Bidik-kasusnews.com,Kubu Raya Kalimantan Barat Desa Teluk Bakung: Masyarakat berharap Polisi melakukan penyelidikan terhadap gudang, yang diduga menimbun CPO ilegal, di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya, pas bersebelahan dengan warung cat hijau. Kamis-16-Okt-2025 “Kami kerap melihat aktivitas kendaraan yang keluar masuk kedalam gudang.Ntah apa muatannya, solar atau CPO, semuanya masih belum diketahui. Ada yang bilang disitu tempat penampungan sementara, setelah banyak, baru diangkut kewajok, tepatnya gudang milik BD, ” ujar RL, warga sekitar. Dia mengatakan, dari hasil pasang telinga diwarung sebelah, terdengar kalau penampung CPO ilegal di daerah tersebut inisialnya LSD. Praktek gelap ini sudah lama berlangsung tanpa ada kendala hukum sedikitpun. RL mendesak agar Polisi tanggap dan segera memeriksa gudang tersebut termasuk asal usul CPO. Sekiranya praktek itu tanpa dilengkapi surat izin selembarpun, mereka berdua, LSD dan BD, wajib diproses hukum. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif ikut mencegah praktek ilegal yang ada dimanapun. Lapor ke APH setempat jika melihat kegiatan terselubung yang sangat mencurigakan. Bila perlu bersama Ketua RT, terjun kelokasi dan tanya pemilik secara baik-baik. Sumber:Warga Setempat Editor:Basori

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polemik soal kenaikan tarif layanan di RSUD R. Syamsudin S.H Kota Sukabumi atau Rumah Sakit Bunut akhirnya dijawab tuntas. ‎ ‎Direktur RSUD, Yan Yan Rusyandi, menegaskan bahwa penyesuaian tarif bukan keputusan sepihak atau ugal-ugalan, melainkan langkah yang sesuai dengan regulasi dan hasil kajian menyeluruh. ‎ ‎“Sebelumnya tarif RSUD ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota, terakhir pada 2016, jelas Yan Yan, Kamis (16/10/2025). ‎ ‎Lanjut dia, setelah terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), mekanismenya berubah. Kini tarif BLUD harus ditetapkan lewat Peraturan Daerah, tambahannya. ‎ ‎Ia menuturkan, dasar hukum penyesuaian tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). ‎ ‎Pihak rumah sakit juga telah berkoordinasi dengan Wali Kota Sukabumi selaku pemilik (owner) dan Dewan Pengawas (Dewas) sebelum menerapkan kebijakan ini. ‎ ‎“Setelah Perda disahkan, kami lakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem. Tarif baru mulai berlaku sekitar April 2025,” katanya. ‎ ‎Salah satu tarif yang paling banyak disorot adalah layanan rawat jalan yang naik dari Rp40 ribu menjadi Rp65 ribu. ‎ ‎Menurut Yan Yan, angka tersebut disusun berdasarkan perhitungan unit cost yang mencakup biaya operasional, investasi, pemeliharaan, dan pelayanan, di luar biaya obat. ‎ ‎“Tarif ini juga mempertimbangkan kemampuan dan kesediaan masyarakat membayar. Dibanding rumah sakit lain, tarif kita masih paling rendah di tempat lain bahkan sudah di atas Rp100 ribu,” terangnya. ‎ ‎Ia juga menepis anggapan bahwa penyesuaian tarif tersebut akan memberatkan masyarakat. ‎ ‎“Tarif ini hanya berlaku bagi pasien tunai. Sedangkan warga Kota Sukabumi telah tercakup Universal Health Coverage (UHC), jadi pemegang BPJS Kesehatan tetap gratis selama mengikuti prosedur rujukan,” tegasnya. ‎ ‎Yan Yan menambahkan, dengan dasar hukum baru tersebut, tata kelola keuangan RSUD kini lebih transparan dan akuntabel. ‎ ‎“Mohon dipahami, ini bukan tarif ugal-ugalan. Ini penyesuaian yang rasional, adil, dan sesuai amanat undang-undang,” pungkasnya. (Usep)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 16 Oktober 2025 — Srikandi Squad Nusantara DPC Jepara kembali menunjukkan semangat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan sosial menjenguk ibu dari salah satu anggota yang sedang sakit. Kunjungan tersebut berlangsung di Dukuh Sekelor RT 07/RW 05, Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Jepara, pada Kamis sore (16/10/2025) pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Srikandi DPC Jepara, Ibu Riana Shofa, bersama sejumlah anggota Srikandi lainnya. Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, rombongan Srikandi menyampaikan doa serta dukungan moral bagi keluarga anggota yang tengah menghadapi ujian kesehatan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Sosial BPK Wahyudi, yang secara simbolis menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dari organisasi Squad Nusantara. Ketua Srikandi DPC Jepara, Ibu Riana Shofa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata rasa empati dan kebersamaan yang menjadi semangat utama dalam organisasi. > “Kami berupaya tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga ingin hadir dan memberikan dukungan bagi sesama anggota di saat mereka membutuhkan,” ujarnya. Sementara itu, Kabid Sosial BPK Wahyudi menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini diharapkan dapat mempererat hubungan antaranggota serta menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan Squad Nusantara. > “Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi kami berharap dapat membawa semangat dan kehangatan bagi keluarga yang sedang sakit,” tuturnya. Dengan kegiatan sosial seperti ini, Srikandi Squad Nusantara DPC Jepara terus membuktikan eksistensinya sebagai organisasi yang tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap anggota dan keluarganya. (Wely-jateng)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- RSUD Jampangkulon memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 dengan semangat promosi kesehatan dan kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan digelar sejak Rabu hingga Kamis (16/10/2025), mengusung tema besar “Tangan Bersih, Pelayanan Sehat, RSUD Jampangkulon Hebat”. ‎ ‎Beragam kegiatan edukatif dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya kebersihan tangan, baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat. ‎ ‎Pada hari Rabu, tim RSUD mengadakan edukasi cuci tangan di Curug Cikaso dan Ujunggenteng, podcast PPI tentang Hari Cuci Tangan Sedunia, serta launching lomba cuci tangan untuk pelajar SMA se-Wilayah VI Jampangkulon. ‎ ‎Kegiatan ditutup dengan evaluasi cuci tangan di ruang Amandaratu dan Panenjoan serta pembagian 50 paket snack bagi pengunjung dan keluarga pasien. ‎ ‎Keesokan harinya, kegiatan berlanjut dengan edukasi cuci tangan di area rawat jalan lantai 1 dan 2, disertai pembagian balon untuk pasien anak, 100 snack bagi pasien rawat jalan, serta goody bag untuk pasien hemodialisa dan thalasemia. ‎ ‎Kabag Tata Usaha RSUD Jampangkulon, Ramdan Nugraha, SKM., MM., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada keselamatan pasien. ‎ ‎“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun budaya hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan rumah sakit maupun masyarakat sekitar. HUT ke-23 ini menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan prima dan kebersamaan seluruh pegawai,” ujar Ramdan. ‎ ‎Selain kampanye cuci tangan, puncak peringatan HUT ke-23 juga akan diisi dengan ceremonial syukuran yang melibatkan seluruh keluarga besar RSUD Jampangkulon. ‎ ‎Acara meliputi sambutan Direktur, ceramah dan doa bersama, pemutaran video kegiatan, pemotongan kue ulang tahun, serta penyerahan nasi tumpeng dari Bank BJB sebagai simbol sinergi dan dukungan mitra. ‎ ‎Tak ketinggalan, dilakukan pula pemberian cokelat secara simbolis kepada pegawai, yang kemudian akan dibagikan ke tiap ruangan, serta peragaan tepuk cuci tangan bersama, foto bersama, dan makan bersama sebagai wujud keakraban. ‎ ‎Ramdan menambahkan, melalui peringatan ini RSUD Jampangkulon berkomitmen terus bertransformasi menjadi rumah sakit daerah yang unggul, ramah, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. ‎ ‎“Semangat ulang tahun ini kami jadikan energi baru untuk meningkatkan mutu layanan dan memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Golkar, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., menegaskan bahwa visi Asta Cita