SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Momentum halal bihalal dimanfaatkan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, untuk menegaskan perubahan arah kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Di hadapan para pejabat dan ASN, Selasa (31/3/2026), ia menyoroti pentingnya pergeseran cara kerja birokrasi agar lebih efisien dan berdampak nyata. Dalam arahannya, Ayep menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh lagi berjalan dengan pola lama yang cenderung boros. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk menata ulang sistem belanja, terutama dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga. Menurutnya, praktik pengadaan melalui perantara harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan skema belanja langsung ke produsen. Langkah ini dinilai mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. “Perubahan ini harus dimulai sekarang. Kita ingin anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan langsung menyentuh kebutuhan,” ujarnya. Ia menyebut, efisiensi yang dihasilkan dari pola tersebut bisa mencapai kisaran 30 persen, khususnya pada belanja rutin seperti pengadaan barang operasional dan kebutuhan layanan publik. Untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, Ayep meminta Sekretaris Daerah dan Inspektorat memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas, termasuk BPK dan BPKP, agar setiap langkah efisiensi tetap akuntabel. Selain itu, ia juga menyinggung pola kerja ASN yang harus lebih adaptif. Skema work from home (WFH) dimungkinkan, namun tidak diberlakukan penuh. Pemerintah mempertimbangkan penerapan terbatas pada hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap berjalan normal guna menjaga kualitas pelayanan. Di sektor pembangunan, Ayep mengungkapkan fokus pemerintah dalam beberapa tahun ke depan akan diarahkan pada percepatan infrastruktur. Sejumlah titik prioritas seperti Jalan Gudang, Jalan Otista, dan kawasan depan Stukpa direncanakan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. Langkah tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya menghadirkan hasil pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat, sekaligus menandai momentum Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Sukabumi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyampaikan bahwa rangkaian peringatan HUT kota telah disiapkan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari ziarah ke taman pahlawan, apel dan rapat paripurna DPRD, hingga karnaval pada 18 April sebagai puncak acara. Selain itu, akan digelar car free day, pertunjukan musik, serta rencana kunjungan duta besar negara sahabat. Rangkaian peringatan dijadwalkan berakhir pada awal Mei dengan festival kaligrafi tingkat anak-anak, sebagai bagian dari upaya membangun nilai budaya dan religius di tengah masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki bersama Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo meninjau langsung pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) di Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Jumat (13/3/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran paket pangan murah berjalan tertib dan tepat sasaran bagi masyarakat. Ayep mengatakan, program OPADI merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Pemerintah Kota Sukabumi. Digelarnya kegiatan sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki menyerahkan secara simbolis paket sembako bersubsidi kepada warga penerima manfaat yang telah mengantre sejak pagi. “Program ini menjadi bentuk intervensi pemerintah guna membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran,” ujarnya. Dia menambahkan, antusiasme warga menunjukkan program ini sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Sukabumi mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan subsidi cukup besar dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut,” ungkapnya. Melalui OPADI, masyarakat dapat menebus paket sembako dengan harga Rp40.000 dari harga normal sekitar Rp96.700. Artinya, terdapat subsidi sebesar Rp56.700 untuk setiap paket yang disalurkan. Paket sembako yang diterima warga terdiri dari beras premium 3 kilogram, gula kristal putih 1 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, serta tepung terigu 1 kilogram. Untuk wilayah Kota Sukabumi, kuota yang disediakan sebanyak 989 paket. Penyaluran dilakukan secara selektif berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah kelurahan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo menegaskan pihak kepolisian turut mengawal jalannya operasi pasar agar berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Panitia pelaksana juga menerapkan sistem penyaluran menggunakan kupon serta mekanisme open table guna menghindari penumpukan warga di lokasi kegiatan. “Melalui operasi pasar bersubsidi ini, dia berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus menekan potensi lonjakan harga bahan pokok di pasar tradisional menjelang Idulfitri,” kata AKBP Sentot.(Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Sukabumi memperkuat kinerja dan tata kelola perusahaan agar mampu menghasilkan keuntungan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arahan tersebut disampaikan saat memimpin rapat bersama jajaran Perumda Tirta Bumi Wibawa dan PD Waluya Kota Sukabumi di Opproom Setda Kota Sukabumi, Selasa (10/3/2026). Dalam kesempatan itu, wali kota menegaskan bahwa perusahaan daerah harus dikelola dengan pendekatan bisnis yang jelas. Selain menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, BUMD juga dituntut mampu menciptakan nilai ekonomi bagi daerah melalui kinerja usaha yang sehat dan produktif. Untuk mencapai hal tersebut, Ayep mendorong penguatan manajemen perusahaan melalui penerapan konsep 5M, yakni Man, Management, Material, Machine, dan Money. Pendekatan tersebut dinilai penting agar seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola secara optimal. Ia juga menyoroti potensi aset yang dimiliki BUMD di Kota Sukabumi. Saat ini, aset Perumda Tirta Bumi Wibawa tercatat sekitar Rp83 miliar, sedangkan PD Waluya Kota Sukabumi sekitar Rp313 juta. Dengan potensi tersebut, wali kota berharap BUMD mampu mencetak keuntungan minimal 10 persen dari nilai aset yang dimiliki serta meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan. Menurut Ayep, penguatan tata kelola, integritas, dan komitmen kerja menjadi faktor penting agar perusahaan daerah dapat tumbuh lebih kuat dan mampu mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi. Usep

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mengambil langkah progresif dengan memperluas kerja sama strategis bersama Universitas Nusa Putra untuk Tahun Akademik 2026/2027. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat Program Beasiswa Sukabumi Bercahaya, tetapi juga menghadirkan terobosan layanan Migran Care di lingkungan kampus. Penandatanganan nota kesepahaman digelar di Balai Kota Sukabumi, Senin (2/3/2026), menjadi sinyal bahwa sektor pendidikan kini diarahkan lebih terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa pembangunan SDM harus berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran. Karena itu, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat akademik, tetapi juga simpul penyiapan tenaga kerja profesional. “Kita ingin lulusan kampus memiliki kompetensi, karakter, dan jalur karier yang jelas. Pendidikan harus linier dengan kebutuhan industri,” tegasnya. Rektor Universitas Nusa Putra, Prof. Kurniawan, menyebut kerja sama yang telah terjalin sejak 2021 kini memasuki fase penguatan. Tahun akademik mendatang difokuskan pada peningkatan kualitas penerima beasiswa, pendampingan karier, hingga konektivitas dengan dunia usaha. Salah satu agenda utama adalah pembentukan layanan Migran Care. Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa asing, pemahaman regulasi kerja luar negeri, serta akses ke Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang kredibel. Selain menggandeng Universitas Nusa Putra, Pemkot Sukabumi juga memperluas kemitraan dengan sejumlah kampus lain seperti Universitas Muhammadiyah Sukabumi, STAI Syamsul ‘Ulum, STIE PASIM, Universitas Linggabuana, dan Politeknik Sukabumi. Langkah itu disebut sebagai strategi kolaboratif untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat daya saing lulusan. Di sisi pembiayaan, Pemkot turut mengoptimalkan skema Wakaf dan Qordul Hasan sebagai sumber dukungan pendidikan alternatif. Skema tersebut dinilai mampu memperluas akses pendidikan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Dengan pendekatan terintegrasi antara beasiswa, penguatan kompetensi, dan koneksi kerja global, Sukabumi menargetkan lahirnya generasi baru yang tidak hanya sarjana, tetapi juga siap bersaing di level nasional hingga internasional. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan akan berupaya memutus mata rantai penyanyi sosial dengan membangun ekosistem sosial berkelanjutan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Hari Bhakti Sosial dengan mengundang 20 anak yatim di ruang pertemuan Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Jumat (27/2/2026). ‘Kita akan membangun sebuah ekosistem sosial untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat,” kata Ayep. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah tidak boleh sekadar seremonial tapi jauh dari itu memberikan secercah harapan pada masyarakat untuk menyongsong kehidupan lebih baik lagi ke depan. Dia bertekad, akan menyelesaikan persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga rumah tidak layak huni benar-benar ditangani sampai ke akar. “Kita tidak bisa bergerak setengah-setengah. Ini bukan program sesaat, tapi gerakan berkelanjutan. Kita ingin memutus rantai masalah sosial secara bertahap dan terukur,” ujarnya. Menurut Ayep, membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan optimisme pada warganya. Karena itu, Pemkot Sukabumi merancang langkah terintegrasi melalui dua jalur, yakni penguatan program pemerintah dan kolaborasi dengan elemen masyarakat. Salah satu wujud nyatanya adalah pemberian beasiswa rutin sebesar Rp500 ribu per bulan kepada enam siswa sekolah dasar. Meski jumlahnya belum besar, ia menyebut langkah itu sebagai ikhtiar menjaga mimpi anak-anak agar tidak padam karena keterbatasan ekonomi. Tak hanya pendidikan, sektor ekonomi kecil pun disentuh. Program pinjaman tanpa bunga (qardul hasan) sebesar Rp250 ribu tanpa potongan digulirkan dengan biaya administrasi satu persen. Pada Maret ini, sebanyak 400 warga menjadi penerima manfaat, dengan target total 1.600 orang. Bagi sebagian warga, nominal itu mungkin kecil, namun bagi pelaku usaha mikro, suntikan tersebut bisa menjadi penopang dapur keluarga. Di bidang ketenagakerjaan, Pemkot melalui Dinas Tenaga Kerja mulai merilis laporan rutin penempatan tenaga kerja migran. “Sudah ada warga yang diberangkatkan ke luar negeri. Ini bagian dari membuka akses dan peluang yang lebih luas,” kata Ayep. Seluruh rangkaian program itu disebutnya sebagai konsep “pohon wakaf” — sebuah gagasan tentang menanam kebaikan hari ini agar buah manfaatnya terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, Ketua IPSM Kota Sukabumi, Ujang Fahrudin atau Jetli, mengatakan kegiatan bakti sosial kali ini menyasar 20 anak yatim dengan total bantuan Rp3,5 juta. Ia menyadari bantuan tersebut belum menjangkau semua yang membutuhkan, namun menjadi pengingat bahwa kepedulian harus terus dirawat. “Yang terpenting bukan hanya nilainya, tapi kesinambungannya. Kita ingin ini menjadi gerakan bersama,” ujarnya. Lurah Baros Neneng Yuliani pun menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar program yang dirancang benar-benar menyentuh warga hingga lapisan terbawah. Di Baros, siang itu, bukan hanya bantuan yang disalurkan. Ada optimisme yang ditebarkan — bahwa dengan kerja bersama dan langkah berkelanjutan, penyakit sosial bukan tak mungkin perlahan bisa disembuhkan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mempertegas komitmen memperkuat ekosistem demokrasi melalui kolaborasi dengan KPU Kota Sukabumi. Langkah tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepakatan yang berlangsung di Balai Kota Sukabumi, Senin (23/02/2026). Kesepakatan ini menandai penguatan kerja sama lintas kelembagaan pada masa nontahapan pemilu, dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu sepakat bahwa stabilitas demokrasi harus dirawat secara konsisten, tidak hanya menjelang kontestasi. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa kualitas demokrasi daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem dan kesadaran masyarakat. Karena itu, sinergi kelembagaan dinilai menjadi kunci untuk menciptakan proses pemilu yang lebih partisipatif dan kredibel. “Demokrasi yang sehat lahir dari proses yang kuat. Kolaborasi ini memastikan kesiapan tetap terjaga sekaligus mendorong keterlibatan publik,” ujarnya. Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, menegaskan bahwa masa di luar tahapan bukan periode pasif. Menurutnya, fase ini merupakan ruang strategis untuk konsolidasi kelembagaan, penguatan basis data pemilih, serta perluasan edukasi demokrasi. “Pemutakhiran data dan pendidikan politik berjalan terus. Dukungan pemerintah daerah memperkuat efektivitas program yang kami jalankan,” jelasnya. Penandatanganan Nota Kesepakatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, jajaran komisioner KPU, serta pejabat di lingkungan Setda Kota Sukabumi. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat fondasi demokrasi lokal yang lebih transparan, adaptif, dan berkelanjutan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Apel Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota Sukabumi sebagai ruang penegasan arah perubahan. Di Lapang Apel Setda Kota Sukabumi, Senin (23/2/2026), Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyuarakan pesan yang melampaui isu kebersihan semata. Di hadapan peserta apel yang terdiri dari unsur perangkat daerah, camat, lurah, hingga pimpinan BUMD/BLUD, Ayep Zaki menekankan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi dilihat secara konvensional. Ia mendorong perubahan paradigma, menempatkan isu sampah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan. “Kota yang bersih tidak hanya diukur dari minimnya sampah di jalanan, tetapi juga dari kebijakan yang bersih, program yang tepat, dan anggaran yang produktif,” tegasnya. Apel tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Andang Tjahjandi, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemkot Sukabumi. Dalam amanatnya, Wali Kota menyoroti pentingnya menghapus apa yang ia sebut sebagai “sampah kebijakan”. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh lagi menghasilkan program yang minim dampak atau kegiatan yang hanya bersifat administratif. “Kita harus berani mengubah cara berpikir. Sampah bukan hanya limbah fisik, tetapi juga segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Program yang tidak efektif, kegiatan yang tidak berdampak, itu adalah sampah yang harus kita bersihkan,” ujarnya. Ayep Zaki menegaskan bahwa produktivitas harus menjadi kata kunci dalam setiap perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah dalam APBD harus menghasilkan dampak. Tidak boleh ada ruang bagi pemborosan. Anggaran harus menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan,” katanya. Ia menyebut APBD Kota Sukabumi Tahun 2026 sebesar Rp1,175 triliun, dengan target peningkatan menjadi Rp1,4 triliun pada 2027. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp650 miliar pada 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal. “Kemandirian fiskal adalah fondasi. Kita tidak bisa terus bergantung. PAD harus diperkuat, efisiensi harus ditingkatkan, dan belanja daerah harus benar-benar produktif,” tegas Ayep Zaki. Selain menekankan aspek kebijakan dan anggaran, Pemkot Sukabumi juga menampilkan langkah konkret melalui penyerahan tujuh unit Motor Sampah (Mosam) kepada tujuh camat se-Kota Sukabumi. Menurut Ayep Zaki, penguatan sarana pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan menjadi bagian dari strategi mempercepat layanan kebersihan sekaligus mendekatkan sistem pengumpulan sampah ke masyarakat. “Ini bukan sekadar penambahan armada. Kita sedang memperkuat sistem. Pengelolaan sampah harus lebih responsif, lebih efisien, dan lebih terintegrasi,” jelasnya. Ia pun menegaskan bahwa perubahan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Kesadaran kolektif, menurutnya, menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat. “Pemerintah bisa menyiapkan regulasi dan sarana. Tapi budaya bersih hanya bisa lahir dari kesadaran bersama. Di situlah HPSN menjadi momentum refleksi sekaligus aksi,” pungkasnya. Melalui HPSN 2026, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan pesan bahwa kebersihan lingkungan, efektivitas pembangunan, dan produktivitas anggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendorong kemajuan kota. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menegaskan pentingnya toleransi dan kerukunan sosial sebagai landasan strategis pembangunan daerah. Komitmen tersebut diperkuat seiring capaian Kota Sukabumi yang meraih peringkat pertama kota tertoleran di Jawa Barat dan posisi keenam secara nasional. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan bahwa harmoni dalam keberagaman bukan sekadar simbol sosial, melainkan modal penting bagi stabilitas dan kemajuan kota. “Kondisi masyarakat yang rukun menciptakan rasa aman, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong optimisme pembangunan,” ujarnya usai menghadiri perayaan Imlek di Vihara Widhi Sakti, Senin malam (16/2/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Kapolres Sukabumi Kota Sentot Kunto Wibowo, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan organisasi lintas agama. Menurut Ayep, Pemkot Sukabumi tengah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem toleransi melalui kebijakan yang lebih solid. Salah satu upaya yang ditempuh yakni mendorong regulasi terkait toleransi dan kerukunan hidup beragama agar memiliki payung hukum yang lebih kuat. “Penguatan regulasi menjadi kunci keberlanjutan program, termasuk dalam memastikan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran,” jelasnya. Ia menilai, stabilitas sosial yang terjaga memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, hingga daya tarik investasi daerah. Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota, Sentot Kunto Wibowo, menegaskan kesiapan jajaran kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah, khususnya pada kegiatan masyarakat yang bersifat keagamaan maupun budaya. “Kami memastikan situasi keamanan tetap terkendali sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman,” tegasnya. Pengamanan kegiatan, lanjutnya, dilaksanakan sesuai prosedur standar, termasuk pengaturan arus lalu lintas dan pengawasan di sekitar lokasi acara. Dengan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dalam indeks toleransi di tingkat nasional. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperoleh suntikan aset berupa hibah 15 bidang tanah dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang seluruhnya berada di Wilayah Kota Sukabumi. Nilai asetnya ditaksir mencapai Rp9 miliar. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan apresiasi tinggi atas pelimpahan aset hasil rampasan negara tersebut. Hibah tanah tersebut ungkapnya bukan sekadar penambahan nilai aset, tetapi juga menjadi modal penting dalam memperkuat fondasi fiskal dan arah pembangunan kota. “Alhamdulillah, hari ini kami menerima hibah berupa 15 bidang tanah. Insya Allah, aset ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sekaligus memperkuat kepemilikan aset daerah,” ujarnya. Prosesi serah terima hibah berlangsung di Aula Oman Sahroni, Pemerintah Kabupaten Subang, Rabu (11/2/2026). Teristimewa kegiatan yang merupakan catatan sejarah bagi Kota Sukabumi itu turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) bersama delapan kepala daerah penerima hibah lainnya. Ayep menegaskan, tambahan aset tersebut memiliki arti penting bagi Kota Sukabumi yang secara geografis memiliki wilayah relatif kecil. Nilai aset yang signifikan dinilai mampu memberikan ruang gerak lebih luas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. “Hibah ini memperkuat kapasitas daerah, baik dari sisi aset maupun perencanaan pembangunan. Ini menjadi bagian dari upaya memperkokoh struktur ekonomi dan pelayanan kota,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi langkah KPK RI yang mendorong optimalisasi pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan publik. Pemerintah Kota Sukabumi, lanjutnya, berkomitmen menjaga tata kelola aset secara transparan, akuntabel, dan produktif. Hibah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemanfaatan aset rampasan negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai pendekatan strategis dalam penatausahaan aset negara yang berorientasi pada kemanfaatan publik. Sementara itu, perwakilan Bidang Aset BPKPD Kota Sukabumi, Asep Rahmat, menyoroti tiga poin penting dalam hibah tersebut. Pertama, hibah mencerminkan implementasi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan aset negara. Kedua, proses hibah mempertegas penguatan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan guna memastikan tata kelola yang bersih dari praktik KKN. Ketiga, terdapat dua aspek krusial yang akan dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, yakni pencatatan serta pemanfaatan aset. “Termasuk kewajiban pemasangan plang sebagai penegasan bahwa aset tersebut merupakan hasil rampasan tindak pidana korupsi,” tandasnya. Dengan hibah yang telah diterima, Pemerintah Kota Sukabumi kini akan menindaklanjuti sejumlah tahapan, mulai dari proses administrasi, penatausahaan, hingga penyusunan strategi pemanfaatan aset. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kontribusi optimal aset terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menambah infrastruktur pendukung sektor ekonomi kreatif dengan meresmikan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Sukabumi di kawasan Taman Rekreasi Olahraga Kenari, Kecamatan Cikole, Selasa (10/2/2026). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki yang didampingi Ketua DPRD Wawan Juanda mengatakan, kehadiran gedung tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kota. “UMKM membutuhkan ruang yang layak agar pembinaan, promosi, dan pengembangan produk dapat berjalan maksimal,” ujarnya. Ia menegaskan, pembangunan daerah harus didorong oleh keberanian mengambil keputusan dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan pelaku usaha kecil dan perajin lokal. Ayep menjelaskan, pembangunan Gedung Dekranasda dapat direalisasikan karena dukungan anggaran yang tersedia serta komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor produktif. “Lokasi di kawasan Kenari dipilih agar mudah diakses dan terintegrasi dengan ruang publik,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai fondasi pembangunan. Ia menilai, penguatan PAD menjadi kunci agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjawab aspirasi warga. “Kalau ingin pembangunan berjalan, daerah harus mandiri secara keuangan,” ujarnya. Sebagai sosok yang lama berkecimpung dalam pemberdayaan UMKM, Ayep menyampaikan keyakinannya bahwa pelaku usaha lokal Kota Sukabumi memiliki potensi besar untuk bersaing. Ayep menyebut, pengalaman panjangnya di sektor tersebut menjadi bekal dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada UMKM. Gedung Dekranasda Kota Sukabumi dirancang dengan konsep modern dan memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai area fungsional. Sementara Ketua DPRD Wawan Juanda berharap, fasilitas tersebut  menjadi pusat aktivitas perajin, sekaligus etalase produk unggulan yang mampu menarik minat pasar lebih luas. “Melalui kehadiran gedung ini, kami mendorong Pemerintah Kota Sukabumi mampu memperkuat eksistensi UMKM agar semakin berdaya dengan kekuatan ekonomi kreatif yang kompetitif. (Usep)