SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui penyelesaian sejumlah pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jembatan, perumahan warga, hingga fasilitas layanan pemerintahan. Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau sekaligus meresmikan Kantor Kecamatan Warungkiara, Senin, 9 Februari 2026. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai akan menciptakan layanan publik yang lebih nyaman, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain Kantor Kecamatan Warungkiara, pemerintah daerah juga telah menyelesaikan pembangunan Gedung Data Center Diskominfosan, Gedung Inspektorat, serta Jembatan Tarisi yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati meminta agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar memiliki usia pakai yang panjang serta manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga tengah menyiapkan program hunian tetap bagi warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Palabuhanratu. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor guna memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman dan layak. Sementara itu, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Bupati menekankan pentingnya pemahaman publik terkait pembagian tanggung jawab tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyampaikan bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang telah rampung. Seluruhnya dirancang untuk mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat, memperkuat akselerasi digital, serta menunjang mobilitas warga. Camat Warungkiara, Toni Sugiarto, turut mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap wilayahnya. Ia menyebut selain kantor kecamatan, pembangunan jembatan dan rumah tidak layak huni juga telah terealisasi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah. Seluruh program berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat,” tutupnya. (Dicky)

Kota Cirebon Bidik-kasusnews.com,.(Senin, 9/2/2026), — Kodim 0614/Kota Cirebon turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 tingkat Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah daerah, dan TNI Polri dalam mendukung pembangunan daerah serta ketahanan nasional. Pada kesempatan tersebut, Kodim 0614/Kota Cirebon mengerahkan sejumlah personelnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HPN. Kegiatan diawali dengan upacara peringatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon dan diikuti oleh unsur Forkopimda, insan pers, TNI POlri serta perwakilan instansi terkait lainnya. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan aksi sosial berupa donor darah, cek kesehatan gratis, dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan sosial ini disambut antusias oleh warga sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan masyarakat. Kehadiran personel Kodim 0614/Kota Cirebon dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Danramil 1404/Kejaksan Kapten Arm Toto. Partisipasi aktif ini merupakan wujud nyata dukungan TNI AD, khususnya Kodim 0614/Kota Cirebon, terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun. Hari Pers Nasional Tahun 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, yang menegaskan pentingnya pers yang profesional dan berintegritas dalam mendukung kemandirian ekonomi serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat semakin solid demi mewujudkan Kota Cirebon yang maju, sehat, dan sejahtera. Dandim 0614/Kota Cirebon melalui Danramil 1404/Kejaksan Kapten Arm Toto menyampaikan bahwa keikutsertaan Kodim 0614/Kota Cirebon dalam peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2026 merupakan bentuk dukungan nyata TNI AD terhadap insan pers dan kegiatan kemasyarakatan. “Partisipasi kami dalam peringatan Hari Pers Nasional ini merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan insan pers. Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang sehat, edukatif, dan membangun, sehingga mampu mendukung stabilitas serta kemajuan daerah,” ujar Kapten Arm Toto. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti donor darah, cek kesehatan gratis, dan pengobatan gratis merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mempererat hubungan antara TNI dan seluruh elemen di Kota Cirebon,” pungkasnya. (pendim0614)* (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan pers dan penguatan demokrasi. Melalui tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, DPRD menilai pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa keberadaan pers sangat dibutuhkan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan lembaga legislatif. “Pers berperan penting dalam menyampaikan informasi yang objektif, mengawal kebijakan publik, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus membuka ruang kolaborasi dengan media serta mendukung ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, pers yang independen dan sehat menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. DPRD Kabupaten Sukabumi berharap insan pers terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik. (Dicky)

