SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Sebanyak 110 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Sukabumi yang lulus seleksi tahun 2024 akan segera diangkat dan mulai bertugas pada April 2025. Keputusan ini diumumkan dalam audiensi antara Forum Calon PPPK Kota Sukabumi dengan Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi di Gedung DPRD pada Rabu (26/3/2025). Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan akan diterbitkan pada 1 April 2025. Sebelumnya, seluruh calon PPPK diwajibkan menandatangani perjanjian kerja pada 27 Maret 2025 di Kantor BKPSDM, yang kemudian akan disahkan oleh Wali Kota Sukabumi pada 14 April 2025. Keputusan ini lebih cepat dibandingkan jadwal pengangkatan PPPK oleh pemerintah pusat yang menetapkan batas waktu hingga Oktober 2025. Langkah percepatan ini dilakukan agar pegawai baru bisa segera menjalankan tugasnya dan memperkuat pelayanan di berbagai sektor pemerintahan. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyambut baik kepastian pengangkatan ini. Ia memastikan bahwa meskipun penggajian mulai berlaku per April, pencairannya akan dirapel pada Mei 2025 karena bertepatan dengan libur Lebaran. “Ini menjadi kabar gembira bagi para PPPK yang telah lama menanti kepastian status mereka,” ujarnya. Dengan pengangkatan ini, diharapkan para PPPK dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Keberadaan mereka di berbagai unit kerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi. (UM)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 26 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya mengenalkan seni ukir khas daerahnya ke kancah internasional. Salah satu langkah besar yang tengah diperjuangkan adalah mencatatkan seni ukir Jepara sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat identitas budaya serta meningkatkan daya saing seni ukir Jepara di dunia. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, dalam pertemuan silaturahmi dengan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada Selasa (25/3/2025) menyampaikan bahwa upaya pencatatan seni ukir Jepara sebagai WBTB UNESCO akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Prof. Ismunandar, mantan Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Hubungan Antar Lembaga RI. Upaya Bersama dalam Pencatatan WBTB UNESCO Salah satu strategi yang akan ditempuh dalam pencatatan WBTB ini adalah melalui mekanisme Join Nomination dengan Bosnia dan Herzegovina. Negara tersebut sebelumnya telah berhasil mencatatkan seni ukir kayu Konjic (Konjic woodcarving) sebagai WBTB pada tahun 2017. Dengan kerja sama ini, peluang seni ukir Jepara untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO semakin terbuka lebar. “Nantinya yang turut membantu memperjuangkan ukir Jepara menjadi WBTB di UNESCO adalah Bu Rerie (Lestari Moerdijat) dan Prof. Ismunandar,” ujar Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo. Lestari Moerdijat juga menyatakan komitmennya dalam mendukung proses ini. Menurutnya, seni ukir Jepara adalah kekayaan intelektual bangsa yang harus mendapatkan pengakuan dunia. “Bu Rerie sudah menyiapkan naskah akademik dan bahan lainnya termasuk nanti pengusulan ke UNESCO,” tambahnya. Keunikan dan Nilai Seni Ukir Jepara Seni ukir Jepara telah lama menjadi identitas budaya yang melekat di Kabupaten Jepara. Karya-karyanya dikenal memiliki nilai estetika tinggi, dengan motif yang sarat akan filosofi dan sejarah. Keahlian para pengrajin dalam mengolah kayu menjadi ukiran bernilai seni tinggi telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Pada era 1980-an hingga 1990-an, ukiran Jepara sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai acara serta ruangan bergengsi. Hingga