SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Balai Kota Sukabumi, Kamis (25/9/2025), menjadi momentum Wali Kota H. Ayep Zaki menegaskan tekadnya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Ayep menghadirkan langsung pimpinan KPK Wilayah II Jawa Barat untuk memberikan arahan kepada jajaran Pemkot. Kehadiran KPK disebutnya sebagai langkah nyata memperkuat budaya antikorupsi. ‎ ‎“Saya tahu ada yang gemetar ketika pimpinan KPK datang. Tapi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mempertegas komitmen dari pimpinan sampai staf,” ujarnya di hadapan peserta acara. ‎ ‎Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dan Golkar, para kepala OPD, pimpinan pesantren, serta tokoh masyarakat. ‎ ‎Ayep mengingatkan para ASN untuk menjauhi praktik manipulatif dan bekerja melayani masyarakat dengan integritas. “Kesalahan pasti ada, tetapi jangan sampai disengaja. Ingat, rakyat adalah raja dan kita hanya pelayan,” tegasnya. ‎ ‎Ia juga mengaitkan momen Maulid Nabi dengan nilai-nilai kepemimpinan. “Sifat Nabi itu Sidik, Amanah, Fathanah, dan Tabligh harus menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan,” jelasnya. ‎ ‎Msih kata dia, Pemkot Sukabumi sedang mewujudkan menjadi kota bercahaya, seperti Nabi yang membawa manusia dari gelap menuju cahaya. ‎ ‎Menutup sambutannya, Ayep menegaskan masa pemerintahannya baru berjalan satu tahun dan masih akan terus berbenah. ‎ ‎“Insya Allah pada tiga tahun kepemimpinan saya, 28 Februari 2028, kita rayakan syukuran seperti ini lagi. Bahkan perayaan kali ini pun murni inisiatif panitia, bukan saya,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM– Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tantangan serius terkait tingginya beban belanja pegawai. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengungkapkan, porsi belanja pegawai saat ini mencapai 41 persen dari total APBD, atau 11 persen di atas batas aman yang direkomendasikan pemerintah pusat. ‎“Kondisi ini membuat saya ditegur langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika tidak dikendalikan, ruang fiskal kita untuk pembangunan akan makin sempit dan pelayanan publik bisa terganggu,” ujar Ayep, Senin (22/9/2025). ‎Untuk menahan laju pembengkakan, Pemkot Sukabumi menghentikan sementara pengangkatan formasi baru, termasuk pengisian posisi kosong akibat pensiun. “Dua langkah yang kita ambil: pertama, menahan perekrutan baru; kedua, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar APBD lebih sehat,” tegasnya. ‎Meski jumlah pegawai dibatasi, Ayep meminta kualitas pelayanan publik tidak menurun. Hal ini ia sampaikan saat melantik 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan satu PNS hasil seleksi terbuka. “ASN harus profesional. Rakyat itu raja, dan pemerintah wajib melayani,” pesannya. Ia juga menyoroti ribuan tenaga honorer yang belum terdata dalam sistem nasional. “Persoalan ini akan saya bawa ke Kementerian PAN-RB agar ada kebijakan yang adil. Jangan sampai masalah honorer membuat belanja pegawai semakin membengkak,” ucapnya. Menurut Ayep, kebijakan pengetatan ini hanya bersifat sementara. Setelah porsi belanja pegawai kembali normal, formasi baru akan dibuka sesuai kebutuhan. “Target kita APBD yang sehat dan ruang untuk belanja modal kembali luas, sehingga pembangunan bisa digenjot,” tandasnya. (Usep)

CIREBON – BIDIKKASUSnews.com Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sekaligus pembangunan ruang kelas baru (RKB) lantai dua di SMA Negeri 2 Kota Cirebon disinyalir sarat pelanggaran. Proyek senilai Rp2,09 miliar lebih itu diduga dikerjakan tanpa mengindahkan spesifikasi teknis (speck) maupun standar operasional prosedur (SOP). Pantauan di lapangan memperlihatkan pekerjaan pengecoran konstruksi hanya dilakukan oleh satu tukang dengan cara manual tanpa mesin molen, sehingga kualitas adukan semen dan pasir dikhawatirkan tidak merata. Selain itu, semen yang digunakan diduga berkualitas rendah. Lebih jauh, para pekerja juga terlihat mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), yang berpotensi membahayakan keselamatan kerja. “Proyek ini kan di bawah pengawasan kejaksaan dan kepolisian, tapi faktanya pelaksanaan di lapangan banyak kejanggalan. Sudah kami sampaikan ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon secara lisan melalui Kasi Intel dan juga ke KCD X Dinas Pendidikan Provinsi,” ujar Anto, tenaga usaha SMA Negeri 2 Kota Cirebon, Selasa (16/9/2025). Dana proyek rehabilitasi tersebut bersumber dari APBN melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Atas. Seharusnya, menurut aturan, anggaran sebesar Rp2.094.853.000 dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal, baik dari sisi mutu beton pondasi maupun kualitas bangunan pasca rampung. Meski proyek berada dalam pengawasan Kejaksaan Negeri dan kepolisian, hingga kini belum ada temuan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu, upaya awak media menemui kepala sekolah SMA Negeri 2 Kota Cirebon kerap menemui jalan buntu. “Kepala sekolah selalu disebut tidak berada di tempat,” ungkap pihak sekolah ketika dikonfirmasi. Dugaan pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait. Tim Investigasi  / (Rico)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri Perayaan Syukur 25 dan 40 Tahun Profesi Religius Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi (SFS) yang digelar di Ruang Rapat Santa Lidwina, Jl. Rumah Sakit No. 3 Kota Sukabumi, Rabu (17/9/2025). ‎Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya merawat kerukunan antarumat beragama. ‎“Sebagai Wali Kota, saya ingin kita semua merangkul keberagaman yang ada di Kota Sukabumi. Mari bersama-sama berdoa untuk kebaikan kota ini. Jika Sukabumi damai, kesejahteraan dan kemakmuran akan mengikuti,” ujarnya. ‎Ayep Zaki juga memberikan apresiasi khusus kepada Suster Fransiskan Sukabumi yang telah mengabdi selama 93 tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurutnya, keberadaan para suster merupakan aset berharga bagi Kota Sukabumi, sebagaimana tempat-tempat bersejarah lainnya. Suster Maksi Miliana Tarigan SFS, selaku Ekonom Bendahara SFS, menjelaskan bahwa profesi syukur merupakan momen bagi para suster yang memilih hidup membiara seumur hidup untuk mengabdikan diri bagi masyarakat. “Kongregasi kami telah hadir di Sukabumi sejak 1932, awalnya melayani di RS Santa Lidwina yang kini menjadi RSUD Syamsudin SH. Kini karya kami berkembang, tidak hanya di Sukabumi tetapi juga di Kalimantan dan Jawa Tengah,” paparnya. ‎Ia menambahkan, sekitar 200 suster hadir dalam perayaan tersebut, termasuk yang datang dari Jawa Tengah, Bogor, Cipanas, dan daerah lain. Beberapa romo dari berbagai wilayah seperti Seragen, Bogor, dan Cipanas juga turut hadir. ‎Suster Maksi berharap momentum ini memperkuat kerukunan antarumat beragama di Sukabumi. “Kerukunan menjadi pancaran dalam pelayanan kami, termasuk untuk para lansia yang kami layani di Jalan Veteran serta sekolah-sekolah yang kami kelola seperti Sekolah Mardi Waluya,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat strategi pemerataan ekonomi melalui transparansi dan pemetaan perputaran dana di tingkat kelurahan. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan langkah ini penting agar stimulus ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. ‎“Kita harus tahu berapa dana yang berputar, baik dari APBD maupun non-APBD, sehingga dampaknya nyata di masyarakat,” tegas Ayep, Selasa (16/9/2025). Tahun 2026, Pemkot mengalokasikan Rp89 miliar dari APBD untuk program-program intensif masyarakat. ‎Dana tersebut diperkuat oleh sumber non-APBD seperti BAZNAS, CSR, Koperasi Merah Putih, MBG, hingga pengelolaan wakaf. Program wakaf saat ini sudah berjalan di dua kecamatan dan ditargetkan menjangkau kelurahan hingga RT/RW. ‎“Kalau ini terus bergulir, akan muncul dampak positif bagi pembangunan dan penguatan ekonomi di akar rumput,” ujar Ayep. Ia optimistis program ini akan mempersempit ketimpangan sosial dan mulai menunjukkan hasil dalam tiga tahun ke depan. Sebagai tindak lanjut, Kelurahan Babakan menjadi salah satu contoh pelaksana program pemberdayaan melalui dana kelurahan (Dankel) 2025. Kegiatan dihadiri Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Susyana, RT/RW, serta Karang Taruna. ‎Lurah Babakan, Burhanudin, menyebut pihaknya telah menyalurkan perlengkapan kerja seperti sepatu both, jas hujan, dan alat tambal ban beserta kompresor untuk mendukung kegiatan produktif Karang Taruna. ‎Selain itu, forum ini juga membahas pembentukan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus menangani persoalan sampah. ‎Burhanudin mengingatkan warga untuk mematuhi Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. “Pembuangan sampah dijadwalkan pukul 16.00 hingga 06.00 pagi. ‎Warga diimbau tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakarnya, dan tidak