Lampung, Bidik-Kasusnews.com LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan bahwa unjuk rasa May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional di berbagai titik di Lampung berjalan dengan aman dan kondusif.Kamis (01/4/2024) “Terus perjuangkan aspirasi buruh, laksanakan dengan tertib, laksanakan dengan damai,” kata Helmy dalam keterangan yang diterima di Pos Pantau Aksi Mapolresta Bandar Lampung Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh kelompok buruh dan personel kepolisian, pemerintah daerah TNI dan Masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, juga damai. Dengan terwujudnya situasi yang aman dan damai, Helmy menyatakan bahwa hal itu akan memengaruhi iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. “Jaga iklim investasi agar pembangunan di Lampung terus berjalan, terutama dalam pengembangan wisata dan lain-lain.serta jadikan investasi yang ramah untuk membuka ruang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” ucap Helmy. Helmy Santika juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mencederai perjuangan kelompok buruh. “Jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciderai perjuangan buruh. Terus jaga dan kawal, dan Polri siap mengawal,” ujarnya menambahkan. Pada kesempatan yang sama, Sekelompok Masyarakat menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kapolda Lampung beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pengamanan secara optimal dan humanis kepada seluruh elemen buruh ketika menyampaikan aspirasinya.Terlebih Aksi demo kali ini juga di lakukan Aksi sosial berupa Sunatan Massal serta Pembagian sembako yang berada di wilayah Kecamatan Panjang Bandar Lampung. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak bapak Polisi yang melakukan pengamanan dan juga aksi sosial di hari buruh ini, kami telah terima manfaatnya dan telah memberikan rasa aman dengan baik dan melakukan koordinasi di tingkat lapangan dengan baik.” Ungkapan Yuniati salah seorang warga yang anaknya ikut sunatan massal yang gelar sejumlah buruh bekerja sama dengan Bidokes Polda Lampung. Baktikes Polri dalam rangka hari buruh di Lampung ini juga di ikuti ratusan peserta, dengan rincian 50 orang anak dikhitan geratis, Pengobatan serta Pemeriksaan kesehatan Geratis bagi lansia maupun balita dan anak-anak yang di ikuti 114 Orang.(Mgr)

Cirebon, Bidik-Kasusnews.com Kabupaten Cirebon — Aktivitas yang mengundang tanda tanya terjadi di lingkungan PGRI Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Wartawan di lapangan menemukan indikasi adanya praktik penjualan spanduk ucapan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 kepada sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Saat kunjungan ke kantor PGRI Arjawinangun pada Rabu (30/4/2025), ditemukan tumpukan spanduk ucapan Hardiknas di aula kantor. Spanduk-spanduk tersebut sudah diberi nama masing-masing sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SD di bawah naungan Korwil Pendidikan Kecamatan Arjawinangun. Di dekat spanduk juga terdapat lembar isian daftar pengambilan, lengkap dengan nama pengambil dan asal sekolahnya. Informasi yang diperoleh, sekolah-sekolah diminta menebus atau membeli spanduk berukuran 1,5 x 2,5 meter itu dengan harga Rp150.000 per lembarnya. Saat dikonfirmasi, Penjabat Ketua PGRI Arjawinangun, Fathurohman yang juga Kepala SDN 3 Arjawinangun, membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa pembuatan spanduk tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam peringatan Hardiknas 2025 dan telah disepakati bersama antara PGRI, Korwil Pendidikan, dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). “Ini bukan murni jualan. Kami hanya buat spanduk sebagai bentuk dukungan. Sekolah-sekolah biasa memasang ucapan seperti ini. Uangnya juga untuk kebutuhan peringatan itu sendiri,” ujar Fathurohman saat ditemui di tempat kerjanya. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini juga merespons arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon agar seluruh sekolah memasang spanduk peringatan Hardiknas secara serentak. Meski demikian, temuan ini memunculkan kekhawatiran publik terkait etika dan profesionalitas organisasi profesi guru seperti PGRI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apakah penggalangan dana melalui penjualan spanduk ini merupakan praktik yang wajar di lingkungan pendidikan? Atau justru mencederai semangat gotong royong dan keteladanan lembaga pendidikan? (Tim Investigasi – red)

