JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 2 Agustus 2025 – Menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara melaksanakan pembebasan terhadap dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui mekanisme amnesti. Kedua WBP tersebut telah memenuhi seluruh kriteria administratif dan substantif yang ditetapkan pemerintah dalam program pembebasan ini. Proses amnesti tidak diberikan sembarangan. Persyaratan administratif yang dipenuhi antara lain mencakup kutipan putusan dari Pengadilan Negeri, berita acara pelaksanaan putusan dari Kejaksaan, hingga surat keterangan bebas perkara lainnya. Sementara itu, dari sisi substantif, WBP yang bersangkutan telah menjalani minimal dua pertiga masa pidana, menunjukkan perilaku baik, tidak melakukan pelanggaran selama enam bulan terakhir, serta mengikuti program pembinaan dengan aktif. “Proses ini telah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mendapat persetujuan dari Ditjen Pemasyarakatan. Setelah surat keputusan amnesti diterbitkan, kami langsung melaksanakan pembebasan,” jelas Kepala Rutan Jepara. Meski telah dibebaskan, kedua mantan WBP ini tetap diwajibkan untuk menjalani bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Mereka harus melapor secara berkala sebagai bagian dari pengawasan lanjutan. Program amnesti ini bukan hanya bentuk penghargaan atas perubahan perilaku selama menjalani pidana, tetapi juga bagian dari pendekatan humanis sistem pemasyarakatan. Negara hadir tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberi ruang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemerintah berharap melalui langkah ini, para mantan WBP dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan menjadi bagian produktif dalam lingkungan sosialnya. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan sejatinya adalah tentang memberi kesempatan dan harapan baru bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang pernah tersandung masalah hukum.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com SEMARANG – Suasana hangat terasa dalam program talkshow “Sapa Jateng” yang digelar Kompas TV Semarang pada Jumat (1/8/2025), saat Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Wiwit, hadir sebagai tamu utama. Dalam bincang santai tersebut, Mas Wiwit menyampaikan berbagai gagasan dan gebrakan pembangunan yang kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara. Mengawali pembicaraan, Mas Wiwit mengungkapkan kekayaan alam dan budaya Jepara yang belum tergarap secara maksimal, terutama di sektor pariwisata. “Karimunjawa adalah salah satu permata Jepara. Potensinya luar biasa, tapi perlu perhatian serius dalam pengelolaannya,” ucapnya. Pemerintah, lanjut Mas Wiwit, telah menyusun strategi komprehensif, termasuk memberikan pelatihan kepada para pelaku wisata agar tidak hanya mampu melayani wisatawan, tetapi juga memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. “Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi tetap berkelanjutan,” jelasnya. Lebih jauh, Mas Wiwit juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur sebagai fondasi kemajuan daerah. Jalan-jalan yang sebelumnya rusak perlahan mulai diperbaiki, fasilitas umum diperbaharui, dan setiap kecamatan diarahkan untuk mengembangkan destinasi wisata masing-masing. “Setiap kecamatan punya potensi. Kita fasilitasi agar bisa jadi pusat kegiatan wisata dan UMKM,” katanya. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Bupati Jepara itu juga memaparkan inovasi di bidang ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui program “ASN Berdaya”, yaitu gerakan yang melibatkan aparatur sipil negara untuk menjadi pelopor dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Melalui kegiatan pertanian terpadu, ASN diharapkan bisa menjadi contoh langsung bagi masyarakat. Nantinya, hasil pertanian dari program ini akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda). “ASN bukan hanya pekerja birokrasi. Mereka punya potensi untuk menginspirasi. Kalau program ini berhasil, kita akan dorong masyarakat umum untuk ikut,” ujar Mas Wiwit dengan penuh optimisme. Di akhir sesi, Mas Wiwit menyampaikan beberapa capaian awal dalam 100 hari kerjanya, mulai dari proyek irigasi, penguatan sektor pertanian, hingga penanganan berbagai persoalan dasar masyarakat. Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan tidak ringan, tetapi keyakinan dan kerja sama menjadi modal utama dalam mewujudkan perubahan.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, tegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog secara luas terkait persoalan Wajib Pajak (WP) bermasalah yang tengah menjadi perbincangan hangat di Gedung DPRD. Kata dia, penyelesaian isu pajak daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, lembaga penegak hukum, dan para WP itu sendiri. ‎Pernyataan ini disampaikan menanggapi kritik dari anggota Komisi II DPRD, Inggu Sudeni, yang menilai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) tidak transparan dalam menyampaikan data WP. ‎“Saya siap berdiskusi terbuka, bahkan saya aktif komunikasi dengan Kejaksaan dan KPK agar langkah kita tetap di jalur hukum,” ujar Ayep, Sabtu, 2 Juli 2025. Wali Kota juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa penerimaan daerah, tidak hanya fokus pada sisi belanja. Dia menambahkan, audit menyeluruh termasuk dari sektor pajak sangat penting untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan adil dan akuntabel agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Dalam waktu dekat, Ayep menyebut akan dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK yang berfokus pada aliran dana masuk ke kas daerah. “Kalau penerimaan daerahnya tidak sehat, kita tidak bisa berbuat banyak untuk pembangunan,” tegasnya. ‎Ia pun membuka pintu dialog seluas-luasnya, baik dengan DPRD maupun para wajib pajak. ‎“Kalau ada yang ingin berdiskusi, saya terbuka. Tidak harus menunggu forum resmi. Tapi kalau perlu forum formal, saya siap hadir bersama BPKPD dan Kantor Pajak Pratama,” tambahnya. ‎Ayep menegaskan, keterbukaan ini bagian dari upaya membangun budaya pemerintahan yang bersih dan melayani. “Kita ingin hasil pembangunan dirasakan langsung masyarakat, bukan justru terbebani karena ada kebocoran pajak atau data yang tidak terbuka,” ujarnya. Dalam konteks jangka panjang, ia menyebut tata kelola perpajakan yang baik akan memperkuat kemandirian fiskal daerah. ‎“Kalau PAD kita kuat, kita tidak selalu bergantung pada transfer pusat. Ini penting agar pembangunan di Sukabumi tidak tersandera birokrasi anggaran,” pungkasnya. ‎Wali Kota juga meminta BPKPD melakukan evaluasi internal dan menyusun peta jalan perbaikan sistem informasi pajak agar ke depan lebih transparan dan akuntabel. ‎Menurutnya, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mempersempit ruang manipulasi dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak. Sementara itu, ia juga mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun kesadaran pajak. “Kepatuhan bukan soal kewajiban semata, tapi komitmen bersama untuk membangun daerah,” tandas Ayep. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 terus menggenjot pengerjaan pengaspalan jalan penghubung dua kampung, Sabtu (2/8/2025). Kedua Kampung tersebut adalah Sampalan RT 016 RW 05 dan Kampung Cimanggu 2 RT 029 RW 09, Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Hingga hari ini, perkembangan laporan  pembangunan jalan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut telah mencapai 78 persen. Progres pekerjaan tersebut tergolong cepat karena di dalamnya melibatkan semua unsur termasuk keterlibatan warga setempat. Terpantau sebanyak 72 orang terlibat langsung dalam kegiatan ini, terdiri dari 5 personel TNI, 2 aparatur desa, dan 65 warga sekitar. Mereka bahu membahu menyelesaikan target pembangunan dengan semangat gotong royong. Kerja kolektif ini menunjukkan sinergi antara unsur TNI dan masyarakat dalam membangun infrastruktur desa. Jalan yang dibangun ini memiliki panjang sekitar 1.200 meter dan lebar 2,5 meter. Sebelumnya, ruas jalan tersebut hanya berupa jalan tanah yang licin dan