Majalengka – Bidik-kasusnews.com Menanamkan budaya tertib berlalulintas sejak usia dini serta mendekatkan sosok kepolisian yang ramah dan mengayomi di tengah anak-anak, jajaran Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Majalengka menggelar kegiatan Polantas Menyapa melalui program Polisi Sahabat Anak (Polsanak), Selasa (3/11/2026). Kegiatan Edukasi dan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) yang dikemas dalam suasana ceria tersebut dipusatkan di Objek Wisata Keliling Dunia Majalengka, yang dilaksanakan pada Selasa (3/11/2026) pagi mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Pelaksanaan kegiatan Polsanak dalam rangka Ops Patuh Lodaya 2026 ini dipimpin langsung oleh Kanit Kamsel Sat Lantas Polres Majalengka bersama jajaran anggota Unit Kamsel Sat Lantas Polres Majalengka. Kegiatan interaktif ini diikuti dengan penuh antusiasme oleh puluhan siswa-siswi beserta jajaran guru pembimbing dari TK Pendil Wesi. Kehadiran jajaran personel Sat Lantas di lokasi wisata outdoor tersebut disambut tawa dan keceriaan para murid. Dalam kesempatan tersebut, Kanit Kamsel beserta anggota Kamsel Sat Lantas Polres Majalengka memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pengenalan rambu-rambu lalu lintas dasar, tata cara menyeberang jalan yang aman (zebra cross), pentingnya mengaitkan helm standar SNI saat dibonceng orang tua, serta tata tertib keselamatan berlalulintas sejak dini. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas dikemas melalui alat peraga edukatif, bernyanyi bersama, serta simulasi interaktif yang mudah dipahami oleh anak-anak usia dini. Di samping itu, jajaran Unit Kamsel Sat Lantas turut memberikan imbauan kepada para guru pembimbing dan orang tua murid agar selalu menjadi teladan keselamatan berlalulintas (pioneer Kamseltibcarlantas) saat berkendara di jalan raya demi melindungi keselamatan putra-putri mereka. Langkah pendekatan humanis melalui program Polsanak ini dioptimalkan Sat Lantas Polres Majalengka guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia muda, membentuk karakter generasi taat hukum, serta menghilangkan kesan menakutkan tentang sosok polisi di mata anak-anak. Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Lantas Polres Majalengka AKP Pandu Renata Surya, S.T.K., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa edukasi lalu lintas sejak usia dini merupakan fondasi utama mewujudkan keselamatan berlalulintas di masa depan. “Kegiatan Polantas Menyapa dan Polisi Sahabat Anak (Polsanak) bersama siswa-siswi TK Pendil Wesi di Wisata Keliling Dunia Majalengka yang dilaksanakan oleh Unit Kamsel ini bertujuan untuk mengenalkan rambu-rambu lalu lintas serta menanamkan kesadaran tertib berlalulintas sejak dini dalam rangka Ops Patuh Lodaya 2026. Melalui pendekatan yang humanis dan edukatif ini, kami ingin memastikan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres Majalengka senantiasa aman, lancar, tertib, dan kondusif,” tegas AKP Pandu Renata Surya, S.T.K., S.I.K., M.H. Selasa (3/11/2026). (Asep Rusliman)

Jakarta Utara, Bidik-kasusnews.com  Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan apel dan Patroli Cipta Kondisi guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (4/11/2026). Kegiatan yang dipimpin oleh IPTU Suhendra, S.H., selaku Kaurbinopsnal Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dengan melibatkan 15 personel serta didukung empat unit kendaraan dinas patroli Polri. Patroli dilaksanakan dengan menyusuri sejumlah lokasi strategis dan objek vital, meliputi Indonesia Power PLTU, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, hingga Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam pelaksanaannya, personel patroli melakukan dialog dan memberikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security) Indonesia Power agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bertugas pada malam hingga dini hari. Petugas juga mengingatkan agar security melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap tamu maupun kendaraan yang masuk, tidak bertugas seorang diri, serta mengutamakan pendekatan persuasif dalam menangani permasalahan. “Kami mengimbau kepada seluruh petugas keamanan agar selalu meningkatkan kewaspadaan, melaksanakan tugas sesuai prosedur, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja,” demikian imbauan yang disampaikan personel patroli. Selain itu, personel juga melaksanakan pemantauan di sepanjang Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok serta berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat guna memastikan kelancaran arus lalu lintas, khususnya untuk mengantisipasi penumpukan antrean kendaraan yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Patroli tersebut juga difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas jalanan, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), serta aksi pembegalan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun pengguna jalan. Personel patroli turut mengingatkan agar setiap ditemukan kejadian menonjol, gangguan keamanan, tindak pidana, maupun hambatan arus lalu lintas, segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Melalui kegiatan Patroli Cipta Kondisi ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berupaya meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, memperkuat sinergi dengan petugas keamanan, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif, khususnya di kawasan pelabuhan dan objek vital. Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan preventif melalui patroli rutin sebagai bentuk upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hadir untuk Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com      Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Poksubsektor Muara Angke, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga melalui upaya sosial yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya dalam menghadapi persoalan pengangguran. Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan tatap muka dan dialog interaktif. Sosialisasi difokuskan kepada para pemuda serta masyarakat usia produktif agar lebih memahami pentingnya peningkatan keterampilan, kesiapan memasuki dunia kerja, serta peluang untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Petugas juga memberikan motivasi kepada warga agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan mencari pekerjaan dan senantiasa terbuka terhadap berbagai kesempatan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan serta daya saing di dunia kerja. “Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan warga,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Selain menyampaikan informasi secara langsung, personel kepolisian juga mengajak pengurus RT dan RW setempat untuk turut menyebarluaskan informasi mengenai program POLIRAN sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dan kesempatan kerja. Kegiatan sosialisasi mendapat sambutan positif dari warga dan para pemuda di kawasan Muara Angke. Masyarakat menunjukkan antusiasme serta ketertarikan terhadap program tersebut, terutama karena dinilai dapat menjadi langkah awal dalam membuka akses informasi mengenai kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan. Program POLIRAN diharapkan tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi dapat berlanjut melalui pendataan masyarakat pencari kerja secara lebih terstruktur. Selain itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga merencanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna menjajaki penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun pelatihan keterampilan praktis bagi masyarakat. Melalui langkah tersebut, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda di kawasan pesisir Muara Angke, memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pekerjaan, maupun mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri. “Kami berharap program POLIRAN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan adanya komunikasi, pendataan, serta koordinasi bersama pihak terkait, ke depan diharapkan semakin banyak warga yang mendapatkan akses terhadap peluang kerja dan pelatihan keterampilan,” menjadi semangat yang ingin diwujudkan melalui program ini. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polri berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus mengambil bagian dalam mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih sejahtera, mandiri, dan produktif. (Agus)

Pemalang, Bidik-kasusnews.com        Serah terima Surat Keputusan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Merah Putih [SK LBH PMP] berlangsung di salah satu rumah makan yang cukup ternama di Kabupaten Pemalang, pada Selasa [03\11\2026]. Acara serah terima tersebut, terbilang cukup sederhana, singkat padat dan jelas. Hanya dihadiri para ketua pada Yayasan Relawan Pejuang Merah Putih [RPMP]. “Yang penting, kinerjanya dilapangan bagus dan mengutamakan nuansa Islami. Karena LBH yang kita bentuk bukan untuk gaya-gayaan dan arogansi,” pungkas ketua Pembina Yayasan RPMP, Bambang Ristanto, S.H yang didampingi Satriyo, selaku ketua Yayasan. Setelah diskusi dan pemaparan terkait program-program strategis yang akan dijalankan oleh LBH PMP, yang dinahkodai oleh seorang advokat asli Pemalang, Willy Triatama Bandrio, S.H., CMDF., CPLA. Kedepannya, Willy berharap, LBH PMP bisa diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. “Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya melalui Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Ketua LBH Pejuang Merah Putih. Bagi saya, amanah ini bukan sekadar jabatan atau kedudukan organisasi, melainkan tanggung jawab moral dan profesional untuk ikut memperjuangkan keadilan serta memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Saya menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi belum mendapatkan pendampingan dan pemahaman hukum yang memadai. Karena itu, LBH Pejuang Merah Putih harus mampu hadir sebagai lembaga yang memberikan manfaat nyata, bukan hanya sebatas nama dan struktur organisasi. Ke depan, saya berkomitmen untuk membangun LBH Pejuang Merah Putih menjadi lembaga bantuan hukum yang profesional, independen, responsif, dan berpihak pada tegaknya keadilan. Kami akan mendorong penguatan pendampingan hukum, edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi hukum, etika profesi, dan prinsip keadilan. Saya juga ingin menegaskan bahwa hukum harus dapat diakses oleh semua kalangan. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak-haknya hanya karena keterbatasan pengetahuan, ekonomi, maupun akses terhadap bantuan hukum. Jabatan ini bukan tentang kehormatan yang harus dibanggakan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata. Kami tidak ingin LBH ini hanya hadir ketika ada persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya ketidakadilan melalui edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Terakhir, saya memohon dukungan dan kerja sama seluruh jajaran pengurus, relawan, serta masyarakat agar amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keadilan bukan hanya untuk mereka yang mampu memperjuangkannya, tetapi merupakan hak setiap warga negara,” paparnya. Sebagai informasi, bahwa sekretariat atau kantor LBH PMP berlokasi di Dusun Bandelan, RT.001\RW.006, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kode pos [52361]. Redaksi : ali & penji

JAKARTA – Bidik-kasusnews.com      Langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., yang mencopot AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah, mendapat perhatian dan apresiasi. Habib Rifky Alaydrus menyampaikan apresiasi atas respons pimpinan Polri dalam menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya menyangkut pelaksanaan tindakan kepolisian di lingkungan pondok pesantren. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dari evaluasi internal institusi kepolisian ketika muncul keluhan masyarakat terhadap tindakan aparat di lapangan. Peristiwa penggeledahan yang berlangsung pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus perusakan dan pembakaran sebuah warung makan. Namun, pelaksanaannya memunculkan polemik setelah adanya keluhan dari pihak pesantren mengenai dugaan tindakan yang menimbulkan rasa takut dan keresahan di kalangan santriwati serta pengasuh. Kapolri kemudian mengambil langkah organisatoris dengan mencopot Kapolres Sukoharjo. Selain itu, tiga personel lainnya turut dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. “PENEGAKAN HUKUM JANGAN SAMPAI MENGABAIKAN KEMANUSIAAN” Persoalan ini menjadi pengingat keras bahwa kewenangan kepolisian bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan aturan, profesionalisme, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Penegakan hukum memang harus berjalan tegas. Namun, ketegasan tidak boleh berubah menjadi tindakan yang mengabaikan prosedur dan rasa aman warga. Pondok pesantren merupakan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang harus mendapatkan penghormatan. Setiap tindakan kepolisian di dalamnya harus dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. “APRESIASI SAJA TIDAK CUKUP, EVALUASI HARUS TUNTAS” Pencopotan pejabat merupakan salah satu bentuk respons institusi. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti sebatas pergantian jabatan. Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keberanian melakukan evaluasi, serta kesungguhan melindungi masyarakat. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian agar senantiasa mengedepankan prinsip Presisi, mengayomi masyarakat, dan menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sumber ketakutan. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus benar-benar diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab, kewibawaan institusi Polri bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga dari kemampuan anggotanya menjaga kehormatan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Hukum harus ditegakkan, prosedur harus dihormati, dan masyarakat wajib dilindungi. (Asep Rusliman)