Kampung, Bidik-Kasusnews.com Lampung Selatan –Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) helat sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih perdana di Kecamatan Bakauheni, pada Rabu (30/4/2025). Giat tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang berisi strategi nasional untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Camat Bakauheni Furqonuddin mengungkapkan bahwa tujuannya Koperasi Merah Putih untuk memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi, serta menjadikan Desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. “Ini merupakan program nasional yang harus kita laksanakan, dan kita siap mendukung program pemerintah dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Desa terutama yang ada di Kecamatan Bakauheni,” ucapnya. Ia juga menyebut, pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Desa yang ada di Kecamatan Bakauheni akan Minggu depan “Sekarang kita masih fokus dengan pembentukan pengurusnya. Dan untuk apa yang akan di laksanakan nanti, akan kita sesuaikan dengan potensi di Desa masing-masing,” tutur Camat Bakauheni. Furqonuddin yang juga pernah menjabat Lurah di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda ini juga berharap program ini akan benar-benar berjalan sehingga perekonomian di Kecamatan Bakauheni akan jauh lebih meningkat.(Mgr)

Penyidik Kejati Jateng mengawal ANH, mantan Direktur PT RSA, menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi lahan BUMD Cilacap. Jateng-Bidik-kasusnews.com SEMARANG — Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah resmi menahan ANH, mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan (RSA), Rabu (30/4), terkait dugaan korupsi dalam transaksi pengadaan lahan oleh BUMD Kabupaten Cilacap. Dugaan penyimpangan ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp237 miliar. “Hari ini kami penyidik menahan tersangka ANH,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, Dr. Lukas Alexander Sinuraya, SH, MH, dalam keterangan pers di kantornya. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, Dr. Lukas Alexander Sinuraya, SH, MH, memberikan keterangan kepada wartawan terkait penahanan tersangka ANH Kasus ini bermula ketika PT Cilacap Segara Artha (CSA), badan usaha milik Pemkab Cilacap, membeli lahan seluas 700 hektare berstatus Hak Guna Usaha dari PT RSA. Dana pembelian sebesar Rp237 miliar telah dibayarkan secara penuh. Namun, ironisnya, PT CSA tidak pernah berhasil menguasai lahan tersebut. Penyidik menduga ANH telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak sepihak dalam proses jual beli tanpa sepengetahuan yayasan induk PT RSA. “Proses transaksi dilakukan tanpa melalui mekanisme internal perusahaan. Direktur bertindak sendiri tanpa koordinasi,” jelas Alexander. Diketahui, PT RSA merupakan anak usaha dari Yayasan Diponegoro. Permasalahan hukum muncul karena lahan yang diperjualbelikan ternyata bermasalah secara legal dan tak bisa dikuasai secara fisik oleh pihak pembeli. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Kejati bersama lembaga auditor, nilai kerugian negara mencapai Rp237 miliar, setara dengan nilai penuh transaksi lahan tersebut. Atas perbuatannya, ANH dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kejati Jawa Tengah menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlanjut. Tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini.(Wely)

Cirebon, Bidik-Kasusnews.com – Pentas seni yang digelar oleh siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 1 Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Rabu (30/4), sukses mencuri perhatian dan menuai pujian dari berbagai pihak. Bertempat di halaman sekolah, acara yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini menjadi ajang unjuk kreativitas dan keberanian para siswa dalam menampilkan seni dan budaya Nusantara. Kepala SMPN 1 Arjawinangun, Ibu Hj. Fatmawati, M.Pd., menyampaikan rasa bangga yang mendalam kepada para peserta didik. Dalam wawancaranya dengan wartawan mediaBIDIKKASUSnews.com, ia mengaku sangat puas dengan penampilan siswa-siswi yang dinilai luar biasa dan mengesankan. “Ini bukan sekadar pentas seni, tetapi juga menunjukkan hasil dari proses pendidikan karakter dan kreativitas siswa. Kami hanya mengarahkan, siswanya yang merancang, mengatur, dan tampil. Hasilnya luar biasa,” ujar Ibu Fatmawati. Pentas seni ini merupakan bagian dari program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk siswa kelas IX. Semua peserta, mulai dari MC, penari, hingga pemeran drama, berasal dari siswa sendiri. Berbagai pertunjukan seperti tarian Nusantara, tari Kecak dari Bali, hingga drama Hanoman dan cerita pedesaan ditampilkan dengan penuh semangat dan nilai budaya. Humas sekolah menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi bukti perkembangan pesat sekolah di bawah kepemimpinan Ibu Fatmawati. “SMPN 1 Arjawinangun tidak hanya unggul dalam pembelajaran dan disiplin, tetapi juga aktif mengembangkan potensi seni, budaya, dan kemandirian siswa,” jelasnya. Sebanyak 14 kelompok dari 11 kelas menampilkan beragam karya seni, mulai dari tari, lukisan, kerajinan tanah liat, hingga anyaman dari bahan daur ulang. Kolaborasi siswa dan guru, termasuk mendatangkan pelatih seni dari luar sekolah, membuahkan hasil yang menginspirasi. Dengan semangat kebersamaan dan kekayaan budaya, pentas seni ini menjadi momen berkesan sekaligus ajang apresiasi atas kreativitas anak bangsa. (Rico)

