SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmen reformasi birokrasi melalui pelantikan empat pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan satu Direktur BPR hasil seleksi terbuka (open bidding) di Balai Kota Sukabumi, Rabu (8/10/2025). ‎ ‎Pejabat yang dilantik adalah Novian Restiadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ida Halimah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Taufik Hidayah sebagai Kepala BKPSDM, Yan Yan Rusyandi sebagai Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H., serta Direktur BPR Kota Sukabumi. ‎ ‎Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa pengisian jabatan strategis dilakukan sepenuhnya berdasarkan prinsip meritokrasi. “Seleksi ini bagian dari pembenahan sistem. Tidak ada faktor kedekatan, yang diukur hanyalah integritas dan kompetensi,” tegas Ayep. ‎ ‎Ia menambahkan, model rekrutmen terbuka menjadi fondasi birokrasi profesional, transparan, dan akuntabel. Pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menunjukkan kinerja terukur, mempercepat capaian program prioritas, dan meningkatkan pelayanan publik. ‎ ‎“Kita butuh pemimpin yang berani mengambil inisiatif dan memberi solusi, bukan sekadar menunggu perintah,” ujarnya. ‎ ‎Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah. “Keberhasilan daerah bukan hasil kerja individu, tapi kerja tim yang solid. Kolaborasi dan komunikasi menjadi kunci,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Ayep menyoroti peran strategis Direktur BPR dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Ia berharap BPR menjadi motor penggerak sektor UMKM dan inklusi keuangan masyarakat. “Saya ingin BPR tumbuh sehat, transparan, dan berpihak pada ekonomi rakyat,” ungkapnya. ‎ ‎Pelantikan ini menandai babak baru tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang lebih terbuka dan berbasis kinerja. Seluruh pejabat wajib menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bekerja profesional dan bebas dari praktik koruptif. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai standar nasional. ‎ ‎Program nasional yang menitikberatkan pada perbaikan gizi anak tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang digulirkan oleh Presiden Prabowo. ‎ ‎Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana dan Ketua Satgas MBG, Andri Setiawan, ke dua titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Selasa (7/10/2025). ‎ ‎Kunjungan dilakukan ke SPPG Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, dan SPPG Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, rombongan meninjau proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat. ‎ ‎“Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari seleksi bahan baku, kebersihan dapur, hingga higienitas petugas di lapangan,” ujar Wali Kota Ayep Zaki saat meninjau lokasi di Karang Tengah. ‎ ‎Ia menjelaskan, Pemkot Sukabumi telah membentuk Satuan Tugas MBG yang bertugas mengawasi pelaksanaan program di 41 titik SPPG. Dari jumlah tersebut, 35 titik sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap penyesuaian. ‎ ‎Selain itu, Pemkot juga menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) untuk menjamin keamanan pangan melalui pengujian kandungan pestisida dan pemeriksaan kualitas bahan makanan. ‎ ‎“Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai pemenuhan standar nasional,” tegas Ayep Zaki. ‎ ‎Sementara itu, Pengelola SPPG Karang Tengah, Arif Pujiyanto, mengatakan pihaknya melayani sekitar 3.000 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, bayi, balita, dan pelajar. ‎ ‎Semua bahan pangan, kata Arif, diperoleh dari produsen lokal Sukabumi untuk menjaga kualitas sekaligus mendukung ekonomi daerah. ‎ ‎Dengan pengawasan ketat dan sinergi lintas sektor, Pemkot Sukabumi menargetkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa pengelolaan dana Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) harus dilakukan secara jujur, amanah, dan transparan karena dana tersebut merupakan amanat rakyat. ‎ ‎Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada para ketua RW se-Kelurahan Lembursitu dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program P2RW Tingkat Kecamatan Lembursitu, Selasa (7/10/2025). ‎ ‎“Kita mulai dengan sesuatu yang baik dan tanpa korupsi, karena ada konsekuensi hukum. Uang ini bukan untuk dibagi-bagi kepada RT atau RW, melainkan untuk pembangunan kemaslahatan masyarakat,” tegasnya. ‎ ‎Ayep mengapresiasi RW yang mampu menunjukkan integritas dan kinerja tinggi dalam membangun wilayahnya. Ia juga mengingatkan agar setiap ketua RW mengelola dana sesuai fakta integritas