Pemalang, Bidik-kasusnews.com        Rombongan Yayasan Cakrawala geruduk kantor dinas pendidikan dan kejaksaan negeri Pemalang, berkaitan dengan adanya dugaan anggaran fiktif dan dugaan penyelewengan dana hibah, tahun anggaran 2024. Kasus dugaan penyelewengan dana hibah dan dana Program Indonesia Pintar [PIP] tersebut, mengerucut pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM] Sanggar 21 Watukumpul. Pasalnya, Sanggar 21 Watukumpul diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi [Tipikor], dimana uang anggaran tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya, sebesar sekitar Rp.630 juta. “Tentang daftar nama penerima dana hibah pada dinas pendidikan, itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ada beberapa hal catatan yang mana SK [Surat Keputusan] itu semestinya cacat hukum dan batal demi hukum,” ungkap Tafsir Slamet, saat orasi didepan gedung dinas pendidikan Kabupaten Pemalang. “Kalau SK tersebut cacat dan batal demi hukum, maka, pencairan dana hibah harus ditarik kembali masuk ke kas daerah,” tandasnya, selasa [03\11\2026]. Kemudian aksi beralih ke gedung Kejaksaan Negeri Pemalang, belasan massa Yayasan Cakrawala membentangkan beberapa spanduk, yang bertuliskan, Yayasan Cakrawala bersama warga Pemalang anti korupsi, “yen PKBM-PKBM lan Sekolah-sekolah penerima dana hibah, dindikbud Pemalang 2024, orang krasa nampani duwite, berarti pancen ana, KAPAN KYE BOS KEJARI, ANA SING DADI TERSANGKA, laka kabar bisa bubar, orang jelas bisa ilang tanpa bekas,” demikian salah satu yang tertulis dalam spanduk orasi tersebut. Kemudian beberapa perwakilan massa dipersilahkan masuk, dan diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Pemalang, Rina Idawani,S.H.,C.N.,M.M, melalui Fadli Surahmat selaku Kepala Seksi Pidana Khusus [Kasi Pidsus] dan Kepala Seksi Intelijen [Kasi Intel] Ahmad Rafli. Sementara itu, audiensi diruang PTSP [Pelayanan Terpadu Satu Pintu], berjalan dengan tertib dan aman. Kemudian, ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pemalang, mengenai polemik permasalahan yang diadukan oleh rekan-rekan dari Yayasan Cakrawala. “Jadi dalam jangka satu tahun itu kita sudah menangani mulai dari bulan, surat perintah kita pak, surat perintah dari Januari 2026,” ungkap Fadli, dihadapan perwakilan audiensi Yayasan Cakrawala. Kejaksaan Negeri Pemalang, siap menjalankan tugas pokok dan fungsi [tupoksi] sebagaimana mestinya, serta masyarakat ataupun pihak Yayasan Cakrawala, bilamana ada tambahan data serta aduan, maka dipersilahkan. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup panjang, massa membubarkan diri dengan tertib. Redaksi : penji pribana

KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com Komitmen mewujudkan Kabupaten Kuningan yang bersih dari peredaran minuman keras (miras), narkotika, dan obat-obatan terlarang terus diperkuat melalui sinergi Polri, Pemerintah Daerah, serta elemen masyarakat.(4/11/2026) Meski Pemerintah Kabupaten Kuningan telah memperketat regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peredaran miras masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Berbagai upaya penertiban, mulai dari pengawasan perizinan usaha hingga operasi razia di sejumlah lokasi yang diduga menjual minuman beralkohol, terus dilakukan. Namun, tingginya permintaan pasar membuat bisnis miras masih menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Ironisnya, fenomena konsumsi miras kini tidak hanya ditemukan di kalangan laki-laki dewasa, tetapi juga mulai merambah kelompok usia remaja dan perempuan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mereka menilai peredaran miras dan penyalahgunaan obat-obatan keras dapat mengancam masa depan generasi muda serta berpotensi memicu berbagai persoalan sosial dan tindak kriminalitas. Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas peredaran miras, Polres Kuningan bersama Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar operasi penertiban di sejumlah wilayah. Puncak dari kegiatan tersebut ditandai dengan pemusnahan ribuan botol minuman keras dan obat-obatan keras hasil razia di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan, 6 November 2026. Kegiatan itu disaksikan unsur Forkopimda dan elemen masyarakat. Pemusnahan dilakukan menggunakan alat berat jenis stum atau roller yang melindas tumpukan botol miras hingga hancur. Aroma menyengat minuman beralkohol pun tercium di sekitar lokasi kegiatan. Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama, S.I.K., M.H.menegaskan, pemberantasan peredaran minuman keras dan narkoba merupakan komitmen Polri yang harus dilaksanakan secara konsisten. Menurutnya, kepolisian akan terus melakukan langkah penindakan dan pencegahan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah hukum Polres Kuningan. “Ini sudah menjadi komitmen Polri dan juga merupakan instruksi Kapolri untuk memberantas peredaran miras dan narkoba,” tegas Bellen. Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Kuningan AKP Arif Zaenal Abidin, S.H., M.Hmengungkapkan, konsumsi minuman keras kerap menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kriminalitas di tengah masyarakat. Sejumlah kasus seperti pencurian, pengeroyokan, tawuran hingga berbagai aksi kejahatan lainnya tidak jarang dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol. Karena itu, menurutnya, pemberantasan miras bukan sekadar persoalan penegakan peraturan daerah, melainkan juga bagian dari upaya mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan menjaga keselamatan masyarakat. Dampak operasi penertiban tersebut mulai dirasakan oleh para pelaku usaha miras. Salah seorang penjual miras di kawasan pinggiran Kota Kuningan mengakui bahwa aktivitas penjualan belakangan ini mengalami penurunan cukup signifikan akibat gencarnya razia yang dilakukan aparat kepolisian bersama Satpol PP. “Kalau razia terus dilakukan dan Kuningan benar-benar menjadi kota bebas miras, tentu kami sebagai penjual merasakan dampaknya. Padahal, momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) biasanya menjadi salah satu periode peningkatan penjualan,” keluhnya. Ia juga mengaku, suasana malam Minggu yang biasanya ramai pembeli kini mulai mengalami perubahan. “Malam Minggu yang biasanya ramai, sekarang penjualan lesu. Mungkin masyarakat sudah tahu tempat kami tutup dan tidak berjualan,” ungkapnya. Di sisi lain, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar menyatakan keprihatinannya terhadap masih adanya peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran miras, narkotika, maupun obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi muda dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan tidak berhenti pada kegiatan razia dan pemusnahan barang bukti semata, tetapi juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengawasan, penindakan, edukasi, serta keterlibatan aktif masyarakat. Pada akhirnya, mewujudkan Kuningan bebas miras bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dan pemerintah daerah. Peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Bersama Polri dan masyarakat, perang terhadap miras harus menjadi gerakan bersama demi menjaga Kuningan tetap aman, nyaman, religius, dan terbebas dari ancaman peredaran minuman keras serta obat-obatan terlarang. (Asep Rusliman)

HSU, BIDIK-KASUS WES.COM          Polres Hulu Sungai Utara menggelar Upacara Wisuda Purna Bakti Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) pada Rabu, 4 November 2026, pukul 08.00 Wita hingga selesai, bertempat di Lapangan Polres HSU. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan institusi atas pengabdian personel yang telah menyelesaikan masa tugasnya di lingkungan Polri. Upacara diikuti Kapolres HSU, Wakapolres HSU, para Pejabat Utama (PJU) Polres HSU, para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres HSU. Kehadiran keluarga besar Polres HSU dalam kegiatan tersebut menjadi wujud penghargaan dan kebersamaan dalam melepas rekan-rekan yang telah mengabdikan diri selama bertugas. Empat personel yang mengikuti wisuda purna bakti dalam kegiatan tersebut yakni AKP (Purn) Momo Jon Rodok, NRP 68100302, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops; IPTU (Purn) Warsono, NRP 68090222; IPDA (Purn) Muhamad Sayuti, NRP 68100307, yang sebelumnya menjabat Kanit Binmas Polsek Amuntai Selatan; serta AIPTU (Purn) Rakhmadi Noor, NRP 68080012, yang sebelumnya menjabat Kanit Binmas Polsek Amuntai Selatan. Rangkaian upacara diawali dengan Komandan Upacara memasuki lapangan dan menyiapkan pasukan, dilanjutkan dengan masuknya Inspektur Upacara. Setelah penghormatan dan laporan Komandan Upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Kapolri serta penyerahan keputusan tersebut kepada personel yang memasuki masa purna bakti. Prosesi penyerahan keputusan menjadi salah satu bagian penting dalam upacara tersebut. Momentum ini menandai berakhirnya masa pengabdian kedinasan para personel, sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas perjalanan tugas dan kontribusi mereka selama menjadi bagian dari keluarga besar Polri. Setelah penyampaian amanat Inspektur Upacara dan laporan Komandan Upacara, rangkaian kegiatan di lapangan ditutup dengan penghormatan serta meninggalkan lapangan oleh Inspektur Upacara. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran yang bertempat di Aula Polres HSU. Suasana kebersamaan berlanjut dalam prosesi pelepasan personel purna bakti yang didampingi istri atau suami. Para wisudawan mengambil tempat di podium untuk mengikuti rangkaian acara pamit. Prosesi pelepasan tersebut juga diisi dengan pembacaan puisi dan penampilan lagu sebagai ungkapan penghormatan, rasa terima kasih, serta apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan. Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. melalui Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur menyampaikan bahwa wisuda purna bakti merupakan bentuk penghargaan institusi kepada personel yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Pengabdian yang telah diberikan selama bertugas menjadi bagian dari perjalanan dan sejarah Polres HSU dalam melaksanakan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Momentum purna bakti bukan berarti berakhirnya hubungan kekeluargaan dengan institusi. Para personel yang telah memasuki masa pensiun tetap menjadi bagian dari keluarga besar Polri, sementara nilai kedisiplinan, loyalitas, dan pengalaman selama bertugas diharapkan dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres HSU menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang diwisuda atas dedikasi serta pengabdian selama menjalankan tugas. Semoga masa purna bakti dapat dijalani dengan penuh kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan bersama keluarga, serta tali silaturahmi dengan keluarga besar Polres Hulu Sungai Utara senantiasa terjaga. (Agus)

