SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus mengakselerasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki turun langsung meninjau sejumlah rumah yang tengah dalam proses renovasi pada Jumat (31/7/2026). Adapun beberapa titik lokasi yang dikunjungi berada di Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, dan Kelurahan Baros, Kecamatan Baros. Orang nomor satu di Pemkot Sukabumi itu mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain melihat progres pembangunan, wali kota juga berdialog dengan warga penerima bantuan mengenai proses pelaksanaan di lapangan. Dia menilai penyediaan rumah layak huni merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kata dia, tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan yang lebih baik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup keluarga penerima manfaat. “Keberhasilan BSPS merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan masyarakat,” ungkapnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur harus terus dipertahankan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi Sony Hermanto beserta jajaran. Selain itu hadir pula unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas yang ikut memastikan pembangunan berlangsung sesuai ketentuan. Pada bagian lain dia menjelaskan, setiap penerima memperoleh bantuan stimulan sebesar Rp20 juta. Bantuan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan sekaligus membayar jasa tukang, sehingga proses renovasi rumah dapat dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat. Melalui program tersebut, perbaikan difokuskan pada bagian-bagian rumah yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan, seperti atap, lantai, maupun dinding. Dengan demikian, rumah yang sebelumnya kurang layak dapat menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya. Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan penanganan sebanyak 1.025 unit Rutilahu. Program tersebut mendapat tambahan dukungan berupa 33 unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta 88 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sehingga cakupan penerima manfaat semakin luas. Menurut Ayep Zaki, pembenahan kawasan permukiman memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan daerah. Rumah yang layak akan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja secara profesional dengan mengedepankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mengakhiri kunjungannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa peningkatan kualitas permukiman akan terus menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Sukabumi. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan mampu menciptakan lingkungan yang lebih layak, sehat, dan produktif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Usep)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara melalui kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan rutan, Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan nyaman. Petugas dan warga binaan bersama-sama membersihkan berbagai area, mulai dari halaman, blok hunian, ruang perkantoran, saluran air, hingga fasilitas umum. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban.   Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menegaskan bahwa kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan pembinaan. Menurutnya, lingkungan yang tertata dan bersih dapat memberikan suasana yang lebih nyaman bagi seluruh penghuni rutan. “Kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tetapi juga membentuk sikap disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan,” ungkap Renza.   Ia menambahkan, kegiatan kerja bakti seperti ini akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan karakter warga binaan. Melalui keterlibatan langsung dalam menjaga kebersihan, diharapkan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan tempat mereka menjalani masa pembinaan.   Suasana penuh kebersamaan tampak selama kegiatan berlangsung. Petugas dan warga binaan saling bekerja sama menyelesaikan setiap titik yang menjadi sasaran pembersihan. Semangat gotong royong tersebut mencerminkan komitmen Rutan Jepara untuk terus menghadirkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman sebagai pendukung keberhasilan program pembinaan.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com JEPARA-31-Juli-2026- Lembaga Aliansi Indonesia menyoroti dugaan ketidaksesuaian anggaran pada proyek Irigasi Perpompaan (IRPOM) di Desa Jlengong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dugaan tersebut mencuat setelah lembaga itu menerima aduan dari sejumlah petani terkait biaya pemasangan listrik dalam proyek tersebut.   Menurut keterangan anggota Lembaga Aliansi Indonesia kepada Bidik-kasusnews, petani mengaku biaya pemasangan listrik mencapai sekitar Rp10 juta. Namun, setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), nilai yang tercantum untuk pekerjaan tersebut disebut hanya sekitar Rp5 juta. “Dari hasil pengecekan kami terhadap RAB, anggaran pemasangan listrik tercatat sekitar Rp5 juta. Sementara informasi yang kami terima dari petani menyebutkan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp10 juta. Selisih ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan dugaan mark up anggaran,” ujar anggota Aliansi Indonesia.   Aliansi Indonesia menduga perbedaan nilai tersebut perlu menjadi perhatian dan meminta adanya klarifikasi dari Ketua Kelompok Tani Sido Makmur 1 selaku pihak yang mengelola kegiatan.   Lembaga tersebut juga mendorong instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, sehingga penggunaan anggaran dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Hingga berita ini ditulis, Ketua Kelompok Tani Sido Makmur 1 maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan atau tanggapan atas dugaan tersebut.