yang telah ditandatangani bersama. ‎ ‎“Ini program bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membangun talud, pengelolaan sampah, jalan lingkungan, dan tempat ibadah. Jika ada hal yang tidak benar, akan diproses sesuai ketentuan,” ujarnya. ‎ ‎Menurutnya, pembangunan yang berlandaskan kejujuran akan membawa manfaat nyata bagi warga dan membentuk pribadi yang amanah. “Kita harus kompak dan jujur. Uang itu amanat untuk masyarakat,” pungkasnya. ‎ ‎Sementara itu, Camat Lembursitu Yudi Sutriana menambahkan bahwa bimbingan teknis kali ini lebih menekankan sosialisasi juklak dan juknis kepada setiap RW di Kecamatan Lembursitu. ‎ ‎Dalam kegiatan tersebut, pihak kecamatan menghadirkan Inspektorat sebagai narasumber. ‎ ‎Masih kata Yudi, dana hibah untuk program P2RW se-Kecamatan Lembursitu berjumlah Rp1,325 miliar bagi 53 RW dari 5 kelurahan. ‎ ‎”Tahun ini juklak dan juknisnya lebih mudah dan simpel, tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, setiap ketua RW wajib menandatangani fakta integritas agar ada persepsi yang sama, termasuk soal pelaporan atau SPJ hibah,” jelas Yudi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat melalui dua strategi utama. ‎ ‎Kedua strategi itu yakni menekan angka kemiskinan dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan, baik dari APBD maupun sumber non-APBD. ‎ ‎Hal itu disampaikan Ayep Zaki saat membuka kegiatan Pelatihan Klasikal Pengembangan Kompetensi Teknis bagi Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang digelar di Aula BKPSDM, Selasa (7/10/2025). ‎ ‎“Indeks Pendidikan Kota Sukabumi saat ini berada di angka 9. Pemerintah daerah akan berupaya keras untuk meningkatkannya guna mencerdaskan kehidupan warga,”ujar Ayep. ‎ ‎Target pendidikan yang dicanangkan pemerintah adalah 12 tahun, bahkan seharusnya bisa lebih, tambahnya. ‎ ‎Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan upaya menekan kemiskinan. Saat ini jumlah warga pada desil satu dan dua tercatat meningkat hingga 31 ribu orang. ‎ ‎“Faktor-faktor tersebut mendorong pemerintah untuk menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. ‎ ‎Untuk memperkuat pendanaan pendidikan dan ekonomi masyarakat, Ayep mengungkapkan strategi optimalisasi anggaran non-APBD melalui berbagai sumber, di antaranya qardhul hasan atau dana yang bersumber dari infak dan sedekah. ‎ ‎“Hingga Oktober ini sudah terkumpul sebesar Rp103 juta. Dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat,” terangnya. ‎ ‎Ia juga menyiapkan sejumlah insentif ekonomi agar masyarakat mampu melanjutkan pendidikan secara mandiri. ‎ ‎“Kami akan meluncurkan program pengembangan ekonomi pada 20 Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun saya menjabat,” ucapnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Ayep menekankan pentingnya membangun ekosistem pembiayaan yang sehat untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. ‎ ‎Pada Februari 2026 mendatang, Pemkot Sukabumi juga akan memaparkan progres BUMD, BLUD, serta capaian kinerja seluruh OPD. ‎ ‎Selain itu, Ayep menegaskan komitmennya dalam peningkatan kompetensi ASN di era digital. Ia meminta BKPSDM memilih dua ASN terbaik untuk dilatih khusus dalam penguasaan teknologi Artificial Intelligence (AI). ‎ ‎“Prosesnya murni seleksi profesional tanpa titipan. ASN harus adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tegasnya. ‎ ‎Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi kunci efisiensi kerja di tengah keterbatasan jumlah ASN. ‎ ‎“Contohnya, membangun manajemen talenta secara manual bisa memakan waktu dua minggu, sedangkan dengan bantuan AI hanya dua hari,” jelasnya. ‎ ‎Taufik menambahkan, pihaknya akan terus memperluas pelatihan teknologi bagi ASN agar semakin banyak pegawai yang kompeten menggunakan AI. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi kompetensi guru. ‎ ‎“Guru memiliki standar kompetensi tertentu. Jika ada kesenjangan, perlu segera dilakukan peningkatan agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkolaborasi bersama TNI membangun kepercayaan rakyat lewat karya-karya nyata. ‎ ‎Hal itu disampaikan usai mengikuti upacara HUT TNI ke-80 di Lapang Makodim 0607/Kota Sukabumi, 5 Oktober 2025. ‎ ‎”TNI selalu bersama rakyat. Pemerintah dan TNI akan selalu berkomitmen menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat baik sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan infrastruktur akan diselesaikan secara bertahap,” ujarnya. ‎ ‎Terkait kolaborasi antara kedua institusi itu, Ayep mengatakan, akan mengadakan program karya bakti. Namun begitu pemerintah akan melakukan postur anggaran 