Jakarta, Bidik-Kasusnews.com – Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Pengawasan) Rudi Margono menekankan bahwa strategi kepemimpinan yang adaptif dan berintegritas merupakan pilar utama dalam memperkuat kinerja kejaksaan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Margono saat memberikan materi secara virtual dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Manajemen bertema “Strategi Kepemimpinan Kejaksaan RI”, Rabu (30/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Kejaksaan Corporate University Tahun 2025. Mengacu pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-013/A/JA/11/2017, JAM-Pengawasan menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan kejaksaan harus berpijak pada asas een en ondeelbaar (satu dan tidak terbagi), serta nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa sebagai panduan moral dan profesional. “Tiga tujuan utama strategi ini adalah memperkuat efektivitas penegakan hukum, membangun kepercayaan masyarakat, dan mengoptimalkan kinerja lembaga,” ujar Rudi dalam paparannya. Beberapa pilar penting dari strategi tersebut mencakup: Konsolidasi internal melalui pembinaan mental-spiritual aparatur dan pendekatan pengawasan partisipatif. Optimalisasi fungsi intelijen yustisial dan penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana korupsi. Pemulihan kepercayaan publik lewat keterbukaan informasi dan kolaborasi dengan institusi pendidikan. JAM-Pengawasan juga menyoroti pentingnya peran pemimpin sebagai penjamin mutu sekaligus manajer risiko, yang tidak hanya menjaga kualitas layanan hukum tetapi juga memastikan keberlanjutan institusi melalui pengelolaan risiko yang sistematis. “Pemimpin di Kejaksaan harus berani berpikir out-of-the-box, mendorong inovasi, dan mewariskan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat,” tegasnya. Untuk menjamin implementasi berkelanjutan, dilakukan sosialisasi nasional dan evaluasi berkala setiap enam bulan sebagai tolok ukur kinerja Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. “Sekecil apapun langkah positif yang kita ambil, itu akan menjadi amal jariyah—bernilai tidak hanya di mata institusi, tetapi juga di hadapan Tuhan,” tutup Rudi Margono dalam penutup presentasinya. (Agus)

Surabaya, Bidik-Kasusnews.com – Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berhasil membongkar praktik penipuan digital yang melibatkan teknologi deepfake dan menyasar ribuan pengguna media sosial. Tiga tersangka diamankan setelah terbukti menyebarkan video hoaks yang mencatut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, untuk mempromosikan program bantuan fiktif. Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari laporan pegawai Kominfo Jatim pada 15 April 2025, yang mencurigai adanya penyebaran konten manipulatif di TikTok. “Modus pelaku adalah memanfaatkan teknologi AI untuk mengubah video pejabat publik menjadi narasi palsu yang menawarkan motor murah seharga Rp500 ribu lengkap dengan surat dan tanpa COD,” ungkap Irjen Nanang dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (28/4/2025). Tak hanya Gubernur Jatim, pelaku juga menyasar nama pejabat lain dari Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam modus serupa. Video tersebut diunggah ke media sosial dan dimanfaatkan untuk menipu warga. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol R. Bagoes Wibisono menjelaskan, tiga tersangka yang ditangkap adalah HMP (32), UP (24), dan AH (34), ketiganya berasal dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. “Mereka berbagi peran. HMP membuat akun dan konten deepfake, UP menyediakan rekening penampung dana, dan AH menjadi admin WhatsApp untuk mengarahkan korban agar mentransfer uang,” paparnya. Aksi ketiganya berlangsung selama tiga bulan dan menghasilkan keuntungan mencapai Rp87,6 juta. Para korban tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi atas informasi dari media sosial dan berhati-hati terhadap tawaran yang tidak masuk akal. “Kami tegaskan, penyalahgunaan teknologi digital akan kami tindak tegas. Ini bukan sekadar penipuan, tapi juga merusak nama baik pejabat publik dan menimbulkan keresahan sosial,” pungkasnya. (Agus)

