BEKASI KOTA, BIDIK-KASUSNEWS.COM Dalam upaya memperkuat sinergi antara media massa, pemerintah, dan dunia usaha, Polres Metro Bekasi Kota menggelar kegiatan pembekalan dan sosialisasi bertajuk “Sinergi Media, Pemerintah, Dunia Usaha dalam Penerapan UU Pers, KIP, ITE serta Implementasi Pengelolaan CSR/TJSL”, Jumat (31/10/2025). Acara yang berlangsung di Kantor PWI Kota Bekasi, Jalan Rawa Tembaga, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, hingga insan pers. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung kondusif hingga siang hari. Hadir sebagai narasumber dari Polres Metro Bekasi Kota, antara lain AKP Suparyono, S.H. (Kasihumas), AKP Sentot Tri Handoko, S.H. (Kasikum), IPDA A. Sasmita (Paur Penmas), Penata Tk. I Ayunda Nopita, P.SE (Paurmin Humas), serta Bripka Firman Riza, S.H. (Anggota Humas). Dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, turut hadir Kajari Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum., dan Kasi Intelijen Ryan Anugrah, S.H., M.H. Sementara dari unsur pemerintah, hadir Kadiskominfostandi Kota Bekasi Drs. Nadih Arifin, M.Si., dan Pranata Humas Ahli Muda M. Muchlis, S.E., M.Si. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama dengan PWI Kota Bekasi ini turut dihadiri Ketua PWI Kota Bekasi Ade Muksin, S.H., dan Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat Aat Surya Safaat, bersama jajaran pengurus serta anggota PWI. Dalam paparannya, Aat Surya Safaat menegaskan pentingnya profesionalisme dan etika jurnalistik dalam praktik pemberitaan. “Wartawan harus berniat baik, menyampaikan berita yang mencerahkan, dan menghindari muatan sadistis atau vulgar. Media juga wajib berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta mendorong wartawannya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” ungkapnya. Aat juga menjelaskan perbedaan antara media arus utama yang berbadan hukum dengan akun media sosial yang tidak memiliki pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam praktik jurnalistik serta komunikasi publik yang beretika. Sesi berikutnya membahas pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Materi ini dinilai penting untuk memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi. Acara diakhiri dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, di mana para peserta menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polres Metro Bekasi Kota yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk membangun pemahaman hukum dan etika informasi publik. “Sinergi antara media, pemerintah, dan dunia usaha menjadi pondasi penting dalam menciptakan komunikasi publik yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar AKP Suparyono, Kasihumas Polres Metro Bekasi Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat transparansi, profesionalisme jurnalistik, serta pelaksanaan program CSR yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. ( Agung)

BANDAR LAMPUNG — BIDIK-KASUSNEWS.COM Dalam upaya memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah, Babinsa Kelurahan Panjang Utara, Koramil 410-01/Panjang (PJG) Kodim 0410/Kota Bandar Lampung (KBL), Sertu Ismanto, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Kamis malam (30/10/2025). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.15 WIB ini berlangsung di RT 10/LK III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dan diikuti oleh para pamong serta warga setempat. Sinergi ini menjadi bentuk nyata komitmen Babinsa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Wujud Sinergi dan Gotong Royong Dalam kegiatan tersebut, Sertu Ismanto turut berinteraksi dan berdialog dengan warga. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda dan komunikasi yang terbuka antarwarga. “Keamanan dan ketertiban lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama yang baik antara TNI, perangkat kelurahan, dan seluruh warga, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan terhindar dari potensi gangguan,” ujar Sertu Ismanto di sela kegiatan. Patroli malam itu juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Suasana hangat penuh kebersamaan terlihat jelas saat Babinsa menyapa warga dan turut berkeliling bersama tim Siskamling. Menjaga Stabilitas dari Akar Rumput Kegiatan Komsos dan patroli rutin ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial (Binter) yang menjadi tugas pokok Babinsa. Selain meningkatkan kewaspadaan warga terhadap gangguan keamanan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai langkah preemtif dan preventif dalam menjaga stabilitas wilayah. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan bukan hanya sebagai pengayom, tetapi juga sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial di tingkat bawah, termasuk upaya pencegahan dini terhadap tindak kriminal maupun gangguan kamtibmas lainnya. Berlangsung Aman dan Kondusif Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, aman, dan tertib hingga berakhir sekitar pukul 22.00 WIB. Tingginya partisipasi warga menjadi bukti kuat bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan bersama semakin meningkat. “Kami bangga dengan semangat warga yang tetap kompak dan peduli terhadap lingkungan. Ini modal besar untuk terus menjaga Panjang Utara tetap aman dan nyaman,” tutup Sertu Ismanto. Komitmen Berkelanjutan Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Babinsa dan aparat kelurahan setempat sebagai bentuk komitmen TNI dalam membina wilayah serta memperkuat sistem keamanan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi TNI AD dalam membangun kemanunggalan dengan rakyat, memastikan setiap warga merasa aman dan terlindungi. ( Agus)

DENPASAR — BIDIK-KASUSNEWS.COM Kasus viral yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Australia, Julian Petroulas, terkait klaim kepemilikan lahan seluas 1,1 hektar di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, terus menuai sorotan publik. Menyikapi hal itu, I Nyoman Wirajaya, S.H., M.H, seorang advokat sekaligus Owner King Justitia Law Office, angkat bicara menegaskan bahwa setiap aktivitas sewa-menyewa lahan di Bali wajib menghormati hukum adat dan kearifan lokal, khususnya sistem Subak. Dalam pernyataannya di Denpasar, Rabu (29/10/2025), Wirajaya menjelaskan bahwa Subak merupakan manifestasi dari filosofi Tri Hita Karana (THK) — konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta — yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Hindu Bali. Sistem pengairan tradisional ini, kata dia, tidak sekadar teknis, melainkan bagian dari identitas budaya dan hukum adat yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 2012. “Subak bukan hanya soal irigasi, tapi juga tata nilai yang menjaga harmoni. Setiap pelanggaran terhadap sistem ini berarti menabrak nilai adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun,” tegas Wirajaya. Latar Belakang Kasus Polemik bermula ketika Julian Petroulas melalui akun YouTube pribadinya mengunggah video yang mengklaim dirinya memiliki tanah 1,1 hektar di Canggu, lengkap dengan rencana pembangunan klub malam, hotel, hingga strip club, meski lokasi lahan tersebut berdekatan dengan area suci pura. Klaim tersebut menuai reaksi keras masyarakat Bali karena dianggap menodai kesucian wilayah adat dan nilai-nilai lokal. Selain itu, beredar pula surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi RI yang menyebutkan bahwa Julian hanya pernah masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) pada pertengahan 2024 dan tidak memiliki izin tinggal tetap maupun izin investasi resmi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar terkait legalitas surat kuasa dan transaksi lahan yang diklaim oleh Julian. Proses Hukum dan Putusan Pengadilan Kasus ini kemudian berlanjut ke ranah hukum antara Julian Petroulas dan Philippe Claude Millieret, pemegang izin tinggal (KITAS) investasi, yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa lahan. Melalui Putusan Perdata Nomor 1606/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 29 Agustus 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan Julian Petroulas dan mengabulkan eksepsi tergugat Philippe Claude Millieret. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan gugatan Julian tidak dapat diterima secara hukum. Pandangan Hukum King Justitia Law Office Sebagai penasihat hukum Philippe Claude Millieret, I Nyoman Wirajaya menjelaskan bahwa Julian terbukti wanprestasi karena terlambat membayar kewajiban sewa dan melakukan pembangunan tanpa izin Subak, termasuk menutup jalur irigasi tradisional. “Subak bahkan hanya meminta sumbangan sederhana Rp10 juta sebagai bentuk penghormatan adat, namun justru dituduh melakukan pelecehan oleh Julian,” jelas Wirajaya. “Padahal, tindakan membangun tanpa koordinasi itu melanggar hukum adat dan mengganggu sistem pengairan masyarakat setempat.” Wirajaya menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur subjektif dan objektif. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan secara hukum. “Dalam kasus ini, telah terjadi wanprestasi, yakni kelalaian memenuhi kewajiban sesuai isi akta otentik. Akibatnya, timbul kerugian nyata bagi klien kami, Philippe Claude Millieret,” tegasnya. Menghormati Adat, Menjaga Kearifan Lokal Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para investor asing agar memahami dan menghormati hukum adat Bali. Wirajaya menekankan bahwa nilai-nilai adat seperti Subak dan Tri Hita Karana bukan sekadar simbol budaya, tetapi bagian dari sistem hukum hidup yang diakui secara nasional dan internasional. “Siapa pun yang datang ke Bali harus menyesuaikan diri dengan adat, bukan sebaliknya,” pungkasnya. ( Agus)

JAKARTA, BIDIK-KASUSNEWS.COM — Badan Narkotika Nasional (BNN) meluncurkan program strategis bertajuk “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” melalui Apel Kebangsaan yang digelar di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan ibu kota yang aman, sehat, dan tangguh dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. (30/10/2025) Program ini merupakan inisiatif kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat. Langkah tersebut menjadi bentuk nyata komitmen bersama untuk melindungi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional dari bahaya narkoba. Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam sambutannya menegaskan bahwa narkoba adalah ancaman nyata bagi stabilitas dan ketahanan bangsa. “Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga dapat menjadi instrumen subversif yang melemahkan masa depan bangsa. Dari panggung Apel Kebangsaan ini, mari kita tabuh lebih keras genderang perang melawan narkoba!” tegasnya di hadapan ribuan peserta apel. Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” memiliki tiga fokus utama: Penguatan ketahanan masyarakat, melalui pembentukan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) dan pemberdayaan komunitas lokal. Sinergi lintas sektor, antara pemerintah, aparat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam edukasi, deteksi dini, serta intervensi berbasis masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan media digital, guna memperluas jangkauan kampanye P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), khususnya bagi generasi muda. Selain peluncuran program, apel tersebut juga diwarnai dengan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk: Menjadikan lingkungan sebagai zona bebas narkoba, Menguatkan peran keluarga sebagai benteng pertama, dan Menumbuhkan semangat kebangsaan dan gotong royong dalam menjaga masa depan bangsa. BNN berharap, program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” dapat menjadi gerakan moral, sosial, dan kebangsaan yang mampu menjadi model nasional dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Program ini direncanakan untuk direplikasi ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional dari tingkat daerah. ( Agus)

Bandar Lampung, BidiK-kasusnews.com Wujud nyata sinergi antarlembaga pertahanan dan pemerintah daerah kembali terlihat dalam kegiatan Bhakti Sosial Ketahanan Pangan yang digelar oleh Lanal Lampung di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Kamis (30/10/2025). Acara yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini turut dihadiri oleh Komandan Kodim 0410/Kota Bandar Lampung (KBL) Kolonel Arm Roni Hermawan, S.H., M.M., bersama jajaran pejabat TNI dan unsur Forkopimda setempat. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai program pemberdayaan, termasuk pemberian bantuan bahan pangan dan edukasi pertanian lokal. Dalam keterangannya, Kolonel Arm Roni Hermawan menegaskan pentingnya sinergi lintas matra TNI serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat. “Sinergi seperti ini adalah kunci dalam membangun ketahanan pangan nasional dari tingkat akar rumput. Melalui kolaborasi antara TNI AD, TNI AL, dan pemerintah daerah, kita dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya usai kegiatan. Bhakti sosial ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Danpusteral Mabesal Laksma TNI Albertus Agung Pryo S., Danlanal Lampung Kolonel Laut Krido Satryo U., serta perwakilan Wali Kota Bandar Lampung Wilson Faisol. Turut hadir pula perwakilan dari Polresta Bandar Lampung, BKKBN, BNN, serta berbagai instansi pemerintah dan swasta