kini, produk-produk ukiran dari Jepara masih menjadi primadona dalam industri mebel dan kerajinan, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor. Dalam webinar “Mengukir Masa Depan: Legenda Ukiran Jepara” yang digelar dalam ajang Jepara International Furniture Buyer Weeks (JIFBW) 2025 pada 12 Maret lalu, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa Jepara telah dikenal sebagai penghasil ukiran berkualitas tinggi. Dampak Pencatatan WBTB bagi Jepara Jika seni ukir Jepara berhasil mendapatkan pengakuan UNESCO, hal ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di Jepara. Pengakuan sebagai WBTB akan meningkatkan daya tarik wisata budaya, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi para perajin untuk memasarkan karyanya ke pasar global. Pemerintah Kabupaten Jepara bersama para pemangku kepentingan terus mengawal proses ini dengan serius. Dengan dukungan dari berbagai pihak, harapannya seni ukir Jepara dapat segera mendapatkan status sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, sehingga warisan leluhur ini semakin dikenal dan dihargai oleh dunia.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional dan modern pada Selasa (25/3/2025). Sidak ini bertujuan memastikan stabilitas harga serta keamanan pangan bagi masyarakat. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, memimpin langsung sidak di Pasar Pelita dan Superindo Citimall. Hadir pula Pj Sekda Kota Sukabumi Andang Tjahjandi, Asisten Daerah II Setda Kota Sukabumi Nuraeni Komarudin, serta sejumlah kepala dinas terkait. Dalam sidak, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan bahwa harga pangan masih terkendali. “Hanya cabai, bawang merah, dan bawang putih yang mengalami kenaikan, sementara harga daging sapi, ikan, gula, dan beras tetap stabil,” ujarnya. Pemkot juga memastikan stok kebutuhan pokok cukup hingga Lebaran. Namun, pemantauan menemukan permasalahan pada minyak goreng Minyakita. Minyak ini dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter, yakni Rp 17.500 per liter. Selain itu, setelah ditimbang, kemasan yang seharusnya 1 liter ternyata hanya berisi 900 ml. “Ada tiga merek minyak goreng yang kami periksa. Dua merek lain sesuai takaran 1 liter dengan harga Rp 20.000 per liter, tapi Minyakita volumenya kurang,” ungkap Ayep Zaki. Selain harga dan takaran, petugas juga mengambil sampel makanan untuk diuji kandungannya. Sebagian besar pangan dinyatakan aman, tetapi ditemukan sayuran pokcoy yang mengandung pestisida di atas ambang batas. “Kami akan memberikan edukasi kepada petani agar lebih bijak dalam penggunaan pestisida,” tambahnya. Pemkot juga berencana meningkatkan anggaran untuk pemeriksaan keamanan pangan agar kegiatan pengawasan lebih rutin dilakukan. Dalam sidak ini, Pemkot juga meninjau kondisi Jalan Harun Kabir yang dipadati pedagang Pasar Marema. Pemkot memberikan izin berjualan hingga malam takbiran pukul 22.00 WIB sebelum dilakukan penertiban. “Tahun depan, seluruh kegiatan harus di bawah koordinasi Pemkot agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ayep Zaki. Wakil Wali Kota Bobby Maulana menambahkan bahwa Pemkot akan menata kawasan ini lebih baik dengan regulasi yang lebih jelas. “Kami ingin memastikan harga stabil, pangan aman, dan pasar lebih tertib menjelang Lebaran,” tutupnya. (UM)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –24-maret-2025 Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar pertemuan bertajuk Harmonisasi Pemerintah Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Media, yang berlangsung di Pendopo RA Kartini. Forum ini menjadi ajang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program Jepara Mulus yang telah berjalan selama 100 hari.

