Sukabumi,Bidik-Kasusnews.com Bupati Sukabumi H. Asep Japar mendampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahan 1 Letjen Kunto Arief Wibowo meresmikan Jalan Mayjen Kunto Arief Wibowo sekaligus panen perdana timun organik di Desa Sasagaran, Kecamatan Kebonpedes, Minggu, 27 April 2025. H. Asep Japar mengatakan, pengembangan sayuran organik tersebut merupakan langkah baik dalam mendorong pertanian ramah lingkungan, memperbaiki kualitas hasil panen serta menjaga kesehatan konsumen. H. Asep pun berharap sayuran organik yang ditanam di wilayah Desa Sasagaran tersebut bisa berdampak positif bagi masyarakat. Terutama dari sisi perekonomian para petani “Semoga hasilnya melimpah dan meningkatkan perekonomian para petani,” ucapnya. Tak sampai di situ, H. Asep yang hadir didampingi Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas pun mengajak masyarakat untuk mengelola lahan sebaik mungkin. Terutama dengan mengutamakan kelestarian lingkungan dan produktivitas lahan jangka panjang. “Mari kita utamakan kelestarian lingkungan dan produktivitas lahan jangka panjang melalui penanaman tanaman organik,” ajaknya. H. Asep Japar pun mengapresiasi adanya Jalan Mayjen Kunto Arief Wibowo. Jalan yang dibangun Pemerintah Desa Sasagaran tersebut dapat memudahkan pengangkutan hasil pertanian. Bupati menyampaikan rasa bangga kepada Desa Sasagaran yang telah mengoptimalkan penggunaan dana desa. Terkhusus untuk pembangunan infrastruktur yang kebermanfaatan luar biasa bagi masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi masyarakat dan kepala Desa Sasagaran yang telah menginisiasi pembangunan infrastruktur jalan ini,” ungkapnya. Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kami yakin, keberadaan jalan ini berdampak positif bagi warga, khususnya petani dalam aksesibilitas,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Desa Sasagaran Deni Suwandi mengatakan, pemberian nama jalan ini merupakan ide pemerintah desa bersama masyarakat. Hal itu sekaligus penghargaan kepada Letjen Kunto Arief Wibowo yang telah berjasa terhadap warga. DICKY S

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara — Alun-alun 1 Jepara kembali menjadi saksi lahirnya gebrakan baru di dunia kreatif daerah. Melalui ajang Jepara In Fashion (JIF) 2025, Pemerintah Kabupaten Jepara tak hanya merayakan Hari Jadi ke-476, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai pusat budaya dan kreativitas di Indonesia. Dengan tema “Sentuhan Seni, Gaya Mendunia”, JIF 2025 membuka ruang luas bagi seniman, desainer, dan pelaku usaha untuk mengekspresikan karya terbaik mereka. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit, memimpin pembukaan acara dengan semangat kolaborasi dan optimisme tinggi. > “Jepara tidak kekurangan talenta. Yang kita butuhkan adalah ruang, dukungan, dan kesempatan. JIF adalah wujud nyata dari semua itu,” ujar Mas Wiwit dalam sambutannya. Dari Jepara, Untuk Dunia Panggung JIF 2025 menjadi arena unjuk kreativitas bagi para desainer lokal. Menggabungkan kekayaan wastra tradisional Jepara dengan tren mode global, para peserta berhasil menghadirkan koleksi yang tidak hanya memukau, tetapi juga menunjukkan identitas kuat sebagai anak bangsa. Mulai dari generasi muda hingga tokoh-tokoh daerah, semua tampil percaya diri di atas catwalk, seolah mengirimkan pesan: Jepara siap bersaing di kancah dunia. UMKM Bangkit, Ekonomi Bergerak Tidak hanya tentang mode, JIF 2025 juga menjadi etalase kebangkitan ekonomi kreatif. Puluhan pelaku UMKM menampilkan produk unggulan dalam bazar kuliner dan kerajinan. Sajian makanan tradisional khas Jepara berdampingan dengan inovasi kuliner modern, membuktikan bahwa kreativitas masyarakat terus tumbuh dinamis. Area bazar dipadati pengunjung, menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus mempererat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen lokal. Ruang Inklusif untuk Semua JIF 2025 dikemas secara inklusif, menghadirkan berbagai pertunjukan dari beragam komunitas. Mulai dari Kartini Menari, parade musik, pameran otomotif, hingga pameran busana pengantin, semua kegiatan dirancang untuk memberi ruang bagi ekspresi dan kolaborasi tanpa batas. Hal ini sesuai dengan visi Pemkab Jepara untuk membangun daerah yang tidak hanya maju, tetapi juga berdaya saing dengan karakter budaya yang kuat. Inspirasi dari Semangat Kartini Dalam momentum yang juga bertepatan dengan HUT ke-146 R.A. Kartini, Bupati Jepara mengajak seluruh masyarakat, khususnya perempuan muda, untuk terus berkarya dan mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah. > “Semangat Kartini adalah semangat perubahan. Kini saatnya kita lanjutkan perjuangan itu melalui kreativitas, inovasi, dan kolaborasi,” tegas Mas Wiwit. Masa Depan Jepara Dimulai dari Sini Peringatan Hari Jadi ke-476 Kabupaten Jepara dan JIF 2025 bukan sekadar nostalgia. Ia menjadi gerakan nyata menuju masa depan Jepara yang lebih mandiri, kreatif, dan mendunia. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Jepara membuktikan bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan beriringan, menciptakan energi baru yang membawa daerah ini semakin bersinar di tingkat nasional bahkan global.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati – Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo didampingi Wakil Ketua I DPRD Hardi, Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra, dan Sekda Jumani, melantik Riyoso sebagai Kepala DPUTR Kabupaten Pati. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Kepala OPD, para camat dan tokoh masyarakat. “Pak Riyoso harus melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Untuk menjalankan pekerjaan infrastruktur jalan harus bagus, sesuai spesifikasi, sesuai yang direncanakan, dan selesai tepat waktu”, tegasnya. Sudewo juga berpesan agar kualitas pekerjaan infrastrukturnya harus bagus dan detail. “Turun ke bawah, materialnya dicek, volumenya dicek, semuanya harus sesuai standar kualitas. Saya tidak ingin ada penyimpangan-penyimpangan”, tutur Bupati. Sudewo pun menegaskan bahwa dirinya tidak ingin melihat ada penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek. Ia meminta agar semua aspek pekerjaan diperhatikan secara detail. Di samping itu, Riyoso juga ditunjuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP untuk merampungkan tugas-tugas yang belum selesai. “Saya berharap Pak Riyoso ada rasa syukur, ada rasa lebih untuk bertanggungjawab dalam bekerja sebagai kepala DPUTR definitif dengan anggaran di tahun 2025 ini sangat besar dan tantangan sangat besar”, tutur Bupati. Sudewo menjelaskan bahwa komposisi belanja daerah harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan wajib tercapai pada tahun 2027. “Rinciannya, alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen, belanja infrastruktur minimal 40 persen, dan belanja pendidikan minimal 20 persen”, tegas Sudewo. Menurutnya, hal itu merupakan mandat Undang-Undang yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2027. “Belanja pegawai harus kita tekan dari yang sekarang 47 persen menjadi maksimal 30 persen”, tegasnya. Ia menyoroti bahwa belanja pegawai yang terlalu tinggi selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Bahkan di beberapa unit seperti RSUD, belanja pegawai hampir mencapai 100 persen, tanpa ruang untuk pembangunan fisik maupun pelayanan yang lebih baik. “Penekanan kebijakan efisiensi belanja pegawai memang tidak populer. Tapi ini demi masa depan. Dan saya bersyukur mendapat dukungan penuh dari Menteri PAN-RB”, ujar Bupati. Sudewo juga menyebutkan bahwa dari total belanja pegawai Kabupaten Pati sebesar Rp 1,34 triliun, penghematan 5 persen saja bisa menghasilkan dana sekitar Rp 70 miliar yang sangat mungkin dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. “Inilah mengapa reformasi birokrasi tidak bisa ditunda. Kita perlu komitmen kuat dari pusat dan daerah agar arah pembangunan lebih produktif dan efisien”, pungkasnya. (Kasnadi)

Kalbar, Bidik-Kasusnews.com Untuk pertama kalinya sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Pebruari 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan melakukan Kunjungan Kerja ( Kunker ) di Kabupaten Melawi. Usai menghadiri Musrenbang di Pondopo Rumah Jabatan Bupati Wagub Krisantus melanjutkan Kunkernya ke Kantor samsat yang terletak di Jalan Nanga Pinoh – Kota Baru. kegiatan tersebut untuk memastikan pelayanan pajak kendaraan bermotor berjalan dengan optimal. Dalam kunjungannya Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan didampingi Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yusra, Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon, serta sejumlah OPD terkait, berharap setiap kabupaten harus memiliki kantor samsat sendiri dan menjadi samsat yang mandiri ” Saya berharap tidak ada lagi bayar pajak kendaran bermotor, kir mobil, harus induk ke sintang, kasian