Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkap data dan tantangan besar dalam pemberantasan narkoba di Tanah Air dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menekankan bahwa peredaran narkotika di Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga menyangkut keselamatan generasi bangsa. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang dari kelompok usia 15–64 tahun. Mayoritas di antaranya adalah usia produktif. Yang lebih mencengangkan, Marthinus menyebut nilai perputaran uang dari transaksi narkoba di Indonesia mencapai ± Rp 500 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan betapa besar dan terorganisirnya sindikat narkoba yang beroperasi di dalam negeri. “Kita memproyeksikan bahwa dengan jumlah pengguna saat ini, setidaknya lebih dari 20 ton narkotika beredar di Indonesia. Karena itu, strategi kami tidak hanya fokus pada penangkapan, tetapi juga pada pendekatan intelijen, pemetaan jaringan, dan pengawasan jalur distribusi,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, Kepala BNN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. BNN terus membangun sinergi dengan Polri, TNI, Bea Cukai, serta pemerintah daerah untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkoba. Namun demikian, Kepala BNN juga mengungkapkan sejumlah hambatan operasional yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tantangan dalam penegakan hukum lintas sektor. Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran dan anggaran BNN. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran secara signifikan agar pemberantasan narkoba bisa dilakukan secara maksimal. “Mustahil kita menuntut kerja besar tanpa dukungan dana yang memadai. Jika anggaran BNN bisa ditingkatkan 10 kali lipat, saya yakin kinerjanya akan jauh lebih optimal,” ujar Benny. RDP ini diharapkan menjadi titik tolak dalam memperkuat kolaborasi antara BNN dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com – Seorang warga Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bernama Muhajirin Siringoringo, secara resmi melaporkan Bupati Rokan Hilir, Bustamam, ke Bareskrim Polri, pada Senin (5/5/2025) atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan ini dilakukan atas dasar berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam dokumen ijazah yang digunakan oleh sang bupati. Muhajirin mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nama dan tanda tangan yang tertera dalam ijazah dengan data pada KTP Bupati Bustamam. Dalam ijazah yang diterbitkan oleh SMEA PGRI Kota Pekanbaru tahun 1968, nama yang tercantum adalah “Bistamam Hanafi”, sedangkan pada KTP tertulis nama “Bistamam”. Selain itu, tanda tangan dalam ijazah juga dinilai tidak sesuai dengan yang tertera di KTP. “Kejanggalan lainnya adalah tinta tulisan di ijazah tampak sangat baru, tidak sebanding dengan usia kertas yang sudah tua. Selain itu, blangko ijazah yang digunakan masih memakai ejaan lama, sedangkan tulisan tangan di dalamnya sudah memakai ejaan yang disempurnakan. Ini menambah kecurigaan kami bahwa ijazah tersebut palsu,” jelas Muhajirin, di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/5). Ia juga menambahkan bahwa tidak ditemukan ijazah SD dan SMP atas nama yang bersangkutan. Sebagai gantinya, hanya ada surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh dinas terkait, yang disebut-sebut sebagai dokumen pengganti karena ijazah aslinya hilang. Muhajirin menegaskan bahwa laporannya merupakan langkah pribadi sebagai warga negara yang merasa prihatin terhadap integritas kepemimpinan di daerahnya. “Kami tidak ingin pemimpin lahir dari rahim kebohongan. Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan kontroversial Bupati Bustamam yang baru saja menjabat, termasuk pemecatan lebih dari 2.800 tenaga honorer hanya melalui sambungan telepon. Kebijakan ini memicu keresahan di tengah masyarakat Rokan Hilir. Dalam laporannya, Muhajirin menyebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal-pasal dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen. Ia berharap laporan ini akan diusut tuntas oleh Bareskrim Polri dan dapat menjadi langkah awal untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur yang tidak berintegritas. Kasus ini tengah menjadi perhatian publik, terutama di Provinsi Riau, dan telah menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Sementara itu, pihak Bupati Bustamam belum memberikan klarifikasi resmi, meski disebut telah dihubungi oleh pihak pelapor melalui jalur tidak langsung. (Fahmy)

