Bidik-kasus.com,Jakarta Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi Polri khususnya Korlantas Polri memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran arus mudik 2025. Hal itu mengingat Korlantas Polri merupakan salah satu leading sector dalam penyelenggaraan pelayanan mudik. Sebab, pelayanan publik yang sigap, cepat, dan terkoordinasi adalah prioritas utama selama masa mudik. “Kementerian PANRB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri atas kesiapan dan kinerja luar biasa dalam menjaga ketertiban dan kelancaran arus mudik tahun ini,” ujar Menteri PANRB, Selasa (25/3/2025). Ia menyampaikan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pemerintah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan aman dan nyaman. Menteri PANRB mengungkapkan penggunaan sistem pemantauan berbasis digital yang dioperasikan oleh Korlantas Polri merupakan langkah maju dalam mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi berbasis data. Teknologi ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat. Selain itu, layanan pengaduan masyarakat melalui kanal LAPOR! tetap dioptimalkan untuk menampung keluhan serta memberikan informasi terkini seputar mudik. Menteri PANRB juga mengapresiasi inovasi Korlantas Polri dalam pemanfaatan sistem tilang elektronik (ETLE) serta sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi, yang semakin meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. “Apa yang dilakukan Korlantas adalah memanfaatkan transformasi digital dalam tata kelolanya. Korlantas memanfaatkan integrasi data di dalam memastikan layanan-layanan terkait dan ini tentunya sudah sejalan dengan reformasi birokrasi yang selalu kita gaungkan,” ujar Menteri PANRB. Untuk mendukung kelancaran arus mudik 2025, Menteri PANRB menilai sinergi antara Polri dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik, serta memastikan pelayanan esensial tetap berjalan dan menjaga inklusivitas dengan pemberian layanan optimal terhadap pemudik kelompok rentan. Mengingat arus mudik dan arus balik Idulfitri berlangsung selama 24 jam non-stop dan bersifat masif melalui moda darat, laut, dan udara, Menteri PANRB mengharapkan Polri bersama instansi terkait untuk bekerja secara optimal dalam mengawal proses ini. Kementerian PANRB pun siap memberikan dukungan dan pendampingan dari aspek tata kelola pelayanan publik. “Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan aparat keamanan, kami optimis bahwa mudik tahun ini dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” tutur Menteri PANRB. (Team/read)

Bidik-Kasus.com,Sekadau Kalimantan Barat Konsultan Merangkap Sebagai Kontraktor di proyek peningkatan jalan peniti – Seguri,APH tindak tegas Pekerjaan peningkatan jalan Peniti – Seguri di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, diduga menggunakan tanah timbunan dari galian C yang tidak memiliki izin. Selain itu, muncul dugaan bahwa konsultan proyek juga merangkap sebagai kontraktor. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera turun tangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Proyek ini merupakan bagian dari program perbaikan infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau dengan alokasi anggaran hampir Rp 1 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2024. Berdasarkan plank proyek, pekerjaan yang dilakukan mencakup penimbunan jalan sepanjang 200 meter dengan ketinggian 1,5 meter serta pembangunan Dua titik box culvert. Namun, di lapangan, pengerjaan proyek ini diduga tidak sesuai ketentuan. Warga setempat mengungkapkan bahwa Tanah Timbunan yang digunakan berasal dari Desa Peniti tanpa izin resmi. Salah seorang warga, G, mengonfirmasi bahwa tanah tersebut diambil dari lahan miliknya dengan biaya Rp 10.000 per ret angkutan Dum Truck, menggunakan alat berat jenis exsavator. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Muslimin, yang disebut-sebut sebagai konsultan sekaligus kontraktor proyek ini, memberikan jawaban yang terkesan menghindar. Ketika ditanya mengenai legalitas Tanah Timbunan dan penggunaan galian C, ia hanya menyebut bahwa ” proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan ” dan mengaku tidak memahami soal perizinan galian C. Dugaan pelanggaran ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama terkait kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Oleh karena itu, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek peningkatan jalan Peniti – Seguri guna memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan Negara maupun masyarakat. ( Team/read)

