Cirebon Bidik-kasusnews.com,. Ormas Pemuda Pancasila sepeninggal alm. Summa, roda organisasi langsung dipegang MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Jawa Barat, untuk hampir 5 bulan yang lalu. Untuk mengisi kekosongan pimpinan Kabupaten Cirebon maka MPW Jabar melakukan Pemilihan Ketua yang dilakukan oleh Stering Commitee (SC) yang dipimpin Dodi. Tahapan yang dilakukan dalam Pemilihan Ketua saat ini, yakni Pendaftaran Calon Ketua, Verifikasi berkas dan Pemilihan Ketua. Untuk pendaftaran calon ketua dimulai hari ini (20 jan) hingga pukul 22.00 tgl 23 Januari. Pendaftaran hari ini baru dilakukan Suganda Ketua PAC Plumbon yang penuh energik dengan membawa motivasi dan spirit baru untuk membesarkan ormas PP supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Usai melakukan registrasi pendaftaran Suganda memberi kesempatan awak media untuk melakukan konperensi pers, dalam penjelasannya menyampaikan “Tujuan saya maju dalam pemilihan ini bukan ingin jadi besar karena organisasi tapi ingin membesarkan organisasi dan melakukan konsolidasi setiap saat, karena Pemuda Pancasila merupakan organisasi besar yang dibentuk negara dalam mengganyang Partai Komunis Indonesia dan mamanya kita harus selalu mensosialisasikan pancasila dari sila pertama sampai kelima, makanya Pancasila Harga mati, dan harus bersinergi dengan TNI, Polri dan Pemerintahan hingga tingkat desa. Sebagai ormas kontrol sosial kita tetap berjalan bila ada yang tidak sesuai atau menyimpang kita sampaikan dengan cara bijak dan elegan untuk menjaga kondusivitas kenyamanan masyarakan, pungkas Suganda. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyebut bahwa camat merupakan garda terdepan dalam Penanggulangan bencana. ‎ ‎Hal itu disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Dinas Bulanan perdana tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Senin, 19 Januari 2026. ‎ ‎”Saya minta agar para camat segera turun ke lokasi bencana untuk memantau langsung kondisi di lapangan, sebelum instansi terkait tiba di tempat,” kata bupati. ‎ ‎Selain itu dia juga mendorong penguatan manajemen bencana oleh semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah. ‎ ‎Hal tersebut perlu dilakukan mengingat tanggungjawab tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi saja. ‎ ‎”Manajemen bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Untuk itu ia menginstruksikan para camat untuk menjadi garda terdepan saat terjadi insiden di wilayahnya,” ujar Asep. ‎ ‎Rapat yang dipandu oleh Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman ini dihadiri oleh Wakil Bupati H. Andreas, para asisten daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎Di samping itu dia juga menekankan respon cepat Penanggulangan bencana dan perbaikan sistem pelayanan publik. ‎ ‎”Soliditas antarperangkat daerah penting dilakukan khususnya dalam merespons potensi bencana alam dan menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tantangan anggaran,” kata Asjap panggilan akrab Asep Japar. ‎ ‎Dia menambahkan, penanganan bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Dia meminta para camat untuk langsung turun ke lapangan saat bencana terjadi, bahkan sebelum instansi teknis tiba. ‎ ‎”Sampaikan informasi akurat kepada masyarakat agar situasi tetap kondusif,” tegasnya. ‎ ‎Asjap menjelaskan, kerja sama konkret dalam mitigasi bencana juga diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi yang dilakukan di sela-sela rapat. ‎ ‎Kondisi fiskal daerah ujarnya yang mengalami penurunan, Bupati meminta seluruh jajaran birokrasi tidak mengendurkan semangat kerja. ‎ ‎”Perlu digarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran harus disiasati dengan inovasi dan efisiensi, tanpa mengorbankan tiga pilar prioritas pembangunan tahun 2026, yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” terangnya. ‎ ‎Bahkan dia mendorong agar di posisi sulit ini seluruh