Bidik-kasusnews.com Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep N. Mulyana memberikan apresiasi atas sinergi kuat antara Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik, dan Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI dalam menangani kasus penggunaan surat palsu yang melibatkan H. Dani Badani. Keberhasilan dalam perkara ini tidak hanya membuktikan keseriusan dalam menegakkan hukum, tetapi juga berdampak besar terhadap penyelamatan aset negara. Kasus ini berkaitan dengan kepemilikan tanah seluas 485.030 m² di Jatikarya, Bekasi, yang secara sah merupakan aset Kementerian Pertahanan dan tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara Mabes TNI sejak 1996. Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Terdakwa H. Dani Badani setelah terbukti menggunakan surat palsu, seperti girik dan surat kuasa ahli waris, untuk mengklaim tanah tersebut atas nama masyarakat. Keputusan ini menguatkan kepemilikan negara dan menyelamatkan aset senilai Rp10.000.642.686.000,00 dari potensi penguasaan ilegal. JAM-Pidum menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari koordinasi yang erat antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Babinkum TNI. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kehormatan Kepala Babinkum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, ke kantor JAM-Pidum pada 6 Maret 2025. “Kami mengapresiasi profesionalisme dan dedikasi penyidik serta jaksa dalam menangani perkara ini. Sinergi yang solid antar-institusi menjadi kunci dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Asep N. Mulyana. Sementara itu, Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro menegaskan pentingnya kerja sama lintas institusi dalam menjaga supremasi hukum. Ia menegaskan komitmen Babinkum TNI untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkokoh kolaborasi antara Kejaksaan dan Babinkum TNI dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan koordinasi yang semakin kuat, negara dapat lebih optimal dalam melindungi asetnya dan menegakkan hukum secara tegas dan transparan.(Agus)

Majalengka-Bidik-kasusnews.com. Majalengka, Setalah Apel gelar pasukan Ops Ketupat Lodaya 2025, Polres Majalengka Polda Jabar memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) berbagai merek hasil dari Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat) dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang Idul Fitri 2025. Pemusnahan barang bukti miras ini berlangsung di halaman depan Mapolres Majalengka, Kamis (20/3/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto dan disaksikan oleh Bupati Majalengka, Ketua DPRD Majalengka, Dandim 0617/Majalengka, Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Dan Denpom III/3 Slw Majalengka, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto menjelaskan bahwa untuk barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 4445 botol miras berbagai jenis, 1092 Botol miras Jenis Ciu dan 1000 Sachet Jamu merupakan hasil razia selama hampir Satu Bulan, sejak Pebruari 2025 hingga Maret 2025. “Pemusnahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban selama bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1446 H. Kami ingin memastikan bahwa bulan suci ini tidak ternodai oleh aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat. Razia terhadap miras dan penyakit masyarakat lainnya akan terus kami gencarkan,” tegas AKBP Indra Novianto, Beliau juga mengimbau masyarakat untuk saling menghormati selama bulan Ramadhan, mengingat keberagaman penduduk Majalengka. Selain itu, beliau menekankan bahwa surat edaran dari Majalengka terkait operasional tempat hiburan, kafe, dan rumah makan selama Ramadhan harus dipatuhi demi menjaga keharmonisan sosial. Bupati Majalengka Eman Suherman, turut mengapresiasi langkah tegas Polres Majalengka, “Ini langkah luar biasa dari Kapolres beserta jajarannya. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya pelaksanaan Ramadhan. Kabupaten Majalengka harus tetap menjadi daerah yang kondusif. Dengan adanya pemusnahan ini, diharapkan Kabupaten Majalengka di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri dengan lebih tertib dan aman, serta bebas dari gangguan ketertiban akibat peredaran minuman keras. Asep Rusliman

