HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ribuan jamaah memadati kawasan Kubah Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dalam rangka memperingati Haul ke-28 KH Ahmad Riduan, ulama kharismatik yang dikenal luas dengan sebutan Guru Lok Bangkai, Selasa malam (27/01/2026). Kegiatan haul yang berlangsung mulai pukul 20.30 WITA hingga tengah malam tersebut berjalan dengan penuh kekhusyukan dan tertib. Sejak sore hari, jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Banjang maupun luar daerah mulai berdatangan untuk mengikuti rangkaian doa dan zikir sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada almarhum ulama besar tersebut. Haul ke-28 ini dipimpin oleh H. Junaidi atau Guru Anom, yang merupakan putra dari KH Ahmad Riduan. Turut hadir sejumlah habaib dan alim ulama terkemuka, di antaranya KH Kaspul Anwar Pimpinan Yayasan Kaswa, KH Ahmad Mu’ti Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, KH Muhammad Noor, KH Nuriansyah, serta para ulama dari Kecamatan Banjang dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari unsur kepolisian, Kapolres HSU yang berhalangan hadir diwakili oleh Kapolsek Banjang AKP Robby Ansharie Bahasuan, S.H., M.M. Kehadiran aparat kepolisian sekaligus memastikan kegiatan keagamaan tersebut berlangsung aman dan lancar, mengingat jumlah jamaah yang mencapai kurang lebih 2.000 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Rangkaian acara haul diawali dengan pembacaan Surah Yasin, dilanjutkan pembacaan syair Maulid Al Habsyi oleh rombongan Maulid Al Ikhwan Lok Bangkai, nasyid, tahlil, doa haul, serta ceramah agama yang disampaikan oleh Alhabib Abu Bakar bin Abdul Qadir Mauladdawilah. Acara kemudian ditutup dengan doa selamat dan penutup. Kapolsek Banjang AKP Robby Ansharie Bahasuan menyampaikan bahwa pihaknya menerjunkan personel pengamanan dari Polres HSU dan Polsek Banjang guna menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung. “Alhamdulillah, seluruh rangkaian haul berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat kerja sama semua pihak serta kesadaran jamaah,” ujarnya. Haul ke-28 KH Ahmad Riduan menjadi momentum penting untuk mengenang kembali keteladanan Guru Lok Bangkai yang dikenal sebagai sosok ulama saleh, cerdas, dan memiliki kedekatan spiritual yang kuat dengan Allah SWT. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan kecintaan umat kepada para ulama dan auliya. Antusiasme masyarakat yang tinggi pada haul perdana yang dilaksanakan di kubah tersebut menunjukkan besarnya penghormatan dan kecintaan jamaah kepada Guru Lok Bangkai. Hal ini sekaligus menjadi potensi positif dalam menjaga kerukunan sosial dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. (Agus)

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com – Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan melalui aksi nyata di lapangan. Personel Koramil 410-02/Teluk Betung Selatan (TBS) bersama masyarakat Kelurahan Merah Putih dan Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, melaksanakan kegiatan penyiapan lahan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Selasa (27/01/2026). Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB tersebut berlangsung penuh semangat gotong royong hingga selesai pada hari yang sama. Sinergi antara prajurit TNI dan warga tampak kuat dalam setiap tahapan pekerjaan, mencerminkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan daerah. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan KDKMP berlokasi di Jalan Ikan Tenggiri Nomor 51, tepat di belakang kompleks PT Wahana Raharja (Perseroda). Dengan luas sekitar 25 x 50 meter atau 1.250 meter persegi, lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh BUMD PT Wahana Raharja Perseroda. Penetapan lokasi pembangunan telah melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah kecamatan, kelurahan, Kodim 0410/KBL, serta pihak pengelola lahan. Lokasi ini dinilai strategis karena mudah diakses masyarakat dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, penyiapan lahan melibatkan langsung Komandan Koramil 410-02/TBS beserta jajarannya, tokoh masyarakat, pengurus calon koperasi, serta warga setempat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penebangan pohon, pembersihan semak belukar, pengangkutan sisa material kayu dan sampah, hingga penataan awal permukaan lahan agar sesuai dengan rencana pembangunan. Komandan Koramil 410-02/TBS menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran aktif TNI AD dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. “Penyiapan lahan ini bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, kami berharap dapat tercipta wadah ekonomi yang mampu mendorong UMKM, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Merah Putih mengapresiasi keterlibatan Koramil dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut kehadiran TNI memberikan motivasi dan kepercayaan diri bagi warga untuk bersama-sama membangun wilayahnya. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kepedulian Koramil. Koperasi ini menjadi harapan besar bagi warga untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembangkan usaha produktif,” ungkapnya. Penyiapan lahan ini menjadi tahapan awal dari rangkaian pembangunan KDKMP yang direncanakan akan segera dimulai. Setelah lahan dinyatakan siap, proses pembangunan akan dilanjutkan dengan pengadaan material, penunjukan kontraktor, serta pembentukan tim pengawas yang melibatkan unsur Koramil, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan terbangunnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, diharapkan tercipta pusat kegiatan ekonomi yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal di Kota Bandar Lampung. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama Tiga Pilar menuntaskan pembongkaran bangunan warga yang berdiri di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Selasa. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi pembersihan dan pengembalian fungsi lahan makam agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya. “Hari ini kita bersama-sama melaksanakan aksi bersih-bersih dan pembersihan bangunan warga relokasi hingga 100 persen bersih,” ujar Munjirin di lokasi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan pengembalian fungsi dan pematangan lahan makam, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2025. Munjirin menjelaskan, seluruh proses dilakukan secara bertahap, terukur, serta mengedepankan pendekatan humanis kepada warga yang sebelumnya bermukim di area TPU. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Jakarta Timur bekerja sama dengan dinas teknis terkait dan mendapat dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur. “Pada awal tahun 2026 ini, Pemkot Jakarta Timur telah melakukan pengembalian fungsi lahan dan pematangan TPU di dua lokasi, yakni TPU Kober di Kelurahan Rawa Bunga dan TPU Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan,” katanya. Untuk TPU Kober, pengembalian fungsi lahan telah dilaksanakan lebih dahulu pada 18 Desember 2025. Sementara di TPU Kebon Nanas, berdasarkan pendataan terakhir, kawasan tersebut dihuni oleh 103 kepala keluarga (KK) warga Kampung Ujung RT 15/RW 02. Pemkot Jaktim kemudian melakukan relokasi warga ke sejumlah rumah susun (rusun) di wilayah Jakarta Timur secara bertahap. Gelombang pertama relokasi dilaksanakan pada 6 Januari 2026 terhadap 22 KK, disusul tahap kedua pada 12 Januari 2026 sebanyak 46 KK. Pada tahap kedua ini, warga secara simbolis menerima kunci kamar rusun langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam rangka pembersihan lahan, Pemkot Jakarta Timur juga telah menempuh tahapan administratif sesuai ketentuan. Proses dimulai dengan penyampaian surat imbauan kepada warga pada 13 Januari 2026, dilanjutkan Surat Peringatan (SP) I pada 14 Januari, SP II pada 19 Januari, hingga SP III pada 23 Januari 2026. “Hingga tahap ketiga ini, sebanyak sembilan KK direlokasi. Dari total 103 KK, sebanyak 26 KK telah bersedia pindah secara mandiri,” jelas Munjirin. Sebelumnya, Pemkot Jaktim telah merelokasi 73 KK warga yang tinggal di TPU Kebon Nanas ke enam rumah susun pada Senin (12/1). Warga tersebut ditempatkan di sejumlah rusunawa, antara lain Rusun Pulogebang, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Pulojahe, serta Rusun Perkampungan Industri Kecil (PIK). Sementara warga berstatus bujangan direlokasi ke Rusun PIK. Pemkot Jakarta Timur sebelumnya menetapkan batas waktu relokasi hingga 12 Januari 2026. Dari total sekitar 3.700 meter persegi lahan yang sebelumnya ditempati warga, pemerintah daerah memperkirakan dapat membangun sekitar 1.000 petak makam baru. Sebagian besar warga diketahui telah menempati kawasan TPU Kebon Nanas selama 15 hingga 20 tahun. Bagi warga ber-KTP DKI Jakarta, pemerintah menyediakan hunian pengganti di sejumlah rusunawa yang telah disiapkan. (Heri)

