Bidik-kasusnews.com,Jakarta Ini Baru Heboh, Presiden Prabowo Langsung Memerintahkan Agar Seluruh Tambang Ilegal Se Indonesia Di Tutup. Salah Satu Langkah dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur Membuat Aduan Online. Diketahui Pemerintah Pusat mendorong langkah tegas, dan di Kalimantan Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) langsung menindaklanjuti dengan membuka layanan hotline pengaduan untuk masyarakat. Informasi ini disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM Kaltim, Achmad Prannata, pada Jumat (25/04/2025). Achmad Prannata, atau yang akrab disapa Nata, menjelaskan, hotline ini dibuka sebagai respon cepat terhadap keresahan masyarakat terkait dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Laporan bisa dikirimkan langsung ke nomor 0851-8337-5390. “Ini bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat. Setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan harus segera kami ketahui dan ditindaklanjuti,” tegasnya. Hotline ini terbuka bagi seluruh warga Kaltim yang mengetahui atau melihat langsung aktivitas tambang ilegal, baik di kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, maupun area penggunaan lain yang dilindungi. Achmad menambahkan, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim ESDM Kaltim. Bila ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penindakan. “Masyarakat jangan takut melapor. Identitas pelapor kami jamin aman. Yang penting ada data pendukung seperti foto, video, dan lokasi yang jelas,” imbuhnya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum terhadap tambang ilegal yang selama ini beroperasi sembunyi-sembunyi. ESDM Kaltim berharap, dengan adanya hotline ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tambang ilegal bisa lebih kuat, cepat, dan efektif. Wartawan Basori

Bidik-kasusnews.com,Ketapang Kalimantan Barat Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, semakin tidak terkendali. Investigasi terbaru mengungkapkan bahwa praktik tambang liar ini berlangsung secara sistematis dan terbuka, namun tidak dibarengi dengan upaya penindakan yang tegas dari aparat penegak hukum.Sabtu 3 Mei 2025. Tim wartawan menemukan aktivitas tambang ilegal berskala besar di daerah Lubuk Toman, Kilometer 26. Di lokasi tersebut tampak sejumlah alat berat dan dompeng (alat tambang tradisional), serta informasi terbuka mengenai biaya dan persyaratan menambang. Fakta ini mengindikasikan bahwa praktik tambang ilegal telah dijalankan dengan tata kelola tersendiri, meski berada di luar koridor hukum. Sejumlah warga menyatakan bahwa aktivitas tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu lama dan menyebabkan kerusakan lingkungan serius. “Air sungai jadi keruh, tanah rusak, kebun kami tak lagi produktif. Tapi tidak ada tindakan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Lebih memprihatinkan, setiap kali aparat dari Polres Ketapang turun ke lokasi, para pelaku dan peralatannya selalu sudah lebih dulu menghilang. Masyarakat menduga kuat adanya kebocoran informasi yang rutin terjadi menjelang razia. “Sudah jadi rahasia umum. Kalau aparat mau datang, para penambang pasti sudah tahu,” ujar warga lainnya. Berdasarkan dokumen investigasi, tercatat sedikitnya 20 pemilik alat berat dan dompeng yang beroperasi di wilayah tersebut, di antaranya: To – 2 dompeng, unit HITACHI (pengurus: YU) Ms – 2 dompeng, unit SANY H01 Sy – 1 dompeng, unit SUMITOMO Sy (untuk Hr) – 2 dompeng, unit HITACHI Hn (via Ri) – 1 puso, unit SUMITOMO Hn (via Ar) – 3 dompeng, unit SUMITOMO Ah (via Gdn) – 3 dompeng, unit CAT dan setidaknya 12 nama lainnya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu (3/5/25), Kapolres Ketapang menyampaikan bahwa pengecekan telah dilakukan dan tidak ditemukan aktivitas tambang. “Hanya ada exzavator rusak yang sudah lama ditinggalkan,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan hasil investigasi dan data yang dihimpun di lapangan. Hal ini semakin memperkuat dugaan lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut. Sementara itu, data dari Kejaksaan Negeri Ketapang mencatat hanya empat kasus tambang ilegal yang berhasil diproses ke meja hijau sepanjang tahun ini—jumlah yang sangat kecil dibanding skala praktik ilegal yang terjadi. Aktivitas tambang emas ilegal di Ketapang tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu mata pencaharian warga, tetapi juga mencederai wibawa hukum. Dugaan kebocoran informasi dan tidak maksimalnya penindakan aparat menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ini bersifat sistemik dan memerlukan perhatian serius dari otoritas yang lebih tinggi. Untuk Keterangan Lebih Lanjut,Hubungi; Tim investigasi Lapangan Email investigasi@redaksiindependen.id (Team/read) Editor Basori