Majalengka-Bidik-kasusnews.com Majalengka, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto,S.I.K.,M.H.,M.Si., CPHR didampingi Bupati Majalengka Eman Suherman, Kejari Wawan Kustiawan, dan Danyonif 321 Letnan Kolonel Inf Fahmi Guruh Rahayu, pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025, bertempat di Mako Polres Majalengka, Kamis (20/3/2025). Pada pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025 ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Dansubdenpom, Kadishub, Kasatpol PP, BPBD, Damkar Majalengka, Jasa Raharja dan undangan lainnya dengan Peserta Apel Gelar Pasukan dari unsur TNI, Polri, Damkar, Satpol PP dan Dishub. Kapolres melakukan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan dari satuan gabungan, Apel Gelar Pasukan Merupakan wujud nyata Sinegritas Polri dengan Stakholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H, Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2025 ini disenggelarakan mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2025” dan mengangkat tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”. Di hadapan peserta, Apel Kapolres membacakan Amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, “Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Ops Ketupat 2025 sebagai Komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan Stakeholder terkait dalam rangka Pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H”. Menurut Kapolres, jumlah pemudik diperkirakan akan mencapai kurang lebih 146,47 juta orang atau sebesar 52% dari populasi masyarakat Indonesia. Kemudian, terdapat 126.736 objek yang menjadi fokus pengamanan. Ditegaskan Kapolres, arus mudik akan diperkirakan mengalami puncaknya pada 27 dan 28 Maret 2025. Sedangkan arus balik mengalami puncak pada 5 dan 6 April 2025. Optimalkan layanan 110 sebagai hotline pelayanan, pengaduan dan pelaporan tanggap darurat, baik terhadap gangguan kamtibmas maupun kemacetan pada jalur mudik. Selain itu, Selalu menghadirkan Personel di tiap tempat ibadah terutama pada pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang melibatkan Personel TNI-Polri, Ormas, serta Mitra Kamtibmas lainnya. Sambung Kapolres. “Tetap Perkuat Sinergisitas dan Soliditas antara Petugas Pengamanan maupun Stakeholder terkait, karena hal tesebut merupakan kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2024”. Terakhir, saya juga mengucapkan “Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H” kepada seluruh umat Islam yang merayakan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini, kita senantiasa mendapatkan ampunan dalam menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. tutup Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto. Asep Rusliman

Bidik-kasusnews.com Jakarta, 20 Maret 2025 – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep N. Mulyana menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Belanda di Ruang Rapat JAM-Pidum. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam bidang hukum, khususnya terkait penerapan pidana alternatif dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada 2026. Delegasi Kedutaan Besar Belanda yang hadir antara lain Eric Bezem (Vice Minister for Punishment and Protection, Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda), Johan Bac (Direktur Jenderal Dutch Probation), serta perwakilan lainnya dari Kedutaan Belanda dan Reclassering Nederland. KUHP Baru: Mendorong Penegakan Hukum yang Lebih Humanis Dalam sambutannya, JAM-Pidum menyoroti perubahan mendasar dalam KUHP baru, yang mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Salah satu inovasi utama adalah penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara dan mengatasi masalah over-kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas). “Kejaksaan memiliki peran strategis dalam implementasi KUHP baru. Kami berkomitmen memastikan pidana alternatif, termasuk kerja sosial, dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan,” ujar JAM-Pidum. Untuk mendukung kebijakan ini, Kejaksaan telah memiliki beberapa instrumen hukum, di antaranya: Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif guna mengurangi kepadatan Lapas dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang memungkinkan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. JAM-Pidum juga menjelaskan bahwa pidana kerja sosial akan disesuaikan dengan kondisi pelaku dan dapat dijalankan dalam rentang waktu hingga enam bulan. Hal ini bertujuan agar hukuman tetap memberikan efek jera tanpa menghambat kehidupan sosial dan ekonomi terpidana. Belanda Berbagi Pengalaman dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Vice Minister for Punishment and Protection Belanda, Eric Bezem, memaparkan bahwa negaranya telah menerapkan pidana kerja sosial selama bertahun-tahun. Di Belanda, 80% vonis kerja sosial dijatuhkan oleh hakim dan 20% oleh jaksa, dengan durasi maksimal 120 jam, serta rencana perpanjangan hingga 300 jam. “Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tempat ibadah, panti jompo, dan pemerintah kota. Hal ini terbukti efektif dalam merehabilitasi pelaku kejahatan ringan,” ujar Eric Bezem. