Kuningan,Bidik-Kasusnews.com – Di balik sederet prestasi gemilang yang berhasil diraih SDN 2 Sukamaju, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, tersimpan sebuah tantangan besar yang menghambat kelancaran proses belajar mengajar: kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. Tarjusa, S.Pd., Kepala SDN 2 Sukamaju, dikenal sebagai sosok pemimpin pendidikan yang berdedikasi dan berjiwa visioner. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan serta pemahaman mendalam dalam ranah didaktik dan metodik, ia sukses membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi salah satu sekolah dasar berprestasi di wilayahnya. Berkat kekompakan tim guru dan kerja kolektif yang terarah, mutu pendidikan di SDN 2 Sukamaju terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain aktif di berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan, Tarjusa juga dikenal luas di tengah masyarakat karena kepribadiannya yang supel, mudah bergaul, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Ia tak pernah lelah berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa—mewujudkan generasi cerdas, berakhlak mulia, dan bermartabat. Namun sayangnya, kondisi fisik sekolah tidak sejalan dengan prestasi akademik yang diraih. Saat ditemui di ruang kerjanya, Tarjusa menyampaikan keprihatinannya terhadap bangunan sekolah yang sudah tua dan mengalami kerusakan cukup parah. “Sebagian besar atap ruang kelas sudah rapuh, kuda-kuda atap rusak dan mulai miring. Ini sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru. Aktivitas belajar terganggu dan kami khawatir bila tidak segera ditangani akan berdampak lebih buruk,” ungkap Tarjusa kepada jurnalis. Ia berharap perhatian dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk segera mengalokasikan anggaran renovasi total terhadap bangunan SDN 2 Sukamaju, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan proses belajar mengajar. “Kami sangat berharap ada tindak lanjut nyata. SDN 2 Sukamaju memiliki potensi besar dalam mencetak generasi berkualitas, tapi kami tidak bisa berjuang sendiri tanpa dukungan fasilitas yang memadai,” tambahnya. Dengan semangat kepemimpinan yang tulus dan kerja sama seluruh tenaga pendidik, Tarjusa terus mendorong kualitas pendidikan, sembari berharap segera ada tangan-tangan perhatian yang peduli pada kondisi infrastruktur sekolah. (Rajak)

Cirebon, Bidik-Kasusnews.com— Ketua PGRI Arjawinangun, Fathurahman, S.Pd., memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai penjualan spanduk peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang sempat ramai di media. Pada Sabtu (3/5), ia secara langsung menghubungi Kepala Korwil Media BIDIKKASUSnews Jawa Barat dan mengundangnya ke Kantor K3S Arjawinangun untuk menyampaikan hak jawabnya secara terbuka. Fathurahman menegaskan, pembuatan dan pendistribusian spanduk Hardiknas senilai Rp150.000 per lembar dilakukan berdasarkan surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang ditandatangani oleh Kadisdik H. Ronianto, S.Pd., M.Pd. Surat tersebut mengimbau setiap sekolah turut menyemarakkan peringatan Hardiknas 2025 dengan memasang spanduk seragam yang dikoordinasi per wilayah. “Keputusan ini kami ambil setelah musyawarah bersama K3S dan Korwil Arjawinangun. Kami sepakat membuat spanduk berkualitas tinggi agar awet dan tampak baik saat dipasang. Harga itu mencakup desain profesional, bahan tebal, serta biaya cetak yang lebih tinggi dari biasanya,” jelas Fathurahman, yang juga menjabat Kepala SD Negeri 3 Arjawinangun. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada tujuan komersial dalam penjualan spanduk tersebut. Seluruh proses dilakukan secara terbuka, dan pihak sekolah tidak menyatakan keberatan. Bahkan, menurutnya, keuntungan dari penjualan spanduk rencananya akan dialokasikan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa berprestasi di wilayah tersebut. “Kami ingin mendukung anak-anak yang menang dalam lomba tingkat kabupaten dengan memberikan sedikit penghargaan atau uang kadedeuh. Jadi bukan semata-mata mencari keuntungan,” tegasnya. Fathurahman berharap klarifikasi ini dapat meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menimbulkan persepsi negatif terhadap PGRI Arjawinangun. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menjelaskan secara terbuka, dan berharap polemik ini bisa dianggap selesai. “Kami sudah sampaikan hak jawab secara resmi. Semoga semua pihak bisa memahami niat baik kami,” tutupnya. (Rico)

