SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi resmi memasuki babak baru pengelolaan keuangan daerah setelah APBD 2026 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD. ‎ ‎Pengesahan tersebut menandai dimulainya kerja pemerintahan tahun depan yang harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi akibat ruang fiskal yang semakin menyempit. ‎ ‎Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 bukan tahun yang mudah. ‎ ‎Penyesuaian dan efisiensi anggaran yang mencapai Rp159 miliar memaksa pemerintah daerah menyusun strategi baru dalam menjaga agar program pembangunan tetap berjalan. ‎ ‎“Kita harus bekerja lebih keras untuk menutup kekurangan. Pemerintah dan DPRD bergerak bersama, memastikan setiap fraksi ikut mendorong solusi terbaik untuk daerah,” ujar Ayep saat ditemui usai paripurna, Jumat (28/11/2025). ‎ ‎Ayep mengungkapkan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu faktor utama penyempitan anggaran. ‎ ‎Kota Sukabumi mengalami pemotongan hingga 21 persen, jauh di atas rata-rata daerah lain yang hanya 3 sampai 10 persen. ‎ ‎Kondisi ini membuat alokasi anggaran SKPD turun drastis sekitar Rp150 juta per tahun, sementara kecamatan rata-rata hanya Rp100 juta sebelum dana parsial dicairkan. ‎ ‎Meski anggaran terbatas, Ayep menegaskan bahwa program P2RW tetap mendapat perhatian. ‎ ‎Meski belum tercatat dalam postur APBD 2026, ia melihat implementasi P2RW selama ini berjalan efektif dan memberi efek langsung pada masyarakat. ‎ ‎“Banyak wilayah yang menambah dana Rp25 juta dengan swadaya. Itu bukti bahwa program ini hidup dan memberikan manfaat,” jelas Ayep. ‎ ‎Padat karya berjalan, infrastruktur tumbuh, dan partisipasi masyarakat meningkat, tambahnya. ‎ ‎Dia mengajak seluruh elemen untuk tidak kehilangan optimisme. Menurutnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi jalan strategis untuk menutupi berbagai kekurangan anggaran yang timbul. ‎ ‎“Kita harus memperkuat PAD. Apalagi ada 14 Raperda yang sudah dibahas, termasuk yang berkaitan dengan pekerja migran. Semua perangkat ini penting untuk menopang kondisi fiskal yang menantang,” tegasnya. ‎ ‎Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda atau Wanju memastikan bahwa paripurna berjalan dengan komitmen penuh dari seluruh fraksi. ‎ ‎Selain menyetujui APBD 2026, masing-masing fraksi juga menyampaikan laporan reses yang menjadi bagian dari evaluasi dan rumusan kebijakan tahun depan. ‎ ‎“Terkait P2RW, Banggar memastikan program tersebut tetap berlanjut pada 2026. Tahun depan memang berat, tapi jika dana parsial turun di Maret atau April, program masih bisa bergerak. Tekanan lebih besar mungkin muncul di anggaran perubahan,” ungkap Wanju. ‎ ‎Dengan langkah-langkah penyesuaian yang harus ditempuh, Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD menekankan pentingnya kolaborasi, adaptasi kebijakan, serta fokus pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. ‎ ‎Tahun 2026 menjadi momentum pembuktian bagi keduanya untuk tetap menjaga ritme pembangunan di tengah tantangan fiskal yang tidak ringan. (Usep)

CIREBON-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Alamsyah, S.H., M.H., yang mulai bertugas sejak 28 Oktober 2025, menggelar Coffee Morning bersama jurnalis dari Kota dan Kabupaten Cirebon pada Jumat (28/11/2025). ‎ ‎Pertemuan perdana ini menjadi ruang awal bagi Kajari untuk membangun hubungan kerja yang sinergis antara Kejaksaan dan media dalam penyampaian informasi publik, khususnya di bidang penegakan hukum. ‎ ‎Di hadapan para jurnalis, Alamsyah menegaskan bahwa Kejaksaan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi media, terutama terkait kebutuhan verifikasi dan penjelasan teknis pemberitaan. ‎ ‎Menurutnya, hubungan yang baik antara aparat penegak hukum dan insan pers sangat penting untuk menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. ‎ ‎“Jika ada hal teknis pemberitaan yang perlu dijelaskan, silakan koordinasi kapan saja. Kami sangat terbuka,” kata Alamsyah. ‎ ‎Sesi tanya jawab berlangsung dinamis. Salah satu jurnalis mengangkat fenomena maraknya debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan disertai intimidasi. Isu tersebut disebut menimbulkan keresahan luas dan menjadi sorotan pemberitaan belakangan ini. ‎ ‎Menanggapi pertanyaan itu, Kajari Alamsyah menyampaikan bahwa persoalan debt collector bukan berada dalam kewenangan langsung Kejaksaan sehingga pihaknya tidak dapat memberikan komentar panjang. ‎ ‎“Soal debt collector, itu bukan ranah Kejaksaan,” jawabnya singkat. ‎ ‎Pernyataan tersebut memunculkan