jajaran Pemkab Sukabumi harus bekerja lebih semangat lagi. ‎ ‎”Meskipun anggaran menurun, pelayanan publik di sektor vital harus terus direalisasikan secara maksimal,” tambahnya. ‎ ‎Sementara itu Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektoral. ‎ ‎Menurutnya, respons cepat pemerintah harus diimbangi dengan komunikasi yang transparan mulai dari desa hingga kabupaten. ‎ ‎”Saya meminta informasi pemerintah tersampaikan secara transparan dari tingkat bawah hingga atas. Persoalan krusial harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Andreas. ‎ ‎Rapat dinas ini juga menjadi momentum pemberian penghargaan bagi perangkat daerah berprestasi. Penghargaan Kepatuhan Kinerja Tahun 2025 tingkat perangkat daerah diraih oleh BPKAD, DPPKB, dan Inspektorat. ‎ ‎Sedangkan untuk tingkat kecamatan, penghargaan diberikan kepada Kecamatan Palabuhanratu, Parakansalak, dan Sagaranten. (Dicky)

CIREBON Bidik-kasusnews.com,. Polresta Cirebon melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional Tahun 2026 pada Senin (19/1/2026) di Lapangan Apel Mapolresta Cirebon, Jalan Raden Dewi Sartika No. 01, Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh jajaran Polresta Cirebon. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H. Sementara Perwira Upacara dijabat oleh Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kompol I Putu Ika Prabawa Kartima Utama, S.I.K., dan Komandan Upacara oleh Ps. Kanit Idik 2 Sat Reskrim Polresta Cirebon Iptu Ayang Putra Pratama, S.Tr.K., M.H. Upacara diikuti oleh para Pejabat Utama Polresta Cirebon, para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polresta Cirebon. Adapun pasukan upacara terdiri dari Peleton Pama, Gabungan Staf, Gabungan Polwan, Sat Polair, Sat Samapta, Sat Lantas, Gabungan Polsek, Sat Reskrim–Sat Tahti, Sat Intelkam–Sat Resnarkoba, serta Peleton ASN. Dalam amanatnya, Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa Upacara Hari Kesadaran Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial rutin yang diperingati setiap tanggal 17 setiap bulannya, melainkan menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri bagi seluruh anggota Polri. “Upacara Hari Kesadaran Nasional ini harus kita maknai sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah kita laksanakan selama ini. Nilai-nilai disiplin, loyalitas, serta tanggung jawab harus senantiasa tertanam dalam setiap diri personel Polri, khususnya anggota Polresta Cirebon,” tegas Kombes Pol Imara Utama. Kapolresta juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan integritas dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks serta tuntutan masyarakat yang terus meningkat terhadap kinerja Polri. “Saya mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pokok Polri. Laksanakan setiap tugas dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, Kapolresta Cirebon mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga soliditas dan kekompakan, baik di internal Polri maupun dalam bersinergi dengan Instansi lain dan seluruh elemen masyarakat. “Jaga nama baik institusi Polri di manapun berada. Tampilkan sikap humanis, santun, dan beretika dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Jadilah anggota Polri yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri dapat terus meningkat,” pungkasnya. Melalui pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional ini, diharapkan seluruh personel Polresta Cirebon semakin termotivasi untuk melaksanakan tugas secara profesional, ikhlas, dan bertanggung jawab, serta senantiasa meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Lapas Kelas IIB Sukabumi menggelar Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas Tahun 2026 di Lapangan Serbaguna Lapas, Senin (19/1/2026). ‎ ‎Apel dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi Budi Hardiono dan diikuti pejabat manajerial, seluruh ASN, serta peserta magang. ‎ ‎Kegiatan diawali