Cirebon, Bidik-Kasusnews.com Kabupaten Cirebon — Aktivitas yang mengundang tanda tanya terjadi di lingkungan PGRI Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Wartawan di lapangan menemukan indikasi adanya praktik penjualan spanduk ucapan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 kepada sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Saat kunjungan ke kantor PGRI Arjawinangun pada Rabu (30/4/2025), ditemukan tumpukan spanduk ucapan Hardiknas di aula kantor. Spanduk-spanduk tersebut sudah diberi nama masing-masing sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SD di bawah naungan Korwil Pendidikan Kecamatan Arjawinangun. Di dekat spanduk juga terdapat lembar isian daftar pengambilan, lengkap dengan nama pengambil dan asal sekolahnya. Informasi yang diperoleh, sekolah-sekolah diminta menebus atau membeli spanduk berukuran 1,5 x 2,5 meter itu dengan harga Rp150.000 per lembarnya. Saat dikonfirmasi, Penjabat Ketua PGRI Arjawinangun, Fathurohman yang juga Kepala SDN 3 Arjawinangun, membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa pembuatan spanduk tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam peringatan Hardiknas 2025 dan telah disepakati bersama antara PGRI, Korwil Pendidikan, dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). “Ini bukan murni jualan. Kami hanya buat spanduk sebagai bentuk dukungan. Sekolah-sekolah biasa memasang ucapan seperti ini. Uangnya juga untuk kebutuhan peringatan itu sendiri,” ujar Fathurohman saat ditemui di tempat kerjanya. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini juga merespons arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon agar seluruh sekolah memasang spanduk peringatan Hardiknas secara serentak. Meski demikian, temuan ini memunculkan kekhawatiran publik terkait etika dan profesionalitas organisasi profesi guru seperti PGRI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apakah penggalangan dana melalui penjualan spanduk ini merupakan praktik yang wajar di lingkungan pendidikan? Atau justru mencederai semangat gotong royong dan keteladanan lembaga pendidikan? (Tim Investigasi – red)

Cirebon, Bidik-Kasusnews.com – Pentas seni yang digelar oleh siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 1 Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Rabu (30/4), sukses mencuri perhatian dan menuai pujian dari berbagai pihak. Bertempat di halaman sekolah, acara yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini menjadi ajang unjuk kreativitas dan keberanian para siswa dalam menampilkan seni dan budaya Nusantara. Kepala SMPN 1 Arjawinangun, Ibu Hj. Fatmawati, M.Pd., menyampaikan rasa bangga yang mendalam kepada para peserta didik. Dalam wawancaranya dengan wartawan mediaBIDIKKASUSnews.com, ia mengaku sangat puas dengan penampilan siswa-siswi yang dinilai luar biasa dan mengesankan. “Ini bukan sekadar pentas seni, tetapi juga menunjukkan hasil dari proses pendidikan karakter dan kreativitas siswa. Kami hanya mengarahkan, siswanya yang merancang, mengatur, dan tampil. Hasilnya luar biasa,” ujar Ibu Fatmawati. Pentas seni ini merupakan bagian dari program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk siswa kelas IX. Semua peserta, mulai dari MC, penari, hingga pemeran drama, berasal dari siswa sendiri. Berbagai pertunjukan seperti tarian Nusantara, tari Kecak dari Bali, hingga drama Hanoman dan cerita pedesaan ditampilkan dengan penuh semangat dan nilai