Jakarta, Bidik-Kasusnews.com — Dalam upaya mendorong proses pembinaan karier yang transparan dan objektif, Batalyon Arhanud 6/BAY mengadakan pengambilan data awal nilai kesegaran jasmani (Garjas) A dan B di lapangan markas satuan, Selasa (29/4/25). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menilai kesiapan fisik personel sebagai syarat utama dalam proses Usulan Kenaikan Pangkat (UKP).29/4/2025 Garjas A terdiri dari tes lari selama 12 menit, sedangkan Garjas B mencakup serangkaian tes ketangkasan seperti push-up, sit-up, pull-up, dan shuttle run. Tes dilakukan secara tertib dengan mengutamakan aspek keselamatan dan protokol kesehatan. Tim medis dari Batalyon juga dilibatkan untuk memantau kondisi kesehatan prajurit sebelum pelaksanaan tes. Komandan Batalyon Arhanud 6/BAY, Letkol Arh Mohamad Arifin, S.I.P., M.Tr. (SOU), menegaskan bahwa kegiatan ini tak hanya menjadi alat ukur kebugaran individu, tetapi juga refleksi keberhasilan pembinaan fisik satuan. “Melalui Garjas ini, kita ingin memastikan setiap personel tetap berada pada standar kebugaran yang optimal dan layak untuk mengemban tugas ke depan, termasuk dalam proses kenaikan pangkat,” ujar beliau. Batalyon Arhanud 6/BAY terus berkomitmen membina prajurit yang tangguh, profesional, dan siap menghadapi tantangan tugas TNI AD ke depan. Semangat pantang menyerah dan kedisiplinan tinggi menjadi fondasi utama dalam membentuk kekuatan tempur yang andal. (Agus)

Lampung, Bidik-Kasusnews.com LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Polda Lampung memperkuat langkah penertiban terhadap aktivitas perambahan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Resort Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Sedikitnya 7.000 hektare kawasan konservasi yang masuk dalam dua kecamatan, Suoh dan Bandar Negeri Suoh, mengalami kerusakan parah akibat dirambah manusia. Diketahui, di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, perambahan terjadi di beberapa desa seperti Desa Bandar Agung (1.121 KK), Desa Ringinjaya (186 KK), Desa Gunung Ratu (96 KK), Desa Bumi Hantatai (656 KK), Desa Negeri Jaya (197 KK), Desa Tanjungsari (19 KK), Desa Tembelang (323 KK), dan Desa Tri Mekar Jaya (61 KK). Sementara di Kecamatan Suoh, tercatat Desa Sukamarga (401 KK), Desa Ringinsari (120 KK), Desa Banding Agung (172 KK), Desa Suoh (838 KK), dan Desa Tugu Ratu (327 KK). TNBBS sendiri telah ditetapkan sebagai bagian dari Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis oleh UNESCO. Sebagai kawasan konservasi, segala bentuk aktivitas pembangunan permukiman atau pertanian di dalamnya dilarang dan tergolong tindak pidana. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menangani kerusakan ini. “Total untuk wilayah Suoh ada 7.000 hektare yang sudah rusak. Ini akan kami tangani dan perbaiki melalui pembentukan satuan tugas (satgas) khusus,” ujarnya, Minggu (28/4/2025) saat berdialog dengan masyarakat Desa di Kecamatan Suoh, Lampung Barat. Rahmat menambahkan, upaya reboisasi dan rehabilitasi sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2011, namun kembali dirusak oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Dulu sudah pernah dilakukan usaha reboisasi dan rehabilitasi di tahun 2011, tetapi kembali dirambah. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” jelasnya. Ia menekankan bahwa tahapan penertiban akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat. “Kita akan sosialisasikan terlebih dahulu bahwa kawasan ini bukan untuk tempat tinggal. Jika setelah sosialisasi masih ada pelanggaran, tentu kami akan mengambil langkah tegas,” tegas Gubernur. Mendukung langkah tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyatakan komitmen penuh jajaran kepolisian bersama unsur TNI untuk mengawal program penertiban ini. “Polri, dalam hal ini Polda Lampung, bersama TNI dan unsur terkait mendukung langkah-langkah pemerintah provinsi dalam menertibkan perambah di kawasan konservasi TNBBS,” ujar Kapolda. Irjen Helmy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk kehidupan bersama. “Kita harus sepakat bahwa alam dan ekosistem harus dijaga. Keseimbangan itu vital. Tidak bisa atas alasan kebutuhan dasar saja lalu merusak alam,” ucapnya. Ia juga mengingatkan, konflik antara manusia dan satwa seperti harimau atau gajah terjadi karena rusaknya habitat akibat ulah manusia. “Kalau hewan seperti gajah dan harimau bisa bicara, mereka juga akan bilang bahwa mereka hanya mempertahankan hidup. Konflik terjadi karena manusia lebih dulu merusak habitat mereka,” tegasnya. Kapolda menambahkan bahwa pendekatan persuasif tetap diutamakan dalam penanganan perambah, namun tindakan hukum akan diterapkan jika peringatan tidak diindahkan. “Sosialisasi akan terus dilakukan. Tetapi jika ada yang ngeyel, kami akan lakukan penegakan hukum. Ini warning untuk semua pihak agar sadar bahwa ini untuk kebaikan bersama,” tandas Helmy Santika. Polda Lampung bersama Korem dan unsur terkait juga akan mengintensifkan patroli dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, dengan harapan ke depan masyarakat bisa memahami pentingnya menjaga kawasan konservasi dan berhenti melakukan perambahan.(Mgr)