lainnya. Selama kegiatan berlangsung, jajaran TNI dan pemerintah daerah berinteraksi langsung dengan warga, menyalurkan bantuan sembako, serta memberikan penyuluhan terkait peningkatan produktivitas pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan. Acara yang berakhir sekitar pukul 11.00 WIB ini berjalan aman, lancar, dan penuh keakraban, mencerminkan kuatnya hubungan antara TNI dan masyarakat. “Bhakti sosial ini tidak hanya soal bantuan, tetapi tentang membangun semangat gotong royong, memperkuat rasa kebersamaan, dan memastikan masyarakat memiliki ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tutup Kolonel Roni Hermawan. Melalui kegiatan ini, TNI berharap kolaborasi lintas sektor yang terus digalakkan akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di bidang ketahanan pangan. ( Agus)

TIMIKA, BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dalam upaya meningkatkan kemampuan bela diri serta ketangkasan prajurit di lapangan, Kodim 1710/Mimika menggelar kegiatan Latihan Pencak Silat Militer (PSM) yang berlangsung di Makodim 1710/Mimika, Jalan Agimuga Mile 32, Kabupaten Mimika, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Kapten Inf Akhmad Zaini, selaku Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 1710/Mimika, mewakili Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos., M.Han., M.A. Dalam keterangannya, Kapten Inf Akhmad Zaini menjelaskan bahwa latihan Pencak Silat Militer merupakan bagian dari program pembinaan satuan yang rutin dilaksanakan untuk menjaga kesiapsiagaan dan kemampuan dasar prajurit TNI. “Bela diri militer adalah kemampuan fundamental yang wajib dimiliki setiap prajurit. Melalui latihan ini, kami ingin membentuk ketangkasan fisik sekaligus memperkuat mental disiplin, semangat pantang menyerah, serta menumbuhkan jiwa korsa di antara sesama prajurit,” ujarnya. Latihan yang berlangsung dengan penuh semangat ini diikuti oleh seluruh prajurit Kodim 1710/Mimika. Mereka tampak antusias mengikuti setiap sesi latihan yang dipandu oleh pelatih bela diri militer berpengalaman. Selain meningkatkan keterampilan fisik, kegiatan ini juga bertujuan membangun karakter prajurit yang tangguh, disiplin, dan siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. “Prajurit TNI harus selalu siap, baik secara fisik maupun mental. Dengan latihan bela diri seperti ini, kita memastikan setiap personel mampu melindungi diri sekaligus menjalankan tugas pokok dengan optimal,” tambah Kapten Inf Akhmad Zaini. Melalui kegiatan Pencak Silat Militer ini, Kodim 1710/Mimika menegaskan komitmennya untuk terus membina kemampuan prajurit agar menjadi pasukan yang profesional, berkarakter, dan siap sedia menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ( Agus)

JAKARTA, BIDIK-KASUSNEWS.COM  Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali mencatat capaian besar dalam upaya pemberantasan narkotika di Tanah Air. Sepanjang periode terakhir, Polri bersama jajaran polda di seluruh Indonesia berhasil mengungkap 49.306 kasus tindak pidana narkoba dengan 65.572 tersangka yang telah diamankan. Kasubdit II Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol. Audie Carmy Wibisana, menyebut total barang bukti yang disita mencapai 214 ton berbagai jenis narkotika, dengan nilai ekonomi ditaksir mencapai Rp29,3 triliun. Dari jumlah tersebut, 2,1 ton narkotika telah resmi dimusnahkan bersama Presiden Republik Indonesia di PT Wastek Internasional, Rabu (30/10/2025). “Pemusnahan ini merupakan bagian dari kewajiban hukum, karena sesuai ketentuan undang-undang, barang bukti narkotika hanya boleh disimpan maksimal 14 hari. Setelah itu wajib dimusnahkan,” ujar Kombes Audie dalam keterangannya di lokasi pemusnahan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi: Sabu: 1,33 ton Ekstasi: 335.019 butir Ganja: 608.095 gram Tembakau gorila: 18,4 kg Heroin: 1,1 kg Ketamin: 2.356 gram Etomidate: 12.429 ml Happy Five: 7.993 butir Happy Water: 27.851 gram THC (produk turunan ganja sintetis): 5.531 gram Sebanyak 11 tersangka yang barang buktinya dimusnahkan turut dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Proses pemusnahan juga disaksikan oleh jaksa penuntut umum untuk memastikan seluruh barang bukti dimusnahkan secara sah dan sesuai prosedur hukum. Kombes Audie menjelaskan, PT Wastek Internasional dipilih karena memiliki fasilitas pemusnahan limbah B3 berstandar tinggi, dengan kapasitas pembakaran mencapai 