budaya. Humas sekolah menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi bukti perkembangan pesat sekolah di bawah kepemimpinan Ibu Fatmawati. “SMPN 1 Arjawinangun tidak hanya unggul dalam pembelajaran dan disiplin, tetapi juga aktif mengembangkan potensi seni, budaya, dan kemandirian siswa,” jelasnya. Sebanyak 14 kelompok dari 11 kelas menampilkan beragam karya seni, mulai dari tari, lukisan, kerajinan tanah liat, hingga anyaman dari bahan daur ulang. Kolaborasi siswa dan guru, termasuk mendatangkan pelatih seni dari luar sekolah, membuahkan hasil yang menginspirasi. Dengan semangat kebersamaan dan kekayaan budaya, pentas seni ini menjadi momen berkesan sekaligus ajang apresiasi atas kreativitas anak bangsa. (Rico)

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com – Bupati Sukabumi Asep Japar mengapresiasi terselenggaranya Khotam Akbar yang digelar Komunitas Tilawah Tiga Puluh Juzz (KTT) di GOR Pemuda Cisaat, Selasa (29/04/2025). Ia menilai kegiatan ini menjadi sarana mempererat ukhuwah dan menyebarkan nilai-nilai Al-Qur’an. “Ini bukan sekadar kegiatan religius, tapi juga bagian dari misi membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berlandaskan iptek serta imtaq,” ujarnya. Asep menambahkan, KTT turut berperan dalam syiar Islam dan pembentukan generasi Qurani di Kabupaten Sukabumi. Salah satu kontribusinya adalah membantu mengatasi buta huruf Al-Qur’an di tengah masyarakat. Ia juga mengapresiasi program-program positif KTT lainnya seperti gerakan infak, dan menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung gerakan-gerakan yang membawa kemaslahatan. Kegiatan ini pun menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk terus menghadirkan program yang membangun karakter dan spiritualitas masyarakat. Masih kata Asep, semangat kebersamaan dan nilai keagamaan harus terus dipupuk di tengah tantangan zaman. “Dengan kolaborasi semua pihak, saya yakin Sukabumi bisa menjadi daerah yang semakin religius, maju, dan sejahtera,” tandasnya. (DICKY)

Kuningan, Bidik-kasusnews.com – Mengenai perihal maraknya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang membuat resah orang tua siswa di Kabupaten Kuningan akan kami sikapi komitmen FWJI Korwil Kuningan saat setelah menggelar acara halal bihalal yang diadakan di sekretariatnya. Irwan mengkomunikasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan karena telah banyaknya aduan dari orang tua siswa diberbagai wilayah kecamatan Kabupaten Kuningan yang resah harus membeli buku LKS. U.Kusmana Kepala dinas pendidikan Kabupaten Kuningan melalui chat pribadi menjelaskan, telah membuat surat resmi mengenai larangan LKS dan pemotongan bantuan PIP oleh pihak Sekolah, Minggu, 13/04/2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan 2 Surat Edaran (SE) setiap tahunnya Beliau menjelaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan setiap tahun telah mengeluarkan surat edaran (SE) * Yang pertama untuk melarang Penjualan LKS di sekolah dan * Pelarangan pemotongan bantuan PIP Larangan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada transaksi ilegal terkait LKS dan pemotongan bantuan PIP di sekolah Kabupaten Kuningan baik SD maupun SMP. Tegasnya *Isi surat edaran pertama Larangan Penjualan Buku LKS di Sekolah Dalam rangka persiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025, serta untuk mendukung program Kuningan menuju Kabupaten Pendidikan, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah tanpa adanya kepentingan komersial. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami melarang Saudara untuk “tidak melakukan Penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan sejenisnya” baik langsung maupun tidak langsung. Demikian, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaanya. *Isi surat yang kedua larangan pemotongan PIP Dalam rangka optimalisasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai upaya Pemerintah dalam membantu pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin melalui bantuan uang tunai dan perluasan akses serta kesempatan belajar, maka dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh seluruh Satuan Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kami minta Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Satuan pendidikan berkewajiban mengusulkan peserta didik yang layak menerima Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Dapodik. 