diskusi lanjutan di kalangan media. Beberapa jurnalis menilai, meskipun penanganan awal ada pada kepolisian. ‎ ‎Kata dia, kejaksaan tetap memiliki peran ketika perkara masuk tahap penyidikan hingga penuntutan, terutama ketika terdapat unsur pidana seperti perampasan atau pengancaman. ‎ ‎Meski terdapat momen tanya jawab yang cukup menghangat, suasana Coffee Morning tetap berlangsung kondusif. Para jurnalis mengapresiasi inisiatif Kajari dan berharap sinergi ini dapat terus berlanjut. ‎ ‎Mereka juga menitipkan harapan agar penegak hukum dapat lebih responsif terhadap isu-isu yang kerap meresahkan masyarakat. ‎ ‎Acara ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama, menandai dimulainya hubungan kerja sama yang lebih erat antara Kejari Kota Cirebon dan insan pers. (Amin)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Direktur Lembaga Wakaf Doa Bangsa (LWDB), Tus Wahid, menyampaikan langkah berani lembaganya dalam menempatkan dana wakaf uang sebesar Rp 440 juta ke Sukuk Tabungan ST015T4, instrumen Green Sukuk Ritel yang diterbitkan negara. ‎ ‎Bagi Tus Wahid, keputusan ini bukan hanya teknis investasi, melainkan bagian dari gerakan besar untuk mendorong wakaf uang naik kelas menjadi kekuatan ekonomi baru yang aman, produktif, dan benar-benar menyentuh masyarakat. ‎ ‎”Wakaf uang tidak boleh berhenti sebagai amal. Wakaf harus menjadi investasi sosial kekuatan ekonomi yang produktif, halal, dan bermanfaat untuk generasi sekarang dan mendatang. Penempatan dana di ST015T4 adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai nazhir untuk menjaga amanah dan memaksimalkan manfaat wakaf,” tegas Tus Wahid, Jumat (28/11/2025). ‎ ‎Dana sebesar Rp 440 juta itu berasal dari berbagai program Dana Abadi yakni DAIM Rp 240 juta, DAKS Rp 160 juta, DANG Rp 24 juta, DANKS Rp 13 juta, dan DAS Rp 3 juta. ‎ ‎Dengan keputusan ini, tingkat penempatan pokok wakaf LWDB melonjak ke 97,7%, dengan capaian tiap program berada di angka: DAIM 97,4%, DAKS 99,2%, DABM 97,3%, DANG 96%, DANKS 96,4%, dan DAS 62,5%. ‎ ‎Lebih jauh dia menjelaskan, pemilihan ST015T4 adalah kombinasi antara keberanian strategis dan kehati-hatian syariah. Instrumen ini dijamin negara, baik pokok maupun imbal hasil, sehingga risikonya sangat rendah. Imbal hasilnya berbentuk floating with floor dengan batas minimal 5,45% per tahun, dan dibayarkan setiap bulan. ‎ ‎“Ini bukan sekadar aman secara syariah. Ini instrumen yang memungkinkan wakaf uang bukan hanya terjaga, tetapi tumbuh,” jelasnya. ‎ ‎Hasil kupon yang diterima LWDB tidak akan berhenti di laporan keuangan. Semua imbal hasil ST015T4 akan dialirkan ke program-program yang telah menjadi ruh LWDB yaitu Qardhul Hasan (pembiayaan tanpa bunga), pendidikan, bantuan sosial, dan program kemaslahatan lainnya yang sudah ditetapkan sejak awal dalam akta ikrar wakaf. ‎ ‎Tus Wahid menekankan bahwa model wakaf produktif ini bukan teori, tetapi sudah berjalan dan terbukti. Berkat dukungan Pemda Kota Sukabumi, sejak April 2025 program Qardhul Hasan telah menyentuh 809 pelaku UMK, dengan dana bergulir mencapai Rp 178.750.000. ‎ ‎Dari jumlah itu, 214 pelaku UMK Kota Sukabumi menerima pembiayaan yang berasal dari manfaat wakaf DAIM dan DAKS. Tingkat pengembaliannya mencapai 100%. “Ini bukti bahwa masyarakat kecil bisa dipercaya. Wakaf produktif itu nyata, bukan konsep di atas kertas,” tegas Tus Wahid. ‎ ‎Dalam pandangan Tus Wahid, langkah menempatkan dana wakaf ke instrumen negara bukan hanya soal teknis, tetapi cara baru memaknai wakaf. Ia merumuskannya dalam tiga fondasi: transparansi dan amanah, keberlanjutan manfaat dan kepastian syariah. ‎ ‎Melalui instrumen resmi negara, wakaf bisa tumbuh, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. ‎Di akhir penjelasannya, Tus Wahid menyampaikan ajakan yang lebih besar: jadikan wakaf uang sebagai gerakan perubahan. ‎ ‎“Kami ingin menginspirasi. Wakaf uang bisa menjadi mesin sosial yang mengangkat UMK, membiayai pendidikan, membantu masyarakat, dan memperkuat bangsa. Yang kita butuhkan hanya satu: pengelolaan yang transparan dan amanah,” tutupnya. (Usep)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 27 November 2025 — Srikandi Sayap DPC Squad Nusantara Jepara kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan santunan kematian yang dilaksanakan di Desa Senenan, TT 15 RW 02, Kecamatan Tahunan, Kamis (27/11/2025) pukul 17.20 WIB. Kegiatan ini digelar dalam rangka takziah atas berpulangnya orang tua dari Bu Ani, salah satu anggota Squad Nusantara Ranting Tahunan. Suasana haru terlihat saat rombongan Srikandi hadir untuk memberikan dukungan moral dan bantuan kepada keluarga duka. Ketua Srikandi Squad Nusantara Jepara, Ibu Riana Shofa, hadir langsung bersama Bidang Perempuan dan Anak, Ibu Dian, serta Bidang Luar Negeri, Ibu Muslikatun. Mereka memberikan penguatan kepada keluarga sekaligus menyerahkan santunan secara simbolis. Agenda takziah ini turut didampingi oleh Ketua DPC Squad Nusantara Jepara, Bapak Eko Basuki, serta Ketua Harian, Bapak Wawan, sebagai bentuk solidaritas jajaran pengurus terhadap seluruh anggota. Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Ketua Srikandi, Ibu Riana Shofa. Dalam kesempatan tersebut, Bu Ani menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas perhatian dan kepedulian Srikandi serta seluruh jajaran Squad Nusantara Jepara. > “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Srikandi Ibu Riana Shofa dan seluruh jajaran yang telah peduli kepada keluarga kami. Ini sangat berarti di tengah duka yang kami rasakan,” ungkap Bu Ani. Melalui kegiatan ini, Squad Nusantara Jepara menegaskan komitmennya untuk terus mempererat persaudaraan, saling membantu, dan hadir bagi anggota yang membutuhkan, terutama saat menghadapi masa-masa sulit. (Wely-jateng)

AMUNTAI, BIDIK-KASUSNEWS.COM  — Polres Hulu Sungai Utara (HSU) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Asistensi Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang digelar pada Kamis, 27 November 2025, di Rupatama 1 dan Ruang Pelayanan Publik Polres HSU. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 Wita tersebut berjalan dengan tertib dan lancar. Asistensi dipimpin oleh Tim Asistensi yang terdiri dari KOMPOL Muhammad Andriyan Noya, S.Sos., BRIGADIR Trisna Aditya P, S.H., BRIPTU Muhammad Rizky Ananda, dan BRIPDA Ahmad Denny Maulana. Mereka memberikan pendampingan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya yang berorientasi pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Kegiatan turut dihadiri Wakapolres HSU, para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta operator pelayanan publik (Yanlik) Polres HSU. Kehadiran seluruh unsur pelaksana layanan menegaskan keseriusan Polres HSU dalam memastikan standar pelayanan yang humanis, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan benar-benar diterapkan di setiap unit pelayanan. Selama asistensi, tim melakukan pengecekan langsung ke fasilitas pelayanan, mulai dari area tunggu, loket layanan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hingga efektivitas jalur pengaduan masyarakat. Selain itu, Tim Asistensi memberikan sejumlah masukan teknis mengenai optimalisasi prosedur layanan yang lebih adaptif, modern, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB tentang pelayanan publik inklusif. Tidak hanya melakukan evaluasi, kegiatan ini juga diisi diskusi bersama operator pelayanan guna membahas kendala lapangan serta langkah-langkah strategis untuk peningkatan mutu layanan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fokus pembahasan mengarah pada penyempurnaan tata cara penanganan kelompok rentan agar mereka mendapat pelayanan cepat, mudah, dan tanpa hambatan. Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si melalui PS. Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur menjelaskan bahwa asistensi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres HSU untuk menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat. “Polres HSU berkomitmen menghadirkan layanan publik yang ramah, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Terlebih bagi kelompok rentan, pelayanan harus benar-benar mudah diakses, humanis, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Kegiatan asistensi ini menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan mutu layanan kami,” ujarnya. Melalui kegiatan asistensi ini, Polres HSU berharap dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan publik yang modern, responsif, dan konsisten dalam memberikan keadilan bagi seluruh warga. Polres HSU juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tim asistensi sebagai bagian dari proses pembenahan berkelanjutan. (Agus)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Program revitalisasi sekolah seharusnya menghadirkan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan. ‎ ‎Namun di sejumlah sekolah, pelaksanaannya justru menyisakan persoalan serius yakni transparansi anggaran yang minim dan mekanisme pengawasan yang tidak berjalan. ‎ ‎Kepala sekolah kerap melibatkan komite dalam rapat maupun pemantauan kegiatan fisik. ‎ ‎Bahkan ada yang menugaskan anggota komite