Pelaku Penggelapan Mobil L 300 Yang Buron Selama Tiga Tahun Akhirnya Tertangkap PATI, Bidik-kasusnews.com – Sebuah peristiwa unik terjadi di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pada Selasa (7/5/2025), saat korban kasus penggelapan mobil berhasil menangkap sendiri pelaku atas nama M Saidullah Zaim yang telah buron selama tiga tahun. Korban, Agus Siswanto (AS), seorang perangkat desa Bulumanis Kidul, mendapati pelaku MSZ yang tengah melintas di jalan raya Bulu Manis – Ngemplak dengan mengendarai mobil Strada putih bersama dua rekannya. Dengan sigap, AS menghentikan laju kendaraan dan menangkap pelaku seorang diri. Ia kemudian membawa pelaku menggunakan sepeda motor miliknya ke Polsek Margoyoso untuk diproses secara hukum. Pelaporan tgl 30 Juni 2022,SPT nomor: SP GAS /21/VII/2022 Reskrim,Tgl 7 Juli 2022 Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung diterima oleh Unit Reskrim Polsek Margoyoso. Kanit Reskrim, AIPTU Haris Budi SH., membenarkan bahwa pelaku langsung ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Kasus ini sudah lama kami pantau. Dengan tertangkapnya pelaku, akan segera kami limpahkan ke Polresta Pati untuk penahanan resmi,” jelas AIPTU Haris. Kapolsek Margoyoso, AKP Joko Triyanto, saat dikonfirmasi oleh awak Media melalui WhatsApp, menyatakan bahwa tindakan penangkapan oleh korban tidak menyalahi aturan. “Penahanan saat ini dititipkan ke Rutan Polresta Pati. Nantinya akan ada olah TKP ulang untuk melengkapi proses hukum,” ujarnya. Namun, Kapolsek menambahkan bahwa proses hukum bisa dihentikan apabila kedua belah pihak memilih penyelesaian secara kekeluargaan. “Jika tidak ada kesepakatan damai, kasus akan tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. Penangkapan ini menjadi bukti bahwa keadilan bisa ditegakkan, bahkan oleh tangan korban sendiri, selama tetap dalam koridor hukum yang sah. (Kasnadi)

Lampung, Bidik-kasusnews.com – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menerima kunjungan audiensi dari Pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung yan baru Danang Suryo Wibowo, bertempat di Ruang Tamu Kapolda Lampung, Selasa (6/5/2025) Kegiatan ini diawali dengan penyambutan dan perkenalan antara Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika beserta jajaran dengan Kajati Lampung yang baru dilantik. Turut Hadir WakaPolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, beberapa Pejabat Utama Polda Lampung seperti Irwasda, Direktur Reskrimsus, Direktur Resnarkoba, Direktur Reskrimum, Direktur Intelijen Dan Keamanan, serta Direktur Polairud. Sementara itu dari Kejaksaan Tinggi Lampung turut hadir pejabat Asintel, Koordinator Pidum, Kasi Tindak Pidana Umum, Kasi Narkotik, Kasi Teroris, Kasi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda. Audiensi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi Polda Lampung dengan Kejati Lampung sekaligus untuk memperkuat koordinasi dan menjalin sinergitas antar institusi penegak hukum Selanjutnya, kedua pihak membahas penguatan kerja sama dalam penegakan hukum di wilayah Provinsi Lampung, termasuk peningkatan koordinasi dalam menangani kasus-kasus pidana serta pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Irjen Pol Helmy Santika selaku Kapolda Lampung dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati Lampung yang baru dan menegaskan komitmen untuk terus bersinergi guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami menyambut baik silaturahmi ini sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan dalam penegakan hukum, Sinergi yang solid sangat penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung,” ujar Kapolda. “Silaturahmi ini sebagai upaya kolaboratif antara Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, sehingga kami berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi guna mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Provinsi Lampung,” jelasnya Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Diharapkan melalui pertemuan ini, kerja sama antara Polda Lampung dan Kejati Lampung semakin solid demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung.(Mgr)

