Bidik-kasusnews.com,Bengkayang Kalimantan Barat Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp10,4 miliar di Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, yang seharusnya menjadi solusi krisis air bersih, justru berubah menjadi skandal kualitas konstruksi yang mencederai kepercayaan publik. Temuan lapangan menunjukkan proyek vital tersebut diduga dikerjakan asal-asalan, dengan mutu bangunan yang jauh dari standar proyek bernilai belasan miliar rupiah. Klarifikasi yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, MARTIN PONES dinilai tidak sesuai fakta lapangan dan terkesan sekadar pembelaan administratif. Bangunan Keropos, Beton Rapuh, Mutu Dipertanyakan Hasil investigasi awak media menemukan kondisi fisik bangunan SPAM yang memprihatinkan. Beton lantai dan dinding tampak tidak padat, keropos, mudah rontok, serta menunjukkan indikasi kuat penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek). Di sejumlah titik, ditemukan dugaan penggunaan pasir dompeng, material yang secara teknis tidak layak untuk struktur beton bertulang. Penggunaan material ini berpotensi besar menurunkan kekuatan konstruksi dan mempercepat kerusakan bangunan. “Ini bukan sekadar mutu rendah. Ini proyek murahan yang dibungkus anggaran mahal,” ungkap salah satu sumber teknis di lapangan. Besi Tak Sesuai Spesifikasi, Dugaan Pengurangan Volume Masalah kian serius ketika ditemukan indikasi penggunaan besi tulangan tidak sesuai standar. Di lapangan, besi yang digunakan diduga berdiameter lebih kecil dari ketentuan teknis, yang di kalangan pekerja dikenal dengan istilah “besi banci”. Tak hanya itu, jarak pemasangan besi tulangan dibuat terlalu jarang, jauh dari ketentuan konstruksi beton bertulang. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pengurangan volume material, sebuah praktik klasik dalam proyek bermasalah yang berpotensi mengarah pada kerugian keuangan negara. Pakar konstruksi menilai, jika temuan ini benar, maka bangunan SPAM berisiko: Gagal fungsi sebelum masa manfaat, Rawan retak dan ambruk, Tidak memiliki daya tahan jangka panjang. Pengawasan PUPR Dipertanyakan, Klarifikasi Dinilai Formalitas Sorotan tajam mengarah ke Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang. Kepala dinas disebut tidak melakukan pengawasan langsung ke lapangan, dan hanya mengandalkan laporan administrasi di atas meja kerja. Pernyataan klarifikasi yang disampaikan ke publik dinilai kosong substansi, tanpa pembuktian fisik dan tanpa menjawab temuan teknis di lokasi proyek. “Kalau pengawasan hanya di ruang kerja, wajar kalau beton di lapangan hancur. Laporan rapi, tapi bangunan memalukan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: Apakah pengawasan proyek hanya formalitas untuk melindungi pelaksana ??? Dugaan KKN dan Permainan Proyek Proyek SPAM Lembah Bawang juga diselimuti dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Muncul kecurigaan bahwa: Pemenang proyek diduga orang yang sama berulang kali, Proses tender hanya skenario di atas kertas, Tidak ada persaingan sehat dalam pengadaan. Menurut Irawan S, S.Sos., SH., MH, klarifikasi yang tidak didasarkan pada peninjauan lapangan hanya akan mengulang narasi pejabat semata. “Media yang tidak turun ke lapangan tentu sumbernya sama dengan Kadis PUPR, hanya berdasarkan aturan di atas meja. Faktanya justru sebaliknya,” tegasnya. Ia juga menyoroti dugaan bahwa penegak hukum di Kabupaten Bengkayang telah mengetahui persoalan ini, namun memilih bungkam karena diduga terikat “aturan main” tertentu. “Kalau seperti ini caranya, apakah ini yang disebut membangun dan memajukan negeri?” tambahnya. Dampak Langsung ke Masyarakat SPAM Lembah Bawang merupakan proyek strategis yang menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih. Dengan kualitas bangunan yang diduga bermasalah, masyarakat menghadapi risiko: Gagal menikmati layanan air bersih secara berkelanjutan, Pemborosan anggaran negara tanpa manfaat nyata, Ancaman keselamatan akibat bangunan tidak layak. Alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru berpotensi menjadi bom waktu. Dasar Hukum dan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Jika dugaan tersebut terbukti, maka proyek ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3: Perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Kewajiban memenuhi standar mutu, keselamatan, dan spesifikasi teknis. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Larangan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik Desakan Publik: Audit dan Penegakan Hukum Masyarakat dan berbagai pihak mendesak: Audit teknis menyeluruh terhadap mutu beton dan besi, Pemeriksaan Inspektorat dan auditor independen, Penyelidikan aparat penegak hukum atas dugaan KKN dan kerugian negara. Proyek SPAM Rp10,4 miliar ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan tamparan keras terhadap tata kelola proyek publik di Kabupaten Bengkayang. Media menegaskan akan terus mengawal dan membuka fakta demi transparansi, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas air bersih. Sumber: M.Najib Tim-Red