Jatim, Situbondo – Bidik-kasusnews.com          Sebanyak 1.151 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KNMP) Tahun 2026 resmi dinyatakan lulus, Jum’at (31/7/26). Upacara penutupan diklat digelar sebagai penanda berakhirnya rangkaian pelatihan yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Tampak hadir Komandan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Letkol Inf Billy Adriadi Pradita Iskandar, dan tamu undangan lainnya. Para lulusan dipersiapkan untuk terjun langsung mendampingi pengembangan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Wakil Komandan Rindam V/Brawijaya Kolonel Inf. Fendri Navyanto Raminta. mengatakan, seluruh peserta yang mengikuti diklat di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo berhasil menyelesaikan pendidikan tanpa kendala. “Secara nasional siswa ada 1.151 orang, Alhamdulillah berjalan dengan aman lancar, tidak kurang suatu apapun,” ujarnya usai memimpin upacara di Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran Resimen Induk Kodam V/Brawijaya. Selama mengikuti pelatihan, peserta dibekali berbagai materi mulai dari tata kelola koperasi modern, digitalisasi keuangan, hingga strategi pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembekalan tersebut diberikan agar lulusan mampu menjadi pendamping koperasi yang profesional di daerah masing-masing. Oleh karena itu, lulusan SPPI KDKMP/KNMP ini diharapkan menjadi motor penggerak Koperasi Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Target kami, para lulusan ini siap menjadi motor penggerak agar Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan profesional, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bahwa ekonomi itu berdiri atas usaha bersama, dan dasar kekeluargaan,” jelasnya. Ia menjelaskan, usai penutupan, seluruh peserta akan langsung diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendampingan aktif. Dimana nantinya mereka bertugas memetakan potensi ekonomi Desa dan kelurahan, membantu pengembangan unit usaha koperasi, serta memastikan tata kelola administrasi dan keuangan berjalan secara transparan. Kinerja para lulusan juga akan dipantau melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Wadan Rindam V/Brawijaya menegaskan, koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi program administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis gotong royong. Demikian, lulusan SPPI KDKMP/KNMP diharapkan dapat memperkuat akses permodalan bagi pelaku UMKM, mengurangi praktik rentenir, serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi keluarga di desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia. “Harapan besar kami, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini tidak hanya sekadar papan nama, tetapi benar-benar menjadi sokoguru perekonomian yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat banyak,” tutupnya. (Agus)

Palembang, Bidik-kasusnews.com        Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. James P. Hutagaol, S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan Penutupan Latihan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) Jibom Tahun Anggaran 2026 bagi personel Satbrimob Polda Sumsel. Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian pelatihan yang bertujuan untuk memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan teknis personel dalam bidang Penjinakan Bom (Jibom). Dalam amanatnya, Dansat Brimob Polda Sumsel menyampaikan bahwa kemampuan Jibom merupakan salah satu kompetensi khusus yang harus terus diasah dan dipelihara mengingat tantangan tugas Kepolisian yang semakin kompleks. Oleh karena itu, latihan ini menjadi bagian penting dalam membentuk personel yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi berbagai ancaman, khususnya yang berkaitan dengan bahan peledak dan aksi terorisme. “Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan investasi kemampuan bagi setiap personel. Ilmu, keterampilan, serta pengalaman yang diperoleh selama latihan harus terus dipelihara dan diaplikasikan secara profesional dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan,” tegas Kombes Pol. James P. Hutagaol. Selama pelaksanaan latihan, para peserta menerima berbagai materi teori dan praktik yang berfokus pada peningkatan kemampuan teknis Jibom, penanganan bahan peledak, prosedur pengamanan tempat kejadian, hingga penerapan standar operasional dalam penanganan ancaman bom. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kemampuan personel Brimob agar senantiasa siap menghadapi perkembangan ancaman keamanan yang semakin dinamis. (Korbrimob Polri) Di akhir kegiatan, Dansat Brimob Polda Sumsel memberikan apresiasi kepada seluruh instruktur dan peserta latihan atas dedikasi, disiplin, serta semangat yang ditunjukkan selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Ia berharap seluruh personel mampu mengimplementasikan kemampuan yang telah diperoleh guna mendukung pelaksanaan tugas operasional serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui kegiatan Penutupan Latihan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Jibom Tahun Anggaran 2026 ini, Satbrimob Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, modern, dan adaptif, sehingga selalu siap menjalankan tugas dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. (Agus)