Subang Bidik-kasusnews.com. Pemdes Cimayasari, Kec. Cipeundeuy Subang, alokasikan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, yang meliputi budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan, yang nanti pengelolaannya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, sebagai badan usaha milik desa, berperan penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai usaha, termasuk budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan. Alokasi ini sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap desa mengalokasikan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Menurut Kades Arnalim saat di temui di ruang kerjanya pada Senin (5/5/2025) menjelaskan bahwa Program ketahanan pangan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian peternakan dan perikanan. Pada sektor pertanian akan di lakukan penanaman jagung di lahan seluas lebih dari 1,5 hektar di desanya. Selain itu rencananya juga akan menyalurkan bantuan ternak kambing. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan, khususnya melalui sektor peternakan. Pada sektor perikanan, akan membuat kolam-kolam baru untuk budidaya ikan. Adapun untuk Pelaksanaan penyaluran bantuan akan diberikan kepada Kelompok tani, ternak atau Kelompok perikanan maupun masyarakat umum yang telah memenuhi kriteria tertentu. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan dapat meningkatkan pendapatan, serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pungkasnya. Rian/Mita

Kuningan,Bidik-Kasusnews.com – Di balik sederet prestasi gemilang yang berhasil diraih SDN 2 Sukamaju, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, tersimpan sebuah tantangan besar yang menghambat kelancaran proses belajar mengajar: kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. Tarjusa, S.Pd., Kepala SDN 2 Sukamaju, dikenal sebagai sosok pemimpin pendidikan yang berdedikasi dan berjiwa visioner. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan serta pemahaman mendalam dalam ranah didaktik dan metodik, ia sukses membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi salah satu sekolah dasar berprestasi di wilayahnya. Berkat kekompakan tim guru dan kerja kolektif yang terarah, mutu pendidikan di SDN 2 Sukamaju terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain aktif di berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan, Tarjusa juga dikenal luas di tengah masyarakat karena kepribadiannya yang supel, mudah bergaul, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Ia tak pernah lelah berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa—mewujudkan generasi cerdas, berakhlak mulia, dan bermartabat. Namun sayangnya, kondisi fisik sekolah tidak sejalan dengan prestasi akademik yang diraih. Saat ditemui di ruang kerjanya, Tarjusa menyampaikan keprihatinannya terhadap bangunan sekolah yang sudah tua dan mengalami kerusakan cukup parah. “Sebagian besar atap ruang kelas sudah rapuh, kuda-kuda atap rusak dan mulai miring. Ini sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru. Aktivitas belajar terganggu dan kami khawatir bila tidak segera ditangani akan berdampak lebih buruk,” ungkap Tarjusa kepada jurnalis. Ia berharap perhatian dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk segera mengalokasikan anggaran renovasi total terhadap bangunan SDN 2 Sukamaju, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan proses belajar mengajar. “Kami sangat berharap ada tindak lanjut nyata. SDN 2 Sukamaju memiliki potensi besar dalam mencetak generasi berkualitas, tapi kami tidak bisa berjuang sendiri tanpa dukungan fasilitas yang memadai,” tambahnya. Dengan semangat kepemimpinan yang tulus dan kerja sama seluruh tenaga pendidik, Tarjusa terus mendorong kualitas pendidikan, sembari berharap segera ada tangan-tangan perhatian yang peduli pada kondisi infrastruktur sekolah. (Rajak)

Kuningan,Bidik-Kasusnews.com – Pemerintah Desa Cipancur, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus bergerak aktif dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dipimpin oleh sosok visioner Ending Suardi, Desa Cipancur menunjukkan kemajuan nyata, salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun (Kadus) Wage yang berlangsung demokratis pada Senin, 29 April 2025. Pemilihan Kadus Wage ini dilaksanakan secara terbuka di kantor Kecamatan Kalimanggis, dimulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Dua kandidat yang mengikuti seleksi adalah Oyan Royani dan Rahmawati. Setelah melalui tahapan seleksi yang ketat, Rahmawati berhasil meraih kepercayaan dan ditetapkan sebagai Kepala Dusun Wage yang baru. Mamud, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipancur yang juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, turut dipercaya menjadi panitia pemilihan tersebut. Ia menilai proses pemilihan berjalan lancar, transparan, dan mencerminkan semangat demokrasi di tingkat desa. Kepala Desa Cipancur, Ending Suardi, menegaskan pentingnya kolaborasi antarwarga dalam membangun desa. Ia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa dukungan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, termasuk BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). “Kami terus mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. Ini bukan hanya program pemerintah desa, tapi gerakan bersama untuk kemajuan Cipancur,” ujar Ending. Dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati namun berwibawa, Ending Suardi memiliki komitmen kuat untuk memajukan desanya melalui pendekatan yang humanis dan akuntabel. Salah satu visi utamanya adalah menjadi pemimpin yang amanah dan senantiasa mendahulukan kepentingan warganya. “Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami akan terus bekerja keras dan sepenuh hati untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Dengan terpilihnya Kepala Dusun baru dan semangat kepemimpinan yang inklusif, Desa Cipancur diharapkan terus melangkah maju menjadi desa mandiri yang berdaya saing. (Rajak)