membuang ke sungai,” katanya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan tekadnya menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah, bukan beban anggaran. Selama memimpin, Ayep menemukan sebagian besar BUMD dan BLUD Kota Sukabumi masih merugi. Dari lima entitas RSUD Syamsudin, RSUD Al-Mulk, PDAM Tirta Bumi Wibawa, PD Waluya, dan BPR Kota Sukabumi hanya BPR yang konsisten mencatatkan laba. ‎Sementara yang lain membebani APBD dengan akumulasi kerugian Rp226 miliar sepanjang 2020–2024. Bahkan, modal PD Waluya tercatat minus. Namun sejak awal 2025, tren mulai berbalik. “Sampai Juli 2025 kita sudah surplus Rp4,4 miliar dan diproyeksikan tembus Rp15 miliar di akhir tahun. Ini bukti bahwa dengan strategi tepat, BUMD dan BLUD bisa bangkit,” ungkap Ayep Zaki, Senin (15/9/2025). ‎Ia menilai evaluasi kinerja tak cukup hanya melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan operasional, neraca, hingga laporan perubahan modal harus dijadikan dasar perbaikan. ‎“Kalau semua laporan dimanfaatkan, pertumbuhan bisa seimbang: pelayanan publik terjaga, SDM berkembang, dan bisnis ikut tumbuh,” jelasnya. Ayep juga mendorong setiap BUMD dan BLUD punya tanggung jawab sosial yang nyata melalui Corporate Social Responsibility (CSR), seperti membantu iuran BPJS, program penanggulangan stunting, hingga bedah rumah. Program itu ditopang konsep Three Winning, Winning System, Winning Team, dan Winning Concept, sebagai tiang penguat strategi bisnis. Selain pembenahan sistem, Ayep menekankan pentingnya kepemimpinan yang kompeten. Ia menolak praktik kolusi, nepotisme, dan bagi-bagi jabatan. ‎“Tidak ada posisi di BUMD dan BLUD yang diisi keluarga saya. Kita butuh orang yang benar-benar mampu membawa perusahaan daerah bersaing,” tegasnya. Ayep mengibaratkan mengelola BUMD seperti memacu motor di lintasan balap. “Banyak yang bisa naik motor, tapi tidak semua mampu melaju di sirkuit dengan aman dan cepat. Begitu juga mengelola perusahaan daerah perlu keahlian, integritas, dan visi jelas,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi kembali menggelar aksi di depan Balai Kota Sukabumi, Jumat (12/9/2025). ‎Mereka menuntut pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD. Massa menilai penerbitan Perwal tersebut tidak bijak di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat, tingginya inflasi, dan melemahnya daya beli masyarakat. Mereka meminta regulasi itu diganti dengan aturan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik. Aksi berlangsung panas ketika Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, akhirnya menemui massa. Mahasiswa menyayangkan wali kota baru merespons setelah lima kali aksi serupa. Ayep menegaskan kebijakannya tidak melanggar aturan perundang-undangan. ‎Ketua DPC GMNI Sukabumi, Aris Gunawan, menyatakan dana sebesar Rp6,3 miliar seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. “DPRD sudah menyanggupi memanggil pihak terkait soal TKPP dan rangkap jabatan. Sekarang tinggal bagaimana wali kota menindaklanjuti,” tegasnya. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menyebut tuntutan mahasiswa akan dibahas dalam rapat dengar pendapat. “Tuntutan apa pun harus sesuai peraturan perundang-undangan. Soal tunjangan ini isu nasional yang juga berpengaruh di daerah,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Wali Kota Ayep Zaki berkomitmen mengevaluasi kebijakan yang menjadi kewenangan eksekutif. Namun, ia menegaskan persoalan tunjangan DPRD harus dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Lebih baik saya fokus meningkatkan PAD agar pembangunan tetap berjalan. Saya tidak bisa memutuskan masalah tunjangan DPRD sendiri,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan komitmennya menata ulang pengelolaan aset strategis daerah agar memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‎Salah satu langkah utama adalah menggelar lelang terbuka untuk lahan parkir, pasar, dan fasilitas publik lainnya. “Target kita jelas, PAD harus naik. Kita jadikan pemasukan tahun sebelumnya sebagai acuan, lalu kita tingkatkan agar kontribusinya jauh lebih besar,” kata Ayep, Rabu (10/9/2025). ‎Untuk pengelolaan lahan parkir, pemerintah akan menerapkan sistem beauty contest. Semua pengusaha diberi kesempatan ikut lelang dengan syarat menyetorkan dana di muka sesuai angka minimal yang telah ditetapkan. “Kalau penawaran di bawah angka minimal, otomatis gugur. Siapa yang berani