Majalengka, Bidik-kasusnews.com – Polres Majalengka Polda Jabar Bersama Forkopimda Kabupaten Majalengka sambut kedatangan kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di PT. Leetex Garmen Indonesia Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Senin (24/3/2025). Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke PT.Leetex Garmen Indonesia dalam rangka penyerahan Piagam Kepada perusahaan yang membayar tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 Tepat Jumlah dan Tepat Waktu. Kunker Gubernur ke PT.Leetex Garmen Indonesia dihadiri Bupati Majalengka Drs H.Rman Suherman, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto yang diwakili Kasat Intelkam AKP Bayu Surya Wulandono, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Dedi Supandi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawa, Perwakilan dari Dinas ketenaga kerjaan wilayah III (Ciayumajakuning). Selain itu juga dihadiri dari Muspika Dawuan Kapolsek Dawuan AKP Asep Saepudin, Danramil Dawuan Kapten Dede Kuswandi serta diikuti perwakilan dari PT.Leetex Garmen Indonesia – Majalengka, PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia – Majalengka, PT.Shotown Kasokandel Indonesia – Majalengka, PT.Polytama Propindo – Indramayu, PT.Japfa Comfeed Indonesia – Cirebon, PT.Zebra Asaba Industries – Kuningan, PT.Fastrata Induntri Indonesia – Cirebon, PT.Embbe Plumbon Tektil – Cirebon, PT.Chan Shin Reksa Jaya – Garut, PT.Astra Daihatsu Motor – Karawang, PT.Tri Keeson Utama – Garut, PT.TKG Taekwang – Subang, PT.Garuda Food Putra Putri Jaya – Sumedang serta PT Trymas Sarana Garment Industry – Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di PT.Leetex Garmen Indonesia Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka disambut oleh Bupati Majalengka didampingi Direktur PT.Leetex Garmen Indonesia serta Para perwakilan Dinas terkait. Pada kesempatannya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaksanakan Kontrol Produksi di Gedung Utama PT.Leetex Garmen Indonesia dilanjutkan dengan Penyerahan Piagam Kepada Perusahaan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi karena membayar tunjangan hari raya Idul Fitri 1446 H/2025 Tepat Jumlah dan Tepat Waktu. Seluruh rangkaian kegiatan Kunker Gubernur Jabar selesai pukul 15.40 Wib mendapatkan pengamanan dari Polres Majalengka dan Instansi terkait berjalan dengan aman lancar, kondusif, kemudian Gubernur Jawa Barat beserta rombongan langsung menuju Pendopo Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan buka puasa bersama dengan Bupati Majalengka serta unsur Forkopimda Majalengka. Asep Rusliman

Majalengka, Bidik-kasusnews.com – Pihak Kepolisian Resor Majalengka melakukan apel kesiapan pengamanan terkait aksi demo tolak RUU TNI, Nantinya polisi dipastikan tak akan dibekali senjata saat melakukan pengamanan. Polres Majalengka Polda Jabar mengerahkan 213 personel gabungan mengamankan aksi mahasiswa dan gabungan aliansi terkait pengesahan RUU TNI di depan Gedung DPR Kabupaten Majalengka, Senin (24/3/2025). “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 213 personel gabungan,” kata Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto melalui Wakapolres Majalengka KOMPOL Asep Agustoni saat Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan. Personel gabungan itu dari Polres Majalengka, TNI, Pemda Majalengka dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR Majalengka, Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPRD Majalengka. Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPRD bersifat situasional. Wakapolres juga menyampaikan rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Dia mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan. Wakapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR Majalengka,” ucap KOMPOL Asep Agustoni. Lebih lanjut, Wakapolres menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya. Tegas Wakapolres Majalengka KOMPOL Asep Agustoni. Asep Rusliman

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, mengungkapkan bahwa proses penyusunan LKPJ sudah mencapai tahap akhir dan hanya menunggu tanda tangan bupati sebelum diserahkan. “LKPJ sudah final, tinggal proses penandatanganan oleh bupati. Kami pastikan laporan ini dibuat secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Kemendagri,” ujar Ade pada Senin (24/3/2025). Sebelum dikirim ke Kemendagri, dokumen tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang dijadwalkan pada 27 Maret 2025. “Kami sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dan siap menyampaikannya dalam sidang paripurna sebelum diserahkan ke pemerintah pusat,” tambahnya. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid bersama Kemendagri, pemerintah daerah diingatkan untuk menyusun laporan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan hampir rampungnya penyusunan LKPJ, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis dapat memenuhi target penyampaian laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan. ( DICKY, S )