Bidik-kasus.com,Ciamis LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia), sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ternyata bukan hanya konsentrasi dengan program advokasi untuk rakyat dalam beberapa sindikasi kasus saja, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi. Diketahui, sebagaimana yang dilansir literasikata.id, LAKRI menggelar acara buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Asep Sopian selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut mengatakan, bahwa sebanyak 1.000 paket sembako telah didistribusikan/ dibagikan kepada kaum duafa dan anak yatim, dalam acara yang berlangsung di Desa Budiharja, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025) kemarin. “Bulan Suci Ramadhan adalah momentum yang tepat untuk berbagi dan mempererat silaturahmi. Maka, kegiatan baik ini diberi tema: Ramadhan Menyatukan Silaturahmi, Menguatkan Kebersamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama,” ungkap Asep Sopian. Acara itu dihadiri oleh H.M. Steven L.L, SH, STH selaku Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LAKRI, yang akrab disapa Bung Sammy dan Ossie Gumanti selaku Dewan Pembina LAKRI dan Team Garuda 08 Bung Sammy dan Ossie Gumanti secara langsung menyerahkan bingkisan serta santunan kepada anak yatim dan kaum duafa dan juga melalui perwakilan yayasan dan panti asuhan yang hadir. “Saya menegaskan, semangat Gerakan Rakyat Bantu Rakyat, harus terus digalakkan untuk memperkuat solidaritas sosial ditengah masyarakat,” ungkap Bung Sammy. Kepada media, Ossie Gumanti juga mengharapkan, bahwa kegiatan itu dapat dilaksanakan dalam setiap kesempatan dan keadaan yang memungkinkan. Sehingga, LAKRI dapat menjadi contoh bagi LSM lainnya, untuk berbuat aktif ditengah masyarakat. “Teruslah berbuat untuk masyarakat. Agar kelak kehadiran LAKRI, bukan hanya bergerak untuk mencarikan keadilan bagi yang membutuhkan dan mengungkap kebenaran, tetapi juga mampu berbuat kebaikan dengan kegiatan-kegiatan sosialnya,” ujar Ossie Gumanti, Minggu (23/3/2025), saat diminta tanggapannya. Lebih lanjut Ossie mengatakan, bahwa mengutip Pesan Presiden Prabowo Subianto: _”Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang, janganlah buat orang lain susah atau menderita”._ Sementara itu KY. Abdul Jaelani dari Pondok Pesantren Barokatul Mustofa, Banjaran, didapuk sebagai penceramah dalam kegiatan itu. Dalam Tausiyahnya, ia mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat nilai-nilai keimanan di Bulan Suci Ramadhan. Yang tidak kalah pentingnya, acara itu mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, di antaranya: Team Garuda 08, Yayasan ITMI, Karang Taruna Bojong Cibodas, Pemerintah Desa Budiharja, serta para tokoh agama dan masyarakat setempat. Masih dilansir dari media yang sama, Ahmad Sarif selaku Kepala Desa Budiharja menyatakan apresiasi khusus kepada Haji Yusuf atau Bung Sammy, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat dibanggakan oleh warga setempat. “Beliau adalah sosok yang selalu peduli terhadap masyarakat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang,” kata Ahmad Sarif. “Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan serta memperkuat tali silaturahmi antarwarga,” harapnya. *(Rel)* Editor Basori

BIDIK-KASUS.COM, MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT Dalam situasi yang serius ini, ironisnya, PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) seolah-olah buta dan tuli terhadap keluhan warga. Padahal, dampak pencemaran udara dan kerusakan jalan sudah sangat jelas terlihat. Warga yang seharusnya hidup damai justru harus berjuang untuk hak dasar mereka: udara bersih dan jalan yang layak. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Dusun Kembang Lada akan menjadi laboratorium pencemaran udara terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Adalah warga Dusun Kembang Lada, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat resah. Itu dampak akibat pencemaran udara yang diduga berasal dari aktivitas pabrik PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI). Kamis 20 Maret 2025 malam jadi saksi bisu keheningan desa. Warga serius menggelar rapat darurat untuk membahas dampak pencemaran tersebut, termasuk masalah kesehatan, kerusakan jalan, dan risiko bencana banjir yang semakin parah. Dampak Kesehatan dan Lingkungan Akibat Pencemaran Udara Ketua rapat, M Daud, mengingatkan banyak warga mengalami sesak napas dan gatal-gatal akibat buruknya kualitas udara. “Kami tidak bisa lagi mengabaikan dampak kesehatan