Bidik-kasusnews.com,Singkawang kalimantan Barat Kegiatan Galian yang ada di Jalan Tanjung Batu Dalam, RT 015/RW 003 Kelurahan Sedau, diduga beraktifitas secara Ilegal yang dikelola oleh (TKF) atau AFung belum disentuh hukum. Aktifitas yang berlokasi di Area lereng gunung di kawasan Kopisan, Singkawang Selatan itu terkesan ada pembiaran oleh pemerintah daerah, padahal lokasi yang di gali berada di daerah lereng perbukitan yang kemungkinan rawan longsor sehingga dapat menjadi salah satu penyebab bencana dikemudian hari. Informasi terkait Hal ini telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Ir. H. Adi Yani, MH., melalui aplikasi WhatsApp,” Akan Saya Perintahkan Kepala KPH cek ya bang,”jawabnya. Sementara Afung saat dikonfirmasi via WhatsApp ke nomor +62 857-0582-53xx memilih bungkam. “Dikutip dari sumber terpercaya, Dasar membuka galian C (sekarang disebut penambangan batuan) di lahan sendiri yang berada di lereng gunung tetap membutuhkan izin. Izin yang dibutuhkan adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Penjelasan, Perubahan Terminologi: Istilah “bahan galian golongan C” telah diganti menjadi “batuan” dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pentingnya Izin: Penambangan batuan, termasuk di lahan pribadi, tetap harus memiliki izin. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. SIPB sebagai Izin: Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang harus diperoleh sebelum memulai kegiatan penambangan batuan. Syarat SIPB: Syarat untuk mendapatkan SIPB mencakup aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Kewenangan Pemberian Izin: Kewenangan pemberian izin SIPB biasanya dipegang oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota). Lereng Gunung: Kegiatan penambangan di lereng gunung dapat menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar, sehingga pemenuhan syarat dan izin menjadi lebih penting. Pentingnya Rencana Reklamasi: Penyusunan Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Pasca Tambang (RPT) juga penting dalam kegiatan penambangan, khususnya di lereng gunung untuk memastikan pemulihan lahan setelah penambangan. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Singkawang Kalimantan Barat Praktik nakal penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kota Singkawang. Kali ini, dugaan kuat mengarah ke salah satu SPBU di kawasan Bagak Sahwa, Singkawang Timur, yang terekam membiarkan pengisian solar dan pertalite langsung ke dalam jeriken (ken), Sabtu (26/04/25). Kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB di SPBU dengan nomor registrasi 63.791.01. Dalam dokumentasi yang beredar, tampak jelas aktivitas pengisian jeriken dilakukan secara terang-terangan, tanpa pengawasan ketat. Padahal, aturan pemerintah jelas melarang pendistribusian BBM subsidi ke dalam wadah selain tangki kendaraan bermotor, kecuali dengan izin resmi dan alasan tertentu. Publik pun mulai gerah. Aksi semacam ini berpotensi membuka celah penyelewengan dan penyelundupan BBM bersubsidi, merugikan negara serta masyarakat kecil yang justru paling membutuhkan subsidi tersebut. Ironisnya, praktik semacam ini seolah terjadi di ruang kosong pengawasan—baik dari pemerintah kota maupun pihak Hiswana Migas selaku organisasi pelaku usaha di sektor hilir migas. Pemerintah Kota Singkawang tak boleh tutup mata. Wali Kota dan instansi terkait harus segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan mengambil tindakan tegas. Jika tidak, hal ini bisa menjadi preseden buruk dan melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan penyalahgunaan BBM subsidi. Begitu pula dengan Hiswana Migas, yang semestinya mengontrol kepatuhan anggota SPBU terhadap regulasi. Apakah pembiaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan? Atau justru ada pembiaran sistemik yang harus diurai dari akarnya? Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi basa-basi. Singkawang tidak boleh menjadi surga bagi mafia jeriken. Ini bukan hanya soal BBM, tapi soal keadilan dan integritas tata kelola energi subsidi di daerah. Narasumber;Berita Tersebut Dari Anggota gabungan Lidik krimsus RI.lembaga informasi data investigasi korupsi dan kriminal. Nama Rabudin Muhammad Selaku wakil ketua Lidik krimsus RI DPP Kalbar Editor Basori/Team-Read

Kalbar, Bidik-Kasusnews.com Untuk pertama kalinya sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Pebruari 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan melakukan Kunjungan Kerja ( Kunker ) di Kabupaten Melawi. Usai menghadiri Musrenbang di Pondopo Rumah Jabatan Bupati Wagub Krisantus melanjutkan Kunkernya ke Kantor samsat yang terletak di Jalan Nanga Pinoh – Kota Baru. kegiatan tersebut untuk memastikan pelayanan pajak kendaraan bermotor berjalan dengan optimal. Dalam kunjungannya Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan didampingi Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yusra, Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon, serta sejumlah OPD terkait, berharap setiap kabupaten harus memiliki kantor samsat sendiri dan menjadi samsat yang mandiri ” Saya berharap tidak ada lagi bayar pajak kendaran bermotor, kir mobil, harus induk ke sintang, kasian masyarakat jauh – jauh ngurus pajak harus ke sintang, kedepannya tidak ada lagi seperti itu, samsat Melawi harus mandiri, setiap kabupaten harus menjadi samsat mandiri, ” ungkapnya Selain itu Krisantus menekankan pentingnya terus meningkatkan pelayanan publik, terutama di bidang pajak kendaraan bermotor, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat melakukan pembayaran. Ia juga mengingatkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. “Jangan sampai masyarakat mau bayar pajak saja susah. Kita harus memastikan layanan berjalan lancar dan semakin baik, ” ujar Krisantus, kamis (24/4/2025) Dalam kunjungannya Krisantus mengingatkan terkait dengan kendaraan perusahaan yang masih menggunakan plat nomor kendaraan di luar Kalbar, agar segera memutasikannya ke Kalbar. ” Sementara kendaraan mereka mondar-mandir di wilayah Kalbar, sehingga itu kita menekankan dan mengingatkan kembali kepada perusahaan. Kendaraannya harus bermutasi ke Kalbar, karena ada aturan yang sudah mengamanatkan, ” tegas Krisantus. Ia beraharap dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak. Dikesempatan itu, Suryo Andi Prabowo selaku Kasi Penetapan mengapresiasi atas dukungan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terkait peningkatan pajak Daerah Menurutnya adanya samsat mandiri kedepannya pelayanan pajak kendaraan bermotor di Melawi akan semakin efisien dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Melawi. ” Kami berharap masyarakat taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya sehingga peningkatan pajak daerah lebih besar dan lebih baik lagi, ” pungkasnya. Wartawan Basori

Bidik-kasusnews.com,Pontianak kalimantan Barat Takalluf itu Beban,Tawadhu itu Kelegaan. Tak Semua Hal Perlu Dikomentari,Tak Setiap Perbedaan Harus DiHakimi. Kadang,diam Dalam Rendah Hati Jauh Lebih Berharga Daripada Seribu Kata Yang Tak Perlu.. Jangan Lelah Memaksakan Kesan Cukup Jujur Dalam Keikhlasan… Maka Dari itu Hidup ini Jaga Ucapan Lisan Dan Adab Miliki Jiwa Sopan Santun Serta Ahklak Yang Mulia. Kata Mutiara ini Goresan Tinta Motivasi Salam Santun Basori (Red)