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Belanda dalam penerapan pidana alternatif. Diskusi yang berlangsung menjadi langkah awal bagi Kejaksaan dalam mengadaptasi praktik terbaik dari sistem hukum Belanda, guna menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama serta pertukaran plakat sebagai simbol kerja sama yang erat antara kedua negara.(Agus)

Bidik-Kasusnews.com SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., bersama Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menghadiri Apel Kesiapan/Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025 yang digelar di Lapangan Alun-Alun Masjid Agung Palabuhanratu, Kamis (20/3/2025). Kegiatan tersebut digelar untuk memastikan kesiapan jajaran personel pengamanan dalam rangka menghadapi arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1446 H. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, memimpin langsung kegiatan apel yang turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres Sukabumi membacakan amanat Kapolri yang menyebutkan bahwa potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelancaran dan keamanan selama musim mudik. “Kami mendukung penuh langkah-langkah yang diambil dalam Operasi Ketupat Lodaya ini, termasuk rekayasa lalu lintas dan pengamanan di titik-titik rawan,” ujar Budi Azhar. Senada dengan itu, Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kepolisian dan instansi terkait yang telah bersiap siaga dalam mengamankan arus mudik. “Stabilitas harga bahan pokok dan kelancaran distribusi juga menjadi perhatian kami. Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama Lebaran terpenuhi,” ungkapnya. Operasi Ketupat Lodaya 2025 akan berlangsung selama beberapa pekan ke depan dengan fokus pada pengamanan jalur mudik, tempat ibadah, serta pusat keramaian. ( DICKY, S )

Bidik-kasusnews.com Kuningan 20 Maret 2025,. Rumit mengatur lalu lintas mudik lebaran Idul Fitri Lebaran 1446 Hijriah, telah disiapkan Polres Kuningan. Dalam Apel Gelar Psukan Operasi Ketupat Tahun 2025, di Mapolres Kuningan, Kamis (20/03/2025), Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian, menyampaikan amanat Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo. Diantaranya, mewujudkan mudik aman, keluarga nyaman. “Selain itu, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta BBM harus terus dimonitor ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga, memastikan distribusi terlaksana lancar dan tepat waktu. Juga tindak tegas pelaku penimbunan, pelayanan harus ramah dan responsive, strategi komunikasi publik harus baik dan optimalkan layanan 110 sebagai hotline pelayanan, pengaduan dan pelaporan tanggap darurat,” papar AKBP Willy Andrian, disela pidato Untuk personel Polres Kuningan berjumlah 345 Personel akan terbagi-bagi . Terutama di Pos Pam dan pos pelayanan . Ada 3 pos pengaman , 1 pos pengaman dan 16 pos gatur ,Ia dibantu oleh TNI,Dishub,BPBD ,Dinkes dan mitra Polri lain. Pos gatur ini, untuk pengamanan arus lalu lintas sebelum dan paska lebaran hingga hari ke-7. Karena diprediksi jumlah wisatawan akan meningkat. “Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 28-30 Maret 2025 dan arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 5-7 April 2025,” sebut Willy Andrian Willy Andrian mengaku ,juga telah mempersiapkan rekayasa lalulintas jika terjadi kemacetan khususnya ditempat-tempat wisata. Misalkan dengan cara one way buka tutup secara bergantian. Ada juga tim gabungan yang khusus untuk mengurai kemacetan. Asep Rusliman