Jakarta,-Bidik-kasusnews.com,.30 Juli 2026 – Polri memperkuat kesiapan personel, sarana, dan prasarana untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring dengan fenomena El Nino dan puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026. Kesiapan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Lantai 5 Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, para kapolda secara virtual, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa Polri terus memperkuat langkah antisipatif melalui peningkatan kesiapan personel, penguatan patroli terpadu, pemanfaatan teknologi, hingga penyiapan sarana pendukung operasi di lapangan. “Bapak Wakapolri menekankan bahwa seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Dalam rapat tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan 151 kegiatan apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai daerah. Selain itu, sebanyak 168.500 kegiatan patroli darat dan perairan telah dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga masyarakat setempat. Langkah tersebut diperkuat melalui pemanfaatan drone untuk mendeteksi dan memetakan titik api secara cepat dan akurat. Pada aspek kekuatan personel, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total 58 ribu personel yang dimiliki secara nasional. Sementara itu, Korps Brimob Polri menyiagakan 23.360 personel dari total kekuatan sekitar 61 ribu personel untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat di lapangan. Polri juga menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan sebagai langkah untuk mempercepat mobilisasi personel maupun peralatan apabila terjadi peningkatan eskalasi kebakaran di wilayah tertentu. Di bidang teknologi, Polri mengoperasikan sejumlah command center yang berada di wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Fasilitas tersebut telah terhubung dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas untuk memantau perkembangan titik panas secara real time. Selain itu, Polri juga memanfaatkan kamera pengawas (closed-circuit television atau CCTV) yang terpasang di sejumlah pos pemantauan, serta mengembangkan penggunaan drone produksi dalam negeri guna mendukung pemetaan wilayah rawan kebakaran. “Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan setiap personel yang bertugas memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla,” kata Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Wakapolri juga memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pendataan ulang terhadap embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air ketika terjadi kebakaran. Mabes Polri telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui kapolda maupun kapolres untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Sementara itu, dari seluruh armada udara yang dimiliki Polri, saat ini terdapat empat helikopter yang memiliki kemampuan water bombing. Armada tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung proses pemadaman di wilayah-wilayah prioritas yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Menurut data, luas lahan yang terdampak karhutla saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Adapun lima wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. “Bapak Wakapolri juga menekankan kepada seluruh jajaran agar terus memperkuat langkah mitigasi secara berkelanjutan melalui prinsip 5M, yakni man, money, method, material, dan machine. Dengan kesiapan personel, sarana, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis penanganan karhutla dapat berjalan secara lebih efektif,” tutup Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Palembang, Bidik-kasusnews.com        Satbrimob Polda Sumsel menggelar kegiatan Sidang Disiplin terhadap personel yang melakukan pelanggaran disiplin. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Aula RBP Satbrimob Polda Sumsel sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan serta meningkatkan kedisiplinan di lingkungan Korps Brimob. Sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri, dengan menghadirkan personel yang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin. Dalam pelaksanaannya, sidang berjalan secara objektif, transparan, dan mengedepankan asas keadilan guna memberikan pembinaan sekaligus efek jera kepada personel yang melakukan pelanggaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satbrimob Polda Sumsel dalam membangun sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Penegakan disiplin menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga marwah institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Melalui pelaksanaan sidang disiplin ini, diharapkan seluruh personel Satbrimob Polda Sumsel senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga sikap, perilaku, serta menjunjung tinggi kode etik dan disiplin sebagai anggota Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. (Agus)

Halmahera Tengah, Bidik-kasusnews.com    Panglima Kodam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, menyampaikan bahwa sarana maupun fasilitas umum yang telah dibangun agar dijaga dan dirawat selayaknya membangun serta menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto dalam sambutannya saat Upacara penutupan Kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat Tahun 2026 di Lapangan Buaya Tangkap, Desa Wailegi, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (31/7/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Bakti TNI AD Untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara” tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I., Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, Bupati Halmahera Tengah Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si., unsur Forkopimda, pejabat Kodam XV/Pattimura, jajaran Korem 152/Baabullah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta ratusan warga. Dalam amanatnya, Pangdam XV/Pattimura menegaskan bahwa Bakti TNI AD untuk Rakyat merupakan implementasi nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat ketahanan wilayah. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen TNI AD dalam membantu percepatan pembangunan di daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 30 Juli 2026, berbagai sasaran fisik berhasil diwujudkan, meliputi pembangunan 11 unit Jembatan Garuda, perbaikan dua ruas jalan, pembangunan dua titik sarana pengairan, rehabilitasi empat unit MCK, pembangunan 58 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan 65 titik sumur bor, rehabilitasi lima tempat ibadah, serta rehabilitasi enam sekolah. “Bakti TNI AD Untuk Rakyat ini merupakan jawaban dalam membantu masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, saya berharap, kita semua dapat menjaga dan merawat sarana yang telah dibangun, sebagaimana kita membangun dan menjaga kebersamaan kita dalan persatuan, ” ujar Mayjen Dody Triwinarto. Selain sasaran fisik, program ini juga diisi dengan berbagai kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, antara lain penghijauan, pembersihan lingkungan, pengobatan massal, khitanan massal, donor darah, serta berbagai kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk kepedulian TNI AD terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pangdam XV/Pattimura menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Polri, instansi terkait, dunia usaha, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan program tersebut. Pangdam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan, memperkuat persatuan dan kebersamaan, serta terus menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Usai upacara, Pangdam XV/Pattimura menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat berupa 1.020 paket sembako, 100 paket bantuan penanganan stunting, dan 109 paket perlengkapan sekolah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon sukun serta peluncuran Program Gerakan Emas Hijau Satu Juta Pohon Sukun secara virtual bersama jajaran Kodam XV/Pattimura sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara mengapresiasi pelaksanaan Bakti TNI AD untuk Rakyat yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan komoditas sukun sebagai salah satu potensi unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan bakti kesehatan berupa khitanan massal bagi 14 anak, peninjauan hasil Karya Bakti di MTs HI Salahudin Patani, serta ramah tamah bersama masyarakat. (Red)

Cirebon Kota,-Bodik-kasusnews.com,.Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M. menegaskan dukungannya terhadap program penataan kawasan Kali Sukalila yang menjadi salah satu proyek strategis Pemerintah Kota Cirebon. Komitmen tersebut disampaikan saat mendampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo meninjau progres pembangunan kawasan Kali Sukalila, Kamis (30/7/2026), usai kegiatan silaturahmi di Rumah Dinas Wali Kota Cirebon. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan Segmen 1 telah mencapai lebih dari 50 persen dan ditargetkan selesai pada penghujung tahun sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang publik yang aman dan nyaman. AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan bahwa Polres Cirebon Kota siap mendukung setiap program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan kawasan publik harus diiringi dengan penguatan aspek keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman. Ia menilai penataan Kali Sukalila tidak hanya mempercantik wajah Kota Cirebon, tetapi juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, pariwisata, serta interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, Polres Cirebon Kota akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Kapolres menegaskan bahwa dukungan kepolisian terhadap pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui pengamanan kegiatan, tetapi juga dengan membangun koordinasi yang baik bersama pemerintah daerah agar setiap tahapan proyek dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai harapan masyarakat. Menurut AKBP Bimantoro Kurniawan, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Karena itu, Polres Cirebon Kota berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Kali Sukalila direncanakan menjadi ruang publik terpadu yang dilengkapi jalur pedestrian, jogging track, taman, serta penataan lingkungan sungai. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menghadirkan kawasan yang lebih tertata, nyaman, dan menjadi salah satu ikon baru Kota Cirebon. Sinergi antara Polres Cirebon Kota dan Pemerintah Kota Cirebon diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan dapat berjalan optimal sekaligus memberikan rasa aman bagi warga. Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengatakan, Polres Cirebon Kota mendukung penuh program pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang aman, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. (Asep Rusliman)

Majalengka,- Bidik-kasusnews.com,.Guna memastikan kelestarian lingkungan, kebersihan fasilitas publik, serta mempererat tali silaturahmi dan sinergitas antarinstansi di wilayah Kabupaten Majalengka, Kepolisian Resor (Polres) Majalengka Polda Jabar mengoptimalkan aksi kepedulian lingkungan secara bergotong royong. Langkah proaktif yang dikemas dalam wujud pelayanan prima kepolisian di bidang kemitraan masyarakat dan peduli lingkungan ini difokuskan pada kegiatan kurve bersama guna menciptakan lingkungan kota yang bersih, asri, dan nyaman, Jumat (31/07/2026) pagi. ‎Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan Gerakan Bersih-Bersih (GEBER) tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si. bersama Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., serta melibatkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka, personel Polres Majalengka, dan elemen masyarakat. ‎Aksi gotong royong ini dipusatkan di sepanjang jalur protokol Jalan Raya KH. Abdul Halim, membentang mulai dari depan Kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka hingga kawasan depan Mako Polres Majalengka. Dengan penuh semangat kebersamaan, para personel dan jajaran Forkopimda membahu membersihkan sampah, merapikan area bahu jalan, serta memastikan saluran air di kawasan tersebut bebas dari penumpukan limbah domestik. ‎Sinergitas yang terjalin antara jajaran kepolisian, pemerintah daerah, dan DLH ini bertujuan nyata untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat luas akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bersama. Kehadiran pimpinan daerah di tengah-tengah kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memupuk kesadaran kolektif demi terwujudnya Kabupaten Majalengka yang sehat dan tertata rapi. (Asep Rusliman)