SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Sejumlah proyek prioritas mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan sumber pendanaan yang tersedia, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar program yang telah direncanakan tetap berjalan. Ayep menegaskan, beberapa proyek fisik yang saat ini sedang dilaksanakan antara lain penataan Jalan Pasar Gudang, pembangunan trotoar di kawasan depan Setukpa, pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpuyuh, serta perbaikan Jalan Prana. “Yang sedang dikerjakan saat ini selain Jalan Pasar Gudang adalah trotoar di depan Setukpa, pembangunan kantor kecamatan di Gunungpuyuh, dan perbaikan Jalan Prana. Pekerjaan itu mulai berjalan bulan Juni-Juli,” ujarnya, Rabu (24/6/2026). Lebih jauh dia menjelaskan, pembangunan tersebut difokuskan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Penataan trotoar, misalnya, ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Sementara pembangunan kantor Kecamatan Gunungpuyuh ungkapnya diharapkan mampu menunjang pelayanan publik yang lebih optimal. Selain proyek yang dibiayai APBD Kota Sukabumi, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Jalan Merbabu. Ruas jalan tersebut rencananya akan diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini. Sebelum pekerjaan utama dilaksanakan, Pemkot Sukabumi telah melakukan penanganan sementara berupa penambalan pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan. “Untuk Jalan Merbabu tahun ini akan ditangani oleh provinsi. Namun sebagian titik yang rusak sudah kami lakukan penambalan terlebih dahulu,” kata Ayep. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperoleh dana insentif sekitar Rp2 miliar yang akan dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas. Sebagian anggaran akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan sebagian lainnya digunakan untuk pengembangan fasilitas pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penanganan persoalan lingkungan yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah perkotaan. Tak hanya itu, Pemkot Sukabumi juga tengah mempersiapkan Program Sapu Bersih yang akan menyasar berbagai wilayah kota guna meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan. Ayep menilai pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan merupakan dua sektor yang harus berjalan beriringan. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus membangun sarana fisik, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan nyaman. “Nanti program Sapu Bersih juga akan berjalan. Kami ingin lingkungan Kota Sukabumi semakin bersih dan sampah yang berserakan bisa terus berkurang,” ujarnya. Meski masih menghadapi tantangan keterbatasan fiskal, Pemkot Sukabumi optimistis pembangunan dapat terus berlanjut. Pemerintah juga berharap dukungan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat segera terealisasi untuk memperkuat kapasitas anggaran daerah. Ayep menegaskan pihaknya akan terus mencari berbagai peluang pendanaan guna memastikan program pembangunan tidak terhambat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Saya minta warga tetap optimistis karena pemerintah akan terus mencari berbagai peluang pendanaan guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor,” pungkasnya. Usep

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/6/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari tindak lanjut pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa DPRD hingga tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali didampingi Wakil Ketua II DPRD H. Usep. Hadir pula Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam agenda pertama, seluruh fraksi DPRD menyampaikan tanggapan atas pendapat Bupati Sukabumi terhadap tiga Raperda prakarsa DPRD yang dinilai memiliki dampak strategis bagi pembangunan daerah. Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Desa, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh. Pandangan fraksi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing fraksi sebagai bentuk penguatan terhadap substansi regulasi yang tengah disusun. Pembahasan ini menjadi bagian dari proses harmonisasi antara legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Pada agenda berikutnya, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian jawaban tersebut menjadi tahapan penting sebelum memasuki pembahasan lebih rinci di tingkat komisi dan Badan Anggaran. DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati jadwal pembahasan lanjutan, yakni pada 24 hingga 26 Juni 2026 pembahasan dilakukan di masing-masing komisi bersama mitra kerja perangkat daerah. Selanjutnya, pada 29 Juni 2026 pembahasan akan dilanjutkan di Badan Anggaran bersama pimpinan komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan pada 30 Juni 2026. Selain itu, rapat paripurna juga menetapkan penugasan alat kelengkapan dewan untuk membahas ketiga Raperda yang sedang berproses. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ditugaskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Raperda tentang Desa dibahas oleh Komisi I, sedangkan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh menjadi tanggung jawab Komisi II. Pada agenda terakhir, DPRD mengumumkan perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan usulan resmi fraksi dan menjadi bagian dari penyesuaian komposisi keanggotaan alat kelengkapan DPRD masa jabatan 2024–2029. Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian pembahasan berbagai regulasi daerah serta memastikan proses evaluasi pertanggungjawaban APBD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – RSUD Jampangkulon terus mendorong transformasi digital di lingkungan kerja dengan meluncurkan SIKEJAP (Sistem Informasi Kepegawaian RSUD Jampangkulon), sebuah platform yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi kepegawaian secara terintegrasi. Melalui kegiatan sosialisasi, seluruh perwakilan unit kerja dan pegawai diperkenalkan dengan sistem baru tersebut. Sosialisasi dipimpin oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Iyus, SKM, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan internal rumah sakit. Humas RSUD Jampangkulon, Lia Desty, menjelaskan bahwa SIKEJAP hadir sebagai layanan mandiri sekaligus pusat bantuan kepegawaian yang memungkinkan pegawai mengakses berbagai layanan administrasi secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Menurutnya, penerapan sistem digital ini bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi, memperkuat keamanan data, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan rumah sakit. “Melalui SIKEJAP, setiap pegawai dapat memantau proses pengajuan layanan secara langsung dan real-time, sehingga pelayanan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Lia, Selasa (23/6/2026). Dalam pemaparannya, terdapat empat fitur utama yang menjadi unggulan SIKEJAP, yakni sentralisasi layanan administrasi kepegawaian, pengelolaan cuti secara digital, layanan bantuan berbasis tiket (helpdesk), serta digitalisasi penyimpanan dan pengelolaan naskah dinas. Keberadaan sistem ini diharapkan mampu mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih modern, terukur, dan terintegrasi. Selain itu, SIKEJAP menjadi salah satu langkah strategis RSUD Jampangkulon dalam mempercepat adaptasi teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi. Dengan implementasi SIKEJAP, RSUD Jampangkulon optimistis dapat menghadirkan layanan kepegawaian yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan era digital. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi mulai mengakselerasi pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang masuk dalam agenda strategis Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2026. Fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, tetapi juga mendukung pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan. Sekretaris DPUTR Kota Sukabumi, Muhammad Sahid, mengatakan setiap bidang di lingkungan DPUTR memiliki peran dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah, mulai dari pembangunan jalan, gedung pemerintahan, pengelolaan sumber daya air, hingga kawasan permukiman. Menurutnya, dari delapan program strategis yang telah ditetapkan, dua di antaranya sudah memasuki tahap pelaksanaan. Salah satunya adalah penataan Jalan Gudang yang kini telah rampung dan resmi diserahterimakan. “Jalan Gudang sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Ini menjadi salah satu program yang berhasil diselesaikan pada tahun ini,” ujar Sahid, Selasa (23/6/2026). Sementara itu, pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpuyuh mulai memasuki tahap konstruksi. Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 174 hari kerja dan diharapkan dapat digunakan pada akhir November 2026. Pembangunan kantor kecamatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kebutuhan sarana pemerintahan yang lebih representatif bagi masyarakat Kecamatan Gunungpuyuh. Selain program strategis, DPUTR juga tengah melaksanakan pembangunan pedestrian yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi. Meski tidak masuk dalam daftar delapan program strategis, proyek tersebut menjadi salah satu prioritas karena berkaitan dengan penataan kawasan perkotaan dan kenyamanan pejalan kaki. Sahid menjelaskan, pembangunan pedestrian ditargetkan selesai dalam waktu 90 hari kalender. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercantik wajah kota sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan tamu yang berkunjung ke kawasan pendidikan kepolisian. “Pedestrian ini merupakan kebutuhan lapangan. Kawasan tersebut cukup sering menerima kunjungan tamu sehingga perlu didukung sarana yang lebih baik dan nyaman,” katanya. DPUTR juga tengah menyiapkan pelaksanaan pembangunan Jalan Prana yang akan dibiayai melalui anggaran perubahan tahun 2026. Proyek dengan nilai sekitar Rp2,2 miliar itu ditargetkan mulai dikerjakan pada awal hingga pertengahan Juli mendatang. Di luar program-program yang telah direncanakan, DPUTR tetap melakukan penanganan kerusakan jalan melalui kegiatan pemeliharaan dan tambal sulam di sejumlah titik. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi kerusakan yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan pengguna jalan. “Penanganan darurat terus berjalan karena usulan yang masuk cukup banyak. Hampir setiap minggu ada permohonan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan kondisi jalan,” jelas Sahid. Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, konektivitas wilayah, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-6 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (22/6/2026). Dalam sidang tersebut, pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta tindak lanjut tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan sejumlah tamu undangan. Pada agenda pertama, tujuh fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai sorotan, evaluasi, saran, hingga pertanyaan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran selama tahun 2025. Masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut sebelum Raperda ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD juga menjadwalkan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna berikutnya. Selain membahas APBD, rapat paripurna juga menjadi forum penyampaian pendapat Bupati terhadap tiga Raperda usulan DPRD. Ketiga Raperda tersebut mencakup pengaturan tentang desa, pemberdayaan dan pelindungan perempuan, serta pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Menurut Yudha Sukmagara, tahapan pembahasan terhadap ketiga Raperda tersebut akan terus berjalan sesuai mekanisme legislasi daerah. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan dan pendapatnya sebagai bagian dari proses penyempurnaan substansi regulasi. Ia berharap seluruh Raperda yang tengah dibahas mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah. “Pembahasan akan terus berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Kami berharap setiap Raperda yang lahir nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, memberikan perlindungan, serta mendukung kemajuan Kabupaten Sukabumi,” kata Yudha. Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi kembali kandas. Dengan modus menyembunyikan sabu di dalam bakso yang dilempar dari luar tembok lapas. Pelaku berusaha mengelabui petugas. Namun, berkat kewaspadaan petugas pengamanan, aksi tersebut berhasil digagalkan sebelum barang haram itu sampai ke tangan penerima. Peristiwa itu terjadi pada Senin (22/6/2026) dini hari. Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), sebuah benda mencurigakan terlihat masuk ke area lapas sekitar pukul 04.23 WIB. Meski belum diketahui isi benda tersebut, petugas tetap melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif. Sekitar 15 menit kemudian, tepatnya pukul 04.38 WIB, petugas yang tengah melaksanakan kontrol rutin menemukan sebuah bungkusan mencurigakan di area dalam lapas. Barang tersebut segera diamankan karena dinilai tidak wajar berada di lokasi tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah bakso yang dibalut lakban hitam. Kecurigaan petugas terbukti setelah bakso itu dibelah dan ditemukan plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono. Menindaklanjuti laporan itu, Kalapas memerintahkan jajaran untuk mengamankan lokasi, mendokumentasikan barang bukti, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna penyelidikan lebih lanjut. Tak lama berselang, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi barang bukti. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa kristal putih tersebut merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar satu gram. Petugas menduga kuat barang haram tersebut sengaja dilempar dari luar tembok lapas sebagai upaya memasukkan narkoba ke lingkungan pemasyarakatan. Barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Polres Sukabumi Kota untuk proses penyidikan dan pengembangan kasus guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Dari hasil penelusuran sementara melalui rekaman CCTV, terlihat adanya benda yang masuk ke area lapas pada pukul 04.23 WIB. Namun hingga kini identitas pelaku pelemparan masih belum diketahui dan masih dalam pendalaman bersama pihak kepolisian. Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, menegaskan bahwa keberhasilan menggagalkan penyelundupan tersebut merupakan hasil dari pengawasan yang terus diperketat, terutama pada jam-jam rawan. “Modus penyelundupan narkoba terus berkembang dan semakin beragam. Namun kami memastikan seluruh jajaran tetap waspada dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba di dalam lapas,” ujarnya. Temuan ini membuktikan bahwa sistem pengawasan berjalan efektif dan komitmen pemberantasan narkoba terus kami perkuat, tambah Budi. Dia menambahkan, keberhasilan tersebut menjadi bagian dari komitmen Program LABUMI BERSINAR (Lapas Sukabumi Bersih dari Narkoba). Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 serta instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan. Masih kata Budi, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan melalui razia rutin dan memperkuat sinergi dengan kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memastikan setiap upaya penyelundupan dapat dideteksi sedini mungkin. “Berbagai modus akan terus bermunculan, tetapi kami pastikan tidak ada celah bagi peredaran narkoba di Lapas Sukabumi. Pengamanan akan terus diperkuat agar lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, dan bersih dari narkoba,” tegasnya. Keberhasilan penggagalan ini kembali menunjukkan bahwa upaya penyelundupan narkoba, bahkan dengan modus yang tidak biasa seperti menyembunyikannya di dalam bakso dan melemparkannya dari luar tembok lapas, tidak mampu menembus pengawasan ketat petugas Lapas Kelas IIB Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, memberikan apresiasi terhadap transformasi kawasan Pemasyarakatan di Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Nusakambangan pada Sabtu (20/6/2026), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau berbagai program unggulan yang dijalankan di kawasan pemasyarakatan, di antaranya Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), sektor pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat. Titiek menilai perubahan yang terjadi di Nusakambangan merupakan langkah nyata yang patut dicontoh oleh daerah lain. Menurutnya, kawasan yang selama ini identik dengan lembaga pemasyarakatan berisiko tinggi ternyata mampu berkembang menjadi wilayah produktif yang menghasilkan berbagai komoditas pangan dan produk bernilai