Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional dan modern pada Selasa (25/3/2025). Sidak ini bertujuan memastikan stabilitas harga serta keamanan pangan bagi masyarakat. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, memimpin langsung sidak di Pasar Pelita dan Superindo Citimall. Hadir pula Pj Sekda Kota Sukabumi Andang Tjahjandi, Asisten Daerah II Setda Kota Sukabumi Nuraeni Komarudin, serta sejumlah kepala dinas terkait. Dalam sidak, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan bahwa harga pangan masih terkendali. “Hanya cabai, bawang merah, dan bawang putih yang mengalami kenaikan, sementara harga daging sapi, ikan, gula, dan beras tetap stabil,” ujarnya. Pemkot juga memastikan stok kebutuhan pokok cukup hingga Lebaran. Namun, pemantauan menemukan permasalahan pada minyak goreng Minyakita. Minyak ini dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter, yakni Rp 17.500 per liter. Selain itu, setelah ditimbang, kemasan yang seharusnya 1 liter ternyata hanya berisi 900 ml. “Ada tiga merek minyak goreng yang kami periksa. Dua merek lain sesuai takaran 1 liter dengan harga Rp 20.000 per liter, tapi Minyakita volumenya kurang,” ungkap Ayep Zaki. Selain harga dan takaran, petugas juga mengambil sampel makanan untuk diuji kandungannya. Sebagian besar pangan dinyatakan aman, tetapi ditemukan sayuran pokcoy yang mengandung pestisida di atas ambang batas. “Kami akan memberikan edukasi kepada petani agar lebih bijak dalam penggunaan pestisida,” tambahnya. Pemkot juga berencana meningkatkan anggaran untuk pemeriksaan keamanan pangan agar kegiatan pengawasan lebih rutin dilakukan. Dalam sidak ini, Pemkot juga meninjau kondisi Jalan Harun Kabir yang dipadati pedagang Pasar Marema. Pemkot memberikan izin berjualan hingga malam takbiran pukul 22.00 WIB sebelum dilakukan penertiban. “Tahun depan, seluruh kegiatan harus di bawah koordinasi Pemkot agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ayep Zaki. Wakil Wali Kota Bobby Maulana menambahkan bahwa Pemkot akan menata kawasan ini lebih baik dengan regulasi yang lebih jelas. “Kami ingin memastikan harga stabil, pangan aman, dan pasar lebih tertib menjelang Lebaran,” tutupnya. (UM)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –24-maret-2025 Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar pertemuan bertajuk Harmonisasi Pemerintah Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Media, yang berlangsung di Pendopo RA Kartini. Forum ini menjadi ajang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program Jepara Mulus yang telah berjalan selama 100 hari.

Majalengka, Bidik-kasusnews.com – Polres Majalengka Polda Jabar Bersama Forkopimda Kabupaten Majalengka sambut kedatangan kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di PT. Leetex Garmen Indonesia Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Senin (24/3/2025). Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke PT.Leetex Garmen Indonesia dalam rangka penyerahan Piagam Kepada perusahaan yang membayar tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 Tepat Jumlah dan Tepat Waktu. Kunker Gubernur ke PT.Leetex Garmen Indonesia dihadiri Bupati Majalengka Drs H.Rman Suherman, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto yang diwakili Kasat Intelkam AKP Bayu Surya Wulandono, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Dedi Supandi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawa, Perwakilan dari Dinas ketenaga kerjaan wilayah III (Ciayumajakuning). Selain itu juga dihadiri dari Muspika Dawuan Kapolsek Dawuan AKP Asep Saepudin, Danramil Dawuan Kapten Dede Kuswandi serta diikuti perwakilan dari PT.Leetex Garmen Indonesia – Majalengka, PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia – Majalengka, PT.Shotown Kasokandel Indonesia – Majalengka, PT.Polytama Propindo – Indramayu, PT.Japfa Comfeed Indonesia – Cirebon, PT.Zebra Asaba Industries – Kuningan, PT.Fastrata Induntri Indonesia – Cirebon, PT.Embbe Plumbon Tektil – Cirebon, PT.Chan Shin Reksa Jaya – Garut, PT.Astra Daihatsu Motor – Karawang, PT.Tri Keeson Utama – Garut, PT.TKG Taekwang – Subang, PT.Garuda Food Putra Putri Jaya – Sumedang serta PT Trymas Sarana Garment Industry – Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di PT.Leetex Garmen Indonesia Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka disambut oleh Bupati Majalengka didampingi Direktur PT.Leetex Garmen Indonesia serta Para perwakilan Dinas terkait. Pada kesempatannya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaksanakan Kontrol Produksi di Gedung Utama PT.Leetex Garmen Indonesia dilanjutkan dengan Penyerahan Piagam Kepada Perusahaan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi karena membayar tunjangan hari raya Idul Fitri 1446 H/2025 Tepat Jumlah dan Tepat Waktu. Seluruh rangkaian kegiatan Kunker Gubernur Jabar selesai pukul 15.40 Wib mendapatkan pengamanan dari Polres Majalengka dan Instansi terkait berjalan dengan aman lancar, kondusif, kemudian Gubernur Jawa Barat beserta rombongan langsung menuju Pendopo Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan buka puasa bersama dengan Bupati Majalengka serta unsur Forkopimda Majalengka. Asep Rusliman