Sukabumi,Bidik-kasusnews.Com “diduga Pelajar SMAN Cilograng kedapatan bawa miras dan sajam,diarea Wisata pantai karang hawu desa cisolok kecamatan cisolok kabupaten sukabumi Pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 ” Aksi pelajar SMA Negeri cilogram ini Untuk merayakan atas kelulusan sekolahnya ,Kumpulan pelajar SMAN CILOGRANG tersebut diduga dalan acara perpisahan pelajar berseragam di curat coret pada pakauan abu putih nya memakai pylok warna warni. “Menurut impormasi dari masyarakat setempat sebagian siswa dibawa ke mapolsek Cisolok diduga kedapatan bawa miras dan sajam, Demi kebaikan dan keselamatan bersama, pihak kepolisian sektor cisolok, Untuk sementara para pelajar tersebut diamankan di mapolsek cisolok,Untuk menunggu proses sesuai dengan aturan mapolsek cisilok diwilayah hukum Polres sukabumi, Ubtuk menindak lanjuti pelajar ini ” pungkasnya. (Pewarta wahyu P )

Sukabumi, Bidik-kasusnews.com Reses ke 2 dari komisi 4 ,DPRD kabupaten sukabumi ,Dilla Nurdian pada hari Rabu 7 Mei 2025, mengadakan reses di komisi 4 bidang kesehatan bertempat diaula desa cikakak kecamatan cikakak kabupaten sukabumi . “Dihadiri kepala desa cikakak H Dede Mulyadi, Babinsa Serma Ray K, Bhabinmas Polsek cikakak Aipda Ridwan,ketua Bpd Irwan sutiawan,Ketua Karng taruna U.suryana,ketua Lpmd,tokoh masyarak perangkat desa ,tokoh agama dan unsur masyrakat. “Dalam hal ini Dilla Nurdian anggota dewan menyampikan kepada masyarakat terkait dibidang kesehatan kegunaan Bpjs terhadap pelayanan kesehatan semua tentang pembiayaan ditanggung sama pemerintah daerah, Karena banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan dari rumah sakit sering diabaikan, Bahkan pihak rumah sakitseolah olah harus membeli obat diluar rumah sakit, Diduga dengan alasan obat tersebut tidak ada “tuturnya ” dilla Nurdian saat dikompermasi awak media mengatakan, Untuk pelayanan Bpjs ,Dilla akan bekerjasama dengan Tim untuk memberikan peningkatan pelayanan terhadapat pasien,Karena kegunaan Bpjs ini sidah dibayar oleh pemerintah daerah,Kareena impormasi di luar pasien harus membeli obat diluar rumah sakit “tandasnya (pewarta Wahyu p )

  Subang, Bidik Kasusnews.com Pemerintah Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Subang melakukan pendataan pencari kerja melalui sebuah formulir online. Masyarakat Desa Wantilan yang sedang mencari kerja dapat mengisi formulir tersebut melalui link yang disediakan oleh Pemdes Wantilan. Link tersebut adalah https://bit.ly/FormulirPendataanPencariKerja-DesaWantilan. Sekdes Wantilan Lili mewakili Kades Komarudin, S.Pd., M.I.P., saat di wawancara pada Selasa (6/5/2025) menuturkan Pendataan ini bersifat lokal, hanya untuk masyarakat Desa Wantilan sebagai bentuk persiapan atau antisiapsi bila suatu waktu diperlukan. Pendataan ini bertujuan untuk membantu para pencari kerja di Desa Wantilan mendapatkan informasi tentang peluang kerja yang tersedia. Tujuan dari pendataan ini untuk memetakan kesempatan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Sehingga dapat di optimalkan guna mengurangi angka pengangguran di desa Wantilan. Seperti diketahui Desa Wantilan merupakan salah satu desa yang terdampak langsung oleh kawasan ekonomi khusus, yaitu Subang Smartpolitan. Dimana sebagian (600 Ha) wilayahnya terdampak langsung oleh kawasan industri. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendataan pencari kerja. Di akhir statementnya Lili berharap nanti ada peraturan atau regulasi khusus yang mengatur tentang perekrutan tenaga kerja khususnya untuk masyarakat Desa Wantilan, umumnya untuk masyarakat di Kab. Subang. Rian/Mita

CIREBON, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur desa secara berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Kuwu H. Kosasih, S.H., berbagai pembangunan fisik telah dilakukan dengan memanfaatkan lahan desa dan sumber anggaran yang tersedia. Saat ditemui wartawan Media BIDIK- KASUSnews.com pada Senin (5/5), H. Kosasih menyampaikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi juga strategis untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi desa. “Lahan kantor desa yang luas kami maksimalkan untuk berbagai fasilitas. Kami lakukan penataan mulai dari pembuatan pagar baru, gapura, kanopi motor, hingga paving block di seluruh area kantor desa. Ini supaya lebih nyaman, aman, dan tidak becek saat hujan,” ungkap Kuwu Kosasih. Selain itu, aula atau gedung serbaguna desa juga telah dirapikan dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan sosial seperti pernikahan atau sunatan. Pemerintah desa bahkan menyediakan tempat