SUKABUMI, BIDIK-KASUSNEWS.COM SUKABUMI- Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan sosialisasi dan simulasi masyarakat tangguh bencana. Kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN ) tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Selasa (29/4/2025) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dipimipin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena. Dia menyampaikan, sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat, agar mereka terlatih untuk melaksanakan evakuasi secara mandiri manakala sewaktu-waktu adanya terjadi bencana. “Kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak tergantung kepada aparat baik kepada aparat keamanan, BPBD, dan aparat Desa, dalam upaya penyelamatan diri akibat adanya terjadi bencana alam,” ujarnya. Dia menambahkan, kegiatan sosialisasi dan simulasi masyarakat tangguh bencana kali ini melibatkan 30 orang pesert berasal dari perangkat Desa Cipeundeuy, terdiri dari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, karang taruna, dan masyarakat . Masih kata Deden, kegiatan simulasi evakuasi mandiri bila terjadi adanya gempa bumi di wilayah Kabupaten Sukabumi seperti, gempa bumi, sunami, penggeseran tanah, banjir bandang, yang menimbulkan tanah longsor, termasuk ketika ada kebakaran. Mengacu pada dengan prosedur tetap penyelamatan ujarnya, maka sirene dibunyikan dan seluruh pegawai dari kantor BPBD dan pemerintah Desa, sejumlah peserta dan masyarakat berusaha keluar dari gedung untuk menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Deden Sumpena selaku Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi sebelum pelaksanaan simulasi menyampaikan berdasarkan indek kerawanan bencana Indonesia tahun 2025. “Wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan peringkat ke 3 di Provinsi Jawa Barat dan untuk tingkat nasional, dari segi kerawanan bencana peringkat ke 19, tegasnya. Bertindak sebagai narasumber, Rusli Abdul Azis dalam pemaparannya mengatakan, potensi bencana yang sebagian besar meruapakan faktor alam memang sulit untuk dihilangkan katanya. Namun kata dia, dengan peningkatan kapasitas baik dilingkungan Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat mengurangi resiko bencana. Menurutnya, pengurangan resiko bencana dapat ditempuh melalui sejumlah langkah antara lain, memahami bahwa resiko bencana menjadi kepedulian seluruh lapisan dan lembaga/institusi maupun dunia usaha, memperkuat tata kelola resiko bencana. “Berinvestasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana berupa respon yang efektif untuk membangun kembali segi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih baik,” tandasnya. Usai acara Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena dan jajarannya mengadakan sesi Poto bersama dengan para para peserta yang mengikuti untuk mengetahui resiko yang ditimbulkan akibat bencana gempa yang terjadi, pungkasnya . Hadir dalam acara tersebut, Kasi trantib Kecamatan Surade,H. Rimbayana, S.IP, mewakili Camat Surade Unang Suryana yang berhalangan hadir, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena,S.Pd.I.Kp.M.Si, beserta jajaran. Tampak hadir pula di tempat acara Kepala Desa Cipeundeuy Bakang Anwar As’Adi, Bhabinkamtibmas Desa Cipeundeuy Bripda Ardianto, Babinsa Desa Cipeundeuy Serka M, Soslihat, Tagana Kecamatan Surade, Ade Budiman,S.IP, Kacab PU Wilayah Jampangkulon Rudi AB, dan seluruh perangkat Desa Cipeundeuy dan masyarakat. DICKY, S