menjadi pelaksana lapangan hingga ikut mengawasi teknis pembangunan. Meski demikian, akses terhadap data keuangan tetap tertutup rapat. ‎ ‎Setiap kali komite ditanya wartawan mengenai nilai kontrak, harga material, atau realisasi dana, jawaban yang muncul selalu tidak jelas. ‎ ‎Rencana Anggaran Biaya dan laporan keuangan pun hanya disodorkan dalam bentuk garis besar, tanpa rincian yang memungkinkan pengawasan mendalam. ‎ ‎Dalam kondisi serba tertutup ini, muncul berbagai dugaan penyimpangan mulai dari mark-up harga dan volume fiktif, penunjukan pemasok titipan, penggunaan material non-standar. ‎ ‎Tidak hanya itu swakelola semu yang memecah paket pekerjaan agar luput dari mekanisme tender. ‎ ‎Bangunan memang selesai, tetapi kualitasnya jauh dari spesifikasi: beton tipis, dinding cepat retak, dan atap rawan bocor. ‎ ‎Ketika detail keuangan tidak dibuka, pelacakan sisa dana hampir mustahil dilakukan. Komite sekadar hadir sebagai pengawas tanpa kewenangan, sementara ruang manipulasi anggaran makin lebar. ‎ ‎Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus menghentikan pola ini. Transparansi harus menjadi kewajiban mutlak RAB, kontrak, dan laporan realisasi harus dipublikasikan terbuka di sekolah dan dapat diakses komite tanpa hambatan. ‎ ‎Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi cerminan integritas pengelola pendidikan. Selama data anggaran tetap tersembunyi, dana publik berisiko diselewengkan dan masa depan siswa menjadi pihak yang paling dirugikan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat resmi membentuk Koperasi Merah Putih Warga Binaan dan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pembinaan koperasi di Aula LPKA Bandung. ‎ ‎Kegiatan dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas Jabar Kusnali, perwakilan LPDP, Kementerian Koperasi dan UKM, Waibi, serta 12 stakeholder pendukung. ‎ ‎Para kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Barat dan pengurus Koperasi Merah Putih dari seluruh UPT turut hadir. ‎ ‎Pembentukan koperasi ini menjadi langkah strategis untuk membuka akses keterampilan, meningkatkan kapasitas ekonomi warga binaan, dan mempersiapkan kemandirian setelah kembali ke masyarakat. ‎ ‎Kusnali menegaskan pembinaan pemasyarakatan kini menekankan penguatan ekonomi selain pembinaan kepribadian. ‎ ‎Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 12 mitra guna memperkuat keberlanjutan program pada seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Barat. ‎ ‎’Melalui Bimtek, peserta dibekali materi pengelolaan koperasi, manajemen usaha, keuangan, serta produksi dan pemasaran,” kata dia. ‎ ‎Dengan dukungan kolaboratif dan pembinaan yang terstruktur, Koperasi Merah Putih Warga Binaan diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang efektif dan meningkatkan daya saing warga binaan setelah bebas. (Usep)

Bidik-kasusnews.com,Jayawijaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Kemendagri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rabu,26 November 2025 “Rapat monev APBD ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah, serta evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie dalam Rapat Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD secara hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (24/11/2025). Rikie menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Karena itu, pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan, monev dilakukan baik pada daerah yang realisasinya rendah maupun tinggi. Daerah dengan realisasi rendah perlu diidentifikasi hambatannya, sementara daerah dengan realisasi tinggi dapat menjadi rujukan praktik baik. Rikie kemudian memaparkan capaian realisasi APBD Provinsi Papua Pegunungan per 24 November 2025. Pada tingkat provinsi, realisasi pendapatan mencapai 78,20 persen dan realisasi belanja 72,00 persen. Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 93,00 persen hingga akhir tahun. Di tingkat kabupaten, capaian realisasi menunjukkan variasi signifikan. Kabupaten Jayawijaya melaporkan realisasi pendapatan 74,77 persen dan belanja 57,56 persen, dengan target 93,00 persen untuk keduanya pada 31 Desember 2025. Kabupaten Lanny Jaya mencatat realisasi pendapatan 75,00 persen dan belanja 74,00 persen, serta menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 90,00 persen hingga akhir tahun. Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan capaian yang lebih tinggi dengan realisasi pendapatan 80,73 persen dan belanja 70,92 persen, serta menargetkan 95,00 persen untuk keduanya. Adapun Kabupaten Nduga mencatat realisasi pendapatan 72,05 persen dan belanja 76,48 persen, dengan target akhir tahun masing-masing 95,00 persen dan 91,00 persen. Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang merealisasikan pendapatan 77,71 persen dan belanja 67,99 persen, dengan target pendapatan 98,00 persen dan belanja 95,00 persen. Kabupaten Tolikara melaporkan realisasi pendapatan 74,91 persen dan belanja 59,26 persen, dengan komitmen mencapai pendapatan 99,65 persen dan belanja 96,22 persen pada akhir tahun. Pada bagian akhir paparannya, Rikie menjelaskan bahwa Kabupaten Yalimo mencatat realisasi pendapatan 74,00 persen dan belanja 75,00 persen, dengan target masing-masing 95,00 persen dan 90,00 persen. Sementara itu, Kabupaten Yahukimo menunjukkan capaian pendapatan 81,04 persen dan belanja 76,06 persen, serta menargetkan realisasi 95,00 persen untuk pendapatan dan belanja hingga 31 Desember 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, PPUPD Ahli Madya Inspektorat Jenderal, pejabat dari Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, serta pejabat terkait lainnya. Sumber: Puspen Kemendagri Wartawan Basori

Bidik-kasusnews.com,Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom. Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi Mendagri dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (Pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Kemendagri dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah. Selasa,25 November 2025 Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota. Selain itu, Mendagri dinilai berperan aktif memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Upaya tersebut membuat perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga. Pada sambutannya, Mendagri memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. Ia menjelaskan bahwa Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022. Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara year-on-year (YoY) tercatat sebesar 2,86 persen. Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga. Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Melalui pertemuan rutin, Mendagri dan jajaran menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah. “Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kita minta untuk dijaga, yang rendah kita dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya. Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan. Menurut Mendagri, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat. Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari Dukcapil, perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah. “Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujar Mendagri. Mendagri menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan. Ia menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat. “Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tandasnya. Sumber:Puspen Kemendagri Wartawan Basori

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menggelar Temu Teknis Nelayan Tangkap Ikan Tahun 2025 di Hotel Pondok Mutiara Sariah, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan 80 peserta dari dua kecamatan pesisir. ‎ ‎Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai teknis pengelolaan perikanan tangkap, arah kebijakan pembangunan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana bantuan. ‎ ‎“Sebelum kelompok nelayan menerima bantuan, perlu ada sosialisasi pemanfaatan bantuan tersebut agar tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Sri Padmoko. ‎ ‎Kegiatan juga menghadirkan Forkopimcam Surade agar mengetahui regulasi dan turut mengawasi implementasi materi di lapangan. Penyuluh perikanan serta perwakilan kelompok nelayan turut menjadi peserta. ‎ ‎Para narasumber berasal dari berbagai institusi, di antaranya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, akademisi PSP IPB Bogor, Satker SDKP Sukabumi, Polsek Surade, dan Pos TNI AL Ujunggenteng. ‎ ‎Setelah paparan mengenai potensi perikanan tangkap di kawasan Minajaya dan Ujunggenteng oleh Kadis Perikanan, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Yofi Yuspilan dari Satker SDKP Sukabumi. ‎ ‎Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kasi Trantib Kecamatan Surade, H. Rumbayana, yang mewakili Camat Surade Unang Suryana. ‎ ‎Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Surade dan Ciracap memiliki potensi laut besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. ‎ ‎“Diperlukan dukungan lintas sektor dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya saat membuka acara. (Dicky)