Majalengka, Bidik-kasusnews.com – Pihak Kepolisian Resor Majalengka melakukan apel kesiapan pengamanan terkait aksi demo tolak RUU TNI, Nantinya polisi dipastikan tak akan dibekali senjata saat melakukan pengamanan. Polres Majalengka Polda Jabar mengerahkan 213 personel gabungan mengamankan aksi mahasiswa dan gabungan aliansi terkait pengesahan RUU TNI di depan Gedung DPR Kabupaten Majalengka, Senin (24/3/2025). “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 213 personel gabungan,” kata Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto melalui Wakapolres Majalengka KOMPOL Asep Agustoni saat Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan. Personel gabungan itu dari Polres Majalengka, TNI, Pemda Majalengka dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR Majalengka, Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPRD Majalengka. Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPRD bersifat situasional. Wakapolres juga menyampaikan rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Dia mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan. Wakapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR Majalengka,” ucap KOMPOL Asep Agustoni. Lebih lanjut, Wakapolres menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya. Tegas Wakapolres Majalengka KOMPOL Asep Agustoni. Asep Rusliman

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, mengungkapkan bahwa proses penyusunan LKPJ sudah mencapai tahap akhir dan hanya menunggu tanda tangan bupati sebelum diserahkan. “LKPJ sudah final, tinggal proses penandatanganan oleh bupati. Kami pastikan laporan ini dibuat secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Kemendagri,” ujar Ade pada Senin (24/3/2025). Sebelum dikirim ke Kemendagri, dokumen tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang dijadwalkan pada 27 Maret 2025. “Kami sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dan siap menyampaikannya dalam sidang paripurna sebelum diserahkan ke pemerintah pusat,” tambahnya. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid bersama Kemendagri, pemerintah daerah diingatkan untuk menyusun laporan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan hampir rampungnya penyusunan LKPJ, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis dapat memenuhi target penyampaian laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan. ( DICKY, S )

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –24-Maret-2025 Pemerintah Kabupaten Jepara mencatat berbagai pencapaian positif dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Infrastruktur menjadi salah satu sektor unggulan dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 88,18 persen, serta kawasan pemukiman rawan banjir yang telah sepenuhnya terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Jepara pada Senin (24/3/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan DPRD telah mengantarkan Jepara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Kemajuan Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan, terdapat 753,109 kilometer jalan dalam kondisi mantap, setara dengan 88,18 persen dari total panjang jalan di wilayah Jepara yang mencapai 854,027 kilometer. Selain itu, seluruh kawasan pemukiman rawan banjir seluas 10.677,12 hektare telah mendapatkan perlindungan dari infrastruktur pengendalian banjir. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Selain infrastruktur, capaian positif juga terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang naik menjadi 74,32 pada tahun 2024, meningkat 0,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan dari 6,61 persen menjadi 6,09 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan dari 3,35 persen menjadi 3,34 persen. Kemajuan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Partisipasi warga usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar telah mencapai 100 persen. Sementara itu, angka partisipasi pada jenjang pendidikan menengah pertama mencapai 92,14 persen, dan pendidikan kesetaraan sebesar 90,61 persen. Sektor kesehatan juga mencatat kemajuan yang signifikan. Seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten telah terakreditasi 100 persen. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk mencapai 0,987 persen, dengan total kapasitas 12.671 tempat tidur untuk melayani 1.283.687 jiwa penduduk. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum, sepanjang tahun 2024 terdapat enam pengaduan pelanggaran yang semuanya berhasil diselesaikan. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100 persen. Selain itu, layanan informasi rawan bencana berhasil menjangkau 95.919 jiwa, sementara penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencakup 17.565 warga. Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari sisi keuangan, Kabupaten Jepara mencatat pendapatan daerah sebesar Rp2,54 triliun atau 102,33 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar 95,48 persen, menyisakan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp173,97 miliar. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo. Ia juga menambahkan bahwa pembahasan LKPJ akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD pada 25-26 Maret 2025 untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kami optimis bahwa Bupati Jepara memiliki strategi yang tepat untuk membawa daerah ini semakin maju ke depannya,” ujar Agus Sutisna. Dengan berbagai pencapaian ini, Kabupaten Jepara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jepara.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Karimunjawa memiliki potensi besar dalam sektor budi daya rumput laut. Selain menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat pesisir, sektor ini juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis maritim. Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendukung pengembangan budi daya rumput laut agar lebih produktif dan berkelanjutan. Dukungan Penuh dari Pemerintah Kabupaten Jepara Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menegaskan komitmennya dalam mengembangkan budi daya rumput laut di Karimunjawa. Saat berdiskusi dengan para pembudidaya di Dukuh Mrican, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, pada Sabtu (22/3/2025), ia menargetkan peningkatan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingin program rumput laut di Karimunjawa ini dan di Jepara wajib hukumnya sukses berkelanjutan,” ujar Bupati, yang akrab disapa Mas Wiwit. Menurut warga setempat, budi daya rumput laut di Karimunjawa telah berlangsung selama 25 tahun. Melihat potensi besar ini, pemerintah berencana memberikan bantuan berupa bibit dan peralatan guna mengembangkan lahan seluas lebih dari 500 hektare. Mas Wiwit meminta pembudidaya mengajukan proposal agar bantuan dapat disalurkan secara merata. “Saya sudah berbincang dengan Pak Petinggi, kira-kira ada lebih dari 500 hektare yang bisa kita kelola untuk pengembangan budi daya rumput laut di Kemujan. Silakan ajukan proposalnya agar bantuan dapat disalurkan,” tambahnya. Potensi Budi Daya Rajungan dan Solusi Kendala Pembudidaya Selain rumput laut, pemerintah juga melihat potensi budi daya rajungan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Pemkab Jepara berencana memberikan bantuan berupa kompartemen budi daya rajungan dengan kajian bahan yang lebih ramah lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi para pembudidaya adalah faktor cuaca dan hama. Untuk mengatasi kendala ini, Mas Wiwit mengusulkan agar pembudidaya belajar dari daerah lain yang lebih maju dalam sektor ini, seperti Wakatobi. “Jika para petani rumput laut ingin belajar ke Wakatobi, kami siap memfasilitasi. Dengan begitu, sebelum investasi dari Pemerintah Pusat datang, kita sudah memiliki pengalaman, termasuk dalam pengendalian hama,” jelasnya. Integrasi dengan Wisata Edukasi Selain meningkatkan produksi, pengembangan industri berbasis rumput laut juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin menjadikan budi daya rumput laut sebagai daya tarik wisata edukasi, di mana wisatawan dapat melihat langsung proses pembudidayaan, panen, hingga pengolahan rumput laut. “Saya ingin nanti wisatawan yang datang ke sini tidak hanya menikmati pantai, tapi juga bisa melihat langsung proses budi daya, pemanenan, hingga pengolahan rumput laut. Dengan begitu, sektor wisata dan perikanan bisa saling mendukung,” kata Mas Wiwit. Dengan konsep ini, diharapkan ada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat serta menarik lebih banyak wisatawan ke Karimunjawa. Target Kontribusi untuk Produksi Nasional Mas Wiwit menegaskan bahwa program ini harus berkelanjutan dan bukan sekadar seremoni. Pemerintah daerah menargetkan kontribusi 10 persen dari total 10 ribu hektare yang dicanangkan secara nasional. “Kemarin saya menjanjikan akan mengecek berapa hektare yang siap dikelola. Pemerintah Pusat mencanangkan 10 ribu hektare, kalau saya bisa mencapai seribu, itu berarti 10 persen dari target nasional. Harapannya, Jepara bisa menjadi penyumbang utama komoditas rumput laut,” tegasnya. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Mereka mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjembatani komunikasi dengan kementerian serta membuka peluang pasar yang lebih luas. “Terima kasih sudah menjembatani ikhtiar kami agar sukses. Dengan adanya dukungan ini, kami optimis bisa meningkatkan produksi dan kesejahteraan,” ujar salah satu pembudidaya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Cirebon, Bidik-kasusnews.com – Keluhan demi keluhan terus terdengar dari warga Kota Cirebon dan para pengguna jalan yang melintas di berbagai ruas jalan kota. Kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara. Warga mengaku kecewa karena hingga saat ini perbaikan jalan terkesan dilakukan setengah hati. Meski sempat ada upaya penambalan di beberapa titik, seperti di Jalan Ciremai Raya Perumnas dan Kesambi, namun pengerjaan yang terburu-buru membuat hasilnya tidak maksimal. Masih banyak jalan berlubang yang