2026. ‎ ‎”Tahun depan anggaran ada pemangkasan sebesar Rp154 miliar atau 21 persen. Ini pengurangan paling besar di Jawa Barat. Untuk itu kami akan melakukan negosiasi ke pemerintah pusat,” tandasnya. ‎ ‎Dia menambahkan dalam waktu dekat, eksekutif akan menyerahkan RAPBD tahun 2026 kepada DPRD untuk membahas postur APBD tahun depan. ‎ ‎”Konsepnya seperti apa nanti akan diserahkan untuk dibahas oleh badan anggaran. Pokoknya kita harus kuat dan semangat meskipun anggaran dipotong hingga Rp159 miliar,” terang Ayep. ‎ ‎Kendati demikian, dia akan berupaya untuk menutupi kekurangan akibat pemotongan yang mulai akan diberlakukan 2026. “Kami akan bekerja keras mencari sumber-sumber keuangan untuk menutupinya,” tegas Ayep. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan bahwa pemerintahan Ayep Zaki-Bobby Maulana fokus pada program di segala bidang yang berorientasi pada kesejahteraan umat. ‎ ‎Hal tersebut disampaikan saat melakukan kegiatan rutin Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al-Mubarokah di Kampung Tegalwangi RT 04/02 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Jumat (3/10/2025). ‎ ‎”Jumling adalah kegiatan rutin yang dilakukan dari satu masjid ke masjid untuk bersilaturahmi dan menyerap setiap aspirasi masyarakat. Intinya pemerintah fokus pada program yang berorientasi pada kesejahteraan umat,” ‎kata Ayep. ‎ ‎Turut hadir mendampingi wali kota, Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, beberapa kepala organisasi Perangkat daerah (OPD), Camat Warudoyong Sandra Utama Teguh, Lurah Sukakarya Lina Yuliana, Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta tamu undangan lainnya. ‎ ‎Dalam kesempatan yang sama dihadapan jamaah masjid Ayep juga menyampaikan program-program unggulan diantaranya ‎optimalisasi program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), rumah tidak layak huni (rutilahu). ‎ ‎Agenda lainnya yang tidak kalah penting kata dia, yakni program qardhuul hasan, peningkatan insentif bagi masyarakat serta perbaikan infrastruktur strategis untuk memperlancar mobilitas perekonomian. ‎ ‎”Sampai hari ini sudah ada 367 pemanfaat qardhul hasan. Sekarang bertambah 130 jadi total sementara penerima manfaat qardhul hasan adalah 497 orang,” ujarnya. ‎ ‎Pada bagian lain dia menjelaskan, secara nasional dana wakaf yang terhimpun adalah sebesar Rp1.715.000.000. Sedangkan untuk Kota Sukabumi, dana wakaf yang terhimpun sebesar Rp417.000.000. ‎ ‎Masih kata Ayep, sesuai janji politik, tahun 2026, retribusi Puskesmas akan dihilangkan atau non biaya. “InsyaAllah, sesuai janji politik kami setahun yang lalu, 15 Puskesmas akan menggratiskan segala bentuk biaya,” tuturnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemerintah Kota Sukabumi resmi menghasilkan tiga kandidat terbaik untuk setiap formasi. Panitia memastikan seluruh tahapan, mulai dari administrasi, uji kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara, berjalan transparan dan sesuai aturan. Empat kursi strategis yang diperebutkan meliputi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Direktur RSUD Bunut. ‎Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan seleksi kali ini benar-benar objektif dan menekankan aspek kompetensi serta integritas calon pejabat. “Pelantikan paling lambat 15 Oktober 2025,” kata Ayep Selasa (30/9/2025). Ayep menambahkan, percepatan pelantikan dibutuhkan agar pelayanan publik di perangkat daerah maupun rumah sakit tetap berjalan tanpa hambatan. ‎Ia berharap pejabat terpilih mampu menjawab tantangan birokrasi dan membawa program pembangunan daerah lebih tepat sasaran. Tak hanya itu, Ayep juga memberi sinyal akan ada perombakan lebih besar awal tahun depan. ‎“Awal 2026 akan dilakukan rotasi jabatan secara menyeluruh. Eselon 3 siapkan diri menuju eselon 2, begitu pula eselon 4 ke eselon 3. Kompetensi dan integritas harus berjalan seimbang,” tandasnya. ‎Dengan agenda rotasi tersebut, Ayep menekankan bahwa setiap aparatur dituntut terus meningkatkan kapasitas dan kinerja agar birokrasi Pemkot Sukabumi semakin solid, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Balai Kota Sukabumi, Kamis (25/9/2025), menjadi momentum Wali Kota H. Ayep Zaki menegaskan tekadnya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Ayep menghadirkan langsung pimpinan KPK Wilayah II Jawa Barat untuk memberikan arahan kepada jajaran Pemkot. Kehadiran KPK disebutnya sebagai langkah nyata memperkuat budaya antikorupsi. ‎ ‎“Saya tahu ada yang gemetar ketika pimpinan KPK datang. Tapi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mempertegas komitmen dari pimpinan sampai staf,” ujarnya di