sulit dilalui saat musim hujan. ‎Dengan pengaspalan ini, aksesibilitas antar kampung akan meningkat, sekaligus mempermudah warga dalam mengangkut hasil pertanian ke pusat desa dan pasar tradisional terdekat. ‎Selain pengaspalan, Satgas TMMD juga melakukan perbaikan saluran drainase untuk mendukung ketahanan jalan jangka panjang. Pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan kontur dan aliran air agar tidak menimbulkan genangan yang dapat merusak lapisan aspal di kemudian hari. Komandan SSK Satgas TMMD ke-125 menyampaikan bahwa pengerjaan jalan ditargetkan rampung sesuai jadwal sebelum penutupan program TMMD. Ia juga mengapresiasi antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan kolaborasi yang erat, pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (Dicky)

Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN) Provinsi Kalimantan Barat Barat menyampaikan sikap resmi terkait posisi organisasi dalam mendukung pemerintahan dan menjaga kepentingan rakyat serta negara. “Kami adalah ormas elegan, bukan preman,” tegas Ketua DPW Projamin Kalimantan Barat Eko Jatmiko dalam pernyataan tertulisnya. Sebagai bagian dari ormas relawan pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, PROJAMIN menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Di bawah komando Ketua Umum Mayjen TNI AD (Purn) Winston P. Simanjuntak, PROJAMIN akan terus bergerak satu garis komando, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan loyalitas kepada bangsa dan negara. Namun demikian, DPW Projamin KALBAR juga menyatakan sikap tegas terhadap berbagai penyimpangan. Organisasi ini tidak akan mendukung, membenarkan, atau diam terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala daerah atau perangkatnya, terutama yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. “Kami akan tetap berada di sisi rakyat dan negara. Kami tidak akan menyalahgunakan amanah, dan tidak akan berkompromi dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tambah Eko. DPW Projamin KALBAR menegaskan kesiapan mereka untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat luas, dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat Wartawan Si Juli

TEMANGGUNG.BIDIK-KASUSNEWS.COM. Tari Kuda Kepang Ngesti Turonggo Mudo dusun Pagersari Kecamatan Bansari Ramekan Festival Lembutan Bansari. Sudah Menjadi Tradisi Wiwit Panen Raya Tembako Sindoro Sumbing Adakan Lomba Rajang Lembutan Jumat 1/8/25. Semua Kesenian Yang Ada Dikecamatan Bansari Dipentaskan dimalam kontas lembutan didesa Purborejo kecamatan Bansari Temanggung Tumpah Ruah warga Bansari ikut meriahkan seni Budaya. Munadi 50 thn Selaku pimpinan kesenian Ngesti Turonggo Mudo.menyampekan Bahwa kesenian harus Dihidupkan dan diuri uri karena dengan Adanya seni untuk meperat Tali Persaudaraan juga menjadi masyarakat guyup Rukon Antar umat beragama.tuturnya. Dengan Adanya kesenian pemuda maupun pemudi Bisa bersatu menjadi ujung tombak keamanan desa.pungkasnya. Jurnalis ( trimo )

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi kembali menggelar unjuk rasa, Jumat (1/8/2025). Aksi mahasiswa tersebut merupakan kali ketiga dalam beberapa bulan terakhir ini.  Protes keras yang dilakukan ditujukan kepada Wali Kota Ayep Zaki, namun belum mendapat tanggapan langsung. Merasa diabaikan, massa bergeser dari Balai Kota ke rumah dinas wali kota di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikole. Di sana, mereka melakukan aksi penyegelan pagar sebagai bentuk protes simbolik. Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap wali kota yang dinilai menutup ruang dialog. PMII menuntut perbaikan layanan dasar, pemberantasan pungli, serta transparansi pengelolaan PAD. “Jangan sampai pajak dan retribusi membebani rakyat, tapi hanya menguntungkan segelintir orang dekat wali kota,” ujar Bahrul. ‎Ia juga mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan pelaku usaha lokal dan menurunkan capaian PAD. PMII mendesak reformasi struktural dan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. Sejumlah spanduk berisi tuntutan dibentangkan di pagar rumah dinas, di antaranya bertuliskan “Wali Kota Antidialog” dan “Rakyat Jangan Dikorbankan Demi Elit”. Hingga aksi berakhir, tak satu pun perwakilan Pemkot menemui massa. PMII menegaskan akan terus mengawal isu-isu kerakyatan dan kembali turun ke jalan bila tuntutan tak digubris. (Usep)

JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati — Suasana khidmat menyelimuti halaman Mapolresta Pati pada Jumat pagi, 1 Agustus 2025. Mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, jajaran kepolisian mengikuti upacara serah terima jabatan Wakapolresta, pengambilan sumpah jabatan, serta laporan kenaikan pangkat pengabdian. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi ini menjadi momentum penting bagi institusi Polri di wilayah Pati. Selain rotasi jabatan, upacara juga menjadi ruang refleksi atas semangat pengabdian dan pembaruan organisasi. “Hari ini kita sama-sama diberi kesehatan untuk hadir dalam upacara ini. Mari kita syukuri sebagai anugerah dan semangat baru dalam menjalankan amanah,” ucap Kapolresta Pati dalam amanat pembukaannya. Salah satu momen penting dalam upacara ini adalah pergantian jabatan Wakapolresta Pati dari Kombes Pol Dandy Ario Yustiawan kepada AKBP Petrus Parningotan Silalahi. Seremoni disaksikan oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kota Pati beserta jajaran, para pejabat utama, serta seluruh Kapolsek di wilayah hukum Polresta Pati. Dalam sambutannya, Kapolresta menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari strategi pembinaan personel Polri secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa mutasi adalah bentuk penyegaran dan pengembangan organisasi. “Mutasi jabatan di tubuh Polri adalah dinamika yang sehat. Ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari perencanaan jangka panjang untuk menjawab tantangan yang makin kompleks,” tegas Kapolresta. Ia menambahkan, setiap rotasi dilakukan melalui proses evaluasi menyeluruh, mempertimbangkan profesionalisme, rekam jejak, dan integritas personel. “Kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh sosok yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk bekerja tuntas dan cepat,” ujar Kombes Pol Jaka Wahyudi. Apresiasi setinggi-tingginya pun diberikan kepada Kombes Pol Dandy Ario Yustiawan atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat Wakapolresta. Kapolresta menyebut, kontribusi positif pejabat lama menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Polri yang adaptif dan profesional. “Saya ucapkan terima kasih kepada Kombes Dandy. Banyak terobosan yang telah dilakukan dan saya harap warisan positif itu terus dikembangkan oleh pejabat baru,” tuturnya. Kepada AKBP Petrus Parningotan Silalahi, Kapolresta memberikan arahan agar melanjutkan program kerja dengan pendekatan kolaboratif dan evaluatif. Ia meyakini, dengan rekam jejak dan latar belakang pendidikan, Wakapolresta yang baru dapat segera beradaptasi. “Saya percaya AKBP Petrus mampu mengemban tugas ini dengan integritas tinggi dan jiwa kepemimpinan yang kuat,” ucapnya yakin. Selain Wakapolresta, beberapa pejabat lain juga menerima amanah baru, di antaranya AKP Ali Mahmudi, sebagai Kasatsamapta, AKP Mudofar, sebagai Kapolsek Juwana, IPTU Muhamad Setiawan, sebagai Kapolsek Batangan, dan IPTU Warsono sebagai Kapolsek Jaken. Kepada para perwira tersebut, Kapolresta menegaskan pentingnya memahami wilayah tugas, cepat tanggap terhadap gangguan kamtibmas, serta mampu memberi laporan secara cepat dan akurat kepada pimpinan. “Kenali medan, pahami potensi kerawanan, dan bangun hubungan sinergis dengan masyarakat,” perintah Kapolresta dalam arahannya. Di sisi lain, momen kenaikan pangkat pengabdian yang diterima IPDA Darto turut menjadi sorotan. Kenaikan ini diberikan atas dasar loyalitas dan dedikasi selama bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Kenaikan pangkat pengabdian adalah bentuk penghargaan tertinggi atas konsistensi dan kesetiaan dalam menjalankan tugas. Ini patut jadi contoh bagi seluruh anggota,” ujar Kapolresta. Sebagai penutup, Kapolresta mengajak seluruh personel Polresta Pati untuk terus menjaga semangat pengabdian, bekerja secara profesional, dan menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama. “Mari kita jaga marwah institusi ini dengan kerja yang jujur, cerdas, dan penuh keikhlasan. Tugas kita adalah ibadah, pengabdian, dan bentuk cinta kepada bangsa,” pungkas Kombes Pol Jaka Wahyudi.