2. Satuan Pendidikan agar memfasilitasi serta membantu dan memantau proses penyaluran dan pencairan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). 3. Dalam proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak diperkenankan adanya pungutan/potongan dalam bentuk apapun. Demikian agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih. (Asep Rusliman)

Sukabumi – Bidik-Kasusnews.com – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah di Pondok Modern Assalam Putri Warungkiara, Sabtu, 12 April 2025. Kegiatan tersebut sekaligus serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi, dari H. Marwan Hamami kepada H. Asep Japar. Mengingat, Bupati Sukabumi merupakan ex officio Ketua Mabicab Gerakan Pramuka setempat. Dalam kesempatan tersebut, H. Asep Japar mengaku bahagia dengan amanah yang diembannya sebagai Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi. Apalagi jika melihat kiprah Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi yang sangat luar biasa selama ini. “Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Apalagi melihat kiprah kakak-kakak semua yang sungguh mulia dalam mencetak kaum muda berkarakter unggul melalui pendidikan kepramukaan,” ujarnya. Bahkan H. Asep meyakini, kiprah yang luar biasa ini dapat menjadi daya dorong dalam mewujudkan salah satu visi Kabupaten Sukabumi.Terutama dalam menciptakan kualitas kaum muda yang unggul. “Hasil pendidikan kepramukaan menjadi salah satu contoh konkret yang patut kita dukung bersama,” ucapnya. Maka dari itu, H. Asep mengajak semua kakak-kakak untuk bersama-sama mencurahkan perhatian terhadap kualitas pendidikan kepramukan di semua tingkatan pendidikan formal maupun non formal sebagai bentuk tanggungjawab moril akan pendidikan karakter generasi muda. “Pendidikan karakter menjadi hal penting dalam membentuk generasi muda yang unggul. Apalagi generasi muda akan meneruskan tonggak estafet kepemimpinan kita semua,” ungkapnya Tak hanya itu saja, H. Asep pun berharap semuanya ikut andil dalam setiap program dan kebijakan pemerintah demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah). “Mari kita sama-sama bersinergi dalam menjalankan tugas di Gerakan Pramuka demi mendukung visi Kabupaten Sukabumi yang mubarakah,” ajaknya. Di akhir sambutannya, H. Asep pun meminta H. Marwan untuk terus mendukung dan memberikan arahannya. Apalagi dengan sepak terjang dan kiprahnya di Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi selama ini. “Kita ketahui bersama kiprah beliau (H. Marwan) yang sangat panjang, termasuk jasa-jasanya terhadap kemajuan Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi. Jadi kami mohon untuk terus mendukung dan terus memberikan arahan,” pintanya Ketua Mabicab Periode 2015-2025, H. Marwan Hamami menambahkan, Gerakan Pramuka berkontribusi besar dalam pembinaan karakter bangsa. Maka dari itu, di Kabupaten Sukabumi perlu disyukuri lantaran Gerakan Pramuka masih eksis. “Gerakan Pramuka merupakan pondasi dalam membentuk karakter. Terutama jika dasa dharma ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” bebernya. Namun dirinya tetap mengingatkan agar para kakak-kakak di Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi untuk terus berinovasi. Baik dari sisi latihan hingga pembinaan. “Kita harus ingat, didiklah anak sesuai zaman. Maka dari itu kita harus terus berinovasi,” terangnya. Sementara itu Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, mengajak semuanya untuk terus menjaga kekompakan. Apalagi dengan eksistensi Gerakan Pramuka yang sangat luar biasa di Kabupaten Sukabumi. “Kita selalu aksis di berbagai kegiatan. Baik kegiatan sosial maupun kebencanaan. Bahkan dalam arus mudik dan balik lebaran kemarin, Pramuka ikut andil membantu di dalamnya,” bebernya. Dalam kesempatan tersebut, H. Ade pun menegaskan Gerakan Pramuka akan mendukung visi-misi Kabupaten Sukabumi. “Kita harus menjadi Kabupaten Sukabumi yang mubarakah. Gerakan Pramuka mendukung visi Kabupaten Sukabumi yang mubarakah,” pungkasnya. Kegiatan diakhiri dengan berbagai penyerahan dan tausyiah. DICKY, S