Prabowo–Gibran menempatkan hak asasi manusia (HAM) bukan sekadar agenda, tetapi fondasi utama pembangunan nasional. ‎ ‎Menurut Dewi, arah kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa kecuali. ‎ ‎Pernyataan itu disampaikan saat Dewi menjadi pembicara dalam Sosialisasi Program Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Joglo Pasundan, Kota Sukabumi, Kamis (16/10/2025). ‎ ‎“HAM adalah hak yang melekat sejak manusia lahir hak hidup, beragama, mendapat pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan yang layak,” tegas Dewi. ‎ ‎Politisi senior Partai Golkar ini menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. ‎ ‎“Pancasila menjadi pedoman keseimbangan antara hak dan kewajiban. HAM bukan hanya konsep universal, tetapi bagian dari jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Dewi juga menyoroti pentingnya pendidikan dan literasi HAM sejak dini, termasuk etika dalam bermedia sosial, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. ‎ ‎“Saring informasi sebelum dibagikan. Hindari ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan bangsa,” pesannya. ‎ ‎Acara ini turut dihadiri Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Hasbullah Fudhail, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Feri Sri Astrina, serta sejumlah tokoh politik daerah seperti Suhud Jaya Kusuma, H. Gundar Kolyubi, dan H. Agus Rukman Mustafa. ‎ ‎Hasbullah Fudhail mengapresiasi peran Dewi Asmara dalam memperkuat pengarusutamaan HAM di daerah. ‎ ‎“HAM adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat memahami dan menghormati hak orang lain, kehidupan berbangsa akan lebih damai dan berkeadilan,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polemik tembok pembatas di Perumahan Puri Cibeureum Permai (PCP) 2, RW 9, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi kembali memanas. Konflik yang telah berlangsung hampir lima tahun ini memicu ketegangan antarwarga. ‎ ‎Ketua RW 9 PCP 2, Herry Mulyadi, meminta Pemerintah Kota Sukabumi turun tangan memediasi agar persoalan tidak berlarut. “Kami ingin pemerintah hadir, jangan sampai warga terus bersitegang,” ujarnya, Ahad (12/10/2025). ‎ ‎Di sisi lain, pihak RT 7 menegaskan pembukaan akses di kawasan tersebut sudah mengantongi izin resmi Wali Kota Sukabumi tertanggal 24 September 2025. ‎ ‎“Kami rasa persoalannya sudah selesai karena ada surat izin dari wali kota, dan warga juga menyetujui,” kata Ketua RT 7/RW 9, Ajat Sudrajat. ‎ ‎Hal senada disampaikan Hj. Rieta Indrayati (60) selaku pemohon akses jalan. Ia memastikan seluruh prosedur administratif dan teknis telah dipenuhi. ‎ ‎“Kami sudah menjalani semua tahapan, mulai dari kajian Dinas PU hingga izin wali kota keluar,” ujarnya, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Rieta menjelaskan, kawasan PCP 2 sudah menjadi aset Pemkot Sukabumi karena prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) telah diserahkan ke pemerintah. ‎ ‎Karena itu, pembayaran ganti rugi tembok dilakukan ke kas daerah bukan ke warga. ‎ ‎“PBG jembatan sudah terbit 22 September dan retribusi Rp4 juta sudah dibayar. Kami juga mendapat persetujuan kelompok tani setempat,” tambahnya. ‎ ‎Ia menegaskan pembangunan rumah di lokasi itu untuk pasangan lansia, bukan komersial, serta berkomitmen menghibahkan lahan 200 meter persegi untuk fasilitas umum warga. ‎ ‎“Kalau nanti berubah jadi komersial, silakan tutup lagi,” tegasnya. ‎ ‎Rieta juga memastikan akses hanya satu arah dan dilengkapi pagar GRC setinggi dua meter untuk menjaga keamanan lingkungan. ‎ ‎“Kami sudah meminta maaf dan menjelaskan semuanya ke RW dan sesepuh lingkungan. Bagi kami, persoalan ini sudah selesai,” pungkasnya. ‎ ‎Warga berharap Pemkot Sukabumi segera memfasilitasi mediasi dan memberikan kepastian hukum agar konflik serupa tidak kembali terjadi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak, kini warga kecil Kota Sukabumi kembali harus menanggung beban baru. ‎ ‎Sejak