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan acara pelepasan Kasdim dan Purnawirawan periode Juli 2024 hingga 1 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Makodim ini dihadiri sekitar 150 peserta dan dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H., M.Si. Acara yang sarat nilai penghormatan dan kekeluargaan ini turut dihadiri oleh para Perwira, Bintara, dan Tamtama Kodim 0622/Kab. Sukabumi, jajaran Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLV, serta para Purnawirawan beserta istri. Momentum ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para prajurit yang telah menuntaskan masa dinasnya. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan hangat, penyampaian kesan dan pesan oleh para purnawirawan, pemutaran video selayang pandang, pemberian piagam penghargaan, hingga sesi penghormatan simbolik seperti penciuman bendera Merah Putih dan pelepasan oleh anggota Kodim. Mayor Inf (Purnawirawan) Supiyana menyampaikan rasa syukur karena dapat menuntaskan pengabdian di tanah kelahiran, Palabuhanratu. Ia juga menyampaikan harapan agar tali silaturahmi tetap terjaga dan menyatakan rumahnya selalu terbuka untuk rekan-rekan seperjuangan. ” Saya bersyukur dapat menyelesaikan pengabdian saya di Palabuhanratu, di tanah kelahiran saya. Insya Allah talisilaturahmi yang selama ini terjalin tetap terjaga, dan pintu rumah saya selalu terbuka terbuka untuk rekan seperjuangan, ” Ujarnya. Perwakilan purnawirawan lainnya, Edi Mulyadi, mengisahkan perjalanan dinasnya yang penuh makna, termasuk keberhasilannya sebagai Babinsa hingga menjadi Kepala Desa Tegallega, Kecamatan Cidolog. Ia menegaskan bahwa meskipun telah purna tugas, komitmennya untuk mengabdi kepada masyarakat tidak pernah surut. Dalam sambutannya, Dandim Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para purnawirawan. Ia menekankan pentingnya menjadikan dedikasi mereka sebagai teladan, sembari mengingatkan anggota aktif untuk tetap menjaga semangat, profesionalisme, serta kesehatan. Dandim juga menyampaikan bahwa perubahan batas usia pensiun dalam UU TNI merupakan dinamika yang harus disikapi dengan kesiapan mental dan perencanaan yang matang. Di akhir sambutannya, ia berharap para purnawirawan tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Acara diakhiri dengan prosesi penghormatan, salam perpisahan, serta pengantaran para purnawirawan keluar gerbang kesatrian dengan suasana haru diiringi lagu “Sampai Jumpa”. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh makna hingga selesai pada pukul 11.00 WIB.** ( js )

Cirebon, Bidik-Kasusnews.com— Ketua PGRI Arjawinangun, Fathurahman, S.Pd., memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai penjualan spanduk peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang sempat ramai di media. Pada Sabtu (3/5), ia secara langsung menghubungi Kepala Korwil Media BIDIKKASUSnews Jawa Barat dan mengundangnya ke Kantor K3S Arjawinangun untuk menyampaikan hak jawabnya secara terbuka. Fathurahman menegaskan, pembuatan dan pendistribusian spanduk Hardiknas senilai Rp150.000 per lembar dilakukan berdasarkan surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang ditandatangani oleh Kadisdik H. Ronianto, S.Pd., M.Pd. Surat tersebut mengimbau setiap sekolah turut menyemarakkan peringatan Hardiknas 2025 dengan memasang spanduk seragam yang dikoordinasi per wilayah. “Keputusan ini kami ambil setelah musyawarah bersama K3S dan Korwil Arjawinangun. Kami sepakat membuat spanduk berkualitas tinggi agar awet dan tampak baik saat dipasang. Harga itu mencakup desain profesional, bahan tebal, serta biaya cetak yang lebih tinggi dari biasanya,” jelas Fathurahman, yang juga menjabat Kepala SD Negeri 3 Arjawinangun. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada tujuan komersial dalam penjualan spanduk tersebut. Seluruh proses dilakukan secara terbuka, dan pihak sekolah tidak menyatakan keberatan. Bahkan, menurutnya, keuntungan dari penjualan spanduk rencananya akan dialokasikan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa berprestasi di wilayah tersebut. “Kami ingin mendukung anak-anak yang menang dalam lomba tingkat kabupaten dengan memberikan sedikit penghargaan atau uang kadedeuh. Jadi bukan semata-mata mencari keuntungan,” tegasnya. Fathurahman berharap klarifikasi ini dapat meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menimbulkan persepsi negatif terhadap PGRI Arjawinangun. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menjelaskan secara terbuka, dan berharap polemik ini bisa dianggap selesai. “Kami sudah sampaikan hak jawab secara resmi. Semoga semua pihak bisa memahami niat baik kami,” tutupnya. (Rico)