Cirebon, Bidik-kasusnews.com — Suasana Syawal 1446 H masih terasa hangat ketika Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Sumber menggelar kegiatan Halal Bihalal di Kantor Korwil Sumber, Sabtu siang (12/4). Momen ini menjadi ajang silaturahmi dan dialog strategis antara Korwil, para kepala sekolah, guru, hingga staf pendidikan se-Kecamatan Sumber. Kegiatan ini digagas oleh Kepala Korwil Sumber, Sukarso Gracia Indri, M.Pd, dan mendapat dukungan penuh dari para kepala sekolah serta tenaga pendidik. Menurut Sukarso, Halal Bihalal kali ini menjadi momentum yang penting untuk memperkuat ukhuwah dan komunikasi antar pemangku kepentingan di dunia pendidikan. “Inti dari acara ini adalah memperkuat silaturahmi. Kita kumpulkan semua, dari staf Korwil, kepala sekolah, hingga guru-guru untuk saling menyapa, berdialog, dan menguatkan sinergi pendidikan,” ujar Sukarso saat diwawancarai media. Meskipun awalnya acara dirancang lebih formal dengan tausiah dan sesi tanya jawab, hujan yang mengguyur cukup deras membuat susunan kegiatan sedikit berubah. Namun, suasana keakraban tetap terasa melalui sesi foto bersama dan bincang santai antara peserta. Sukarso menambahkan, pemilihan hari Sabtu sebagai waktu pelaksanaan bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar. “Kami sengaja pilih Sabtu agar proses KBM tetap berjalan normal. Sore ini waktunya untuk kebersamaan tanpa ganggu kegiatan sekolah,” jelasnya. Kecamatan Sumber yang membawahi 12 kelurahan dan dua desa, memiliki banyak satuan pendidikan dasar. Melalui pertemuan seperti ini, berbagai persoalan di lapangan dapat langsung diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Bripka Dwi B, yang turut menekankan pentingnya sinergi antara pihak sekolah, warga, dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan lingkungan pendidikan. Ia mengimbau agar warga dan pihak sekolah mengedepankan koordinasi dan tidak main hakim sendiri dalam menghadapi persoalan. “Halal bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi juga cara efektif untuk membangun komunikasi, mempererat hubungan kerja, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif,” pungkas Sukarso. Melalui kegiatan ini, diharapkan tali silaturahmi dan kerja sama antarpihak dalam dunia pendidikan di Kecamatan Sumber terus terjaga, demi menciptakan pendidikan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berakhlak.(Rico-Asep)

Lampung Selatan,Bidik-kasusnews.com – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), mengingatkan para guru untuk bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pengajaran dan berkontribusi lebih nyata dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Hal tersebut disampaikan Egi dalam penyaluran insentif tahap satu periode Januari – Februari 2025 bagi guru honorer di Kecamatan Natar yang berlangsung di SDN Bumi Sari, Kecamatan Natar, Jumat (21/3/2025). Penyaluran insentif diserahkan secara simbolis oleh Bupati Egi kepada 713 Guru Honorer di Kecamatan Natar, dengan rincian 348 Guru Honor Negeri, 302 Guru Honor TK/PAUD dan 63 Operator Sekolah. Kabar baiknya, insentif tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Sehingga, pada tahap satu ini, Guru Honor Negeri jenjang TK/PAUD mendapatkan senilai Rp600 ribu, SD/SMP senilai Rp800 ribu, dan Operator Sekolah senilai Rp600 ribu. Bupati Egi mengatakan, kenaikan honor insentif tersebut bukan hanya sekedar apresiasi, tetapi juga bentuk dorongan bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan. Egi menyadari, pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam kemajuan bangsa dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Dimana, semua itu tidak terlepas dari peran para guru. “Saya pesan di Lampung Selatan, didik anak-anak bapak ibu sekalian dengan hati. Saya nggak mau dengar ada kekerasan, pelecehan seksual. Saya akan semaksimal mungkin untuk penuhi hak, tapi saya minta outputnya jelas dan terukur,” ujar Bupati Egi. Tak hanya itu, Egi juga mengingatkan akan pentingnya mengikuti pelatihan yang dapat menambah wawasan dan kemampuan guru dalam mendidik para siswa/i di sekolah. Dengan demikian, Egi berharap dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran di sekolah. “Jangan hanya sekedar formalitas, betul-betul dijalankan pelatihan itu. Buat pelatihan yang akan mengasah kemampuan pendidik. Saya mau bapak ibu kalau pulang pelatihan dapat ilmu, bukan cuma ngambil amplop lalu pulang,” kata Bupati Egi. (ptm/Mrg)

Bidik-kasusnews.com KUNINGAN – Isu penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah-sekolah Kabupaten Kuningan kembali mencuat dan menuai sorotan publik. Meski sudah ada larangan tegas dari pemerintah, praktik ini masih marak terjadi, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pembelajaran. Seorang wartawan senior yang telah lama meliput dunia pendidikan di Jawa Barat dan nasional mengungkapkan bahwa hampir semua sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Kuningan masih menjual LKS kepada siswa. “Datangi saja setiap SD atau MI, pasti ada penjualan LKS. Ini sudah jadi rahasia umum,” ujarnya. Tak hanya wartawan tersebut, sejumlah jurnalis lainnya pun memberikan dukungan agar pemberitaan mengenai praktik ini terus diangkat ke publik. Bahkan, beberapa media telah lebih dulu menyoroti kasus ini, termasuk dalam laporan yang dimuat oleh BIDIK-KASUSNEWS.COM dan Mediapolisi.info. Gubernur Jabar dan Menteri Diminta Sidak ke Kuningan Dalam regulasi yang ada, penjualan LKS di sekolah jelas dilarang. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjual LKS, buku ajar, maupun seragam kepada siswa. Namun, di Kuningan, aturan ini tampaknya hanya menjadi formalitas yang diabaikan. Sejumlah pihak kini mendesak Gubernur Jawa Barat serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Abdul Muti, untuk turun langsung dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendidikan Kuningan. Ada dugaan pembiaran sistematis, di mana sekolah, pengusaha, dan Dinas Pendidikan telah menjalin kerja sama dalam praktik ini. Kasus Serupa di Cirebon: Pemotongan Dana PIP Masalah di dunia pendidikan Kuningan ini memiliki pola yang mirip dengan kasus di SMA Negeri 7 Kota Cirebon, yang sebelumnya ramai diperbincangkan akibat dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa kurang mampu. Jika di Cirebon yang dipersoalkan adalah pemotongan bantuan, maka di Kuningan adalah pemaksaan pembelian LKS dan seragam olahraga kepada siswa. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya memberikan akses belajar yang adil bagi semua siswa, tanpa ada unsur bisnis di dalamnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: pendidikan berubah menjadi ladang komersial bagi oknum tertentu. Dinas Pendidikan Kuningan Bungkam, Ada Apa? Meski isu ini sudah lama terjadi dan menuai kritik, Dinas Pendidikan Kuningan hingga kini terkesan tutup mata. Tidak ada tindakan konkret untuk menghentikan praktik penjualan LKS di sekolah-sekolah. Apakah ada kepentingan tersembunyi di balik sikap diam ini? Pemberitaan ini semakin mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk jurnalis yang berani mengangkat isu ini ke publik. Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah dan pusat untuk menertibkan dunia pendidikan di Kuningan. Apakah penjualan LKS di sekolah-sekolah Kuningan akan terus dibiarkan? Ataukah akan ada tindakan tegas dari pihak berwenang? Masyarakat kini menanti jawaban. (Redaksi, Tim Investigasi)