dengan menyanyikan Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama oleh pejabat eselon IV dan Kepala Lapas. ‎ ‎Dalam amanatnya, Budi Hardiono menegaskan bahwa komitmen ini merupakan bentuk keseriusan seluruh jajaran dalam menjaga integritas, konsistensi, dan kebersamaan. ‎ ‎”Semua dilakukan untuk mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 serta mempersiapkan langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya, Senin (19/1/2026). ‎ ‎Dia menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen bukan sekadar seremonial, melainkan janji moral seluruh pegawai untuk bekerja secara disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab. ‎ ‎”Mempertahankan WBK membutuhkan komitmen yang konsisten dan keterlibatan seluruh unsur pegawai, dengan penguatan delapan area perubahan, khususnya Manajemen Perubahan sebagai fondasi utama,” tandasnya. ‎ ‎Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh ASN Lapas Kelas IIB Sukabumi dan diakhiri dengan foto bersama. ‎ ‎Melalui apel ini, Lapas Kelas IIB Sukabumi menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat integritas dan kedisiplinan kerja, serta secara konsisten mendukung delapan area perubahan Zona Integritas sebagai langkah menuju WBBM Tahun 2026. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya memperkuat sinergitas antarinstansi terus dilakukan. Kali ini, AKBP Ardian Satrio Utomo melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Lapas Kelas IIB Sukabumi, didampingi Wakapolres Kompol Fajri Anbiyaa beserta jajaran, Senin (19/1/2026). ‎ ‎Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Polres Sukabumi Kota dan Lapas Sukabumi, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan masyarakat maupun pemasyarakatan. ‎ ‎Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan kerja sama lintas sektor serta dukungan Polres terhadap program keamanan dan pembinaan warga binaan. ‎ ‎Kapolres bersama rombongan juga meninjau langsung berbagai unit pembinaan kemandirian, mulai dari produksi bakso, pembuatan keset, Laundry BERSEKA, hingga program ketahanan pangan di area branggang lapas yang mencakup hidroponik pakcoy, stroberi, ayam petelur, dan budidaya ikan lele. Peninjauan turut dilakukan ke blok hunian warga binaan. ‎ ‎Kapolres Sukabumi Kota memberikan apresiasi atas inovasi pembinaan yang dinilai produktif dan berdampak ekonomi. Produk keset dan bakso dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan UMKM, sekaligus bekal kemandirian bagi warga binaan. ‎ ‎“Kami melihat pembinaan di Lapas Sukabumi berjalan sangat positif. Pemanfaatan lahan terbatas untuk ketahanan pangan serta hasil karya warga binaan adalah potensi besar yang patut didukung. Polres Sukabumi Kota siap bersinergi demi terciptanya lapas yang aman, kondusif, dan produktif,” tegas Kapolres. ‎ ‎Sementara itu, Kalapas Sukabumi Budi Hardiono menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan Polres Sukabumi Kota sangat penting dalam menunjang tugas pemasyarakatan serta keberlanjutan program pembinaan dan ketahanan pangan di Lapas Kelas IIB Sukabumi. ‎ ‎Kegiatan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol komitmen kuat kolaborasi dan sinergitas antara Lapas Kelas IIB Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, menyiapkan langkah strategis pengembangan objek wisata serta penguatan produk cemilan khas Jampang sebagai penggerak ekonomi desa. Kepala Desa Cipeundeuy, Bakang Anwar As’Adi, menyebutkan dua destinasi utama yang akan dikembangkan, yakni Situ Habibi dan Pantai Mandalaratu. Kedua lokasi tersebut akan ditingkatkan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung. “Kami memiliki banyak potensi wisata. Ke depan, pengembangan dilakukan secara bertahap agar daya tariknya semakin kuat,” ujar Bakang, Senin (19/1/2026). Selain itu, Pemdes Cipeundeuy merencanakan pembangunan kawasan wisata Kampung Nelayan Maju Mandalaratu atau Kalaju