ekonomi. “Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” ujarnya. Ia mengaku terkesan dengan kondisi Nusakambangan saat ini yang jauh berbeda dari citra yang selama ini berkembang di masyarakat. “Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk yang bermanfaat untuk kita semuanya,” katanya. Sementara itu, Agus Andrianto menyampaikan bahwa berbagai masukan dan arahan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program-program yang telah berjalan. Ia menegaskan, jajaran Pemasyarakatan terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidak produktif atau idle di seluruh lapas dan rutan guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Agus, selain mendukung program pemerintah, pemanfaatan lahan tersebut juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan internal lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan keterampilan kerja kepada warga binaan. Saat ini, kawasan Nusakambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif yang dikelola bersama ratusan warga binaan. Berbagai sektor usaha dikembangkan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Transformasi ini menjadi bukti komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan dan kemandirian saat kembali ke tengah masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembinaan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Suasana haru dan penuh kebersamaan mewarnai acara perpisahan siswa kelas IX sekaligus penetapan kenaikan kelas siswa kelas VII dan VIII di MTsN 2 Sukabumi, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan yang digelar di lingkungan madrasah di Jalan Raya Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi tersebut menjadi momentum penting menandai berakhirnya perjalanan pendidikan para siswa kelas IX. Acara diawali sejak pagi hari dengan lantunan Asmaul Husna yang menciptakan suasana religius dan khidmat. Setelah registrasi tamu undangan, kegiatan resmi dibuka dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Muhammad Deni Firmansyah dan Asma Nadia Septiani. Ketua Komite Sekolah KH. Ahmad Sodikin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung proses pendidikan di MTsN 2 Sukabumi. Acara semakin semarak dengan penampilan tarian kreasi dari siswa-siswi kelas IX yang mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan. Kepala MTsN 2 Sukabumi, Musolhan Masir, S.Ag, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada komite sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua siswa yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap kemajuan madrasah. “Keberhasilan siswa hari ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Semoga ilmu yang diperoleh selama belajar di MTsN 2 Sukabumi menjadi bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya. Sementara itu, Pengawas Pembina Dr. Widad Arifin, M.Ed memberikan arahan sekaligus motivasi kepada para siswa agar terus melanjutkan pendidikan dan menjaga akhlak di manapun berada. Momen penting berlangsung saat pembacaan keputusan kelulusan serta pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi kelas IX oleh Rida Khamilawati, S.Pd.I bersama Kepala Madrasah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih selama menempuh pendidikan. Perwakilan siswa kelas VII dan VIII, Putri Maulidha dan Hermansyah, turut menyampaikan pesan dan doa terbaik bagi kakak-kakak kelas yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Suasana haru semakin terasa saat pemutaran video dokumenter perjalanan belajar siswa kelas IX, dilanjutkan penampilan paduan suara, vokal tunggal, pembacaan puisi, serta penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan siswa kelas IX. Puncak acara ditandai dengan prosesi sungkeman kepada Kepala Madrasah dan Ketua Komite Sekolah sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih. Selanjutnya dilakukan penyerahan siswa secara simbolis dari pihak madrasah kepada Komite Sekolah yang menandai berakhirnya masa pendidikan mereka di MTsN 2 Sukabumi. Prosesi pelepasan ditutup dengan doa yang dipimpin Ustadz Acep Miptah, S.Ag, sebelum Kepala Madrasah mengalungkan medali kepada seluruh siswa kelas IX sebagai simbol kelulusan dan penghargaan atas perjuangan mereka selama belajar di madrasah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Nenden Sri Sulastri, berharap kegiatan tersebut menjadi kenangan berharga sekaligus motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi. “Semoga para lulusan MTsN 2 Sukabumi mampu menjaga nama baik almamater, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi generasi yang membanggakan bangsa dan agama,” pungkasnya. Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama yang semakin mempererat tali silaturahmi antara siswa, guru, orang tua, dan seluruh keluarga besar MTsN 2 Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – SDN Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, menggelar kegiatan Paturay Tineung sekaligus pelepasan siswa kelas VI dan penetapan kenaikan kelas bagi siswa kelas I hingga V Tahun Pelajaran 2025–2026, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah tersebut mengusung tema “Masagi Berkreasi untuk Negeri”. Acara berlangsung meriah dan penuh nuansa kebersamaan. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta. Suasana semakin hangat saat para guru yang dipimpin Kepala SDN Sukatani, Purna Irawan, S.Pd, tampil menghibur dengan berjoget bersama, disambut antusias siswa dan para orang tua. Rangkaian kegiatan dipandu oleh Wawan Ahmad Yani, S.Pd, yang bertindak sebagai pembawa acara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite Sekolah Samsi menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas dedikasi dan kerja keras dalam mendidik siswa selama satu tahun pelajaran. Kepala SDN Sukatani, Purna Irawan, S.Pd, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur serta terima kasih kepada komite sekolah, para guru, dan orang tua siswa yang telah memberikan dukungan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. “Momentum ini bukan sekadar perpisahan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjalanan pendidikan harus terus berlanjut. Semoga para siswa dapat terus berkarya, berprestasi, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan semakin semarak dengan berbagai penampilan seni dan tarian kreasi yang dibawakan para siswa. Selain menjadi ajang unjuk bakat, penampilan tersebut mencerminkan kreativitas dan kepercayaan diri peserta didik yang terus dikembangkan di lingkungan sekolah. Panitia juga menghadirkan pembacaan nomor undian doorprize yang menambah keceriaan dan menjadi bentuk apresiasi kepada siswa maupun orang tua yang hadir. Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimcam Surade, Kasi Trantib Kecamatan Surade H. Rimbayana yang mewakili Camat Surade Unang Suryana, perangkat Pemerintah Desa Sukatani, perwakilan PGRI Cabang Surade, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para ketua RT setempat. Sebagai penutup, digelar prosesi adat Paturay Tineung yang sarat makna. Tradisi tersebut menjadi simbol rasa syukur atas selesainya proses pembelajaran selama satu tahun sekaligus doa dan harapan agar siswa kelas VI sukses melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sementara siswa yang naik kelas semakin termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi yang lebih baik. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kabar pengunduran diri Direktur Utama Perumda BPRS Kota Sukabumi yang baru beberapa waktu lalu dilantik menjadi perhatian berbagai pihak. Di tengah pembahasan penyertaan modal dan agenda strategis perusahaan daerah tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi akhirnya buka suara terkait perkembangan yang menjadi sorotan publik itu. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa pengajuan pengunduran diri merupakan hak setiap individu. Namun, menurutnya, proses tersebut tidak bisa langsung diputuskan begitu saja karena masih terdapat sejumlah tahapan dan agenda yang sedang berjalan. “Saat ini masih ada pembahasan yang berkaitan dengan BPRS, sehingga semuanya harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pengunduran diri memang hak seseorang, tetapi ada waktu dan tahapan yang harus diperhatikan,” ujar Ayep usai rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, keberlangsungan program dan kinerja BPRS harus tetap menjadi perhatian. Karena itu, pemerintah daerah akan mencermati seluruh aspek sebelum mengambil keputusan terkait pengajuan pengunduran diri tersebut. Di sisi lain, Ayep memastikan rencana penyertaan modal bagi BPRS masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah daerah bersama DPRD. Meski terdapat penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan penguatan modal dinilai tetap penting untuk mendukung operasional dan pengembangan perusahaan daerah itu. “Penyertaan modal tetap dibutuhkan. Hanya saja besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil pembahasan yang sedang berlangsung,” katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan langsung dari direktur yang mengajukan pengunduran diri. DPRD berencana menghadirkan yang bersangkutan dalam agenda pembahasan panitia khusus (Pansus) agar alasan pengunduran diri dapat diketahui secara jelas. “Kami akan meminta klarifikasi secara langsung. DPRD perlu mengetahui alasan yang sebenarnya sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat,” ujar Wawan. Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak bisa langsung dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran meskipun sebelumnya telah dilakukan proses seleksi dan pelantikan. DPRD, kata dia, memperoleh informasi bahwa faktor kesehatan diduga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. “Kami mendengar informasi bahwa yang bersangkutan sedang mengalami gangguan kesehatan. Kalau memang itu menjadi alasannya tentu bisa dipahami, tetapi tetap harus dikonfirmasi secara langsung,” katanya. Selain menanggapi persoalan BPRS, Wawan juga memberikan tanggapan terkait aksi mahasiswa yang sempat berlangsung saat rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi. Ia menilai aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang harus dihormati. “Kami menghargai aspirasi mahasiswa karena itu menunjukkan kepedulian terhadap persoalan daerah. Namun paripurna adalah forum resmi yang memiliki tata tertib dan mekanisme yang harus dihormati bersama,” ujarnya. Terkait tuntutan mahasiswa mengenai keterbukaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Wawan menjelaskan bahwa mekanisme penyampaian informasi kepada publik telah diatur melalui ketentuan yang berlaku. Menurutnya, akses informasi tersebut berada pada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai regulasi, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Baik Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Sukabumi sepakat bahwa klarifikasi terhadap pengunduran diri Direktur Utama BPRS perlu dilakukan secara terbuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kepastian informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat Kota Sukabumi. (Usep)