Cirebon, Bidik-kasusnews.com – Kondisi jalan penghubung Desa Pamengkang, kecamatan MunduKabupaten Cirebon, yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Cirebon menuju Kedungkrisik Argasunya Kota Cirebon, kini kian memprihatinkan. Ruas jalan vital tersebut dipenuhi lubang-lubang besar, permukaan aspal hancur, dan tergenang saat hujan, sehingga menghambat mobilitas warga, aktivitas pedagang, serta arus ekonomi harian. Padahal, jalan tersebut bukan sekadar akses lokal, melainkan jalur penghubung strategis lintas wilayah yang setiap hari dilalui masyarakat, pekerja, pelajar, hingga pelaku usaha kecil. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dinilai sebagai bentuk pembiaran pelayanan publik, terlebih karena lokasinya berada di wilayah perbatasan kota–kabupaten yang seharusnya menjadi wajah konektivitas antar daerah. “Ini bukan soal kenyamanan semata. Jalan rusak ini menghambat akses ekonomi warga dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Negara tidak boleh absen,” ujar warga setempat. Desakan Tanggung Jawab Dinas Terkait Hingga kini, belum terlihat langkah konkret dari dinas teknis terkait—baik di tingkat kabupaten maupun koordinasi lintas wilayah—untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: siapa yang bertanggung jawab dan mengapa dibiarkan? Secara regulasi: UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan kewajiban pemerintah memastikan jalan berfungsi laik dan aman. PP No. 34 Tahun 2006 mengamanatkan pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan sesuai kewenangan. Pembiaran jalan rusak yang mengganggu aktivitas publik dapat dikategorikan sebagai maladministrasi (UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI). Dampak Nyata di Lapangan Kerusakan jalan telah: Memperlambat perjalanan warga dan distribusi barang Menurunkan pendapatan pedagang karena akses terhambat Meningkatkan risiko kecelakaan, terutama malam hari dan saat hujan Tuntutan Publik Masyarakat mendesak: Penegasan status kewenangan jalan (kabupaten/provinsi) secara terbuka Perbaikan segera dan menyeluruh, bukan tambal sulam Koordinasi lintas daerah mengingat posisi jalan sebagai batas kota–kabupaten Transparansi rencana dan anggaran perbaikan kepada publik Pers akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, agar tidak ada lagi alasan saling lempar tanggung jawab di atas penderitaan warga. Jalan rusak di perbatasan bukan sekadar masalah teknis, melainkan ujian kehadiran negara di ruang hidup warganya. Amin

Purbalingga, Bidik-kasusnews.com – TNI Angkatan Darat terus memastikan penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berjalan optimal melalui peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak, Senin (26/1/2026). Di Kabupaten Purbalingga, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, meninjau Posko Tanggap Darurat Banjir Bandang dan Tanah Longsor Kalisoso di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, serta sejumlah titik terdampak di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet, dapur umum terpadu kawasan D’Las Serang, lokasi pengungsian warga di Rumah Qur’an Desa Serang, hingga wilayah Dusun Kaliurip dan Dusun Gunung Malang. Peninjauan juga mencakup kondisi infrastruktur, jembatan yang terputus, serta permukiman warga terdampak. Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat, bencana di wilayah Kalisoso berdampak pada ratusan rumah warga, dengan puluhan di antaranya mengalami kerusakan berat, sejumlah akses jalan dan jembatan terputus, serta lahan pertanian mengalami gagal panen. Pada kesempatan tersebut, disalurkan pula bantuan kepada warga yang berada di lokasi pengungsian di Aula kawasan wisata Desa Serang. Kegiatan peninjauan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari. Di lokasi ini, TNI AD meninjau kondisi jembatan putus di Dukuh Sawangan akibat banjir bandang, sekaligus melihat langsung dampak bencana terhadap lingkungan permukiman warga. Selain peninjauan, bantuan sosial berupa paket sembako diserahkan kepada masyarakat Desa Penakir sebagai bagian dari dukungan pemenuhan kebutuhan dasar warga pascabencana. Melalui rangkaian kegiatan ini, TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk mendukung percepatan pembangunan kembali infrastruktur vital secara terkoordinasi dengan instansi terkait, agar aktivitas dan perekonomian masyarakat dapat segera pulih. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com – Kawasan permukiman warga di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kembali dilanda banjir setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Genangan air yang mencapai ketinggian hingga satu meter merendam rumah warga di sejumlah rukun warga (RW), memicu keresahan masyarakat yang setiap tahun harus menghadapi persoalan serupa. Pantauan di lapangan menunjukkan banjir tidak hanya terjadi di RW 07, tetapi juga meluas ke RW 03, RW 06, dan RW 08. Di beberapa titik, air setinggi pinggang orang dewasa menghambat aktivitas warga dan meningkatkan risiko kerusakan harta benda. Warga menyebut banjir di Cakung Barat datang dengan cepat setiap kali hujan deras berlangsung cukup lama. Kapasitas drainase yang terbatas serta belum tersedianya infrastruktur pengendali banjir berskala kawasan diduga menjadi faktor utama yang memperparah kondisi. Ketua RT 002 RW 07 Kelurahan Cakung Barat, Ahmad Nur, mengatakan banjir kali ini berdampak langsung pada sekitar 50 kepala keluarga di wilayahnya. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai sekitar seribu jiwa. “Air cepat naik begitu hujan deras. Tingginya hampir satu meter. Kondisi ini jelas membuat warga cemas karena terjadi berulang setiap tahun,” ujar Ahmad Nur saat ditemui di kediamannya di Jalan Tipar Cakung, Kampung Baru Cakung, Senin (26/1/2026). Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir juga mengancam peralatan rumah tangga, terutama barang elektronik. Warga terpaksa memindahkan perabotan ke tempat lebih tinggi demi menghindari kerusakan. Menurut Ahmad Nur, banjir di Cakung Barat bukan lagi kejadian insidental, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya realisasi pembangunan embung sebagai solusi pengendalian limpasan air hujan. “Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dan DPRD segera merealisasikan pembangunan embung. Ini bukan hanya kebutuhan, tapi sudah menjadi keharusan,” tegasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana pembangunan embung di wilayah Cakung Barat hingga kini masih berada pada tahap pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta, khususnya di Komisi D periode 2024–2029 yang membidangi infrastruktur, tata kota, lingkungan hidup, dan perumahan. Komisi D DPRD DKI Jakarta memiliki fungsi pengawasan terhadap sejumlah dinas teknis, di antaranya Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Lingkungan Hidup. Warga berharap fungsi pengawasan tersebut dapat mendorong percepatan realisasi solusi pengendalian banjir di kawasan rawan. Di sisi lain, kinerja dan keterbukaan informasi dari Dinas SDA DKI Jakarta turut menjadi sorotan. Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi awak media terkait langkah penanganan banjir dan progres rencana embung belum memperoleh penjelasan resmi dari Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika. Beberapa kali upaya konfirmasi melalui sambungan telepon tidak mendapat respons, bahkan awak media mengaku mengalami kesulitan komunikasi. Saat mendatangi kantor Dinas SDA DKI Jakarta, pihak keamanan menyampaikan bahwa pejabat terkait kerap tidak berada di tempat. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan informasi publik, yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam penanganan bencana yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Warga Cakung Barat berharap ke depan terbangun sinergi nyata antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD, dinas teknis, dan media. Langkah cepat, komunikasi terbuka, serta kebijakan berbasis solusi jangka panjang dinilai menjadi kunci agar banjir tahunan tidak terus menjadi beban kolektif setiap musim hujan tiba. (Heri)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Fahira Idris sebagai Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pernyataannya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian mana pun. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap negarawan yang konsisten menjaga marwah institusi Polri sesuai dengan amanat reformasi dan kerangka hukum nasional. Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menegaskan bahwa secara yuridis, kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi langsung dari desain ketatanegaraan pasca-reformasi yang bertujuan memisahkan secara tegas fungsi pertahanan dan keamanan. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta berada di bawah Presiden. “Secara hukum positif, posisi Polri sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan amanat konstitusional yang lahir dari koreksi sejarah otoritarianisme masa lalu,” tegas Fahira Idris di Markas Komando Bang Japar. Sementara itu, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menambahkan bahwa Kapolri berhasil menjalankan tugas pengamanan agenda nasional secara profesional dan transparan dalam mendukung stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kemudian, implementasi penegakan hukum yang disiplin, adil, dan berkeadilan menjadi prioritas utama dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Serta, penguatan peran Polri dalam demokrasi hukum tercermin melalui pelayanan publik yang semakin humanis, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya itu, Polri juga dinilai aktif dan profesional dalam mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara serta wilayah Bencana lainnya di Indonesia, memastikan warga terselamatkan, terbantu dalam aspek tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Lebih jauh, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menilai bahwa penegasan Kapolri merupakan bentuk konsistensi terhadap semangat reformasi 1998 yang ingin mengakhiri praktik dwifungsi ABRI, di mana dahulu fungsi pertahanan dan keamanan bercampur dalam satu struktur militeristik. Reformasi justru menghendaki Polri menjadi institusi sipil yang profesional, independen, dan fokus pada pelayanan masyarakat serta penegakan hukum. Oleh karena itu, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menolak segala bentuk wacana yang berupaya menggeser posisi Polri ke dalam struktur kementerian, karena langkah tersebut bertentangan dengan: Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Prinsip negara hukum demokratis berbasis supremasi sipil. Transformasi budaya hukum ini, lanjutnya, tak hanya akan memperkuat kapasitas internal institusi, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam mendukung visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar mengaku optimis bahwa institusi Polri akan mengalami transformasi di 2026. Dan memberikan dukungan maksimal dalam mewujudkan agenda Asta Cita Pemerintah. Heri Jkt

HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wujud kepedulian terhadap kegiatan keagamaan dan masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara (Polres HSU) bersama Polsek Banjang dengan menyalurkan bantuan bagi jemaah Haul Abah Guru KH. Akhmad Riduan (Guru Lok Bangkai) ke-28, Selasa (27/1/2026). Penyerahan bantuan dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WITA di kediaman H. Junaidi (Guru Anom), putra dari Abah Guru Lok Bangkai, yang berlokasi di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bantuan dari Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. diserahkan secara langsung oleh Wakapolres HSU KOMPOL Sony F. L. Gaol, S.E., M.M. bersama pejabat utama Polres HSU kepada Guru Anom untuk mendukung konsumsi jemaah haul. Bantuan tersebut berupa 1.980 butir telur itik, tiga karung beras, dan 15 liter minyak goreng. Sementara itu, Kapolsek Banjang AKP Robby Ansharie Bahasuan, S.H., M.M. turut menyerahkan bantuan berupa 1.500 bungkus roti dan 15 dus air mineral kepada Guru Anom, serta tambahan 500 bungkus roti dan 10 dus air mineral yang disalurkan ke Rest Area Banjang sebagai bentuk dukungan bagi relawan dan jemaah. Kegiatan penyerahan bantuan ini turut dihadiri Kabagren Polres HSU KOMPOL Agus Tamjid, S.Sos, Kabag Binmas AKP Saifullah, S.H., Ustadz Syarwani Abdan selaku penanggung jawab Rest Area Banjang, serta personel Polsek Banjang. Kapolsek Banjang AKP Robby Ansharie Bahasuan menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan masyarakat, sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian, tokoh agama, dan warga. “Melalui momentum haul ini, kami berharap terjalin kebersamaan dan solidaritas yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Haul Abah Guru KH. Akhmad Riduan ke-28 digelar dalam dua sesi, yakni sesi khusus pada Selasa malam (27/1/2026) di kompleks kubah Guru Lok Bangkai, serta sesi umum pada Rabu malam (28/1/2026) di kediaman Guru Anom. Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan bantuan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, serta mendapat apresiasi dari pihak keluarga dan masyarakat setempat. (Agus)