masyarakat jauh – jauh ngurus pajak harus ke sintang, kedepannya tidak ada lagi seperti itu, samsat Melawi harus mandiri, setiap kabupaten harus menjadi samsat mandiri, ” ungkapnya Selain itu Krisantus menekankan pentingnya terus meningkatkan pelayanan publik, terutama di bidang pajak kendaraan bermotor, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat melakukan pembayaran. Ia juga mengingatkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. “Jangan sampai masyarakat mau bayar pajak saja susah. Kita harus memastikan layanan berjalan lancar dan semakin baik, ” ujar Krisantus, kamis (24/4/2025) Dalam kunjungannya Krisantus mengingatkan terkait dengan kendaraan perusahaan yang masih menggunakan plat nomor kendaraan di luar Kalbar, agar segera memutasikannya ke Kalbar. ” Sementara kendaraan mereka mondar-mandir di wilayah Kalbar, sehingga itu kita menekankan dan mengingatkan kembali kepada perusahaan. Kendaraannya harus bermutasi ke Kalbar, karena ada aturan yang sudah mengamanatkan, ” tegas Krisantus. Ia beraharap dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak. Dikesempatan itu, Suryo Andi Prabowo selaku Kasi Penetapan mengapresiasi atas dukungan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terkait peningkatan pajak Daerah Menurutnya adanya samsat mandiri kedepannya pelayanan pajak kendaraan bermotor di Melawi akan semakin efisien dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Melawi. ” Kami berharap masyarakat taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya sehingga peningkatan pajak daerah lebih besar dan lebih baik lagi, ” pungkasnya. Wartawan Basori

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com – Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29 Tingkat Kabupaten Sukabumi berlangsung khidmat di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Jumat (25/4/2025). Upacara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta para kepala perangkat daerah. Dengan mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” peringatan OTDA kali ini menjadi momentum reflektif bagi peran strategis daerah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan resmi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan delapan fokus utama pembangunan yang menjadi agenda prioritas bersama yaitu swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air dan pemerintahan bersih dari korupsi. Selain itu Mendagri juga menekankan pengembangan kewirausahaan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, reformasi birokrasi, dan  penegakan hukum. Menurut Mendagri, delapan aspek ini merupakan fondasi krusial dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Dalam amanatnya, Bupati Sukabumi mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat koordinasi lintas sektor. “Kabupaten Sukabumi harus menjadi bagian aktif dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., menyambut positif semangat Hari OTDA sebagai momen penguatan otonomi daerah. Ia menyatakan bahwa otonomi harus menjadi instrumen memperluas partisipasi masyarakat, memperdekat layanan publik, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk mengawal transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik sebagai wujud nyata penguatan otonomi daerah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan adil,” tandasnya. (DICKY)

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi tahun 2025 terus bergulir. Enam kandidat telah melewati tahap penulisan makalah, mereka dinyatakan lolos untuk melaju ke tahapan selanjutnya. Pengumuman disampaikan panitia pelaksana (Pansel) pada Kamis (24/4/2025). Penilaian dalam tahap makalah ini memuat tiga aspek krusial: kemampuan mengidentifikasi masalah, merumuskan strategi serta inovasi, dan menyusun program aksi. Bobotnya mencapai 20 persen dari keseluruhan proses seleksi. Bertengger di posisi puncak Andang Tjahjandi memimpin dengan perolehan nilai tertinggi, yakni 88,07. Di bawahnya, Rahmat Sukandar meraih nilai 85,67, disusul Mohammad Hasan Asari dengan 82,27. Sementara itu, tiga nama lain yang juga berhasil lolos adalah Endah Aruni, Iskandar, dan Yudi Yustiawan. Ketiganya diumumkan tanpa menyebutkan peringkat, melainkan berdasarkan urutan abjad. Hasil resmi seleksi ini dituangkan dalam surat yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Dr. Nur Muhammad Afandi, tertanggal Kamis, 24 April 2025. Para peserta yang lolos diimbau untuk bersiap menghadapi tahapan berikutnya yang akan diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mereka akan bersaing di tahap akhir yang juga sangat menentukan langkah mereka melenggang menuju jabatan strategis. UM

