SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan rotasi jabatan yang dilakukannya merupakan langkah penyegaran organisasi sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan. Hal ini ia sampaikan usai melantik lima pejabat eselon II dan 16 pejabat eselon III di Balai Kota, Kamis (21/8/2025). “Rotasi jabatan dilakukan untuk penyegaran organisasi. Selain itu, Pemkot juga tengah menyiapkan open bidding untuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan RSUD R. Syamsudin S.H.,” ujar Ayep. ‎Menurutnya, Wali Kota memiliki waktu enam bulan sejak dilantik untuk melakukan mutasi. “Saya dilantik 20 Februari, sekarang 20 Agustus 2025. Jadi masih dalam batas waktu,” ucapnya. ‎Ayep mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar bekerja sesuai aturan, struktur organisasi, dan SOP yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya soliditas antar lini dari wali kota hingga RT/RW untuk mengejar target fiskal daerah. ‎“Target kita fiskal kuat dan PAD digarap setinggi-tingginya. Kota Sukabumi harus kaya agar pembangunan di semua sektor bisa berjalan optimal,” tegasnya. Saat ini fiskal daerah baru mencapai 35 persen, sementara idealnya 50 persen. ‎Ayep pun menegaskan tidak segan merotasi pejabat yang tidak menunjukkan kinerja baik. “Saya tidak akan mengambil saudara atau orang dekat, tapi profesional. Mutasi bisa dari eselon II maupun III,” tandasnya. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Didin Syarifudin, menambahkan seleksi terbuka untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan akan dimulai akhir Agustus 2025. “Banyak eselon III yang memenuhi syarat. Kemungkinan juga ada eselon II yang ikut mutasi,” jelas Didin. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Program Peningkatan Partisipasi Rukun Warga (P2RW) dipastikan tetap berlanjut pada tahun anggaran 2025. Kepastian ini disampaikan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam pertemuan bersama seluruh Ketua RW di Gedung Juang, Rabu (20/8/2025). Ayep menegaskan, setiap RW akan kembali memperoleh dana hibah Rp25 juta yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan dengan prinsip transparan dan akuntabel. ‎“Sudah disepakati bersama, seluruh Ketua RW siap menandatangani pernyataan komitmen agar dana P2RW digunakan sesuai aturan,” ujarnya. Dana P2RW hanya boleh dialokasikan untuk enam kegiatan, yakni perbaikan talud, drainase, jalan lingkungan, penanganan sampah, posyandu, serta sarana keagamaan. Pencairan dijadwalkan mulai Oktober setelah Perubahan APBD 2025 ditetapkan. ‎Secara keseluruhan, Pemkot Sukabumi menyiapkan Rp30 miliar anggaran kemasyarakatan pada 2025. Dari jumlah itu, Rp21 miliar untuk insentif RT/RW dan Rp8,9 miliar khusus P2RW. ‎“Jangan sampai ada laporan fiktif atau tidak sesuai aturan, karena bisa jadi temuan BPK,” tegas Ayep. ‎Sebelumnya sempat muncul wacana mengganti P2RW dengan program padat karya. Namun mayoritas Ketua RW menolak karena menilai P2RW sudah lama berjalan dan terbukti bermanfaat langsung bagi masyarakat. ‎Di sisi lain, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, M.Pd., menyebutkan pasca Pemilu 2024 pemerintah daerah terus menyelaraskan pembangunan dengan pusat dan provinsi. Untuk periode 2025–2029, arah pembangunan sudah disepakati bersama DPRD, dengan fokus pada penguatan SDM dan infrastruktur. ‎“Kalau ingin berjalan cepat, bisa sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, harus bersama-sama. Membangun ekonomi kota yang kuat bukanlah perjalanan singkat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi,” kata Hasan. Ia menambahkan, program yang digagas Wali Kota, termasuk pembentukan dana abadi dan pemanfaatan teknologi, menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan pondok pesantren menjadi pilar utama dalam memperkuat persatuan sekaligus mendorong kemajuan daerah. ‎Hal itu ia sampaikan saat membuka Halaqoh Transformasi untuk Kebangkitan Pondok Pesantren di Hotel Horison Kota Sukabumi, Kamis (14/8/2025). “Sukabumi ini dipersatukan oleh pondok pesantren. Kita bersama-sama membangun Sukabumi,” ujar Ayep Zaki. ‎Lebih istimewa lagi acara halaqoh  dihadiri Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, serta para ajengan dan kiyai se-Sukabumi. Ayep menegaskan Pemerintah Kota Sukabumi menjadikan pesantren mitra strategis untuk mewujudkan visi “Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” periode 2025–2030. Menurutnya, pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga benteng moral dan penggerak ekonomi umat. ‎”Pesantren telah terbukti melahirkan generasi berakhlak dan mandiri. Ke depan, perannya akan semakin besar dalam mendorong pembangunan, termasuk sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, K.H. Ma’ruf Amin menekankan pesantren harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. ‎Selain sebagai pusat pendidikan agama, pesantren diharapkan mengembangkan pendidikan vokasi dan teknologi, memperkuat dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin, serta menggerakkan ekonomi berbasis syariah dan korporasi pesantren. ‎Kegiatan halaqoh ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan pesantren demi terwujudnya masyarakat Sukabumi yang sejahtera, berdaya saing, dan berkarakter. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Sukabumi hingga nol persen. ‎Tekad tersebut bukan hanya isapan jempol tapi ia canangkan sejak dilantik pada 20 Februari 2025 dan mulai digerakkan saat ini. ‎Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Rabu (13/8/2025). ‎“Di masa kepemimpinan saya, kemiskinan ekstrem di Kota Sukabumi harus nol persen. Kita mulai sekarang,” tegasnya. Ayep menekankan pentingnya memperkuat sinergi Pemkot Sukabumi bersama para lurah, RT, RW, Karang Taruna, PKK, koperasi, dan posyandu. Kegiatan di Karangtengah sendiri diprakarsai oleh Camat Gunungpuyuh Widya Yudha Setiawan bersama Lurah Karangtengah Heri Purnomo. ‎Ia juga memaparkan bahwa selain penanganan kemiskinan, fokus lain pemerintah adalah pembenahan infrastruktur dan optimalisasi perbaikan rumah tidak layak huni. ‎Untuk mendorong kemandirian ekonomi warga, Pemkot Sukabumi meluncurkan program pinjaman tanpa bunga dan tanpa potongan (qordhu hasan). “Saat ini tercatat 126 nasabah penerima manfaat, dan pada Agustus ini ditargetkan bertambah menjadi 138 orang,” ujarnya. ‎Camat Gunungpuyuh, Widya Yudha Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat LKK dalam mendukung visi misi Wali Kota. “Alhamdulillah, Pak Wali hadir. Kami mengapresiasi kerja keras lurah dan jajaran yang gigih menjalankan program-program pemerintahan,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Memasuki musim penghujan, Kecamatan Lembursitu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman demam berdarah dengue (DBD) melalui penguatan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1) yang digagas Puskesmas Cikundul bersama Kelurahan Cikundul, Cipanengah, dan Sindangsari. Kepala Puskesmas Cikundul, Dena, mengingatkan bahwa curah hujan tinggi memperbesar risiko perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. “Kami mengajak kader dan TP Posyandu untuk bahu-membahu memastikan setiap rumah bebas sarang nyamuk,” ujarnya di Aula Kecamatan Lembursitu, Rabu (12/8/2025). ‎Langkah pencegahan dilakukan dengan memeriksa lingkungan rumah, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, memberantas sarang nyamuk, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. ‎Sepanjang Januari–Agustus 2025, tercatat 23 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Cikundul. Kasus terbanyak terjadi di Kelurahan Cikundul dengan 11 kasus, disusul Kelurahan Sindangsari 6 kasus, dan Cipanengah 6 kasus. ‎Wali Kota Sukabumi telah menerbitkan surat edaran pelaksanaan Jumat Bersih (Jumsih) sebagai upaya kolaboratif mendorong masyarakat membersihkan lingkungan secara rutin. ‎Selain pembersihan berkala, Puskesmas bersama kader jumantik juga akan menggelar sosialisasi langsung ke rumah-rumah untuk memberikan edukasi 3M Plus menguras, menutup, memanfaatkan kembali barang bekas, serta langkah tambahan seperti pemasangan kelambu dan pemberian larvasida. Pihak kelurahan akan memantau perkembangan kasus setiap minggu dan melaporkan kepada Puskesmas untuk memastikan respons cepat jika terjadi peningkatan jumlah kasus. ‎Dengan kerja sama lintas pihak dan peran aktif warga, program G1R1 diharapkan mampu menekan laju penyebaran DBD, khususnya di titik-titik rawan yang pernah mencatat kasus tinggi di wilayah Lembursitu. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyebut ketua RT dan RW sebagai ujung tombak dalam mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Hal itu ditegaskannya saat menghadiri Sosialisasi Peningkatan Kapasitas RT/RW di Kelurahan Nyomplong, Rabu (6/8/2025). ‎Menurut Ayep, peran RT dan RW sangat vital karena mereka memahami langsung dinamika serta kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing. ‎“Jika seluruh unsur pemerintahan bergerak serempak, mulai dari tingkat kota hingga RT/RW, maka pembangunan akan lebih efektif dan menyentuh akar persoalan warga,” jelasnya. ‎Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan publik dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Pemkot, lanjut Ayep, membuka forum audiensi resmi setiap hari pukul 14.00–16.00 WIB sebagai sarana warga menyampaikan aspirasi dan kritik. ‎“Kami menjamin ruang dialog terbuka sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel,” ujarnya. ‎Sementara itu, Camat Warudoyong, Sandra Teguh Utama, menyatakan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pembaruan data kependudukan. Tujuannya, agar pelayanan publik yang tergambar dalam data statistik kependudukan semakin presisi dan sesuai regulasi. “Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun. Kami terus memperbarui sistem administrasi kependudukan agar sejalan dengan aturan dan kebutuhan warga,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan kesiapannya untuk blusukan langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi dan melihat kondisi riil masyarakat di lapisan bawah. ‎Ini sebuah bentuk penegasan bahwa pemerintah akan selalu kooperatif untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul sekaligus menentukan Formula yang tepat untuk menyelesaikan secara komprehensif. ‎”Pemerintah daerah harus hadir secara nyata dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan warganya, terutama bagi warga yang tergolong kurang mampu,” kata Ayep. ‎Dia mengagendakan setiap satu minggu sekali menyambangi masyarakat secara langsung. Agar bisa merasakan denyut nadi kehidupan warga yang sesungguhnya. ‎”Saya dan wakil insya Allah akan roadshow ke kecamatan-kecamatan. Kita akan lihat langsung rumah-rumah warga yang masih kumuh dan butuh bantuan. Saya akan datang langsung,” tegas Ayep, Senin (4/8/2025). ‎Inisiatif tersebut ujarnya, merupakan bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. “Saat ini terdapat sekitar 23 ribu warga Kota Sukabumi yang membutuhkan perhatian dan intervensi program pemerintah,” ungkap dia. ‎Semua memang membutuhkan. Tapi tidak mungkin sekaligus. Saya akan bergerak bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah, tambahnya. Ayep juga meminta masyarakat bersabar, karena proses pelayanan akan dilakukan secara berjenjang dan berbasis data. Ia memastikan bahwa prioritas utama adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. ‎Rencana roadshow mingguan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, yang belum lama ini hadir dalam program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga edisi ke-17 di Kota Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur KDM menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk hadir langsung di tengah masyarakat. ‎“Kota Sukabumi mah babari, Pak Wali. Bisa ka nu motor asup gang-gang, bisa ningali ka dapur warga bisi aya budak teu boga keur meuli buku atawa beas,” ujar Dedi dalam bahasa Sunda, yang disambut antusiasme warga. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi kembali menggelar unjuk rasa, Jumat (1/8/2025). Aksi mahasiswa tersebut merupakan kali ketiga dalam beberapa bulan terakhir ini.  Protes keras yang dilakukan ditujukan kepada Wali Kota Ayep Zaki, namun belum mendapat tanggapan langsung. Merasa diabaikan, massa bergeser dari Balai Kota ke rumah dinas wali kota di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikole. Di sana, mereka melakukan aksi penyegelan pagar sebagai bentuk protes simbolik. Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap wali kota yang dinilai menutup ruang dialog. PMII menuntut perbaikan layanan dasar, pemberantasan pungli, serta transparansi pengelolaan PAD. “Jangan sampai pajak dan retribusi membebani rakyat, tapi hanya menguntungkan segelintir orang dekat wali kota,” ujar Bahrul. ‎Ia juga mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan pelaku usaha lokal dan menurunkan capaian PAD. PMII mendesak reformasi struktural dan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. Sejumlah spanduk berisi tuntutan dibentangkan di pagar rumah dinas, di antaranya bertuliskan “Wali Kota Antidialog” dan “Rakyat Jangan Dikorbankan Demi Elit”. Hingga aksi berakhir, tak satu pun perwakilan Pemkot menemui massa. PMII menegaskan akan terus mengawal isu-isu kerakyatan dan kembali turun ke jalan bila tuntutan tak digubris. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Ruang Opproom Setda, Selasa (29/7/2025). ‎Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Ayep Zaki, serta dihadiri Asisten Daerah I, anggota DPRD, dan Kepala Bagian Kesra Setda Kota Sukabumi. ‎Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, semangat antikorupsi harus tertanam dalam setiap proses kebijakan publik di Kota Sukabumi. Ayep menyampaikan bahwa fokus Pemkot saat ini adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‎Hingga 30 Juni 2025, PAD Kota Sukabumi tercatat meningkat sebesar Rp42 miliar. Lonjakan ini ditopang oleh reformasi birokrasi, pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penguatan sektor strategis. Ia juga mendorong penggunaan skema pendanaan alternatif, seperti wakaf produktif, dana BAZNAS, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung program sosial. ‎Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menangani isu-isu strategis seperti kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara kolaboratif lintas sektor. “Sosialisasi ini menjadi wadah konsolidasi bersama untuk merumuskan strategi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ayep Zaki. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran aplikasi Jaga Desa yang diinisiasi Pemprov Jawa Barat. Aplikasi tersebut mendorong perkuat proses pengawasan dana desa dan kelurahan secara real time dan transparan. ‎“Saya hadir langsung dalam peluncurannya. Kami membahas pentingnya pengawasan penggunaan dana,” ujar Ayep Zaki dalam acara di Lembur Pakuan, Subang, Selasa malam (29/7/2025). ‎Lebih lanjut dia menegaskan, langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Sukabumi untuk mendorong transparansi dan peningkatan PAD. ‎Peluncuran ditandai penandatanganan komitmen bersama kepala daerah dan kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat. Wali Kota Sukabumi menjadi salah satu yang menyatakan dukungan atas sistem digital ini. ‎Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM menegaskan, Jaga Desa merupakan upaya konkret meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola dana desa. ‎Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM, manajemen keuangan digital, serta menghidupkan kembali wibawa kepemimpinan desa. Dedi menyampaikan, desa dan kelurahan terbaik akan mendapat Anugerah Gapura Sri Baduga dan dana stimulus hingga Rp9 miliar. “Aplikasi Jaga Desa diharapkan menjadi tonggak tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan kolaboratif di seluruh Jawa Barat,” ujarnya. (Usep)