SUKABUMI.BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Ingu Sudeni, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang paling dominan disampaikan saat ini masih berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan yang hampir merata di seluruh kelurahan. Hal itu disampaikan Ingu saat mengadakan reses masa persidangan ke II tahun sidang 2025-2026, Ahad (8/2/2026). “Infrastruktur, terutama jalan, hampir di setiap kelurahan kondisinya rusak berat. Itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dan memang kita pahami kondisi hari ini,” ujarnya. Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Sukabumi akan mendorong agar perubahan APBD ke depan lebih memfokuskan anggaran pada prioritas perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan kota yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. “Insyaallah kami di Komisi II akan mendorong agar pemerintah lebih memfokuskan APBD untuk perbaikan infrastruktur di Kota Sukabumi,” tegasnya. Selain persoalan infrastruktur, Ingu juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Sukabumi tengah menyiapkan Raperda inisiatif tahun 2026, dengan total tiga Raperda yang diajukan oleh Komisi I, II, dan III. Khusus Komisi II, DPRD mengusulkan Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Menurut Ingu, Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding daerah lain dalam pengembangan ekonomi kreatif. “Kami melihat Kota Sukabumi sangat tertinggal. Kemarin kami berkunjung ke Kota Depok, peran dan support system pemerintahnya terhadap ekonomi kreatif sudah luar biasa. Sementara kita masih sangat kurang,” jelasnya. Ia menyebutkan, Raperda tersebut direncanakan mulai digodok pada semester kedua tahun 2026 sebagai upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif lokal. Sementara itu, Ingu juga menyoroti Raperda Inisiatif dari Komisi III, yakni Raperda Perlindungan Guru, yang dinilainya sangat urgen melihat kondisi dunia pendidikan saat ini. “Banyak guru yang dikriminalisasi tanpa kesalahan yang jelas dan akhirnya berujung ke proses hukum. Di Kota Sukabumi sendiri belum ada regulasi khusus yang melindungi guru,” ungkapnya. Menurutnya, perlindungan guru tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kesejahteraan, termasuk pengaturan hak-hak dasar guru honorer dan guru madrasah. “Inisiatif ini juga mencakup kesejahteraan guru, seperti pengaturan standar minimum gaji pokok, baik untuk guru honorer maupun guru madrasah,” tambah Ingu. Ia mengakui, DPRD menerima banyak aduan dari para guru terkait kesenjangan kesejahteraan, terutama antara guru PNS dan non-PNS, serta polemik rencana pengangkatan pegawai MBG menjadi P3K. “Harusnya yang diprioritaskan itu tenaga pendidik. Kalau bicara kecerdasan anak bangsa, selesaikan dulu persoalan gurunya, termasuk sarana dan prasarana sekolah,” tegasnya. Terkait infrastruktur pendidikan, Ingu juga menyoroti belum adanya SMA di wilayah Baros, yang menjadi persoalan serius akibat sistem zonasi. “Baros itu tidak punya SMA, sementara zonasi membatasi pilihan. Kami di Komisi III sudah mendorong ke Pemerintah Provinsi agar pembangunan SMA di Baros segera direspons,” ujarnya. Soal transparansi anggaran, Ingu menilai masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi soal saldo keuangan daerah, melainkan membutuhkan kejelasan arah dan prioritas APBD. “Masyarakat tidak butuh sekadar informasi saldo. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, jalan mana diperbaiki, kapan, triwulan berapa. Itu yang diharapkan,” katanya. Ia juga menanggapi pernyataan kepala daerah terkait kondisi jalan rusak yang disebut hanya 20 persen. Menurutnya, kondisi di lapangan justru sebaliknya. “Saya paham mungkin maksudnya 20 persen yang bagus dan 80 persen rusak. Faktanya di lapangan memang begitu. Kalau tidak ada anggaran, artinya tidak diprioritaskan,” pungkas Ingu. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kawasan Pajampangan di selatan Kabupaten Sukabumi sejak lama dikenal sebagai gudangnya wisata pantai. Nama-nama seperti Ujunggenteng, Minajaya, Pangumbahan hingga Cibuaya sudah akrab di telinga wisatawan, bahkan sebagian di antaranya dikenal hingga mancanegara. Namun di balik popularitas itu, masih tersimpan destinasi yang belum banyak tersentuh, salah satunya Pantai Karanggantungan yang berada di Desa Pasiripis, Kecamatan Surade. Pantai Karanggantungan kerap dijuluki sebagai Tanah Lot-nya Sukabumi. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Gugusan tebing karang yang mengelilingi pantai, berpadu dengan deburan ombak Samudera Hindia, menghadirkan panorama alam yang kuat dan eksotis. Suasana yang tenang membuat pantai ini cocok bagi wisatawan yang ingin bersantai, menikmati alam, hingga berburu konten fotografi dan video. Salah satu spot favorit pengunjung adalah undakan tangga bambu yang mengarah langsung ke bibir pantai, menghadirkan sudut pandang unik dari ketinggian. Camat Surade, Suryana, mengatakan akses menuju Pantai Karanggantungan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun pengunjung diimbau ekstra hati-hati karena sebagian ruas jalan masih berupa batu dan belum beraspal. “Jika dikelola secara profesional, Pantai Karanggantungan berpotensi menyamai bahkan melampaui ketenaran pantai-pantai lain yang sudah lebih dulu dikenal,” ujarnya, Minggu (8/2/2026). Tak hanya kaya akan wisata alam, Kecamatan Surade juga memiliki kuliner khas yang telah melegenda, yakni Bakakak Hayam Surade. Ayam panggang utuh ini lazim disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, khitanan, hingga ritual budaya. Bakakak Surade racikan Nana Juanda (57) dan Neneng Savanah (53), warga Kampung Kateu, dikenal memiliki cita rasa berbeda. Meski proses pengolahannya tergolong sederhana, racikan bumbu dan teknik pemanggangan khas membuat bakakak ini memiliki kelezatan tersendiri. Sejumlah pejabat hingga tamu dari luar daerah pernah mencicipinya, termasuk mantan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami. Bahkan tamu dari Aceh, Kalimantan, hingga Bali disebut pernah merasakan langsung keunikan Bakakak Hayam Surade. Perpaduan pesona Pantai Karanggantungan dan kekayaan kuliner lokal ini menjadi potensi besar bagi Surade untuk terus berkembang sebagai destinasi wisata alam dan budaya di selatan Sukabumi. (Dicky)

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majalengka berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Sabtu (07/02/2026). Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi, S.H., S.I.K., M.M., melalui Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Udiyanto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan secara profesional dan sesuai prosedur hukum terhadap laporan dugaan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, telah terjadi dugaan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan korban berinisial S.R., yang diduga dilakukan oleh tersangka berinisial J.S.,” ujar AKP Udiyanto. Lebih lanjut dijelaskan, dugaan perbuatan tersebut tidak hanya terjadi satu kali, melainkan dilakukan secara berulang sejak sekitar pertengahan Februari 2025 hingga terakhir pada 14 Januari 2026, di lokasi yang sama. Tersangka diduga melakukan perbuatannya dengan cara memanfaatkan situasi dan memberikan ancaman kepada korban agar menuruti kehendaknya. Dalam proses penyidikan, penyidik Satreskrim Polres Majalengka telah mengamankan sejumlah alat bukti, antara lain keterangan saksi, keterangan tersangka, serta hasil Visum et Repertum. Selain itu, barang bukti berupa satu stel pakaian milik korban dan satu stel pakaian milik tersangka turut diamankan guna kepentingan pembuktian. “Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 473 Ayat (2) huruf b KUHPidana Jo Pasal 415 huruf b KUHPidana, dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kasat Reskrim. Polres Majalengka menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, serta mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai adanya tindak pidana, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Karang Taruna Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, akan membuka Lapak Bazar Ramadhan sebagai upaya mendukung peningkatan penjualan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama bulan suci Ramadhan. Ketua Karang Taruna Desa Cipeundeuy, Abag Beken, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk kepada masyarakat secara langsung. “Lapak Bazar Ramadhan ini kami siapkan sebagai ruang promosi dan penjualan bagi UMKM Desa Cipeundeuy,” ujar Abag Beken, Sabtu 7 Februari 2026. Ia menjelaskan, bazar akan digelar di lokasi strategis di wilayah Desa Cipeundeuy dengan fasilitas yang memadai serta didukung promosi yang menarik agar mampu menarik minat pengunjung. “Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” tambahnya. Karang Taruna Desa Cipeundeuy juga mengajak seluruh pelaku UMKM setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Program Lapak Bazar Ramadhan ini turut mendapat dukungan dari Kepala Desa Cipeundeuy, Bakang Anwar As’Adi, yang menjadi inisiator serta konsisten mendukung berbagai kegiatan kepemudaan. Menurut Bakang ada kabar baik dari salah satu OPD yang menyanggupi untuk memfasilitasi kegiatan dengan mengontak Bulog untuk ikut andil mendorong kelancaran kegiatan ini. “Alhamdulillah, bazar yang diinisiasi karang taruna dan unsur kelembagaan lain ditanggapi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sekarang tinggal karang taruna dan lintas lembaga terus berkoordinasi untuk mensukseskanny,” tuturnya. Bagi pelaku UMKM yang ingin bergabung, informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi panitia melalui Ketua Karang Taruna, Abag Beken, di Kantor Desa Cipeundeuy. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Turnamen Tenis Meja Bupati Cup 2026 resmi bergulir di Kampung Cibolang Kidul, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (7/2/2026). Ajang ini menyedot perhatian ratusan atlet tenis meja dari Kabupaten dan Kota Sukabumi yang datang membawa semangat kompetisi dan kebersamaan. Sepanjang pertandingan, atmosfer arena dipenuhi sorak dukungan serta adu strategi antar-atlet dari berbagai klub. Bupati Cup 2026 tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga ruang konsolidasi antar-pelaku olahraga tenis meja di Sukabumi. Ketua Panitia Penyelenggara, Mahdi Abdul Hadi, menyebutkan turnamen ini digelar untuk menjaga iklim kompetisi tetap hidup sekaligus memperluas ruang pembinaan atlet di semua level. Sebanyak kurang lebih 500 atlet tercatat mengikuti turnamen ini, yang terbagi dalam Divisi D sebanyak 350 atlet, Divisi C 150 atlet, dan Divisi A sekitar 20 atlet. Seluruh peserta berasal dari 34 persatuan tenis meja se-Kabupaten dan Kota Sukabumi. Turnamen berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 8 Februari 2026. Mahdi berharap seluruh pertandingan dapat berjalan lancar dengan menjunjung tinggi sportivitas dan saling menghormati antar-atlet. Bupati Sukabumi H Asep Japar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membuka ruang bagi tumbuhnya kegiatan olahraga yang bersifat kompetitif dan membangun. Menurutnya, turnamen seperti Bupati Cup menjadi salah satu sarana penting dalam menyiapkan atlet daerah agar lebih siap bersaing di level yang lebih tinggi. Turnamen secara resmi dibuka oleh Bupati Sukabumi dengan melakukan servis pembuka sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian pertandingan. (Dicky)

JAKARTA Bidik-kasusnews.com,. Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. “Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” Ujar Brigjen Langgeng. Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung. Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung. Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik. Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram. “Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi III, Agus Rakman, menegaskan periode keduanya di parlemen akan difokuskan pada penguatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan 3. Hal itu disampaikan Agus saat melaksanakan kegiatan reses perencanaan tahun 2027, Sabtu (7/2/2026). Ia menilai reses sebagai sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung sekaligus memetakan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Menurut Agus, kehadiran wakil rakyat tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret melalui jalur kebijakan. Seluruh masukan warga, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi dan diperjuangkan di tingkat legislatif. “Reses ini ruang dialog terbuka. Masyarakat bebas menyampaikan persoalan, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Agus. Kegiatan tersebut dihadiri Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar H. Charli Dahlan, perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, serta PDAM. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial, pelayanan dasar, dan kesejahteraan. Perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, Ageung, menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Komisi III, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Data penerima manfaat, kata dia, dipetakan berdasarkan kategori desil sebagai dasar program perlindungan sosial. Ia juga menyebut adanya penyesuaian data penerima bantuan oleh pemerintah pusat, termasuk pencabutan bantuan bagi penerima yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Dian Afriandi, menyampaikan bahwa PDAM berhasil menekan tingkat kehilangan air hingga 65 persen serta mencatat 19.627 pelanggan aktif. Pada Februari 2026, PDAM juga meluncurkan produk air minum dalam kemasan. Agus menutup reses dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi. (Usep)