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan DPD Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) NKRI. Acara ini berlangsung pada Kamis (24/4/2025) di Aula Michelle Resto and Bakery Jepara, sebagai upaya memperkuat pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Rakor ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Kepala Dinsospermades Edy Marwoto, Staf Ahli Bupati Rini Patmini, serta Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini. Dalam forum tersebut, dibahas strategi dan capaian pengelolaan dana sosial yang ditinggalkan program PNPM yang resmi berakhir pada 2014. Salah satu pembicara, Badrudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dana sosial yang dikelola telah mencapai Rp6,91 miliar. Untuk tahun berjalan, dialokasikan sebesar Rp560 juta. Ia juga menyampaikan bahwa sejak masa alokasi 2007–2014, sebanyak 63,6% dana SPP telah berhasil disalurkan ke masyarakat. Yang paling menonjol adalah capaian Kecamatan Bangsri yang dinilai berhasil menjaga dan mengembangkan dana amanah tersebut. Kecamatan ini mencatat lonjakan aset hingga 649%, dengan nilai akumulasi perguliran dana mencapai Rp186,7 miliar, memberi manfaat nyata bagi 3.903 warga dalam 286 kelompok penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Jepara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjaga semangat pemberdayaan di tingkat desa, meskipun program induk PNPM telah lama berakhir. Ia mendorong kecamatan lain untuk meniru model keberhasilan Bangsri dalam pengelolaan DAPM. “Saya berharap semangat kolaboratif ini terus dijaga. Sinergi antara pemerintah daerah, BKAD, dan UPK sangat penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, terutama dalam upaya kita bersama menanggulangi kemiskinan,” ujar Witiarso. Rakor ini menjadi penanda bahwa Kabupaten Jepara tidak hanya ingin mempertahankan warisan program PNPM, tetapi juga mengembangkannya menjadi gerakan yang lebih luas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

JATENG:Bidik-kasusnews.com Kabupaten Jepara menapaki jalur baru dalam pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Witiarso Utomo, atau yang akrab disapa Mas Wiwit, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek utama yang menjadi motor penggerak perubahan. Pada Kamis (24/4/2025), suasana ruang kerja bupati berubah menjadi forum gagasan. Delapan desa terbaik yang masuk nominasi Lomba Desa 2025 hadir menyampaikan inovasi mereka. Para petinggi desa dari Banjaragung, Nalumsari, Rengging, Lebak, Karanggondang, Ngabul, Bantrung, dan Kelet secara bergantian memaparkan strategi mereka dalam membangun tata kelola yang inklusif, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan menerapkan teknologi digital yang relevan dengan kebutuhan lokal. Mas Wiwit menyimak dengan penuh perhatian. “Kalau desa-desa ini bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan inovasi, tugas kami di kabupaten akan menjadi lebih ringan. Kita tinggal mendukung dan memperkuat,” ungkapnya. Dalam pandangannya, kekuatan Jepara masa depan akan ditentukan oleh ketangguhan desa hari ini. Rencana pembangunan ke depan akan lebih menyentuh sisi ekonomi rakyat, khususnya melalui penguatan pariwisata berbasis potensi lokal dan pemberdayaan UMKM. Dana dari hadiah lomba desa akan dialokasikan untuk mendukung program ini secara konkret. Tak hanya itu, Pemkab Jepara tengah menggagas program lintas desa—sebuah inisiatif untuk membuka ruang interaksi antarwarga dari desa ke desa, tanpa biaya transportasi. “Kalau bisa saling kunjung, masyarakat bisa saling belajar. Potensi desa bisa dikenal lebih luas, bahkan bisa jadi inspirasi bagi desa lain,” ujar Mas Wiwit. Pemerintah akan menyediakan angkutan gratis, bahkan siap menyewa jika perlu. Pendanaan inovatif juga menjadi perhatian. Selain APBD, Pemkab mengajukan skema CSR dari berbagai perusahaan. Salah satu capaian terbaru adalah komitmen Rp2 miliar dari PGN untuk mendukung program ini. Kepala Dinsospermasdes, Edy Marwoto, menyebut forum presentasi ini sebagai ruang pembelajaran penting bagi para petinggi desa. Mereka dilatih tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mengkomunikasikan visi pembangunan secara langsung dan terukur. Meski nilai hadiah tahun ini dikurangi menjadi Rp500 juta, antusiasme peserta tetap tinggi. “Yang kita nilai bukan hanya hasil, tapi juga proses dan dampaknya ke masyarakat,” kata Edy. Dengan visi membangun dari desa, Jepara mengambil posisi unik di tengah arus pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinan Mas Wiwit, desa tak lagi menjadi latar belakang, melainkan panggung utama bagi perubahan. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

