SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Program revitalisasi sekolah seharusnya menghadirkan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan. ‎ ‎Namun di sejumlah sekolah, pelaksanaannya justru menyisakan persoalan serius yakni transparansi anggaran yang minim dan mekanisme pengawasan yang tidak berjalan. ‎ ‎Kepala sekolah kerap melibatkan komite dalam rapat maupun pemantauan kegiatan fisik. ‎ ‎Bahkan ada yang menugaskan anggota komite menjadi pelaksana lapangan hingga ikut mengawasi teknis pembangunan. Meski demikian, akses terhadap data keuangan tetap tertutup rapat. ‎ ‎Setiap kali komite ditanya wartawan mengenai nilai kontrak, harga material, atau realisasi dana, jawaban yang muncul selalu tidak jelas. ‎ ‎Rencana Anggaran Biaya dan laporan keuangan pun hanya disodorkan dalam bentuk garis besar, tanpa rincian yang memungkinkan pengawasan mendalam. ‎ ‎Dalam kondisi serba tertutup ini, muncul berbagai dugaan penyimpangan mulai dari mark-up harga dan volume fiktif, penunjukan pemasok titipan, penggunaan material non-standar. ‎ ‎Tidak hanya itu swakelola semu yang memecah paket pekerjaan agar luput dari mekanisme tender. ‎ ‎Bangunan memang selesai, tetapi kualitasnya jauh dari spesifikasi: beton tipis, dinding cepat retak, dan atap rawan bocor. ‎ ‎Ketika detail keuangan tidak dibuka, pelacakan sisa dana hampir mustahil dilakukan. Komite sekadar hadir sebagai pengawas tanpa kewenangan, sementara ruang manipulasi anggaran makin lebar. ‎ ‎Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus menghentikan pola ini. Transparansi harus menjadi kewajiban mutlak RAB, kontrak, dan laporan realisasi harus dipublikasikan terbuka di sekolah dan dapat diakses komite tanpa hambatan. ‎ ‎Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi cerminan integritas pengelola pendidikan. Selama data anggaran tetap tersembunyi, dana publik berisiko diselewengkan dan masa depan siswa menjadi pihak yang paling dirugikan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat resmi membentuk Koperasi Merah Putih Warga Binaan dan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pembinaan koperasi di Aula LPKA Bandung. ‎ ‎Kegiatan dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas Jabar Kusnali, perwakilan LPDP, Kementerian Koperasi dan UKM, Waibi, serta 12 stakeholder pendukung. ‎ ‎Para kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Barat dan pengurus Koperasi Merah Putih dari seluruh UPT turut hadir. ‎ ‎Pembentukan koperasi ini menjadi langkah strategis untuk membuka akses keterampilan, meningkatkan kapasitas ekonomi warga binaan, dan mempersiapkan kemandirian setelah kembali ke masyarakat. ‎ ‎Kusnali menegaskan pembinaan pemasyarakatan kini menekankan penguatan ekonomi selain pembinaan kepribadian. ‎ ‎Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 12 mitra guna memperkuat keberlanjutan program pada seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Barat. ‎ ‎’Melalui Bimtek, peserta dibekali materi pengelolaan koperasi, manajemen usaha, keuangan, serta produksi dan pemasaran,” kata dia. ‎ ‎Dengan dukungan kolaboratif dan pembinaan yang terstruktur, Koperasi Merah Putih Warga Binaan diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang efektif dan meningkatkan daya saing warga binaan setelah bebas. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menggelar Temu Teknis Nelayan Tangkap Ikan Tahun 2025 di Hotel Pondok Mutiara Sariah, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan 80 peserta dari dua kecamatan pesisir. ‎ ‎Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai teknis pengelolaan perikanan tangkap, arah kebijakan pembangunan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana bantuan. ‎ ‎“Sebelum kelompok nelayan menerima bantuan, perlu ada sosialisasi pemanfaatan bantuan tersebut agar tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Sri Padmoko. ‎ ‎Kegiatan juga menghadirkan Forkopimcam Surade agar mengetahui regulasi