Majalengka | Bidik-kasusnews.com – Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, tengah berada di persimpangan antara harapan dan kekecewaan warganya. Pemerintah desa yang seharusnya menjadi pelayan dan pelindung masyarakat justru kini menuai sorotan, menyusul berbagai keluhan terkait minimnya empati kepemimpinan, kualitas proyek infrastruktur yang dipersoalkan, serta maraknya aktivitas galian batu yang terkesan luput dari pengawasan. Sorotan publik tertuju pada Kepala Desa Sangiang, Kuwu Maman Badrujaman. Sejumlah warga menilai, sikap dan respons pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat cenderung dingin dan kurang peka. Padahal, empati bukan sekadar nilai tambahan, melainkan fondasi utama kepemimpinan di tingkat desa—tempat warga menggantungkan harapan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Rabat Beton: Dana Publik, Kualitas Dipertanyakan Proyek rabat beton yang dibiayai dari anggaran publik sejatinya bertujuan meningkatkan akses dan kenyamanan warga. Namun kondisi di lapangan memunculkan tanda tanya. Warga menyoroti pengerjaan yang dinilai terburu-buru, ketebalan beton yang tidak merata, hingga hasil akhir yang jauh dari standar harapan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan standar teknis yang berlaku? Jika pembangunan yang menggunakan uang rakyat dikerjakan tanpa kualitas yang memadai, maka dampaknya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat desa yang akan menanggung kerusakan dalam jangka panjang. Galian Batu Marak, Pengawasan Di Mana? Persoalan lain yang tak kalah serius adalah menjamurnya aktivitas galian batu di wilayah Desa Sangiang. Aktivitas ini bukan semata soal ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan, keselamatan warga, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.Pertanyaan yang mengemuka di tengah masyarakat pun semakin tajam: Apakah seluruh aktivitas galian tersebut telah mengantongi izin resmi? Sejauh mana peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan? Mengapa aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan ini terkesan dibiarkan tanpa kontrol yang jelas? Ketika pemdes terlihat diam, persepsi publik pun berkembang—mulai dari dugaan pembiaran hingga anggapan kurangnya kepedulian terhadap dampak yang dirasakan warga. Pemdes dan Tanggung Jawab Moral Kepemimpinan Pemerintah desa bukan sekadar struktur administratif, melainkan simbol kehadiran negara di tingkat paling bawah. Kepala desa memiliki tanggung jawab moral untuk mendengar, merespons, dan melindungi kepentingan masyarakatnya. Ketika empati memudar, pengawasan melemah, dan aspirasi warga tidak direspons secara terbuka, maka kepercayaan publik akan terkikis dengan sendirinya. Opini ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan sebagai alarm peringatan agar Pemerintah Desa Sangiang—khususnya Kuwu Maman Badrujaman—melakukan evaluasi menyeluruh, membuka ruang klarifikasi yang transparan, serta menunjukkan keberpihakan nyata kepada kepentingan masyarakat. Sebab pada akhirnya, kemajuan desa bukan diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, melainkan dari kualitas kepemimpinan, empati, dan keberanian dalam melindungi warganya. (Amin)

WONOSOBO | BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk tronton bermuatan keramik terjadi di ruas Jalan Wonosobo–Kertek, tepatnya di Simpang Empat Kertek, Kelurahan/Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (27/12/2025) pagi sekitar pukul 06.15 WIB. Peristiwa tersebut masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas sedang. Truk tronton bernomor polisi T-9167-PO yang dikemudikan M.A.K. (29), warga Kabupaten Bandung, diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman saat melaju dari arah Parakan menuju Kota Wonosobo. Berdasarkan informasi di lapangan, kendaraan dengan muatan kurang lebih 38 ton keramik itu tidak dapat dikendalikan saat mendekati simpang empat. Truk kemudian menyerempet sepeda motor Honda Scoopy, menghantam tugu pembatas jalan di median, dan terus melaju hingga menabrak sepeda motor Yamaha Vega serta Honda Revo yang sedang terparkir di sisi jalan. Akibat kejadian tersebut, lima orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Para korban masing-masing berinisial S (65), S (49), N.F. (41), S.S., dan A.S. (13). Tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam insiden ini. Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan, S.I.K., M.M., membenarkan peristiwa tersebut dan memastikan bahwa jajaran kepolisian bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian. “Petugas segera mendatangi TKP, melaksanakan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta melakukan pendataan terhadap korban dan saksi. Penyelidikan masih kami lakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan,” jelas AKBP Kasim. Ia menambahkan, truk tronton beserta sopir telah diamankan di Unit Laka Lantas Polres Wonosobo. Sementara itu, proses evakuasi kendaraan dan muatan keramik yang sempat berserakan di badan jalan dilakukan secara bertahap guna menghindari kemacetan. “Arus lalu lintas saat ini sudah kembali normal. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh personel Operasi Lilin Candi 2025 di Pos Pengamanan Kertek,” imbuhnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, untuk selalu mengutamakan faktor keselamatan. “Pastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan sebelum beroperasi, terutama pengecekan sistem pengereman. Kepatuhan terhadap standar keselamatan sangat penting, terlebih di jalur rawan kecelakaan dan saat kondisi cuaca tidak menentu,” tegasnya. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan cepat dan optimal kepada masyarakat, khususnya selama pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2025, demi menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru. (Yusuf)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 27 Desember 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Tengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara, Sabtu (27/12/2025). Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kunjungan tersebut, tim Kanwil melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik strategis di lingkungan Rutan Jepara. Beberapa fokus utama peninjauan meliputi Wartelsus (Warung Telekomunikasi Khusus) sebagai sarana komunikasi resmi bagi warga binaan, serta branggang area ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian melalui pemanfaatan lahan produktif. Tim memastikan pengelolaan Wartelsus berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi, sekaligus meninjau perkembangan tanaman pangan yang dikelola oleh warga binaan dengan pendampingan petugas. Selain itu, tim Kanwil juga melakukan dialog dan evaluasi bersama jajaran Rutan Jepara terkait pelaksanaan pengamanan, pembinaan, serta pelayanan terhadap warga binaan. Masukan dan penguatan diberikan guna mendorong peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi program-program pembinaan yang telah berjalan. Rutan Jepara menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai sarana kontrol dan perbaikan berkelanjutan. Kegiatan monev menjadi momentum untuk memastikan seluruh jajaran tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Melalui monitoring dan evaluasi dari Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, diharapkan Rutan Jepara semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat program pembinaan dan ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. bersama jajaran Rutan Jepara terkait pelaksanaan pengamanan, pembinaan, serta pelayanan terhadap warga binaan. Masukan dan penguatan diberikan guna mendorong peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi program-program pembinaan yang telah berjalan. Rutan Jepara menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai sarana kontrol dan perbaikan berkelanjutan. Kegiatan monev menjadi momentum untuk memastikan seluruh jajaran tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Melalui monitoring dan evaluasi dari Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, diharapkan Rutan Jepara semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat program pembinaan dan ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. (Wely-jateng)

HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM  –Mengantisipasi potensi banjir di wilayah Kecamatan Banjang, Polsek Banjang Polres Hulu Sungai Utara (HSU) mendirikan Posko Sementara Penanganan Banjir sebagai pusat koordinasi dan kesiapsiagaan bencana. Pendirian posko tersebut dilaksanakan di Mapolsek Banjang pada Sabtu (27/12/2025) sore sekitar pukul 16.30 WITA. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Banjang AKP Robby Ansharie Bahasuan, S.H., M.M., dan dihadiri oleh jajaran anggota Polsek Banjang, unsur TNI dari Koramil 07 Amuntai Tengah dan Banjang yang dipimpin Peltu Abdul Wahid, serta perwakilan relawan kebencanaan Kecamatan Banjang. Posko sementara ini disiapkan sebagai pusat pengendalian dan koordinasi penanganan banjir, dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang disiagakan meliputi kendaraan roda dua, pelampung darurat dari ban dalam, jas hujan, sepatu bot, tali-temali, hingga perlengkapan obat-obatan untuk kebutuhan darurat di lapangan. Kapolsek Banjang AKP Robby Ansharie Bahasuan menjelaskan bahwa pendirian posko bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana banjir, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif. “Posko ini menjadi wadah koordinasi Polri, TNI, dan para relawan agar penanganan banjir di Kecamatan Banjang dapat berjalan optimal serta menghindari tumpang tindih tugas di lapangan,” ujarnya. Selain sebagai pusat koordinasi, posko juga difungsikan untuk pemantauan perkembangan situasi, pengelolaan bantuan, serta pelaksanaan respon cepat apabila terjadi kondisi darurat akibat banjir. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Kecamatan Banjang. Seluruh rangkaian kegiatan pendirian posko dilaporkan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dengan langkah antisipatif tersebut, Polsek Banjang bersama TNI dan relawan menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi bencana banjir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (Agus)

HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM  – Untuk memastikan kesiapan pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat pengguna jalan, Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU) AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. bersama Bupati HSU H. Sahrujani dan Wakil Bupati HSU Hero Setiawan melakukan kunjungan serta pengecekan langsung ke Rest Area Muara Baruh dan Pos Pelayanan (Pos Yan) Muara Tapus Polres HSU, Sabtu (27/12/2025) siang. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 13.30 WITA tersebut merupakan wujud sinergi antara Polri dan Pemerintah Daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan humanis, khususnya di titik-titik strategis jalur lalu lintas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ops Polres HSU AKP Momo Jon Rodok, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres HSU, Kepala BPBD Kabupaten HSU, serta Bhayangkari Cabang HSU. Kehadiran Bhayangkari menjadi bentuk dukungan moril sekaligus kepedulian sosial terhadap personel yang bertugas dan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas rest area serta pos pelayanan. Kapolres HSU secara langsung melakukan pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana pelayanan, hingga kondisi kebersihan dan kenyamanan area rest area dan pos pelayanan. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas benar-benar siap digunakan dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Di sela-sela kegiatan, Kapolres HSU juga berdialog dengan petugas di lapangan serta masyarakat pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya sikap ramah, responsif, dan profesional dalam melayani masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya. Melalui PS. Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur, Kapolres HSU menyampaikan bahwa pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Polres HSU dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan Rest Area dan Pos Yan Muara Tapus siap dari segala aspek, baik keamanan, kenyamanan, maupun pelayanan kemanusiaan. Sinergi dengan pemerintah daerah serta dukungan Bhayangkari menjadi kekuatan penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian,” ujarnya. IPTU Asep menambahkan, Rest Area dan Pos Yan Muara Tapus memiliki peran strategis sebagai titik pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel dan kelengkapan fasilitas harus selalu terjaga. Dengan adanya kunjungan dan pengecekan ini, Polres HSU berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat serta mampu memperkuat kepercayaan publik. Polres HSU berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Bhayangkari, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (Agus)

AMUNTAI | BIDIK-KASUSNEWS.COM – Menjelang pelaksanaan Pengajian Rutin 5 Rajab Guru Sekumpul, Polres Hulu Sungai Utara (HSU) mengambil langkah proaktif dengan memanfaatkan media videotron LED untuk menyosialisasikan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (27/12/2025) mulai pukul 12.00 WITA di layar visual Jalan A. Yani, Bundaran Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemutaran informasi melalui videotron LED yang berada di lokasi strategis pusat kota ini bertujuan untuk memastikan pesan terkait pengaturan arus lalu lintas tersampaikan secara luas, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat serta para jemaah yang akan menghadiri kegiatan keagamaan berskala besar tersebut. Melalui tayangan visual yang informatif, Polres HSU memberikan edukasi kepada pengguna jalan mengenai skema rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan selama rangkaian Pengajian Rutin 5 Rajab Guru Sekumpul. Dengan informasi yang diterima sejak dini, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan rute perjalanan dan menghindari potensi kepadatan di titik-titik tertentu. Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., melalui PS. Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dari strategi preventif kepolisian. “Melalui videotron ini, kami ingin memastikan masyarakat dan para jemaah memperoleh informasi yang jelas terkait rekayasa lalu lintas, sehingga tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif,” jelas IPTU Asep. Ia menambahkan, pendekatan informatif dan humanis tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus meminimalisir potensi kemacetan maupun gangguan selama kegiatan pengajian berlangsung. Polres HSU juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memaksimalkan sarana prasarana yang tersedia demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan langkah sosialisasi melalui videotron LED ini, Polres HSU berharap pelaksanaan Pengajian Rutin 5 Rajab Guru Sekumpul dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi seluruh jemaah dan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (Agus)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 27 Desember 2025 — Peringatan Hari Ibu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara tahun ini berlangsung dalam nuansa hangat dan penuh kebersamaan. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rutan Jepara memaknai momen tersebut dengan menggelar kegiatan lomba memasak yang dirangkai dengan acara tukar kado antaranggota, Sabtu (27/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di area Rutan Jepara ini menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dharma Wanita. Para peserta menampilkan berbagai menu masakan dengan kreativitas masing-masing, mencerminkan peran ibu yang lekat dengan nilai ketelatenan, ketulusan, dan kasih sayang. Penilaian lomba tidak hanya berfokus pada rasa, tetapi juga kekompakan tim serta keindahan penyajian. Selain lomba memasak, momen tukar kado turut menambah keakraban suasana. Setiap bingkisan menjadi simbol perhatian dan penghargaan antarsesama anggota, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam organisasi. Peringatan Hari Ibu ini menjadi refleksi bahwa peran perempuan, khususnya ibu, memiliki kontribusi besar dalam mendukung keharmonisan keluarga dan keberhasilan tugas para aparatur pemasyarakatan. Dukungan moral dan kebersamaan yang terbangun di lingkungan Dharma Wanita diyakini mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan tugas di Rutan Jepara. Dengan konsep sederhana namun bermakna, kegiatan tersebut berlangsung tertib dan lancar. Dharma Wanita Rutan Jepara berharap semangat Hari Ibu dapat terus terjaga, tidak hanya dalam momen peringatan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengabdian dan kebersamaan. (Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara- 27-Desember-2025-Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara, pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pengelola, tercatat adanya kenaikan jumlah pengunjung pada Hari Natal 25 Desember 2025. Manajer Pantai Bandengan, Junaidi, menyampaikan bahwa pada Natal 2024 jumlah pengunjung tercatat sekitar 1.400 orang, sedangkan pada Natal 2025 meningkat menjadi 1.758 pengunjung. Kenaikan ini dinilai cukup positif meskipun tidak terlalu signifikan. “Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor cuaca. Tahun lalu pada tanggal yang sama curah hujan cukup tinggi, sementara tahun ini kondisi cuaca relatif lebih mendukung,” ujar Junaidi kepada Bidik-kasusnews, diruang kerja sabtu (27/12/2025). Selain faktor cuaca, pihak pengelola juga terus melakukan pembenahan dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan pelayanan hingga perbaikan infrastruktur di kawasan Pantai Bandengan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Terkait jumlah kunjungan ke depan, Junaidi menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat memprediksi secara pasti lonjakan pengunjung. Namun demikian, pengelola telah menetapkan target kunjungan dan optimistis target tersebut dapat tercapai. “Kita tidak bisa memprediksi jumlah pengunjung, tapi kita punya target. Alhamdulillah, kami optimistis Pantai Bandengan bisa memenuhi target 100 persen di tahun ini,” jelasnya. Dalam menghadapi potensi peningkatan pengunjung selama libur Nataru, pengelola juga menambah jumlah petugas, baik petugas penarikan tiket maupun penjaga pantai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelayanan dan keselamatan wisatawan. Selain itu, sistem pelayanan juga terus ditingkatkan, termasuk penerapan e-ticketing dan pembayaran non-tunai untuk tiket masuk. Sistem ini dinilai dapat mempermudah pengunjung sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan kas daerah. Untuk aspek keamanan, pengelola Pantai Bandengan telah berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian, TNI, tenaga medis, serta tim SAR. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan selama berlibur. “Kita menambah personel dan melibatkan pihak terkait untuk ikut menjaga dan mengamankan objek wisata Pantai Bandengan selama libur Nataru,” pungkas Junaidi. (Wely-jateng)

AMUNTAI | BIDIK-KASUSNEWS.COM  – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Polres HSU secara resmi melepas penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Balangan. Kegiatan pelepasan bantuan tersebut dilaksanakan di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSU, Jalan Soewandi Sumarta, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Sabtu (27/12/2025) sore. Pelepasan bantuan dipimpin langsung oleh Bupati HSU H. Sahrujani, didampingi Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., Kepala BPBD HSU, serta jajaran pejabat utama Polres HSU dan anggota BPBD. Bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Pemerintah Kabupaten HSU bersama Polri terhadap masyarakat Kabupaten Balangan yang terdampak banjir. Adapun bantuan logistik yang dikirimkan meliputi 40 bungkus mi instan, 40 dus air mineral, serta satu unit alat penyedot air (pompa alcon) untuk membantu penanganan genangan air di wilayah terdampak. Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan BPBD sangat penting dalam penanganan bencana, terutama untuk mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir di Kabupaten Balangan serta membantu percepatan penanganan di lapangan,” ujarnya. Bantuan tersebut diserahkan dari BPBD HSU kepada BPBD Kabupaten Balangan untuk selanjutnya didistribusikan ke desa-desa yang terdampak banjir. Proses penyaluran dilakukan dengan koordinasi lintas daerah agar bantuan tepat sasaran dan segera diterima masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten HSU dan Polres HSU menegaskan komitmen bersama dalam penanganan bencana serta memperkuat semangat gotong royong antarwilayah demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (Agus)