah hujan tinggi. Saat banjir mulai menggenangi wilayah Lingkungan I Jalan Pajajaran Gang Al Ikhlas, Koptu Maradona langsung turun ke lokasi. Genangan air sepanjang sekitar 80 meter dengan kedalaman mencapai 50 sentimeter berdampak pada tujuh rumah warga. Ia membantu warga memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga. “Ketika saya tiba, beberapa warga sudah berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Saya langsung membantu dan mengimbau agar tetap tenang serta waspada,” ujar Koptu Maradona di sela kegiatan. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke Lingkungan II Jalan Pajajaran Gang Kancil 2. Di lokasi tersebut, genangan air sepanjang 70 meter dengan kedalaman sekitar 50 sentimeter merendam delapan rumah warga. Kehadiran Babinsa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Salah seorang warga, Siti Nurhaliza (45), mengungkapkan rasa syukurnya atas kepedulian Babinsa. “Kami merasa lebih tenang karena Pak Maradona datang langsung membantu dan memastikan situasi aman. Kami jadi tidak panik,” tuturnya. Sementara itu, di Lingkungan III Jalan Ternate Gang Kenanga, kondisi banjir terbilang lebih berat. Air menggenang sepanjang 70 meter dengan kedalaman mencapai 60 sentimeter dan berdampak pada tujuh rumah. Koptu Maradona berkoordinasi dengan pemuda setempat untuk memastikan tidak ada warga yang terisolasi serta memantau perkembangan debit air. Kegiatan pemantauan dan pendampingan warga berlangsung hingga pukul 21.30 WIB. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan korban jiwa maupun warga yang mengalami cedera serius. Seluruh perkembangan situasi dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bahan koordinasi lanjutan. “Kami sebagai Babinsa selalu siap siaga 24 jam. Tugas kami adalah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat, terutama saat mereka menghadapi kesulitan,” tegas Koptu Maradona. Atas dedikasi tersebut, Komandan Kodim 0410/KBL memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Babinsa di lapangan. “Peran Babinsa sangat vital dalam penanganan situasi darurat. Apa yang dilakukan Koptu Maradona mencerminkan profesionalisme, kepedulian, dan pengabdian TNI kepada rakyat,” ujarnya. (Agus)

Batam, Bidik-kasusnews.com – Anggota DPR RI sekaligus MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan, S.H, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan serta menanamkan semangat cinta tanah air, khususnya kepada generasi muda. Dalam pemaparannya, Sturman Panjaitan menegaskan bahwa Sosialisasi Empat Pilar—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks. “Empat Pilar Kebangsaan adalah pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi penerus bangsa, agar pembangunan nasional dapat berjalan berkesinambungan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan budaya bukanlah sebuah hambatan, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Menurutnya, Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Perbedaan justru memperkaya Indonesia. Karena itu, kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa,” tambahnya. Lebih lanjut, Sturman Panjaitan juga mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nilai gotong royong, katanya, merupakan jati diri bangsa Indonesia yang harus diwariskan sejak dini. “Dengan bergotong royong, kita saling membantu dan meringankan beban sesama. Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang harus terus kita pelihara demi menjaga keutuhan NKRI dan kebhinekaan,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengingatkan warga Batam agar tetap setia pada nilai-nilai kebangsaan di tengah maraknya penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan di media sosial. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. “Saya mengajak seluruh masyarakat Batam untuk tetap berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, demi menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa,” pungkasnya. (Agus)

Kuningan, Bidik-kasusnews.com – Upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan terus digalakkan di Kabupaten Kuningan. Pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Cidahu, menggelar Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, Kamis (8/1/2026), bertempat di Aula Desa Bunder. Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Konsumen Aliansi Konsumen Indonesia (LPK-AKI) dan Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Kuningan, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan warga mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Acara tersebut dihadiri Kepala Desa Bunder, tokoh masyarakat, Babinsa TNI AD, Ketua dan Sekretaris Jenderal LPK-AKI, Sekretaris Jenderal Korwil FWJI, Ketua BPD, para Ketua RT/RW, ibu-ibu PKK, anggota LPK-AKI, anggota FWJI, hingga Srikandi FWJI, serta masyarakat Desa Bunder. Kepala Desa Bunder, Warman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai, persoalan sampah menjadi tantangan serius yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. “Desa kami sangat membutuhkan solusi nyata dalam mengatasi persoalan sampah. Kami berterima kasih kepada LPK-AKI dan FWJI atas kepeduliannya. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat Desa Bunder,” ujar Warman. Sementara itu, Ketua LPK-AKI Ahmad Nurchaya, S.H., menjelaskan peran dan tugas pokok lembaga perlindungan konsumen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada warga mengenai hak dan kewajiban konsumen, termasuk dalam penggunaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. “LPK-AKI memiliki peran menyebarkan informasi, memberikan pendampingan kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi terkait, menerima dan memperjuangkan pengaduan konsumen, serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat,” jelas Ahmad Nurchaya. Menurutnya, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan transaksi ekonomi, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara luas. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal FWJI Kabupaten Kuningan Deni Anggara, yang akrab disapa Dewa, turut menyampaikan komitmen FWJI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada kegiatan tersebut, FWJI menghadirkan program pengobatan gratis serta fasilitasi pendaftaran BPJS Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Desa Bunder terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan media dalam mewujudkan desa yang bersih, sehat, dan lestari. (Amin)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 8 Januari 2026 — Upaya menjaga lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari narkoba terus dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara. Salah satu langkah konkret yang ditempuh yakni pelaksanaan tes urine bagi pegawai dan warga binaan, Kamis (8/1/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penguatan pengawasan internal sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di dalam rutan. Pemeriksaan dilakukan secara acak kepada sejumlah peserta guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan. Pimpinan Rutan Kelas IIB Jepara menilai bahwa komitmen menciptakan rutan bersih narkoba tidak dapat ditawar. Seluruh elemen, baik petugas maupun warga binaan, diwajibkan mematuhi aturan serta menjaga integritas demi terciptanya ketertiban dan keamanan bersama. “Lingkungan rutan harus menjadi tempat pembinaan yang sehat dan bebas dari pengaruh narkoba. Tes urine ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk memastikan hal tersebut,” ujar Kepala Rutan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan serupa akan terus digelar secara berkala sebagai wujud konsistensi dan keseriusan pihak rutan dalam mendukung kebijakan nasional pemberantasan narkoba. Pelaksanaan tes urine berlangsung tertib dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. Hasil pemeriksaan akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Jepara. (Wely-jateng) Sumber:Humas Rutan jepara