SUKABUMI,Bidik-Kasusnews.com SUKABUMI – Pemerintah Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mulai merealisasikan penggunaan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2025 untuk pengaspalan jalan desa di Kampung Tugu. Proyek pemeliharaan jalan ini memiliki panjang 320 meter dan lebar 3 meter, dengan anggaran sebesar Rp135.592.000. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan mulai dikerjakan. Kepala Desa Cikahuripan, Heri Suryana atau yang akrab disapa Kang Midun, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan hasil dari usulan Musrenbangdes tahun sebelumnya dan sangat penting bagi aktivitas warga. “Jalan ini jadi akses utama masyarakat, menunjang ekonomi, dan mempermudah mobilitas warga. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk desa,” ujarnya Kamis (24/4/2025). Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk pendamping desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua Karang Taruna, Ketua BPD, Ketua LPMD, Linmas, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Pendamping Desa Agus S.IP menambahkan, proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Dana Desa yang harus diawasi bersama agar sesuai dengan aturan dan kebutuhan warga. Menurut Agus, proyek fisik seperti ini wajib mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Desa dan Permendagri, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan. Babinsa Serda Rudi dan Bhabinkamtibmas Aipda Dian juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan desa yang transparan dan partisipatif. Mereka mengingatkan pentingnya sinergi antar unsur dalam menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Warga Kampung Tugu menyambut baik proyek ini karena kondisi jalan sebelumnya rusak dan menyulitkan akses kendaraan, terutama saat musim hujan. Mereka berharap pekerjaan berjalan lancar dan hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang. ( WAHYU )

Bidik-kasusnews.com,Sintang kalimantan Barat Dampak negatif dirasakan oleh Panti Asuhan Insan Jemelak. Sebelumnya, panti asuhan tersebut tidak pernah mengalami permasalahan banjir. Namun, situasi berubah drastis pada akhir tahun 2023, ketika dugaan penyebab dari banjir ini adalah penutupan gorong-gorong oleh pihak pelaksana proyek preservasi. Menanggapi permasalahan yang dialami panti asuhan insan jemelak, Syamsuardi, Sekretaris Umum Badan Pertimbangan Pusat LSM PISIDA di Sintang, telah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait dengan situasi ini. Ia menegaskan bahwa seharusnya pihak berwenang, dalam hal ini BPJN (Badan Pelaksana Jaringan Nasional), segera merespons keluhan dari warga dan pengurus panti. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi panti asuhan insan jemelak. Ketika gorong-gorong ditutup, aliran air menjadi terhambat. Akibatnya, genangan air mulai merendam halaman panti asuhan dan bahkan salah satu bangunan di dalamnya. Kejadian ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Banjir bukan hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan bagi para penghuni panti. Anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian, kini terancam akibat situasi yang tidak terduga ini. Menghadapi situasi yang kritis seperti ini, langkah-langkah konkrit harus diambil untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari proyek-proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan kepentingan lokal, Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak di Panti Asuhan Insan Jemelak menjadi prioritas utama. Kesehatan dan keselamatan mereka harus dijaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih peka terhadap suara dari masyarakat. Agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan, Tutupnya. Sampai berita ini diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pelaksana proyek preservasi pada tahun 2023, namun awak media akan terus berusaha mencari tau agar pelaksana bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami panti asuhan insan jemelak. (Team/read)