yang berlokasi di sekitar Situ Habibi. Kawasan ini dirancang mencakup bumi perkemahan, wisata agro, area perkebunan kelapa, serta hamparan sawah tematik. Pada sektor ekonomi kreatif, Pemdes akan berkolaborasi dengan IKM dan UMKM setempat sebagai pemasok bahan baku cemilan khas Jampang, khususnya opak. Sinergi ini ditargetkan memperkuat rantai nilai lokal dan membuka peluang usaha baru bagi warga. Bakang berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam percepatan peningkatan infrastruktur akses menuju lokasi wisata. “Akses yang baik akan menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan objek wisata, Polres Majalengka Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan patroli objek wisata melalui Unit Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit). Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah destinasi wisata yang berada di wilayah hukum Polres Majalengka, dengan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan aktivitas wisata berjalan aman dan kondusif, Jumat (16/1/2026). Patroli objek wisata ini merupakan bagian dari upaya Polres Majalengka di bawah kepemimpinan Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi, S.H., S.I.K., M.M., melalui Kasat Samapta Polres Majalengka AKP Adam Rohmat H, S.H., M.H., CPHR. dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya para wisatawan yang memanfaatkan waktu libur. Kegiatan patroli dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran utama objek wisata Keliling Dunia Kabupaten Majalengka dan objek wisata Situ Cipanten Kabupaten Majalengka. Dalam pelaksanaannya, patroli dipimpin oleh Kanit Pam Obvit Aiptu Agus Tambiraharja bersama sejumlah personel Unit Pam Obvit Sat Samapta Polres Majalengka. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, jumlah pengunjung di objek wisata Keliling Dunia terpantau sekitar 50 orang, sedangkan di objek wisata Situ Cipanten mencapai kurang lebih 650 orang. Personel patroli melakukan pengawasan situasi kamtibmas, berkoordinasi dengan pengelola objek wisata, serta memberikan imbauan kepada pengunjung agar tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama berwisata. Dari hasil kegiatan tersebut, tidak ditemukan adanya gangguan keamanan maupun kejadian menonjol di kedua lokasi wisata. Melalui kegiatan patroli Pam Obvit ini, Polres Majalengka menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas kamtibmas di kawasan wisata, sehingga masyarakat dapat menikmati waktu libur dengan aman dan nyaman. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif, sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi, Asep Japar menegaskan bahwa kemakmuran masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang religius, rukun, dan berakhlak mulia. ‎ ‎Hal itu disampaikan saat menghadiri Milad ke-8 Masjid Baiturrahman yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Baiturrahman, di Kampung Cibogo, Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, Minggu (18/1/2026). ‎ ‎Dia menyatakan, masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan ritual ibadah, tetapi juga pusat pembinaan moral, sosial, dan kemasyarakatan. ‎ ‎”Masjid harus terus menjadi ruang dakwah, pendidikan keagamaan, serta penguatan nilai kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat,” kata bupati. ‎ ‎Lebih dari itu dia juga mengapresiasi dimulainya pembangunan Pustu Baiturrahman sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan warga. ‎ ‎”Saya berharap fasilitas tersebut dapat mendorong terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang sehat dan sejahtera,” ujarnya. ‎ ‎Semangat gotong royong panitia, pengurus masjid, dan masyarakat dalam pembangunan Pustu kata dia, menjadi contoh sinergi positif antara masyarakat dan pemerintah. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Panitia Milad Masjid Baiturrahman, Rudi Suharya, menyampaikan rangkaian kegiatan milad meliputi santunan anak yatim dan lansia, pengobatan gratis bagi sekitar 500 warga, pemberdayaan UMKM, pelayanan perizinan UMKM gratis, hingga peletakan batu pertama Pustu Baiturrahman. ‎ ‎Rudi menambahkan, setelah rampung dibangun, Pustu Baiturrahman akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung program satu desa satu dokter. ‎ ‎Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Gegerbitung, yakni Dapur MBG Mubarokah dan SPPG Karang Jaya, atas kontribusi kemitraan dengan UMKM lokal. ‎Selain itu, turut dilakukan penyerahan santunan secara simbolis kepada 20 anak yatim dan lansia, serta penyerahan Nomor Induk Berusaha dan sertifikat halal kepada pelaku UMKM. (Dicky)

Kuningan Bidik-kasusnews.com,.Beredar informasi dari pihak keluarga pemilik sumur bor dan pengelolaan air tanah ilegal milik Neni warga dusun Pahing desa Cibulan kecamatan Cidahu yang menyebut ” jika ada wartawan dan LSM Persoalkan atau pertanyakan sumur bor disuruh pertanyakan langsung ke pihak kecamatan kata orang kecamatan ” Informasi tersebut dibantah oleh Pol PP kecamatan Cidahu kabupaten Kuningan Jawabarat Dikonfirmasi Yayat Pol PP kecamatan Cidahu kepada tim media membantah informasi tersebut. Menurut Yayat, informasi itu tidak benar, ia tidak pernah mengatakan sesuai yang diinformasikan “setelah mendapatkan informasi dari pemberitaan media EDUKADINEWS terkait sumur bor dan penjualan air tanah ilegal di desa Cibulan pada 09/01/2026, ia langsung mengkoordinasikan informasi tersebut dengan pihak pemerintah desa Cibulan.Setelah mengetahui kejelasan kepemilikan sumur bor, ia menemui pihak perwakilan pemilik sumur bor guna memastikan terkait perizinannya. Mendapati sumur bor dan aktivitas penjualan air tanah milik Neni benar tidak berizin Yayat pun sempat mengingatkan bahwa kondisi ini pasti akan di tindak dengan disegel oleh Satpol PP kabupaten Kuningan,menurut Yayat. Jumat 16 Januari 2026 Lebih lanjut dalam hal tersebut Yayat sebagai Pol PP kecamatan Cidahu hanya bertugas mengawasi dan melaporkan saja kepada pihak pemerintah kecamatan dan satpol PP kabupaten Kuningan “sebagai pol PP kecamatan fungsinya hanya pengawasan di wilayah dan melaporkan bila ada pelanggaran peraturan daerah ( perda) dan peraturan kepala daerah ( Perkada) di wilayah kecamatan Cidahu, ia tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan apapun, karena yang berwenang melakukan tindakan itu adalah pihak Satpol PP kabupaten Kuningan. Ia sudah menghimbau kepada pihak pengelola sumur bor milik Neni untuk menghentikan aktivitas sebelum menempuh perizinannya,” terangnya Menegaskan Yayat ” ia tidak pernah mengatakan hal seperti yang telah terinformasikan oleh pihak keluarga pemilik sumur bor di dusun pahing desa Cibulan.” jelasnya Peraturan mengenai pengelolaan sumber air sumur bor di Indonesia diatur dalam beberapa tingkatan hukum, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan air tanah dan mencegah eksploitasi berlebihan. Dasar Hukum Utama Regulasi utama yang mendasari pengelolaan air tanah di Indonesia meliputi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, yang merupakan aturan teknis terbaru dan menyederhanakan proses perizinan. Beberapa aspek kunci dalam peraturan tersebut Perizinan Wajib: Setiap pengeboran dan pengambilan air tanah untuk kebutuhan selain kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga dalam jumlah tertentu memerlukan izin resmi dari pemerintah melalui instansi berwenang (Dinas ESDM Provinsi atau melalui sistem Online Single Submission/OSS). Izin ini dikenal sebagai Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Pengecualian: Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga (domestik) dalam jumlah kecil umumnya tidak memerlukan izin, namun aturannya dapat bervariasi di tingkat daerah. Konservasi dan Perlindungan: Pemilik sumur bor wajib menjaga kelestarian lingkungan dan membuat sumur resapan sesuai standar teknis yang berlaku