SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Kehadiran Dapur MBG (Makanan Bergizi) di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, disambut antusias masyarakat. Program yang dikelola secara gotong royong ini tidak hanya menghadirkan makanan sehat, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Dapur MBG dikelola oleh Relawan Ruang Peduli di bawah pimpinan Agus Slamet, SE.MM, bersama Christin, seorang ahli gizi di Cicurug. Keduanya menegaskan pentingnya keberlanjutan program. “Kami berharap Dapur MBG bisa terus beroperasi agar penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara cuma-cuma. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan,” ujar Agus Slamet, Kamis (4/9/2025). Pengelola juga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang ikut mendukung, khususnya Ana Dwiyana, SE, selaku PIC Dapur Double L. Dukungan tersebut dinilai sangat membantu keberadaan dapur ini di tengah masyarakat. ‎Selain menyediakan makanan sehat, Dapur MBG juga menjadi pusat edukasi gizi. Warga diajarkan pentingnya pola makan seimbang, cara memasak sehat, serta memilih bahan makanan yang higienis. ‎Dukungan serupa datang dari kalangan pemuda, salah satunya Mega, yang berharap kualitas makanan tetap terjaga. “Program ini bagus, tapi yang paling penting makanan yang diberikan harus benar-benar bersih dan higienis supaya aman dikonsumsi,” ungkapnya. Salah satu fokus utama program adalah dunia pendidikan. Melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah di Cicurug, Dapur MBG menyediakan makanan bergizi bagi para pelajar agar lebih semangat belajar di kelas. Sejak berjalan, dapur ini juga memberi dampak ekonomi. Banyak ibu rumah tangga dan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini terlibat dalam proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan. Dengan hadirnya Dapur MBG, Kecamatan Cicurug tidak hanya memperkuat ketahanan gizi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran gizi keluarga dan kemandirian ekonomi berbasis gotong royong. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – SD Negeri Cihaurkuning, Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, menerima bantuan revitalisasi bangunan senilai Rp939,8 juta dari APBN 2025. Kepala SDN Cihaurkuning, Yeti Rusmiati, mengatakan dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lima ruang belajar, pembangunan toilet, serta ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). ‎Proyek dikerjakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pengerjaan 120 hari kalender. “Alhamdulillah, sekolah kami akhirnya mendapat program revitalisasi. Anggaran ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pembelajaran,” ujar Yeti, Kamis (4/9/2025). Ia menjelaskan, nilai kontrak semula lebih besar, namun ada beberapa item pekerjaan yang dibatalkan setelah mengikuti bimbingan teknis di Jakarta. Meski bersyukur, Yeti mengeluhkan keberadaan konsultan proyek yang jarang hadir di lokasi. ‎“Sejak peletakan batu pertama, konsultan baru dua kali datang. Bahkan ada tembok yang harus dibongkar ulang karena kualitasnya buruk. Saat kami hubungi, konsultan mengaku sedang di Jakarta,” ungkapnya. ‎Padahal, sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2023, kehadiran konsultan pengawas wajib dilakukan untuk memastikan mutu, jadwal, dan standar pekerjaan konstruksi berjalan sesuai kontrak serta Kerangka Acuan Kerja (KAK). (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Warga Desa Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pembangunan tiga titik jalan lingkungan yang diresmikan Kamis (4/9/2025). Tiga ruas jalan yang dibangun yakni Jalan Lingkungan Cikatulampa–Pasirsuren, Jaling H. Rosadi, serta Jalan Lingkungan Sukatani Pareang. ‎Proyek senilai Rp192,8 juta ini dilaksanakan oleh CV Jaya Laksana melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Ujang Abdurahman Rochmi atau yang akrab disapa Batman dari Fraksi Partai Golkar. ‎Sekretaris Desa Sukatani, Hasan, mengatakan perbaikan jalan tersebut sudah lama dinantikan warga karena kondisinya sebelumnya rusak berat. ‎“Alhamdulillah, berkat Pokir Bapak Dewan Batman, pembangunan jalan lingkungan ini akhirnya terwujud. Atas nama pemerintah desa dan warga, kami mengucapkan banyak terima kasih,” ujarnya. ‎Pelaksana proyek, Apandi, menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas jangka panjang. “Pesan Pak Dewan, pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan dan kenyamanan masyarakat, bukan sekadar asal jadi,” ungkapnya. ‎Hasan berharap program pembangunan serupa dapat terus berlanjut karena masih banyak kebutuhan infrastruktur lain di Desa Sukatani. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Safari dakwah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Itidzom, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Rabu siang, tidak hanya menjadi ruang tausiah, tetapi juga momentum mempererat persatuan warga. ‎Kegiatan yang menghadirkan penceramah Ustadz Solmed itu dirangkai dengan peluncuran inovasi Tepang Riung Pemerintah Kecamatan Citamiang (Tiung Peci) ‎Inovasi tersebut sebuah wadah yang digagas untuk menampung aspirasi sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat dari lima kelurahan. ‎Camat Citamiang, Aries Ariandi, menegaskan bahwa Tiung Peci lahir dari semangat kebersamaan. ‎“Alhamdulillah, warga Citamiang tetap bersatu tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi,” ungkapnya, Kamis (4/9/2025). ‎Selain itu, kegiatan juga diwarnai aksi wakaf Alquran oleh 70 jamaah sebagai tindak lanjut program yang diinisiasi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. ‎Aries menyebut, partisipasi warga menunjukkan dukungan besar terhadap gerakan kebaikan bersama. ‎“Ini bukti nyata bahwa semangat persatuan dan kepedulian terus tumbuh di tengah masyarakat,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Warga Kampung Cibolang Kidul RT 35/08, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di pinggir sungai pada Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 18.00 WIB. ‎Babinsa Desa Cibatu, Sertu Slamet Waluyo bersama aparat kepolisian dan perangkat desa segera mendatangi lokasi untuk melakukan pendampingan dan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP). ‎Identitas mayat belum diketahui dan sementara ini masih tercatat sebagai Mr. X. Jenis kelamin dan usia korban juga belum bisa dipastikan. Keterangan saksi menyebutkan, penemuan berawal dari laporan seorang warga kepada Ketua RT Mansur, yang mencium bau menyengat di sekitar aliran sungai. Setelah dicek, ditemukan jasad seorang dewasa tergeletak di tepi sungai. Laporan kemudian diteruskan kepada Kepala Desa Cibatu dan Polsek Cisaat. Beberapa saksi yang memberikan keterangan di antaranya Kepala Desa Cibatu, Asep Jefri (48), serta dua warga setempat, Mansur (48) dan Sopyan (47). “Ya benar, kami dapat laporan dari warga yang menemukan jasad tersebut di pinggir sungai. Lalu kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Babinsa untuk mengevakuasinya,” kata Asep, Kamis (4/9/2025). ‎Petugas kepolisian yang hadir di lokasi antara lain Kapolsek Cisaat, PS Panit Reskrim, PS Panit Samapta, Bhabinkamtibmas Desa Cibatu, serta Babinsa Desa Cibatu. Selanjutnya, tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan identifikasi awal dan membawa jasad korban ke RSUD R. Syamsudin, SH untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban serta penyebab kematiannya. (Tim Sukabumi)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Kasus dugaan penyelewengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, memicu keresahan warga setelah sebuah video keluhan viral di media sosial. Pemerintah Desa (Pemdes) Kadaleman pun berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh. ‎Video yang diunggah akun Facebook Uswatul Zazilah pada Selasa (2/9/2025) memperlihatkan seorang warga mengaku kecewa karena pajak yang dibayarkan melalui perangkat desa diduga tidak disetorkan ke kas daerah. Beberapa warga bahkan mengalami tunggakan pajak bertahun-tahun, padahal mengaku telah rutin membayar. ‎Masalah itu makin mencuat ketika seorang warga ditolak pengajuan pinjamannya di Bank BJB karena tercatat menunggak pajak. “Kami sebagai warga merasa dirugikan. Kami sudah membayar pajak, tapi ternyata uangnya tidak sampai ke tempat yang seharusnya,” ujar Asep Basuni, pengunggah video tersebut. ‎Menanggapi keresahan warga, Sekretaris Desa (Sekdes) Kadaleman, Asep Komarudin, menegaskan pihaknya akan mengecek seluruh catatan pembayaran PBB. “Kami sangat serius menanggapi keluhan ini. Investigasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kesalahan atau penyimpangan,” katanya, Rabu (3/9/2025). ‎Ia menjelaskan, pembayaran PBB di Desa Kadaleman dilakukan per blok, sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan input data. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi agar data desa sesuai dengan catatan resmi,” tambahnya. ‎Pemdes Kadaleman mengimbau warga tetap tenang serta menyerahkan bukti pembayaran PBB ke kantor desa agar segera ditindaklanjuti. Kasus ini kini menjadi sorotan publik, sekaligus peringatan agar tata kelola keuangan desa lebih transparan dan akuntabel. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, H. Muchendra, S.E, menerima audiensi dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Program Studi Ekowisata semester I pada mata kuliah Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Dr. Ir. Ujang Sehabudin, M.Si. Pertemuan yang sangat cair itu diikuti oleh enam mahasiswa, yakni Fakhruddin Ainur Roofiif, Fayiz Auliyarahman Malik Munzien, Darell Alifkha Wirabhuana, Kanaya Saskia, dan Zahra Viola. ‎Dalam dialog tersebut, mahasiswa mempertanyakan arah pembangunan Kota Sukabumi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. Menanggapi hal itu, Muchendra menjelaskan bahwa DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) RPJMD untuk memastikan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. “Perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Dua diantaranya pembangunan gedung Dekranasda senilai Rp1,6 miliar dan pembangunan Gapura di jalur Lingkar Selatan Rp1,9 miliar,” kata H. Muchendra, S.E, Rabu (3/9/2025). Masih kata dia, kedua program ini tidak tercantum dalam RPJMD. Tahun lalu sifatnya parsial, sehingga pemerintah daerah masih bisa melakukan pergeseran anggaran, tambahnya. ‎Muchendra juga memaparkan sejumlah rencana besar, di antaranya pembangunan Gedung DPRD di Cibeureum Selakaso, kantor pemerintahan, markas Polres Sukabumi Kota, serta gedung Kejaksaan. Proyek-proyek tersebut ungkapnya direncanakan menggunakan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), namun masih terkendala keterbatasan anggaran. Ia menegaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi hanya sekitar Rp400 miliar, di mana Rp350 miliar berasal dari BLUD, sementara Rp150 miliar terserap untuk belanja pegawai. “PAD kita terbatas, berbeda dengan daerah seperti Badung dan Denpasar di Bali yang surplus,” jelasnya. ‎Terkait potensi daerah, Muchendra menyebut Kota Sukabumi tidak memiliki kawasan wisata besar dan hanya mengandalkan keberadaan hotel-hotel. Sementara itu, 30 persen wilayah kota diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). ‎Karena itu, melalui RPJMD, pembangunan infrastruktur akan dipusatkan di wilayah Cibeureum agar roda ekonomi kota bergerak. ‎Selain soal pembangunan, mahasiswa juga menyoroti transparansi anggaran dan peran DPRD dalam pengawasan. Muchendra menjelaskan, setiap proyek dengan nilai di atas Rp200 juta harus melalui proses lelang terbuka yang melibatkan masyarakat, LSM, dan anggota DPRD sebagai mitra OPD. Ia juga menyinggung revitalisasi Pasar Pelita yang dimulai sejak periode DPRD 2014–2019, di mana lembaga legislatif wajib mengawasi jalannya proyek. ‎“Untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana, diperlukan kajian menyeluruh agar hasilnya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai RAB,” tegasnya. ‎Dalam kesempatan tersebut, Muchendra menambahkan bahwa DPRD menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing. Selama lima hari, 35 anggota dewan akan menyerap usulan warga terkait persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. ‎Selain membahas RPJMD, mahasiswa juga menyinggung sejumlah isu lain seperti inovasi rancang bangun Kota Sukabumi, rencana ruislag Gedung DPRD, wacana pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara yang nantinya masuk wilayah administratif Kota Sukabumi. ‎Program “Sukabumi Bercahaya” yang tengah mendorong penerangan jalan umum melalui skema kerja sama dengan investor. Sejalan dengan beroperasinya jalan Tol Bocimi maka sarana penerangan jalan pengadaan penerangan jalan umum sebagai sebuah keniscayaan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki memberikan ultimatum tegas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukabumi yang kini berusia 50 tahun. Ia menekankan bahwa era korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh PDAM harus ditutup rapat. ‎“Kalau masa lalu saya tidak tahu. Tapi sekarang jelas tidak ada keluarga saya di PDAM, dan tidak boleh ada praktik KKN lagi,” tegas Ayep, Selasa (2/9/2025). ‎Ayep menilai kerugian perusahaan sama bahayanya dengan korupsi karena yang menanggung akibatnya adalah masyarakat. Catatannya, pada periode 2022–2024 BLUD dan Perusda sempat merugi akumulatif Rp150,02 miliar atau sekitar Rp50 miliar per tahun. ‎“Kalau rugi, rakyat ikut sengsara. Maka tugas saya memastikan BLUD dan Perusda ini sehat,” ujarnya.