parkir luas dan kios-kios usaha yang saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menariknya, Desa Pamengkang juga mulai mengembangkan sektor perikanan dengan membuat kolam-kolam untuk pendederan dan pembesaran ikan. “Semua dikelola perangkat desa dan BUMDes, ini bagian dari upaya kami untuk mendorong kemandirian ekonomi desa,” jelasnya. Salah satu proyek besar yang tengah direncanakan adalah pembangunan lumbung beras desa. H. Kosasih berharap ke depan Desa Pamengkang bisa menjadi desa swasembada beras dengan sistem penyimpanan yang baik dan pengelolaan berkelanjutan oleh BUMDes. “Kami punya potensi pertanian yang besar. Kalau dikelola dengan baik, akan menjadi sumber ketahanan pangan desa dan tentu saja bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD),” pungkas H. Kosasih. Pembangunan pagar desa yang tengah dilakukan juga menjadi prioritas karena kondisi pagar lama yang miring dan membahayakan. “Kami tak ingin ambil risiko, apalagi kantor desa ini sering dilalui anak-anak dan warga. Jadi kami ganti dengan pagar baru yang lebih kokoh,” ujarnya. Dengan langkah-langkah strategis ini, Desa Pamengkang kini tidak hanya menjadi desa yang lebih tertata secara fisik, tetapi juga sedang menuju kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan maksimal potensi desa. ( Rico)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com Jakarta — Dalam rangka memperkuat kedisiplinan dan semangat nasionalisme, Batalyon Arhanud 6/BAY menggelar upacara bendera rutin di Lapangan Upacara Asrama Arhanud 6/BAY, Senin pagi (5/5). Upacara dimulai tepat pukul 07.00 WIB dan diikuti oleh seluruh prajurit serta staf satuan dengan penuh khidmat dan semangat.(5/5/2025) Kegiatan upacara ini merupakan bagian dari tradisi pembinaan satuan TNI AD yang tidak hanya bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mempererat solidaritas dan rasa tanggung jawab sebagai garda pertahanan negara. Komandan Batalyon Arhanud 6/BAY, Letkol Arh Mohamad Arifin, S.I.P., M.Tr. (SOU), dalam amanatnya menegaskan pentingnya menjaga semangat juang, loyalitas, dan profesionalisme di tengah tantangan tugas yang kian dinamis. “Upacara bendera bukan sekadar rutinitas, melainkan momen penting untuk merefleksikan kembali komitmen kita sebagai prajurit dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Disiplin, fisik yang prima, serta jiwa nasionalisme harus terus dipelihara,” tegas Letkol Arifin. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai landasan moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Upacara berjalan dengan tertib dan penuh semangat, mencerminkan soliditas dan kekompakan seluruh elemen Batalyon Arhanud 6/BAY dalam mendukung tugas-tugas pertahanan nasional.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkap data dan tantangan besar dalam pemberantasan narkoba di Tanah Air dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menekankan bahwa peredaran narkotika di Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga menyangkut keselamatan generasi bangsa. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang dari kelompok usia 15–64 tahun. Mayoritas di antaranya adalah usia produktif. Yang lebih mencengangkan, Marthinus menyebut nilai perputaran uang dari transaksi narkoba di Indonesia mencapai ± Rp 500 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan betapa besar dan terorganisirnya sindikat narkoba yang beroperasi di dalam negeri. “Kita memproyeksikan bahwa dengan jumlah pengguna saat ini, setidaknya lebih dari 20 ton narkotika beredar di Indonesia. Karena itu, strategi kami tidak hanya fokus pada penangkapan, tetapi juga pada pendekatan intelijen, pemetaan jaringan, dan pengawasan jalur distribusi,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, Kepala BNN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. BNN terus membangun sinergi dengan Polri, TNI, Bea Cukai, serta pemerintah daerah untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkoba. Namun demikian, Kepala BNN juga mengungkapkan sejumlah hambatan operasional yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tantangan dalam penegakan hukum lintas sektor. Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran dan anggaran BNN. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran secara signifikan agar pemberantasan narkoba bisa dilakukan secara maksimal. “Mustahil kita menuntut kerja besar tanpa dukungan dana yang memadai. Jika anggaran BNN bisa ditingkatkan 10 kali lipat, saya yakin kinerjanya akan jauh lebih optimal,” ujar Benny. RDP ini diharapkan menjadi titik tolak dalam memperkuat kolaborasi antara BNN dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com – Seorang warga Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bernama Muhajirin Siringoringo, secara resmi melaporkan Bupati Rokan Hilir, Bustamam, ke Bareskrim Polri, pada Senin (5/5/2025) atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan ini dilakukan atas dasar berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam dokumen ijazah yang digunakan oleh sang bupati. Muhajirin mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nama dan tanda tangan yang tertera dalam ijazah dengan data pada KTP Bupati Bustamam. Dalam ijazah yang diterbitkan oleh SMEA PGRI Kota Pekanbaru tahun 1968, nama yang tercantum adalah “Bistamam Hanafi”, sedangkan pada KTP tertulis nama “Bistamam”. Selain itu, tanda tangan dalam ijazah juga dinilai tidak sesuai dengan yang tertera di KTP. “Kejanggalan lainnya adalah tinta tulisan di ijazah tampak sangat baru, tidak sebanding dengan usia kertas yang sudah tua. Selain itu, blangko ijazah yang digunakan masih memakai ejaan lama, sedangkan tulisan tangan di dalamnya sudah memakai ejaan yang disempurnakan. Ini menambah kecurigaan kami bahwa ijazah tersebut palsu,” jelas Muhajirin, di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/5). Ia juga menambahkan bahwa tidak ditemukan ijazah SD dan SMP atas nama yang bersangkutan. Sebagai gantinya, hanya ada surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh dinas terkait, yang disebut-sebut sebagai dokumen pengganti karena ijazah aslinya hilang. Muhajirin menegaskan bahwa laporannya merupakan langkah pribadi sebagai warga negara yang merasa prihatin terhadap integritas kepemimpinan di daerahnya. “Kami tidak ingin pemimpin lahir dari rahim kebohongan. Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan kontroversial Bupati Bustamam yang baru saja menjabat, termasuk pemecatan lebih dari 2.800 tenaga honorer hanya melalui sambungan telepon. Kebijakan ini memicu keresahan di tengah masyarakat Rokan Hilir. Dalam laporannya, Muhajirin menyebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal-pasal dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen. Ia berharap laporan ini akan diusut tuntas oleh Bareskrim Polri dan dapat menjadi langkah awal untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur yang tidak berintegritas. Kasus ini tengah menjadi perhatian publik, terutama di Provinsi Riau, dan telah menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Sementara itu, pihak Bupati Bustamam belum memberikan klarifikasi resmi, meski disebut telah dihubungi oleh pihak pelapor melalui jalur tidak langsung. (Fahmy)

Subang Bidik-kasusnews.com. Pemdes Cimayasari, Kec. Cipeundeuy Subang, alokasikan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, yang meliputi budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan, yang nanti pengelolaannya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, sebagai badan usaha milik desa, berperan penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai usaha, termasuk budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan. Alokasi ini sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap desa mengalokasikan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Menurut Kades Arnalim saat di temui di ruang kerjanya pada Senin (5/5/2025) menjelaskan bahwa Program ketahanan pangan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian peternakan dan perikanan. Pada sektor pertanian akan di lakukan penanaman jagung di lahan seluas lebih dari 1,5 hektar di desanya. Selain itu rencananya juga akan menyalurkan bantuan ternak kambing. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan, khususnya melalui sektor peternakan. Pada sektor perikanan, akan membuat kolam-kolam baru untuk budidaya ikan. Adapun untuk Pelaksanaan penyaluran bantuan akan diberikan kepada Kelompok tani, ternak atau Kelompok perikanan maupun masyarakat umum yang telah memenuhi kriteria tertentu. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan dapat meningkatkan pendapatan, serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pungkasnya. Rian/Mita