Bidik-kasusnews.com,Sintang kalimantan Barat Dampak negatif dirasakan oleh Panti Asuhan Insan Jemelak. Sebelumnya, panti asuhan tersebut tidak pernah mengalami permasalahan banjir. Namun, situasi berubah drastis pada akhir tahun 2023, ketika dugaan penyebab dari banjir ini adalah penutupan gorong-gorong oleh pihak pelaksana proyek preservasi. Menanggapi permasalahan yang dialami panti asuhan insan jemelak, Syamsuardi, Sekretaris Umum Badan Pertimbangan Pusat LSM PISIDA di Sintang, telah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait dengan situasi ini. Ia menegaskan bahwa seharusnya pihak berwenang, dalam hal ini BPJN (Badan Pelaksana Jaringan Nasional), segera merespons keluhan dari warga dan pengurus panti. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi panti asuhan insan jemelak. Ketika gorong-gorong ditutup, aliran air menjadi terhambat. Akibatnya, genangan air mulai merendam halaman panti asuhan dan bahkan salah satu bangunan di dalamnya. Kejadian ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Banjir bukan hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan bagi para penghuni panti. Anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian, kini terancam akibat situasi yang tidak terduga ini. Menghadapi situasi yang kritis seperti ini, langkah-langkah konkrit harus diambil untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari proyek-proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan kepentingan lokal, Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak di Panti Asuhan Insan Jemelak menjadi prioritas utama. Kesehatan dan keselamatan mereka harus dijaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih peka terhadap suara dari masyarakat. Agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan, Tutupnya. Sampai berita ini diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pelaksana proyek preservasi pada tahun 2023, namun awak media akan terus berusaha mencari tau agar pelaksana bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami panti asuhan insan jemelak. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com Sanggau Kalimantan Barat Praktik Curang dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat Kali ini, Telah terjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.785.08 di jln Merdeka Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Melakukan pengisian BBM menggunakan jeriken berjalan lancar tanpa kendala.pada sabtu 19/04 /2025 kab sanggau Diketahui bahwa stasiun pengisian bahan bakar umum ( SPBU ) dilarang melayani konsumen yang membeli bahan bakar minyak ( BBM ) menggunakan jerigen . Hal itu diatur dalam standar operasional prosedur ( SOP ) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah . larangan itu disebabkan karena jerigen terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Larangan pengisian BBM menggunakan jerigen diatur dalam peraturan presiden No Nomer 291 tahun 2014 . agar SPBU dilarang untuk menjual BBM bersubsidi yang menggunakan jerigen dan drum untuk dijual lagi kepada konsumen. Selain itu sudah diatur dalam peraturan presiden ( perpes ) nomor 191 tahun 2014 ,serta Undang– undang   nomor 22 tahun 2001 dan UU Pembelian BBM menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu. Pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan presiden no 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan jerigen dan menggunakan mobil yang sudah di modifikasi. . Pada saat Awak Media Ingin Konfirmasi Di SPBU Tersebut, Pihak Meneger maupun Yang Bertanggung Jawab Tidak Berada Di Tempat. (Team/Read)

Kalbar, Bidik-kasusnews.com – Pontianak kalimantan Barat Polda Kalbar Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) bulanan Triwulan I Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Presisi Polresta Pontianak, Selasa (22/04/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolresta Pontianak, AKBP Hendrawan, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak, serta para Kapolsek jajaran Polresta Pontianak. Dalam arahannya, Kapolresta menyampaikan pentingnya kegiatan Anev sebagai sarana evaluasi kinerja dan refleksi terhadap capaian serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polresta Pontianak. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan besar seperti Pengamanan Hari Raya Imlek dan Cap Go Meh, pengamanan Ramadhan dilanjutkan dengan pengamanan Hari Raya Idul Fitri , pengamanan kegiatan Ibadah di Gereja , semua kegiatan pengamanan berjalan lancar, aman dan kondusif.”tambah Kapolresta Pontianak. “Kegiatan ini merupakan momen penting untuk melihat secara menyeluruh hasil kinerja selama triwulan pertama dan menentukan langkah strategis ke depan agar pelaksanaan tugas semakin optimal,” tegas Kombes Pol Adhe Hariadi. Ia juga menekankan agar seluruh jajaran meningkatkan sinergi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang humanis demi mewujudkan Polri yang Presisi. Sementara itu, Wakapolresta Pontianak AKBP Hindrawan, S.I.K., M.H., menambahkan agar setiap personel, baik di tingkat Polsek maupun satuan fungsi, senantiasa memperhatikan perkembangan situasi kamtibmas dan merespons cepat setiap laporan masyarakat. Anev bulanan ini juga menjadi ajang diskusi dan pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas di lapangan, serta evaluasi capaian target kerja masing-masing satuan dan Polsek. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Polresta Pontianak dapat terus meningkatkan kinerja, soliditas, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(WGT) Wartawan Ridwan Sandra

Bidik-Kasusnews.com,Sukabumi Mantan Wakil Bupati Sukabumi, H. Ucok Haris Maulana Yusuf, angkat bicara mengenai bencana banjir yang melanda wilayah Palabuhanratu, ibu kota Kabupaten Sukabumi. Ucok menilai banjir yang semakin parah merupakan dampak dari alih fungsi lahan yang tak terkendali, yang seharusnya diperuntukkan untuk perkantoran dan ruang terbuka hijau, namun kini telah berubah menjadi kawasan pemukiman. Ucok, yang juga terlibat dalam pemindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi pada tahun 1999, menjelaskan bahwa sekitar 25 tahun lalu pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah telah memperjuangkan pemindahan ibu kota ke Palabuhanratu dengan mendapatkan rekomendasi lahan dari PTPN VIII seluas sekitar 280 hektar. Salah satu langkah pencegahan banjir pada saat itu adalah penghijauan 80 hektar lahan dengan melibatkan pihak kepolisian dan instansi terkait. Namun, menurutnya, kawasan hutan yang dulunya dijadikan sebagai penyangga lingkungan kini sudah berubah fungsi menjadi perumahan yang terletak di kawasan pegunungan, yang justru meningkatkan kerentanannya terhadap bencana alam seperti banjir. “Saya sangat miris, hutan itu hilang dan berganti perumahan-perumahan yang justru memperburuk kondisi alam,” ujarnya. Ucok juga mempertanyakan proses alih kepemilikan lahan yang awalnya direkomendasikan untuk ibu kota tersebut. Ia mengungkapkan, lahan yang semula berada di bawah pengelolaan PTPN VIII kini telah berpindah tangan ke perusahaan swasta seperti PT Anugrah Jaya Agung dan PT Tirta Bumi yang jumlahnya mencapai ratusan hektar. Ucok heran, karena ia tidak tahu dari mana mereka membeli lahan tersebut. Bagi Ucok, solusi atas masalah ini adalah dengan mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan rencana awal, yakni menjadikannya sebagai kawasan perkantoran yang tertata dengan baik serta ruang terbuka hijau yang dapat menjaga keseimbangan alam dan mengurangi potensi banjir. Ia berharap langkah ini bisa mengurangi risiko bencana yang selama ini kerap melanda Palabuhanratu. Untuk itu, Ucok mengaku telah menyampaikan data terkait masalah ini kepada ajudan dan staf pribadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia juga pernah berbicara dengan Gubernur saat malam takbir, berharap isu ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat. Ucok juga meminta pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk Menteri ATR/BPN dan Presiden Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan meninjau kondisi di Palabuhanratu dan mengevaluasi status kepemilikan lahan yang saat ini didominasi oleh pihak swasta, sebagian besar yang berasal dari Jakarta. “Palabuhanratu punya sejarah yang penting, dan jangan biarkan perubahan fungsi lahan ini merusak warisan yang sudah diperjuangkan dengan keras,” ujarnya. Di akhir pernyataannya, Ucok mengingatkan pentingnya menjaga Palabuhanratu, yang memiliki sejarah besar bagi Kabupaten Sukabumi, termasuk pembangunan hotel SBH dan istana presiden yang direncanakan oleh Presiden Sukarno. Ia berharap agar masyarakat Kabupaten Sukabumi tidak melupakan fakta ini dan mendukung upaya-upaya untuk mengembalikan Palabuhanratu sesuai dengan rencana semula. WARTAWAN DICKY, S