‎ Kini situasi berbalik. Hingga Juli 2025, BLUD dan Perusda berhasil membukukan laba Rp4,4 miliar. Angka itu menjadi dasar optimisme Ayep bahwa pada Desember nanti keuntungan bisa melesat hingga Rp15 miliar. “Ini bukti pemerintah berhasil menyelamatkan PDAM,” ungkapnya. ‎Sementara itu, Plt. Direktur PDAM Sukabumi Dian Apriandi menegaskan perusahaan sedang bergerak cepat melakukan transformasi. Ia menyebut PDAM baru hadir untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus memperbaiki layanan publik. ‎Fokus utama diarahkan pada perbaikan jaringan untuk mengurangi kebocoran air. Tak berhenti di situ, PDAM juga menyiapkan produk air minum dalam kemasan sebagai sumber pendapatan baru. ‎“Kami terapkan prinsip progress fast, response fast, action fast. Setiap aduan pelanggan langsung ditangani,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki akhirnya menandatangani perjanjian dengan perwakilan mahasiswa untuk membatalkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 2 tahun 2025 terkait tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu Perwal nomor 3 tahun 2025 tentang tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD juga akan dievaluasi bersama oleh kedua lembaga tersebut. ‎Ironisnya, langkah tersebut ditempuh tanpa landasan hukum yang jelas dan hanya demi meredam desakan pengunjuk rasa. Hal itu terungkap dalam sebuah unggahan video berdurasi 60 detik. Menurut narasumber yang tidak ingin diungkap jati dirinya, secara yuridis, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdata. ‎Aturan itu menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila tidak lahir dari kesepakatan bebas. “Paksaan atau tekanan massa termasuk salah satu unsur yang membatalkan perjanjian,” kata narasumber tersebut, Selasa (1/9/2025). ‎Dengan demikian ujarnya, perjanjian yang diteken wali kota di bawah tekanan bisa dinyatakan batal atau setidaknya dapat dibatalkan, sebab melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. ‎Banyak pihak menilai, keputusan wali kota berpotensi memicu ketegangan baru dengan DPRD. ‎”Tunjangan dewan merupakan bagian dari hak keuangan yang diatur peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata kehendak eksekutif. Langkah sepihak itu dikhawatirkan memperburuk hubungan antar-lembaga. Di sisi lain, sikap wali kota dinilai menunjukkan lemahnya posisi pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan massa. Ketergesa-gesaan mengambil keputusan justru berpotensi membuka ruang bagi kelompok lain untuk menggunakan cara serupa dalam menekan kebijakan. Selain itu, para mahasiswa yang menekan wali kota sebenarnya menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. ‎”Jika aspirasi tersebut tidak ditangani secara prosedural, maka risiko politisasi isu semakin besar dan dapat menimbulkan instabilitas kebijakan di Kota Sukabumi,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUS.NEWS.COM- Setelah lima hari mendapat perawatan intensif di RS Pelni Jakarta, Muhammad Umar Amirudin (30), driver ojek online asal Sukabumi yang menjadi korban salah sasaran saat unjuk rasa di Jakarta, akhirnya dipulangkan pada Senin (1/9/2025). Kepulangannya dijemput langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar. ‎Tiba di rumahnya di Kampung Sukamukti, Kecamatan Cikidang, Umar disambut penuh haru oleh keluarga, tetangga, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi, termasuk Kapolres dan Dandim 0622. Antusiasme warga juga tampak memenuhi lingkungan tempat tinggal Umar sejak pagi hari. Meski sudah diperbolehkan pulang, Umar masih harus menjalani rawat jalan di RS Pelni dengan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Ia tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Jabar, Gubernur DKI Jakarta, hingga khususnya Bupati Sukabumi yang telah memberi perhatian penuh. ‎“Saya, Umar, driver ojol asal Sukabumi yang terluka saat demo di Jakarta, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Bapak Haji Asep Japar yang begitu peduli kepada warganya,” ujarnya, Senin (1/9/2025). Umar juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan ojol yang kompak menolong dan membawanya ke rumah sakit saat insiden terjadi. Sebelumnya, Bupati Asep Japar sempat menjenguk Umar di RS Pelni pada Jumat (28/8/2025). Saat itu, ia menyerahkan bantuan, memastikan biaya pengobatan ditanggung penuh, dan berjanji membantu kepulangan Umar ke kampung halaman. “Sebagai kepala daerah, saya merasa prihatin sekaligus berkewajiban memastikan kondisi warga saya. Alhamdulillah, Umar kini berangsur membaik,” kata Asep Japar. ‎Diketahui, Umar menjadi korban salah sasaran aparat saat mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Pria asal Cikidang itu telah bekerja sebagai driver ojek online di Jakarta sejak 2017. (Dicky)