bayar di muka paling besar, itu yang menang,” tegasnya. ‎Ayep menyoroti contoh pengelolaan parkir Pasar Gudang yang saat ini hanya menghasilkan sekitar Rp1,6 miliar per tahun. Ia ingin potensi serupa di Cikundul, kawasan Trok, dan titik strategis lainnya dapat digarap lebih optimal. ‎Selain parkir, lelang juga akan mencakup pasar, taman kota, dan aset publik lainnya. Ayep memastikan seluruh proses berjalan bersih tanpa pungli maupun praktik titip fee. ‎“Saya tegaskan, tidak ada fee, tidak ada komitmen. Tidak usah titip amplop. Kalau ada yang mengaku-ngaku membawa nama saya lalu menerima sesuatu, itu pasti oknum. Segera laporkan. Semua harus transparan demi kepentingan Kota Sukabumi,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Momen unik mewarnai pembukaan turnamen mini soccer dalam rangka Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Lapang Mini Soccer LJA, Kecamatan Baros, Sabtu (6/9/2025). ‎Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, melakukan tendangan penalti perdana, sementara Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau biasa disapa Wanju, didaulat jadi penjaga gawang. ‎Turnamen ini diikuti 16 tim, terdiri dari jajaran SKPD Kota dan Kabupaten Sukabumi, DPRD, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi, serta BJB selaku sponsor utama. ‎Gelaran ini juga dirangkaikan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas), sehingga semakin meriah dengan melibatkan banyak pihak. ‎Dalam sambutannya, Ayep Zaki mengaku bangga dan mengapresiasi kebersamaan yang tercipta. “Sukabumi kompak semua, ayo lanjutkan kekompakan ini. Eksekutif, legislatif, PWI, hingga ormas, kabeh bersatu. Ayeuna waktuna,” ujarnya. Kepala Dishub Kota Sukabumi, Iskandar Ifhan, menjelaskan turnamen merupakan hasil kolaborasi Dishub dengan PWI Kota Sukabumi. ‎Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya mencari juara, tetapi juga menjaga sportivitas dan mempererat persaudaraan. “Semoga upaya mewujudkan Sukabumi yang solid dan bercahaya bisa terwujud,” katanya. ‎Ketua PWI Kota Sukabumi, Ikbal Zaelani Saptari, menilai olahraga menjadi sarana memperkuat persatuan sekaligus sinergi pemerintah dan insan pers. ‎“Kolaborasi ini bukti nyata bahwa pers dan pemerintah bisa berjalan beriringan, tidak hanya di dunia jurnalistik, tapi juga kegiatan sosial dan olahraga,” ucapnya. ‎Setelah seremoni, laga persahabatan antara Pemkot Sukabumi melawan DPRD membuka turnamen. Pertandingan berlangsung seru dengan dukungan penuh penonton. ‎Dua gol di babak kedua dari pemain DPRD bernomor punggung 21 dan 25 memastikan kemenangan DPRD 2-0 atas Pemkot. ‎Meski hanya ekshibisi, pertandingan penuh canda tawa itu mencerminkan keakraban kedua lembaga. Semangat persatuan, sportivitas, dan solidaritas yang lahir menjadi pesan utama peringatan Harhubnas 2025 di Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki memberikan ultimatum tegas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukabumi yang kini berusia 50 tahun. Ia menekankan bahwa era korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh PDAM harus ditutup rapat. ‎“Kalau masa lalu saya tidak tahu. Tapi sekarang jelas tidak ada keluarga saya di PDAM, dan tidak boleh ada praktik KKN lagi,” tegas Ayep, Selasa (2/9/2025). ‎Ayep menilai kerugian perusahaan sama bahayanya dengan korupsi karena yang menanggung akibatnya adalah masyarakat. Catatannya, pada periode 2022–2024 BLUD dan Perusda sempat merugi akumulatif Rp150,02 miliar atau sekitar Rp50 miliar per tahun. ‎“Kalau rugi, rakyat ikut sengsara. Maka tugas saya memastikan BLUD dan Perusda ini sehat,” ujarnya.‎ Kini situasi berbalik. Hingga Juli 2025, BLUD dan Perusda berhasil membukukan laba Rp4,4 miliar. Angka itu menjadi dasar optimisme Ayep bahwa pada Desember nanti keuntungan bisa melesat hingga Rp15 miliar. “Ini bukti pemerintah berhasil menyelamatkan PDAM,” ungkapnya. ‎Sementara itu, Plt. Direktur PDAM Sukabumi Dian Apriandi menegaskan perusahaan sedang bergerak cepat melakukan transformasi. Ia menyebut PDAM baru hadir untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus memperbaiki layanan publik. ‎Fokus utama diarahkan pada perbaikan jaringan untuk mengurangi kebocoran air. Tak berhenti di situ, PDAM juga menyiapkan produk air minum dalam kemasan sebagai sumber pendapatan baru. ‎“Kami terapkan prinsip progress fast, response fast, action fast. Setiap aduan pelanggan langsung ditangani,” tandasnya. (Usep)