yang dialami warga. PT BAI harus segera mengambil langkah nyata,” tegasnya. Warga juga menyoroti risiko bencana banjir yang semakin mengancam nyawa manusia di daerah tersebut. Kerusakan Jalan Poros Bukit Batu Jadi Sorotan Selain pencemaran udara, warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah, khususnya Dinas PUPR, untuk segera memperbaiki jalan poros Bukit Batu yang rusak. Kondisi jalan yang semakin memburuk dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat musim hujan. “Jalan ini sudah tidak layak digunakan. Jika tidak segera diperbaiki, bisa menimbulkan kecelakaan,” ujar salah seorang warga. Maman Suratman Ditunjuk Sebagai Perwakilan Warga Sebagai langkah konkret, warga sepakat menunjuk Maman Suratman, S.Pd.I, M.Sos, sebagai perwakilan resmi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Maman menegaskan, PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) harus bertanggung jawab atas pencemaran udara yang terjadi dan memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak. “Kami menuntut perusahaan untuk segera bertindak. Masyarakat yang mengalami dampak kesehatan dan ekonomi harus mendapatkan kompensasi yang layak,” tegas Maman. Tuntutan Kompensasi dan Relokasi Jadi Opsi Terakhir Maman juga menyebut bahwa jika pencemaran terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas, relokasi bisa menjadi opsi terakhir. “Masyarakat Dusun Kembang Lada siap direlokasi, tetapi harus dengan ganti rugi yang disepakati bersama antara perusahaan dan warga,” tambahnya. Warga juga mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan efektif dalam mengatasi pencemaran udara dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak. Warga Bertekad Awasi Tuntutan Hingga Ada Respons Nyata Rapat ini diakhiri dengan keputusan bahwa warga akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada respons nyata dari PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) maupun pemerintah daerah hingga pusat. Maman Suratman, sebagai penerima mandat, berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Dusun Kembang Lada. “Kami tidak akan berhenti sampai ada solusi yang jelas dan adil bagi warga,” tegas Maman. //Deskripsi// Warga Dusun Kembang Lada, Desa Bukit Batu, Mempawah, resah akibat pencemaran udara dari PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI). Dampak kesehatan, kerusakan jalan, dan risiko banjir jadi sorotan. Warga desak PT BAI bertanggung jawab dan minta kompensasi sekarang juga, gak pake lama-lama lah itu. //Tags// Pencemaran Udara PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) Warga Dusun Kembang Lada Dampak Kesehatan Lingkungan Kerusakan Jalan Bukit Batu Tuntutan Kompensasi Warga Relokasi Warga Mempawah Sumber: FW LSM Kalbar indonesia (Team/read)

Bidik-kasus.com,Pontianak kalimantan Barat Polda Kalbar (20/03/2025) Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan pengecekan progres hasil Program Pekarangan Pangan bergizi (P2B) di Polsek Pelabuhan Dwikora, Kegiatan ini turut didampingi oleh Kapolsek Pelabuhan Dwikora, AKP Happy Margowati Suyono, S.I.K., M.H. Dalam kunjungannya, Kapolresta Pontianak meninjau secara langsung lahan yang dimanfaatkan oleh Polsek Pelabuhan Dwikora untuk mendukung ketahanan pangan melalui program P2B. Program ini merupakan inisiatif Polri dalam memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura, yang hasilnya diharapkan dapat membantu kebutuhan pangan masyarakat sekitar maupun anggota Polri sendiri. Kapolresta Pontianak menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Polsek Pelabuhan Dwikora atas semangat dan kerja sama dalam menjalankan program tersebut. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program P2B agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sekaligus sebagai wujud kepedulian Polri dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah hukum Polresta Pontianak. “Saya mengapresiasi langkah Polsek Pelabuhan Dwikora yang aktif dalam mendukung program P2B ini. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap ketahanan pangan masyarakat,” ujar Kapolresta. Sementara itu, Kapolsek Pelabuhan Dwikora, AKP Happy Margowati Suyono, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan program ini dengan melibatkan seluruh anggota dan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Kegiatan pengecekan ini ditutup dengan sesi foto bersama dan arahan dari Kapolresta Pontianak kepada seluruh personel Polsek Pelabuhan Dwikora untuk terus berinovasi dan mendukung program-program unggulan Polri. Sumber: WGT Wartawan Basori