Bali, Bidik-Kasusnews.com – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bertema “Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)” yang diikuti oleh 75 kepala desa dan 3 lurah se-Kabupaten Karangasem, bertempat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem, Bali.(29/4/2025) Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa yang berdampak serius terhadap pembangunan dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai peruntukannya. Dalam pemaparannya, Kasubdit Budaya dan Kemasyarakatan Direktorat II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Agus Riyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan perkara korupsi melalui proses hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam aspek pencegahan. “Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan membentuk regulasi yang kuat, pengawasan berjenjang, serta menanamkan budaya integritas dalam tata kelola pemerintahan desa,” ungkapnya. Salah satu upaya preventif yang disosialisasikan adalah penguatan program Jaga Desa berbasis teknologi informasi. Melalui sistem aplikasi ini, diharapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat disusun secara tertib, valid, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pengawasan berbasis digital. Program Jaga Desa merupakan bentuk nyata komitmen Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan hukum, serta edukasi kepada perangkat desa agar terhindar dari kesalahan administratif maupun penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan penyuluhan ini, Kejaksaan berharap terbentuk budaya antikorupsi di tingkat desa, meningkatnya kesadaran hukum, serta terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat desa. (Agus)

Jakarta, Bidik-Kasusnews.com–Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama, Batalyon Arhanud 6/BAY kembali menggelar kegiatan Jumat Berbagi di sekitar kawasan Asrama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi sosial ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap pekan oleh prajurit Arhanud 6/BAY sebagai bagian dari program pembinaan teritorial terbatas.(2/5/2025) Dengan penuh semangat, para personel turun langsung menyapa dan membagikan nasi kotak kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti tukang becak, pengemudi ojek, pemulung, pedagang kaki lima, hingga warga yang melintas. Kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga menghadirkan kehangatan dan kepedulian yang begitu berarti di tengah masyarakat. “Melalui Jumat Berbagi, kami ingin menunjukkan bahwa prajurit TNI hadir bukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial di lingkungan sekitarnya,” ujar Komandan Batalyon Arhanud 6/BAY, Letkol Arh Mohamad Arifin, S.I.P., M.Tr.(Han), M.S.O.U. Menurut beliau, kegiatan ini juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diterima sekaligus sarana untuk menanamkan nilai empati, gotong royong, dan semangat kemanusiaan kepada seluruh prajurit. Dengan konsistensi dalam aksi sosial seperti ini, Batalyon Arhanud 6/BAY terus memperkuat citra TNI sebagai institusi yang dekat dan peduli terhadap rakyat. Program Jumat Berbagi pun menjadi jembatan yang mempererat hubungan emosional antara prajurit dan masyarakat, sekaligus menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. ( Agus)

Jakarta, Bidik-Kasusnews.com– Dalam upaya menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat tali persaudaraan antar anggota, seluruh prajurit Batalyon Arhanud 6/BAY menggelar kegiatan Jumat Gembira berupa lari bersama di sekitar lingkungan Asrama Batalyon Arhanud 6/BAY. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon, Letkol Arh Mohamad Arifin, S.I.P., M.Tr.(Han)., M.S.O.U. (2/5/2025)  Dimulai dari lapangan apel, para prajurit berlari menyusuri jalur utama asrama dengan semangat yang tinggi. Tidak hanya sebagai olahraga rutin, kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat soliditas dan kekompakan di kalangan prajurit yang dikenal dengan julukan Rangkok ini. “Jumat Gembira merupakan salah satu bentuk pembinaan satuan yang kami laksanakan secara berkala. Tujuannya untuk membentuk prajurit yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki semangat kebersamaan yang kuat,” ujar Letkol Arh Mohamad Arifin dalam keterangannya. Usai melaksanakan lari bersama, para prajurit melanjutkan kegiatan dengan sesi pendinginan serta pertandingan persahabatan bola voli dan sepak bola. Suasana penuh keakraban tampak begitu terasa di antara seluruh peserta, mencerminkan nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan militer sehari-hari. Kegiatan semacam ini menjadi bukti nyata komitmen Batalyon Arhanud 6/BAY dalam membina personelnya secara menyeluruh—baik dari aspek fisik, mental, maupun emosional. (Agus)