(Kasnadi) Sumber:(Humas Polresta Pati)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Suasana serius namun hangat menyelimuti Aula Mapolres Jepara pada Jumat (1/8/2025) pagi. Sejumlah unsur pimpinan daerah tampak hadir, duduk bersama dalam satu forum koordinasi lintas sektoral yang diinisiasi Polres Jepara, Polda Jawa Tengah. Tujuannya jelas: menyatukan langkah dalam mencegah dan menangani potensi konflik sosial di wilayah Kabupaten Jepara. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso, yang menekankan pentingnya keterpaduan antarlembaga untuk mendeteksi dan merespons persoalan sosial secara cepat dan tepat. Hadir dalam forum tersebut antara lain Kabag Pemerintahan Setda Jepara Anwar Sadat, Kapten Inf Ngadino selaku Pasiter Kodim 0719/Jepara, perwakilan dari Kesbangpol, Korwil BIN Jepara, serta para Kapolsek dan pejabat utama Polres Jepara. Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Mulai dari perselisihan antar kelompok, aksi unjuk rasa, hingga tawuran pemuda dapat menjadi sumber konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. > “Butuh sinergi yang nyata dan komunikasi yang terbuka antar instansi. Jangan sampai masalah kecil berkembang jadi konflik besar karena terlambat ditangani,” tegas AKBP Erick. Rakor juga membahas beberapa isu aktual seperti konvoi kendaraan yang meresahkan, sweeping sepihak, hingga aksi massa spontan. Semua itu dinilai berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat jika tidak diawasi dan direspons dengan bijak. Sejumlah peserta rakor turut menyampaikan paparan situasi di wilayah masing-masing serta strategi pencegahan yang tengah dijalankan. Diskusi berjalan dinamis, memperlihatkan semangat kolaborasi yang kuat antar unsur Forkopimda. Sebagai penutup, disepakati komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan membangun sistem deteksi dini yang lebih efektif. Semua elemen sepakat bahwa menjaga kondusivitas Jepara adalah tanggung jawab bersama. (Wely-jateng)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Seorang pria ditemukan tewas diduga gantung diri di sebuah saung sawah di wilayah Kampung Babakan Bandung, RT 001/006, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jumat (1/8/2025) pagi. Korban diketahui bernama Arul Zulkifli bin Jajuli (26), seorang buruh harian lepas yang berdomisili di kampung tersebut. Ia ditemukan tergantung dengan kabel melilit di leher pada palang bambu saung sawah milik warga bernama Ojak. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 07.00 WIB, saat Ojak datang ke sawah untuk melakukan pengecekan. Saat tiba di lokasi, ia mendapati tubuh seseorang dalam kondisi tergantung di bagian dalam saung. Ojak kemudian memanggil warga sekitar, termasuk Ketua RT setempat, Nandang, dan Agus alias Domeng, yang belakangan diketahui merupakan mantan mertua korban. Kapolsek Nyalindung AKP Joko S. Supono bersama tim medis dari Puskesmas Cijangkar segera melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan medis oleh dr. Galih Okta menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia kurang dari delapan jam sebelum ditemukan. Terdapat bekas jeratan pada leher dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lainnya. ‎Kejadian tersebut turut disaksikan oleh aparat dan unsur pemerintah desa, serta perwakilan keluarga korban. Motif pelaku mengakhiri hidup dengan cara tragis masih dalam penyeludupan polisi. Berdasarkan kesepakatan keluarga, pihak keluarga menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi, yang dituangkan dalam surat pernyataan resmi. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Kararange, Desa Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. (Dicky)