untuk menjaga daya dukung akuifer (lapisan pembawa air). Sanksi: Pengambilan air tanah tanpa izin atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif hingga denda atau penutupan sumur bor. Pengawasan: Pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) berwenang mengawasi dan menetapkan kawasan lindung air tanah untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Tim EDUKADINEWS sudah adukan sumur bor dan aktivitas bisnis jual beli air tanah ilegal milik Neni warga dusun pahing desa Cibulan kecamatan Cidahu kepada pihak Kabid Gakda ( penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) kabupaten Kuningan. Namun sampai saat ini belum ada tindakan karena padatnya jadwal kegiatan dan keterbatasan personil. Asep Rusliman (tim investigasi)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, meminta agar penempatan tenaga kerja di luar negeri harus menggunakan jalur legal. Agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. ‎ ‎Hal itu disampaikan dia saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor ke SMK PASIM Sukabumi Go Global, Sabtu (17/1/2026). ‎ ‎”Penempatan tenaga kerja harus melalui jalur resmi, berbasis pelatihan, serta mendapat pendampingan dari pemerintah daerah,” kata Ayep Zaki. ‎ ‎Kondisi Kota Sukabumi menuntut adanya terobosan kebijakan ketenagakerjaan yang membuka akses kerja lintas daerah hingga luar negeri, tambahnya. ‎ ‎Dia menambahkan, persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan dengan cara konvensional semata tetapi harus mengedepankan sinergitas antara semua pemangku kepentingan. ‎ ‎”Diperlukan penguatan kerja regional serta penempatan kerja migran yang terstruktur, legal, dan terlindungi sebagai solusi nyata bagi daerah dengan keterbatasan lapangan kerja industri,” ujarnya. ‎ ‎Ia menegaskan, pengangguran merupakan persoalan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. ‎ ‎Oleh karena itu, Pemkot Sukabumi menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ‎ ‎Dalam kesempatan tersebut, Ayep Zaki juga mengapresiasi peran PASIM yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan penempatan tenaga kerja. ‎ ‎“Program-program PASIM, termasuk pengembangan Migrant Center, sejalan dengan kebutuhan daerah. Pemerintah Kota Sukabumi mendukung penuh upaya ini untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,” ujarnya. ‎ ‎Kunjungan kerja Wamenaker tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Nasional PASIM dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, peresmian PASIM Training Center, serta penguatan Migrant Center sebagai pusat pelatihan dan persiapan tenaga kerja. ‎ ‎Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Cris Kuntandi, Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Abdullah Qiqi Asmara. ‎ ‎Turut membersamai Pembina Yayasan PASIM Rinalwan Buchori, Ketua Yayasan PASIM Sukabumi Wati Purnaningrum, serta Rektor Universitas Nasional PASIM Armai Arief. ‎ ‎Yayasan PASIM memaparkan bahwa program penempatan tenaga kerja yang dijalankan telah menjangkau Jepang, Jerman, sejumlah negara Eropa, Turki, hingga Timur Tengah, dengan fokus pada kesiapan kompetensi, sertifikasi, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. ‎ ‎Sementara itu Wamen Tenaga Kerja Afriansyah Noor mengapresiasi Yayasan Pendidikan PASIM yang telah berkontribusi dalam membuka peluang kerja lewat lembaga pendidikan yang dikelolanya. ‎ ‎”Kami sangat mengapresiasi Yayasan PASIM yang telah mengembangkan dunia pendidikan menjadi dunia kerja. Di mana pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan bisa memanfaatkan penempatan kerja khususnya di luar negeri,” ujarnya. ‎ ‎Saat ini lanjut dia, PASIM telah mengirimkan sebanyak 200 tenaga kerja ke Jepang. Negara jiran tersebut kata menteri sikapnya sangat bersahabat terhadap tenaga kerja Indonesia. “Negara mereka sangat terbuka dan bersahabat. Perlu diketahui gaji di sana besar,” pungkasnya. (Usep)