April 2025, biaya pendaftaran poliklinik di RSUD R. Syamsudin, S.H., naik dari Rp40.000 menjadi Rp65.000 lonjakan 62,5 persen yang terasa berat bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan. ‎ ‎“Kalau buat orang mampu mungkin biasa saja. Tapi buat kami, uang segitu bisa buat makan sehari,” ucap Lisna Wati (50), warga Gunungpuyuh, dengan nada getir, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Lisna rutin membawa suaminya berobat jalan ke rumah sakit milik Pemkot Sukabumi itu. Kini, setiap kunjungan terasa seperti beban ganda yaitu biaya obat, transportasi, dan tarif administrasi yang ikut naik. ‎ ‎“Kasihan masyarakat kecil. Pemerintah seharusnya paham kondisi ekonomi rakyat sekarang. Jangan semua dilihat dari angka, tapi dari kenyataan hidup,” ujarnya. ‎ ‎Tak hanya warga kota, masyarakat dari Kabupaten Sukabumi yang berobat ke rumah sakit itu pun ikut terdampak. Terlebih setelah banyak kartu KIS daerah yang kuotanya ditutup. ‎ ‎“Mereka sekarang harus bayar sendiri. Tarif naik begini jelas menyesakkan,” tambah Lisna. ‎ ‎Kenaikan tarif itu diatur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak rumah sakit menyebut kebijakan ini hanya mengikuti aturan pemerintah daerah. ‎ ‎“Mulai 8 April 2025 diberlakukan tarif baru pendaftaran poliklinik dari Rp40.000 menjadi Rp65.000,” ujar Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H., dr. Yanyan Rusyandi, saat dikonfirmasi. ‎ ‎Namun hingga kini, belum ada penjelasan tentang kemungkinan keringanan atau skema khusus bagi warga kurang mampu. ‎ ‎Kebijakan yang tampak “teknis” di atas kertas ini berubah menjadi beban nyata di meja pendaftaran rumah sakit. ‎ ‎Di balik angka Rp65.000 itu, ada wajah-wajah letih para pasien miskin yang tetap datang demi sembuh meski dompet mereka semakin tipis. ‎ ‎Kini publik menunggu, apakah Pemkot Sukabumi akan mendengar suara lirih masyarakatnya atau membiarkan biaya berobat menjadi kemewahan bagi yang tak punya lebih. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., menegaskan pentingnya membangun kesadaran hak asasi manusia (HAM) sebagai kunci menuju masyarakat yang adil dan bermartabat. ‎ ‎Pernyataan itu disampaikan Dewi saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Program Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah Fudhail, bersama jajaran DPRD Kota Sukabumi. ‎ ‎“Kesadaran akan pentingnya HAM adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera,” ujar Dewi. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Feri Sri Astrina, Ketua Fraksi Golkar Suhud Jaya Kusuma, Wakil Ketua Komisi II DPRD H. Gundar Kolyubi, serta anggota DPRD H. Agus Rukman Mustafa. ‎Legislator Partai Golkar ini menekankan, nilai-nilai HAM di Indonesia harus berpijak pada Pancasila agar tidak terlepas dari karakter bangsa. ‎ ‎“HAM bukan hanya konsep universal, tetapi juga bagian dari budaya dan norma luhur kita,” tambahnya. ‎ ‎Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jabar Hasbullah Fudhail mengapresiasi kiprah Dewi Asmara dalam memperkuat edukasi HAM di daerah. ‎ ‎Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci terwujudnya kehidupan yang damai dan berkeadilan. ‎ ‎“Hak asasi manusia bukan semata urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga,” ujarnya. ‎ ‎Ia menegaskan, pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperluas pemahaman HAM hingga ke akar rumput. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi terus memperkuat peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. ‎ ‎Program tersebut dikhususkan bagi pekerja sektor informal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi bersama para agen Perisai se-Kecamatan Surade yang digelar di Aula Kantor Camat Surade, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan Supriatna, Kepala Kantor Cabang Pelabuhanratu Eliwati, Camat Surade Unang Suryana, serta puluhan agen Perisai. ‎ ‎Dalam sambutannya, Supriatna menjelaskan bahwa Perisai merupakan perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan yang berperan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk pekerja informal, pelaku UMKM, petani, dan nelayan. ‎ ‎Melalui agen Perisai, masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh informasi, pendaftaran, serta pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. ‎ ‎“Perisai bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, hingga membantu proses pendaftaran dan pengumpulan iuran peserta, terutama dari pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pelaku usaha mikro kecil,” ujar Supriatna. ‎ ‎Ia menambahkan, agen Perisai juga memperoleh insentif berdasarkan jumlah peserta baru atau iuran yang berhasil dikumpulkan. Selain membuka peluang pendapatan tambahan, profesi ini juga berperan penting dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja. ‎ ‎“Saat ini terdapat sekitar 110 agen Perisai di Kabupaten Sukabumi. Ke depan kami ingin memperbanyak jumlahnya, terutama di wilayah selatan yang masih minim agen. Kecamatan Surade menjadi titik awal pembentukan agen-agen baru,” jelasnya. ‎ ‎Supriatna juga mengajak masyarakat yang berminat menjadi agen Perisai untuk mendaftar dengan persyaratan sederhana, seperti memiliki ijazah minimal SMA atau paket C, KTP, kartu keluarga, serta rekening bank untuk penyaluran insentif. ‎ ‎Sementara itu, Camat Surade Unang Suryana mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai kehadiran agen Perisai akan mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian, dalam kesempatan itu BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan santunan Jaminan Kematian kepada keluarga almarhum Asep Badar, seorang juru masak. Santunan sebesar Rp42 juta diterima langsung oleh istri almarhum, Mia (37), selaku ahli waris. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Kota Sukabumi kembali menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan keluarga terbaik di Jawa Barat. ‎ ‎Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor, Kota Sukabumi sukses memborong lima penghargaan sekaligus dalam ajang apresiasi program kependudukan dan keluarga berencana tingkat provinsi yang digelar di Bandung, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang responsif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. ‎ ‎Di antara capaian yang diraih, Kota Sukabumi menempati posisi terbaik dalam kategori kelompok KB pria, pelayanan kontrasepsi jangka panjang, serta pelayanan peserta KB baru. ‎ ‎Tak hanya itu, penghargaan juga diraih untuk klinik swasta berprestasi dan pelayanan KB pasangan pria dan perempuan, yang menunjukkan keberhasilan Kota Sukabumi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. ‎ ‎Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menyebut bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja bersama dan komitmen seluruh unsur pembangunan daerah. ‎ ‎“Ini bukan hanya capaian instansi, tapi buah dari kebersamaan. Arahan pimpinan, dukungan DPRD, peran kader lapangan, serta kemitraan dengan sektor swasta menjadi energi utama di balik prestasi ini,” ungkapnya. ‎ ‎Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menilai penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa sinergi dan kerja kolaboratif mampu menghasilkan perubahan nyata. ‎ ‎“Prestasi ini adalah wujud nyata semangat Sukabumi Bercahaya. Pemerintah dan masyarakat harus terus berjalan seiring, memperkuat layanan publik yang berorientasi pada keluarga sejahtera,” ujarnya. ‎ ‎Ayep menambahkan, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkokoh program pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di seluruh wilayah Kota Sukabumi. ‎ ‎“Kami tidak akan berhenti di sini. Prestasi harus berlanjut menjadi pelayanan yang semakin dekat dan berdampak,” tegasnya. ‎ ‎Dengan semangat “Kota Sukabumi Bercahaya, untuk Jawa Barat Istimewa, Indonesia Maju”, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di semua lapisan. (Usep)