belum tersentuh perbaikan. “Jalan ini sudah lama rusak, dan sampai sekarang masih seperti ini. Perbaikan yang dilakukan hanya tambal sulam, bahkan ada yang dikerjakan asal-asalan,” keluh seorang pengguna jalan. Keprihatinan ini semakin menjadi karena sebentar lagi memasuki musim mudik Lebaran 2025. Lonjakan kendaraan yang melintas di Kota Cirebon diperkirakan akan meningkat, memperparah kondisi jalan yang sudah rusak. Pengendara yang melintas pun terpaksa ekstra waspada agar tidak terperosok ke lubang jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Yang lebih memprihatinkan, anggaran dari Provinsi dan dana bagi hasil yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon melalui Bina Marga diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk perbaikan jalan. Miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur jalan, dipertanyakan keberadaannya oleh warga. “Sebenarnya anggaran itu ada, tapi kok perbaikannya lambat dan tidak menyeluruh? Kami sebagai warga hanya ingin jalan yang layak dan aman,” ujar seorang warga dengan nada geram. Sebelumnya, beberapa media sudah melaporkan kondisi ini kepada pihak terkait. Meski sempat ada respons berupa perbaikan di beberapa titik, tetapi hasilnya belum maksimal. Kini, warga berharap Wali Kota Cirebon segera turun tangan untuk memastikan perbaikan jalan dilakukan dengan serius dan transparan. Jalan yang baik akan menunjang kelancaran ekonomi dan mobilitas warga. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Akankah mereka mendengar jeritan warga atau membiarkan jalan-jalan di Kota Cirebon terus berlubang? (Reporter: Rico)

Lampung Selatan,Bidik-kasusnews.com – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), mengingatkan para guru untuk bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pengajaran dan berkontribusi lebih nyata dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Hal tersebut disampaikan Egi dalam penyaluran insentif tahap satu periode Januari – Februari 2025 bagi guru honorer di Kecamatan Natar yang berlangsung di SDN Bumi Sari, Kecamatan Natar, Jumat (21/3/2025). Penyaluran insentif diserahkan secara simbolis oleh Bupati Egi kepada 713 Guru Honorer di Kecamatan Natar, dengan rincian 348 Guru Honor Negeri, 302 Guru Honor TK/PAUD dan 63 Operator Sekolah. Kabar baiknya, insentif tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Sehingga, pada tahap satu ini, Guru Honor Negeri jenjang TK/PAUD mendapatkan senilai Rp600 ribu, SD/SMP senilai Rp800 ribu, dan Operator Sekolah senilai Rp600 ribu. Bupati Egi mengatakan, kenaikan honor insentif tersebut bukan hanya sekedar apresiasi, tetapi juga bentuk dorongan bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan. Egi menyadari, pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam kemajuan bangsa dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Dimana, semua itu tidak terlepas dari peran para guru. “Saya pesan di Lampung Selatan, didik anak-anak bapak ibu sekalian dengan hati. Saya nggak mau dengar ada kekerasan, pelecehan seksual. Saya akan semaksimal mungkin untuk penuhi hak, tapi saya minta outputnya jelas dan terukur,” ujar Bupati Egi. Tak hanya itu, Egi juga mengingatkan akan pentingnya mengikuti pelatihan yang dapat menambah wawasan dan kemampuan guru dalam mendidik para siswa/i di sekolah. Dengan demikian, Egi berharap dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran di sekolah. “Jangan hanya sekedar formalitas, betul-betul dijalankan pelatihan itu. Buat pelatihan yang akan mengasah kemampuan pendidik. Saya mau bapak ibu kalau pulang pelatihan dapat ilmu, bukan cuma ngambil amplop lalu pulang,” kata Bupati Egi. (ptm/Mrg)

Lampung Selatan,Bidik-kasusnews.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda, pada Jum’at (21/3/2025). Ketua Komisi IV DPRD Lamsel Rosdiana menegaskan agar pelayanan di RSUD Bob Bazar Kalianda tetap menerapkan Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun. Pelayanan BPJS mandiri dan PBI jangan dibeda-bedakan,” tegasnya dalam menyampaikan keluhan dari masyarakat. Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dr. Reny Indrayani, M.KM., menanggapi ihwal tersebut, dan menyampaikan beberapa point penting untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal. “Yang penting kan, peningkatan pelayanan untuk kita, koreksi-koreksi ya, sama mudah-mudahan ada inovasi di Rumah Sakit,” ucapnya kepada jurnalis wartapro.id -, seusai acar berlangsung. Ia juga optimis pelayanan di RSUD Bob Bazar Kalianda akan lebih baik lagi utuk masyarakat Lampung Selatan. Kalau itu kan, kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang untuk pelayanan ambulance jenazah, satu lagi untuk aktivasi BPJS yang di Rawat Inap, yang lainnya adalah memaksimalkan EMR,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya RDP ini, semua masukan dan saran dari Wakil Rakyat adalah semata-mata untuk kebaikan bersama dalam melayani masyarakat. “Harapannya sesuai dengan mereka memberikan masukan, Rumah Sakit lebih maju, mengurangi komplain, dan kita juga melayaninya lebih baik lagi.” Tandasnya (Mgr)