hadapan peserta acara. ‎ ‎Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dan Golkar, para kepala OPD, pimpinan pesantren, serta tokoh masyarakat. ‎ ‎Ayep mengingatkan para ASN untuk menjauhi praktik manipulatif dan bekerja melayani masyarakat dengan integritas. “Kesalahan pasti ada, tetapi jangan sampai disengaja. Ingat, rakyat adalah raja dan kita hanya pelayan,” tegasnya. ‎ ‎Ia juga mengaitkan momen Maulid Nabi dengan nilai-nilai kepemimpinan. “Sifat Nabi itu Sidik, Amanah, Fathanah, dan Tabligh harus menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan,” jelasnya. ‎ ‎Msih kata dia, Pemkot Sukabumi sedang mewujudkan menjadi kota bercahaya, seperti Nabi yang membawa manusia dari gelap menuju cahaya. ‎ ‎Menutup sambutannya, Ayep menegaskan masa pemerintahannya baru berjalan satu tahun dan masih akan terus berbenah. ‎ ‎“Insya Allah pada tiga tahun kepemimpinan saya, 28 Februari 2028, kita rayakan syukuran seperti ini lagi. Bahkan perayaan kali ini pun murni inisiatif panitia, bukan saya,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM– Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tantangan serius terkait tingginya beban belanja pegawai. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengungkapkan, porsi belanja pegawai saat ini mencapai 41 persen dari total APBD, atau 11 persen di atas batas aman yang direkomendasikan pemerintah pusat. ‎“Kondisi ini membuat saya ditegur langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika tidak dikendalikan, ruang fiskal kita untuk pembangunan akan makin sempit dan pelayanan publik bisa terganggu,” ujar Ayep, Senin (22/9/2025). ‎Untuk menahan laju pembengkakan, Pemkot Sukabumi menghentikan sementara pengangkatan formasi baru, termasuk pengisian posisi kosong akibat pensiun. “Dua langkah yang kita ambil: pertama, menahan perekrutan baru; kedua, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar APBD lebih sehat,” tegasnya. ‎Meski jumlah pegawai dibatasi, Ayep meminta kualitas pelayanan publik tidak menurun. Hal ini ia sampaikan saat melantik 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan satu PNS hasil seleksi terbuka. “ASN harus profesional. Rakyat itu raja, dan pemerintah wajib melayani,” pesannya. Ia juga menyoroti ribuan tenaga honorer yang belum terdata dalam sistem nasional. “Persoalan ini akan saya bawa ke Kementerian PAN-RB agar ada kebijakan yang adil. Jangan sampai masalah honorer membuat belanja pegawai semakin membengkak,” ucapnya. Menurut Ayep, kebijakan pengetatan ini hanya bersifat sementara. Setelah porsi belanja pegawai kembali normal, formasi baru akan dibuka sesuai kebutuhan. “Target kita APBD yang sehat dan ruang untuk belanja modal kembali luas, sehingga pembangunan bisa digenjot,” tandasnya. (Usep)

CIREBON – BIDIKKASUSnews.com Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sekaligus pembangunan ruang kelas baru (RKB) lantai dua di SMA Negeri 2 Kota Cirebon disinyalir sarat pelanggaran. Proyek senilai Rp2,09 miliar lebih itu diduga dikerjakan tanpa mengindahkan spesifikasi teknis (speck) maupun standar operasional prosedur (SOP). Pantauan di lapangan memperlihatkan pekerjaan pengecoran konstruksi hanya dilakukan oleh satu tukang dengan cara manual tanpa mesin molen, sehingga kualitas adukan semen dan pasir dikhawatirkan tidak merata. Selain itu, semen yang digunakan diduga berkualitas rendah. Lebih jauh, para pekerja juga terlihat mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), yang berpotensi membahayakan keselamatan kerja. “Proyek ini kan di bawah pengawasan kejaksaan dan kepolisian, tapi faktanya pelaksanaan di lapangan banyak kejanggalan. Sudah kami sampaikan ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon secara lisan melalui Kasi Intel dan juga ke KCD X Dinas Pendidikan Provinsi,” ujar Anto, tenaga usaha SMA Negeri 2 Kota Cirebon, Selasa (16/9/2025). Dana proyek rehabilitasi tersebut bersumber dari APBN melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Atas. Seharusnya, menurut aturan, anggaran sebesar Rp2.094.853.000 dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal, baik dari sisi mutu beton pondasi maupun kualitas bangunan pasca rampung. Meski proyek berada dalam pengawasan Kejaksaan Negeri dan kepolisian, hingga kini belum ada temuan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu, upaya awak media menemui kepala sekolah SMA Negeri 2 Kota Cirebon kerap menemui jalan buntu. “Kepala sekolah selalu disebut tidak berada di tempat,” ungkap pihak sekolah ketika dikonfirmasi. Dugaan pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait. Tim Investigasi  / (Rico)