1.200 kilogram per jam dan suhu tungku lebih dari 1.000 derajat Celsius, sehingga memastikan zat berbahaya benar-benar hancur tanpa meninggalkan residu berisiko. Dalam pemaparannya, Kombes Audie juga menyoroti pola peredaran narkoba di Indonesia yang masih didominasi wilayah barat, meskipun tren pengungkapan di wilayah timur terus meningkat. “Belum ada pergeseran besar, tapi aktivitas penegakan hukum di wilayah timur semakin aktif, sehingga banyak jaringan baru yang berhasil diungkap,” jelasnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar sabu yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, terutama Tiongkok, namun sebagian lainnya diproduksi di laboratorium gelap dalam negeri. “Tantangan terbesar kita saat ini adalah membongkar laboratorium-laboratorium clandestine yang terus bermunculan,” tegasnya. Menutup keterangannya, Kombes Audie menegaskan komitmen Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., untuk terus memperkuat perang terhadap narkoba. “Arahan Bapak Kapolri sangat jelas — Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba. Kami akan terus berinovasi dan bekerja keras untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkotika,” pungkasnya. ( Agung)

BEKASI, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa, Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi, S.H., M.H., memimpin langsung pengamanan dan pelayanan terhadap massa buruh yang melintas di wilayah Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan situasi kamtibmas tetap aman, arus lalu lintas lancar, serta memberikan rasa aman baik bagi peserta aksi maupun masyarakat sekitar. Personel Polsek Bekasi Barat disiagakan di sejumlah titik strategis, termasuk lokasi titik kumpul massa dan sepanjang jalur yang dilalui menuju Kantor Pemkot Bekasi. Kapolsek Bekasi Barat menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, terutama dalam memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan sesuai aturan tanpa mengganggu ketertiban umum. “Personel kami bersiaga penuh untuk memberikan pengamanan sekaligus pelayanan. Kami ingin memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjamin, namun dengan cara yang aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas publik,” ujar AKP Wahyudi di sela kegiatan pengamanan. Selain itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan petugas lalu lintas dan unsur pengamanan lainnya guna mengantisipasi potensi kemacetan maupun gangguan keamanan di sepanjang jalur pergerakan massa. Hingga aksi berakhir, situasi di lapangan terpantau aman, tertib, dan kondusif. Massa buruh melintas dengan tertib tanpa insiden, sementara aktivitas masyarakat di sekitar jalur aksi tetap berjalan normal. Kegiatan pengamanan ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, sejalan dengan komitmen Polsek Bekasi Barat untuk terus menjaga situasi wilayah yang aman dan damai. (Agung)

AMUNTAI, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dalam rangka memastikan kesiapsiagaan personel dan kualitas layanan publik di jajaran kepolisian, Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H., S.I.K., M.H., melakukan pengecekan langsung terhadap ruang Pamapta (Perwira Pengawas) dan fasilitas pelayanan publik di Mapolres Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu malam (29 Oktober 2025) sekitar pukul 21.30 WITA. Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan supervisi dan simulasi Sispammako yang dilaksanakan sebelumnya. Wakapolda hadir bersama Tim Supervisi Polda Kalsel yang terdiri dari sejumlah pejabat utama, antara lain Karoops Kombes Pol Nurhandono, S.I.K., M.H., Dir Samapta Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar, S.I.K., M.Si., Kabid Hukum Kombes Pol Arif Hidayat R., S.I.K., M.H., CPM., dan KBO Dit Samapta AKBP Haris, S.Sos., M.Si. Dalam peninjauan tersebut, Tim Supervisi secara detail memeriksa standar operasional prosedur (SOP) di ruang Pamapta — yang berfungsi sebagai pusat koordinasi keamanan dan pengawasan markas, terutama pada malam hari. Selain itu, ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta unit layanan masyarakat lainnya turut diperiksa untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam melayani publik selama 24 jam penuh. Mewakili Kapolres HSU, PS. Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur mengatakan bahwa kunjungan pimpinan Polda Kalsel ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat semangat pelayanan. “Pengecekan yang dilakukan langsung oleh Bapak Wakapolda dan Tim Supervisi merupakan bentuk perhatian nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan publik dan kesiapsiagaan personel. Fokus terhadap ruang Pamapta dan pelayanan publik memastikan keamanan internal berjalan selaras dengan kepuasan masyarakat,” ujar IPTU Asep. Lebih lanjut, IPTU Asep menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan Program Quick Wins Polri, yang menekankan pelayanan cepat, transparan, dan humanis kepada masyarakat. “Kami berkomitmen menjaga standar tinggi dalam setiap layanan, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang ramah, profesional, dan berbasis kepercayaan,” tambahnya. Selama kegiatan berlangsung, Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., turut mendampingi bersama para Kabag, Kasat, dan perwira lainnya. Seluruh jajaran menerima arahan Wakapolda dengan penuh kesiapan untuk segera menindaklanjuti hasil supervisi tersebut. “Polres HSU harus selalu siap dari sisi keamanan markas maupun pelayanan publik. Profesionalisme dan integritas adalah kunci utama dalam menjalankan tugas kepolisian. Setiap arahan pimpinan akan kami tindaklanjuti demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan pelayanan yang memuaskan masyarakat,” tutup IPTU Asep Hudzainur. Kegiatan pengecekan berakhir dalam suasana kondusif, mencerminkan kesiapan Polres HSU dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Hulu Sungai Utara. ( Agus)

AMUNTAI, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kegiatan Supervisi dan Penilaian Kesiapan Sistem Pengamanan Markas Komando (Sispammako), Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), serta Akselerasi Program Quick Wins 5, 6, dan 7. Kegiatan strategis ini berlangsung pada Rabu malam (29/10/2025) di Halaman Mapolres HSU, dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H., S.I.K., M.H. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Karoops Polda Kalsel Kombes Pol Nurhandono, S.I.K., M.H., Dir Samapta Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar, S.I.K., M.Si., Kabid Hukum Kombes Pol Arif Hidayat R., S.I.K., M.H., CPM., serta KBO Dit Samapta AKBP Haris, S.Sos., M.Si. beserta tim supervisi lainnya. Supervisi dimulai dengan pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) guna menyamakan visi dan strategi pengamanan, dilanjutkan simulasi Sispammako dan Sispamkota yang menguji kecepatan dan ketepatan respons personel dalam menghadapi skenario unjuk rasa anarkis hingga serangan terhadap Mako Polres. Sebanyak 17 titik pengamanan strategis dikerahkan, mulai dari ruang Kapolres, area pelayanan publik, hingga lokasi eksternal seperti Rumah Dinas Kapolres dan Simpang Tiga RS Lama. Simulasi melibatkan Unit Dalmas Awal, Dalmas Lanjut, Tim Raimas, serta Tim Escape, yang bertugas menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan. Mewakili Kapolres HSU, PS. Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme anggota. “Supervisi dan simulasi ini memberikan gambaran visual dan taktis bagi seluruh personel agar siap menghadapi situasi darurat secara cepat, tepat, dan terukur. Selain melatih kedisiplinan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antar satuan,” ujarnya. Selain menguji kemampuan lapangan, tim supervisi Polda Kalsel juga memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya penyusunan peta utuh wilayah kota sebagai dasar pemahaman Sispamkota, serta penekanan terhadap sosialisasi Perkap 04 Tahun 2025 tentang tata laksana pengamanan di Zona Hijau, Kuning, dan Merah. Wakapolda menegaskan bahwa setiap unsur pengamanan wajib memahami batas kewenangan, mekanisme pelaporan, dan SOP penggunaan peralatan tanpa peluru tajam. Lebih lanjut, IPTU Asep menambahkan bahwa Polres HSU akan terus memperkuat koordinasi lintas satuan untuk mewujudkan keamanan yang kondusif di wilayahnya. “Kami berkomitmen meningkatkan kesiapan operasional dan profesionalisme anggota, sejalan dengan akselerasi Program Quick Wins 5, 6, dan 7. Polres HSU siap menjaga stabilitas kamtibmas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya. Kegiatan supervisi yang berlangsung kondusif ini menegaskan bahwa Polres HSU kian tangguh dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, sekaligus memperlihatkan keseriusan jajaran Polda Kalsel dalam membina serta mengoptimalkan kinerja satuan di seluruh wilayah hukum Kalimantan Selatan. ( Agus)