BANDAR LAMPUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Komitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan kembali ditunjukkan melalui kegiatan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru di Kota Bandar Lampung. Komandan Kodim (Dandim) 0410/Kota Bandar Lampung, Kolonel Arm Roni Hermawan, S.H., M.M., turun langsung memantau pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 31 Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Senin (26/1/2026) sekitar pukul 10.10 WIB. Kegiatan ini merupakan program yang diinisiasi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membantu siswa yang baru memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII, agar lebih siap mengikuti proses belajar mengajar sejak awal tahun ajaran. Pemantauan dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Kehadiran Kodim 0410/KBL juga menjadi wujud sinergi TNI dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah, S.Pd, Asisten I Pemkot Bandar Lampung Wilson Faisol, S.E., M.M, Asisten III Pemkot Bandar Lampung Hj. Eka Apriana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Socrat Pringondanu, S.STP, serta Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung AKP Resmawati. Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan siswa SD dan SMP se-Kota Bandar Lampung. Bantuan yang disalurkan berupa paket perlengkapan sekolah, meliputi buku tulis, alat tulis, tas sekolah, dan kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya. Kolonel Arm Roni Hermawan menyampaikan apresiasi atas program bantuan pendidikan yang digelar Pemkot Bandar Lampung. Menurutnya, bantuan tersebut memiliki dampak nyata dalam meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan semangat belajar siswa. “Program seperti ini sangat membantu, terutama bagi keluarga yang membutuhkan. Harapannya, anak-anak semakin termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menegaskan bahwa program bantuan perlengkapan sekolah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Kodim 0410/KBL yang selama ini aktif bersinergi dalam berbagai program pembangunan daerah. Dandim 0410/KBL menambahkan, pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ia menegaskan TNI AD melalui Kodim 0410/KBL akan terus mendukung kegiatan positif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Kegiatan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah tersebut berlangsung lancar dan kondusif, serta mendapat respons positif dari para siswa dan orang tua yang hadir. (Agus)

KUNINGAN, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Desa (Pemdes) Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, mengajukan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sebagai langkah strategis untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan desa. Kepala Desa Sangkanerang, Ahmad Suteja, menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas persampahan selama ini menjadi salah satu pemicu munculnya kebiasaan sebagian warga membuang sampah ke sungai maupun lahan terbuka. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta risiko gangguan kesehatan. “TPS3R kami pandang sebagai solusi berkelanjutan karena pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Ahmad Suteja saat ditemui wartawan di Kantor Desa Sangkanerang, Senin (26/1/2026). Sebagai bentuk keseriusan, Pemdes Sangkanerang telah mengalokasikan Rp104 juta dari dana desa pada tahun anggaran 2025 untuk tahap awal. Anggaran tersebut direalisasikan untuk pembelian lahan dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebagai lokasi rencana TPS3R. Lahan yang disiapkan juga telah memiliki sertifikat, sehingga dinilai memenuhi syarat administrasi dasar. “Anggaran desa baru cukup untuk persiapan lokasi. Untuk pengembangan TPS3R secara utuh—mulai dari bangunan pengolahan, sarana pemilahan, komposter, hingga peralatan pendukung—kami masih membutuhkan dukungan pemerintah melalui DLH,” ujarnya. Pemdes Sangkanerang juga menyatakan telah menyusun dan mengajukan proposal resmi, serta menyiapkan langkah penguatan kelembagaan pengelola TPS3R berbasis masyarakat. Program pendukung yang direncanakan antara lain sosialisasi pemilahan sampah dari rumah tangga, edukasi 3R, serta pembinaan kelompok pengelola agar sistem berjalan efektif dan berkelanjutan. Untuk tahap lanjutan, Pemdes berharap adanya verifikasi lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pendampingan teknis termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED), penyediaan sarana-prasarana pengolahan, serta pembinaan operasional TPS3R. Ahmad menambahkan, usulan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu dan partisipatif, serta mendorong pengelolaan berbasis masyarakat melalui TPS3R. “Kami siap berkolaborasi. Harapannya TPS3R Desa Sangkanerang dapat membantu mengurangi timbulan sampah, meningkatkan kesehatan lingkungan, dan mendukung target pengelolaan sampah daerah,” pungkasnya. (Amin)