HSU – BIDIK-KASUSNEWS.COM      Jajaran Polsek Amuntai Tengah terus menunjukkan dukungannya terhadap program ketahanan pangan melalui pemantauan perkembangan lahan pertanian jagung di wilayah hukumnya. Kali ini, monitoring dilaksanakan di Desa Mawar Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Selasa (3/11/2026), mulai pukul 12.00 WITA. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh empat personel Polsek Amuntai Tengah, yakni AIPTU Eko Yuli S. selaku Bawas, AIPTU Rofik PN, AIPDA Iwan Krisnawan, dan BRIGPOL Juliansyah. Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan satu unit kendaraan patroli roda empat (R4) serta alat komunikasi handy talky (HT) Motorola APX 1000 untuk mendukung kelancaran kegiatan di lapangan. Monitoring ini bertujuan memantau perkembangan lahan pertanian jagung sekaligus mendukung upaya mewujudkan kemandirian pangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan dan pakan ternak melalui hasil produksi pertanian masyarakat. Namun, dalam pemantauan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah kondisi kemarau panjang yang berpotensi menghambat aktivitas penanaman jagung di sejumlah lahan pertanian dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi cuaca tersebut membuat sebagian lahan belum memungkinkan untuk kembali ditanami. Karena itu, pemantauan terhadap kondisi lahan dan ketersediaan air menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui perkembangan situasi pertanian. Polsek Amuntai Tengah menyatakan akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan lahan jagung serta debit air yang menggenangi lahan milik petani. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi bahan laporan kepada pimpinan sekaligus dasar dalam memberikan rekomendasi dan menentukan langkah yang diperlukan sesuai kondisi di lapangan. Melalui kegiatan ini, kepolisian berupaya memperkuat sinergi dengan masyarakat dan mendukung keberlangsungan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ketahanan pangan daerah. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Komitmen tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yakni membangun kerja sama dengan warga dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (Agus)

HSU, BIDIK-KASUSNEWS.COM      Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional, jajaran Polsek Babirik melaksanakan monitoring perkembangan tanaman jagung di Desa Pinangkara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Selasa (3/11/2026) pukul 08.00 WITA. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan tanaman jagung sekaligus memastikan program pertanian yang dikelola kelompok tani berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil monitoring, lahan pertanian milik Bahri yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Berkat Setia memiliki luas sekitar 3 hektare. Lahan tersebut ditanami jagung pakan sejak 21 Juli 2026 dan pada saat pemantauan telah memasuki usia 105 hari setelah tanam (HST). Tanaman jagung yang dibudidayakan menggunakan benih varietas Bisi 18 tersebut tercatat memiliki tinggi rata-rata sekitar 185 sentimeter. Adapun kebutuhan benih yang digunakan sebanyak 75 kilogram atau 75 bungkus. Dalam proses perawatannya, petani menggunakan pupuk NPK Mutiara 16.16.16 serta herbisida Basmilang. Sementara itu, pengolahan dan pemeliharaan lahan masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan peralatan sederhana. Berdasarkan perkiraan dalam laporan monitoring, tanaman jagung tersebut dijadwalkan memasuki masa panen pada 21 November 2026. Melalui kegiatan monitoring ini, Polsek Babirik turut menunjukkan dukungan terhadap para petani sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kehadiran personel kepolisian di tengah kegiatan pertanian diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kelompok tani untuk terus mengembangkan sektor pertanian serta meningkatkan produktivitas hasil panen. Program Polisi Bersama Masyarakat ini menjadi salah satu bentuk dukungan Polri terhadap pembangunan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dengan adanya pemantauan secara berkala, perkembangan tanaman dapat diketahui sehingga berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi hasil produksi dapat lebih cepat diidentifikasi. (Agus)