Cirebon-Bidik-kasusnews.com Kabupaten Cirebon – Terkait pemberitaan yang muncul di beberapa media pemberitaan online pada tanggal 12/04/2025 lalu pihak Myrepublik memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan tersebut, Bagus selaku narasumber di dalam pemberitaan tersebut meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon terutama Pemerintah Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Menurut Bagus pada saat di klarifikasi dirinya masih dalam keadaan lelah sehingga tidak konsen sepenuhnya saat di tanya oleh awak media terkait penyerahan uang dengan sejumlah Rp.15.000.000 kepada pihak pemerintah Desa Kedungdawa uang kompensasi perijinan yang bersumber dari dana CSR Myrepublik di Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. “Semuanya karena miss komunikasi saja dan untuk permasalahan di Desa Kedungdawa, terkait pernyataan yang ada di pemberitaan tidak semuanya benar dan dugaan terkait Pemerintah Desa Kedungdawa tidak menyalurkan kepada pihak-pihak terkait tidaklah benar”. Ujar Bagus. Menurut Bagus yang sebenarnya adalah Pak RW. 02 Irfan pada saat itu belum mau menerima uang kordinasi tersebut takut di salahkan oleh warganya karena tidak bisa mensosialisasikan kewarganya, tapi untuk saat ini instalasi pemasangan jaringan kabel fiber optik milik Myrepublik sudah terpasang semua dengan bantuan Pemerintah Desa dan pemuda Desa Kedungdawa. “Sebenarnya ada salah satu RW yaitu RW.02 belum menerima uang tersebut di karenakan dirinya masih belum bisa mensosialisasikan kepada warganya terkait pemasangan jaringan kabel fiber optik internet milik Myrepublik”. Sambungnnya. “Namun pemasangan instalasi jaringan kabel fiber optik di RW. 02 sudah berjalan dengan lancar dan terpasang sepenuhnya, berkat bantuan dari Pemerintah desa dan Pemuda Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon”. Sambungnya. Terkait sumber dana yang diberikan adalah memang betul berasal dari dana CSR Myrepublik, dan Baguspun meminta maaf atas kejadian tersebut dan permasalahan ini agar tidak berkepanjangan. Asep Rusliman

Cirebon-Bidik-kasusnews.com Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025, bertempat di Mapolresta Cirebon, Kamis (20/3/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon. Pada pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025 kali ini diikuti unsur TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, BPBD, Dishub, dan lainnya. Kapolresta Cirebon melakukan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan dari satuan gabungan. “Apel Gelar Pasukan Merupakan wujud nyata Sinegritas Polri dengan Stakholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H, Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2025 ini disenggelarakan mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025,” katanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2025” dan mengangkat tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”. Di hadapan peserta, Apel Kapolresta Cirebon membacakan Amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, “Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Ops Ketupat 2025 sebagai Komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan Stakeholder terkait dalam rangka Pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H”. Menurutnya, jumlah pemudik diperkirakan akan mencapai kurang lebih 146,47 juta orang atau sebesar 52% dari populasi masyarakat Indonesia. Kemudian, terdapat 126.736 objek yang menjadi fokus pengamanan. Ditegaskannya, arus mudik akan diperkirakan mengalami puncaknya pada 27 dan 28 Maret 2025. Sedangkan arus balik mengalami puncak pada 5 dan 6 April 2025. Optimalkan layanan 110 sebagai hotline pelayanan, pengaduan dan pelaporan tanggap darurat, baik terhadap gangguan kamtibmas maupun kemacetan pada jalur mudik. Selain itu, Selalu menghadirkan Personel di tiap tempat ibadah terutama pada pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang melibatkan Personel TNI-Polri, Ormas, serta Mitra Kamtibmas lainnya. “Tetap Perkuat Sinergisitas dan Soliditas antara Petugas Pengamanan maupun Stakeholder terkait, karena hal tesebut merupakan kunci keberhasilan Operasi Ketupat Lodaya 2025 di wilayah hukum Polresta Cirebon,” ungkapnya. Asep Rusliman