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –24-Maret-2025 Pemerintah Kabupaten Jepara mencatat berbagai pencapaian positif dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Infrastruktur menjadi salah satu sektor unggulan dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 88,18 persen, serta kawasan pemukiman rawan banjir yang telah sepenuhnya terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Jepara pada Senin (24/3/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan DPRD telah mengantarkan Jepara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Kemajuan Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan, terdapat 753,109 kilometer jalan dalam kondisi mantap, setara dengan 88,18 persen dari total panjang jalan di wilayah Jepara yang mencapai 854,027 kilometer. Selain itu, seluruh kawasan pemukiman rawan banjir seluas 10.677,12 hektare telah mendapatkan perlindungan dari infrastruktur pengendalian banjir. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Selain infrastruktur, capaian positif juga terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang naik menjadi 74,32 pada tahun 2024, meningkat 0,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan dari 6,61 persen menjadi 6,09 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan dari 3,35 persen menjadi 3,34 persen. Kemajuan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Partisipasi warga usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar telah mencapai 100 persen. Sementara itu, angka partisipasi pada jenjang pendidikan menengah pertama mencapai 92,14 persen, dan pendidikan kesetaraan sebesar 90,61 persen. Sektor kesehatan juga mencatat kemajuan yang signifikan. Seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten telah terakreditasi 100 persen. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk mencapai 0,987 persen, dengan total kapasitas 12.671 tempat tidur untuk melayani 1.283.687 jiwa penduduk. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum, sepanjang tahun 2024 terdapat enam pengaduan pelanggaran yang semuanya berhasil diselesaikan. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100 persen. Selain itu, layanan informasi rawan bencana berhasil menjangkau 95.919 jiwa, sementara penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencakup 17.565 warga. Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari sisi keuangan, Kabupaten Jepara mencatat pendapatan daerah sebesar Rp2,54 triliun atau 102,33 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar 95,48 persen, menyisakan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp173,97 miliar. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo. Ia juga menambahkan bahwa pembahasan LKPJ akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD pada 25-26 Maret 2025 untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kami optimis bahwa Bupati Jepara memiliki strategi yang tepat untuk membawa daerah ini semakin maju ke depannya,” ujar Agus Sutisna. Dengan berbagai pencapaian ini, Kabupaten Jepara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jepara.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Karimunjawa memiliki potensi besar dalam sektor budi daya rumput laut. Selain menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat pesisir, sektor ini juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis maritim. Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendukung pengembangan budi daya rumput laut agar lebih produktif dan berkelanjutan. Dukungan Penuh dari Pemerintah Kabupaten Jepara Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menegaskan komitmennya dalam mengembangkan budi daya rumput laut di Karimunjawa. Saat berdiskusi dengan para pembudidaya di Dukuh Mrican, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, pada Sabtu (22/3/2025), ia menargetkan peningkatan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingin program rumput laut di Karimunjawa ini dan di Jepara wajib hukumnya sukses berkelanjutan,” ujar Bupati, yang akrab disapa Mas Wiwit. Menurut warga setempat, budi daya rumput laut di Karimunjawa telah berlangsung selama 25 tahun. Melihat potensi besar ini, pemerintah berencana memberikan bantuan berupa bibit dan peralatan guna mengembangkan lahan seluas lebih dari 500 hektare. Mas Wiwit meminta pembudidaya mengajukan proposal agar bantuan dapat disalurkan secara merata. “Saya sudah berbincang dengan Pak Petinggi, kira-kira ada lebih dari 