Bidik-kasusnews.com Jakarta, 20 Maret 2025 – Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dengan melakukan pemusnahan besar-besaran terhadap barang bukti narkotika hasil pengungkapan berbagai kasus. Pada pemusnahan kedua di tahun 2025 ini, BNN menghancurkan lebih dari 122 kilogram sabu, 726 kilogram ganja, dan hampir 5.000 butir ekstasi, yang merupakan hasil pengungkapan 12 kasus besar di berbagai wilayah Indonesia. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa narkotika yang disita tidak akan disalahgunakan lagi, serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pemberantasan narkoba. Dalam pernyataannya, Kepala BNN menekankan bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari komitmen besar untuk melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkotika. 12 Kasus Pengungkapan Besar Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 12 kasus narkotika yang melibatkan 30 orang tersangka. Beberapa kasus mencakup penyelundupan narkoba melalui jalur udara, darat, hingga laut, dengan modus-modus yang semakin canggih. Salah satunya adalah penyelundupan sabu seberat 1,95 kilogram yang digagalkan petugas BNN bersama Bea Cukai Bandara Hang Nadim, Batam, dari jaringan narkoba yang beroperasi antara Lombok dan Batam. Pemusnahan juga mencakup 5 kilogram sabu yang diselundupkan dari Batam menuju Jakarta, serta 10 kilogram sabu yang ditemukan disembunyikan dalam tangki bahan bakar mobil di Tangerang. Tak hanya itu, BNN juga berhasil menggagalkan pengiriman ganja seberat 433 kilogram dari Aceh menuju Medan, serta mengungkap sindikat peredaran narkotika di Medan dengan menangkap 5 tersangka yang menyembunyikan 128,86 kilogram ganja. Melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Narkoba Dengan pemusnahan barang bukti ini, BNN memastikan bahwa lebih dari 600 ribu orang terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Setiap barang bukti yang dimusnahkan melibatkan proses uji laboratorium yang ketat, dengan pengurangan kecil untuk keperluan pengujian. Melalui pemusnahan ini, BNN menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang melawan peredaran narkotika demi keselamatan dan masa depan generasi bangsa. Komitmen ini juga didukung oleh seluruh jajaran penegak hukum, yang bekerja tanpa kenal lelah untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika. BNN mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pemberantasan narkoba, menjaga Indonesia tetap bersih dari ancaman narkotika.(Agus) SUMBER BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Bidik-kasusnews.com KOTA BANDUNG— Sebanyak 24.976 personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2025 guna mengamankan mudik dan Idulfitri 1446 Hijriyah. Para personel gabungan ini akan bertugas selama 17 hari mulai 23 Maret sampai 8 April. Personel terdiri dari 15.549 anggota Polri, 9.327 TNI, sisanya dari Dishub, Satpol PP, Damkar kabupaten kota, serta para relawan seperti pramuka. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjamin petugas gabungan siap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dari awal mudik, hari H Lebaran, sampai arus balik dan aktivitas kembali normal. “Mudah-mudahan nanti di jalannya lancar, tidak ada kriminalitas dan angka kecelakaan _zero_, ini harapan kita,” ujar Dedi Mulyadi usai memimpin apel Operasi Ketupat Lodaya di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025). Dalam Operasi Ketupat Lodaya, Polda Jabar telah menyiapkan 341 pos tersebar di berbagai wilayah, di antaranya 253 pos pengamanan, 64 pos pelayanan, dan 24 pos terpadu bersama Dishub, Jasa Raharja, dan Jasamarga. Dedi meminta masyarakat yang akan mudik untuk mematuhi arahan dari petugas di lapangan. Rencananya ia akan meninjau ke beberapa jalur mudik yang biasanya terjadi kepadatan. “Untuk yang mudik berhati-hati, persiapkan diri, dan ikuti arahan petugas di lapangan,” pintanya. Dedi mengapresiasi petugas yang berkomtimen bekerja saat hari Lebaran dan berkorban tidak bisa bertemu dengan keluarga. “Saat orang lain salat idulfitri dia berdiri di jalan, untuk itu kami mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas, mudah-mudahan jadi amal kebaikan,” kata Dedi. Gubernur memastikan jalan baik di pusat kota maupun kabupaten dan kota siap dilewati pemudik. “Kesiapan jalan, secara umum jalur relatif baik,” kata KDM – panggilan akrab Dedi Mulyadi. Namun Gubernur mencatat ada jalan provinsi yang rusak karena diterjang banjir dan longsor. Saat ini, Pemdaprov sedang ngebut memperbaiki jalan yang rusak agar bisa dilewati kendaraan dengan nyaman dan aman. “Untuk jalan provinsi yang kondisinya bolong akibat hujan kita antisipasi dan fokus bereskan termasuk jembatan yang ambruk diselesaikan sebelum hari raya,” jelas Dedi. Asep Rusliman