500 hektare yang bisa kita kelola untuk pengembangan budi daya rumput laut di Kemujan. Silakan ajukan proposalnya agar bantuan dapat disalurkan,” tambahnya. Potensi Budi Daya Rajungan dan Solusi Kendala Pembudidaya Selain rumput laut, pemerintah juga melihat potensi budi daya rajungan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Pemkab Jepara berencana memberikan bantuan berupa kompartemen budi daya rajungan dengan kajian bahan yang lebih ramah lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi para pembudidaya adalah faktor cuaca dan hama. Untuk mengatasi kendala ini, Mas Wiwit mengusulkan agar pembudidaya belajar dari daerah lain yang lebih maju dalam sektor ini, seperti Wakatobi. “Jika para petani rumput laut ingin belajar ke Wakatobi, kami siap memfasilitasi. Dengan begitu, sebelum investasi dari Pemerintah Pusat datang, kita sudah memiliki pengalaman, termasuk dalam pengendalian hama,” jelasnya. Integrasi dengan Wisata Edukasi Selain meningkatkan produksi, pengembangan industri berbasis rumput laut juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin menjadikan budi daya rumput laut sebagai daya tarik wisata edukasi, di mana wisatawan dapat melihat langsung proses pembudidayaan, panen, hingga pengolahan rumput laut. “Saya ingin nanti wisatawan yang datang ke sini tidak hanya menikmati pantai, tapi juga bisa melihat langsung proses budi daya, pemanenan, hingga pengolahan rumput laut. Dengan begitu, sektor wisata dan perikanan bisa saling mendukung,” kata Mas Wiwit. Dengan konsep ini, diharapkan ada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat serta menarik lebih banyak wisatawan ke Karimunjawa. Target Kontribusi untuk Produksi Nasional Mas Wiwit menegaskan bahwa program ini harus berkelanjutan dan bukan sekadar seremoni. Pemerintah daerah menargetkan kontribusi 10 persen dari total 10 ribu hektare yang dicanangkan secara nasional. “Kemarin saya menjanjikan akan mengecek berapa hektare yang siap dikelola. Pemerintah Pusat mencanangkan 10 ribu hektare, kalau saya bisa mencapai seribu, itu berarti 10 persen dari target nasional. Harapannya, Jepara bisa menjadi penyumbang utama komoditas rumput laut,” tegasnya. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Mereka mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjembatani komunikasi dengan kementerian serta membuka peluang pasar yang lebih luas. “Terima kasih sudah menjembatani ikhtiar kami agar sukses. Dengan adanya dukungan ini, kami optimis bisa meningkatkan produksi dan kesejahteraan,” ujar salah satu pembudidaya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Cirebon, Bidik-kasusnews.com – Keluhan demi keluhan terus terdengar dari warga Kota Cirebon dan para pengguna jalan yang melintas di berbagai ruas jalan kota. Kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara. Warga mengaku kecewa karena hingga saat ini perbaikan jalan terkesan dilakukan setengah hati. Meski sempat ada upaya penambalan di beberapa titik, seperti di Jalan Ciremai Raya Perumnas dan Kesambi, namun pengerjaan yang terburu-buru membuat hasilnya tidak maksimal. Masih banyak jalan berlubang yang belum tersentuh perbaikan. “Jalan ini sudah lama rusak, dan sampai sekarang masih seperti ini. Perbaikan yang dilakukan hanya tambal sulam, bahkan ada yang dikerjakan asal-asalan,” keluh seorang pengguna jalan. Keprihatinan ini semakin menjadi karena sebentar lagi memasuki musim mudik Lebaran 2025. Lonjakan kendaraan yang melintas di Kota Cirebon diperkirakan akan meningkat, memperparah kondisi jalan yang sudah rusak. Pengendara yang melintas pun terpaksa ekstra waspada agar tidak terperosok ke lubang jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Yang lebih memprihatinkan, anggaran dari Provinsi dan dana bagi hasil yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon melalui Bina Marga diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk perbaikan jalan. Miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur jalan, dipertanyakan keberadaannya oleh warga. “Sebenarnya anggaran itu ada, tapi kok perbaikannya lambat dan tidak menyeluruh? Kami sebagai warga hanya ingin jalan yang layak dan aman,” ujar seorang warga dengan nada geram. Sebelumnya, beberapa media sudah melaporkan kondisi ini kepada pihak terkait. Meski sempat ada respons berupa perbaikan di beberapa titik, tetapi hasilnya belum maksimal. Kini, warga berharap Wali Kota Cirebon segera turun tangan untuk memastikan perbaikan jalan dilakukan dengan serius dan transparan. Jalan yang baik akan menunjang kelancaran ekonomi dan mobilitas warga. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Akankah mereka mendengar jeritan warga atau membiarkan jalan-jalan di Kota Cirebon terus berlubang? (Reporter: Rico)