dan turut mengawasi implementasi materi di lapangan. Penyuluh perikanan serta perwakilan kelompok nelayan turut menjadi peserta. ‎ ‎Para narasumber berasal dari berbagai institusi, di antaranya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, akademisi PSP IPB Bogor, Satker SDKP Sukabumi, Polsek Surade, dan Pos TNI AL Ujunggenteng. ‎ ‎Setelah paparan mengenai potensi perikanan tangkap di kawasan Minajaya dan Ujunggenteng oleh Kadis Perikanan, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Yofi Yuspilan dari Satker SDKP Sukabumi. ‎ ‎Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kasi Trantib Kecamatan Surade, H. Rumbayana, yang mewakili Camat Surade Unang Suryana. ‎ ‎Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Surade dan Ciracap memiliki potensi laut besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. ‎ ‎“Diperlukan dukungan lintas sektor dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya saat membuka acara. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Ratusan warga memadati Aula Kantor Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sejak Rabu (26/11/2025) siang. ‎ ‎Mereka rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) sebesar Rp 900 ribu. ‎ ‎Pantauan di lokasi menunjukkan antrean warga sudah mengular sejak siang hari. Proses penyaluran dilakukan langsung oleh PT Pos Indonesia Cabang Surade. ‎ ‎Para penerima didampingi Pendamping PKH Kecamatan Surade Ridho Akbar Padilah, Sekretaris Kelurahan Surade Hilmawan, petugas kecamatan, serta sejumlah perwakilan terkait. ‎ ‎Sebanyak 218 Kepala Keluarga (KK) tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Rp 900 ribu tersebut merupakan akumulasi untuk tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2025. ‎ ‎Sinta (45), salah satu penerima manfaat, mengaku sudah mengantre sejak pukul 13.00 WIB. “Antreannya luar biasa, tapi nggak apa-apa nunggu agak lama karena dapat bantuan,” ujarnya dengan wajah sumringah. ‎ ‎Ia mengatakan bantuan tersebut sangat berarti bagi kebutuhan ekonomi keluarganya. “Alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, sekarang kan susah cair uang. Ini buat beli beras dan kebutuhan dapur,” tambahnya. ‎ ‎Sekretaris Kelurahan Surade, Hilmawan, menegaskan bahwa BLTS Kesra bukan sekadar bantuan uang, tetapi wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat. ‎ ‎“Total ada 218 penerima. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban kebutuhan warga, khususnya masyarakat Kelurahan Surade,” ungkapnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, kembali menuai sorotan. ‎ ‎Warga di Mekarsari dan Babakan Pari mengeluhkan debu dari aktivitas proyek yang semakin parah hingga masuk ke rumah-rumah, membuat lingkungan kotor dan memengaruhi kesehatan anak-anak. ‎ ‎Warga Mekarsari, Erni mengungkapkan, rumahnya berada persis di dekat lokasi proyek, mengaku harus berkali-kali membersihkan rumah setiap hari. Debu menempel di lantai, perabot, pakaian, hingga mengganggu waktu istirahat. ‎ ‎“Debunya masuk terus. Malam pun tetap ada. Anak-anak jadi sering gatal-gatal,” ujarnya, Rabu (26/11/2025). ‎ ‎Keluhan juga datang dari Islaeni, warga Babakan Pari, yang berada di jalur terdampak debu. Ia menuturkan kondisi rumah menjadi sangat kotor sejak proyek dimulai. ‎ ‎“Debu sampai masuk ke kamar. Anak saya mulai terganggu pernapasannya dan kulitnya gatal-gatal. Jemuran juga kotor lagi, terpaksa dicuci ulang,” ungkapnya. ‎ ‎Warga menilai pelaksana proyek minim melakukan langkah pencegahan, seperti penyiraman jalan atau pemasangan penutup material, sehingga aktivitas warga sehari-hari ikut terdampak. ‎ ‎Masyarakat berharap pemerintah desa dan pihak pelaksana turun tangan lebih cepat untuk mereduksi dampak debu tanpa menghambat jalannya pembangunan yang sedang berjalan. ‎ ‎Saat dikonfirmasi lewat aplikasi whatsapp, Kades Mekarsari Iwan Ridwan atau biasa disapa Bakar, mendukung aspirasi masyarakat yang terkena imbas polusi yang disebabkan pembangunan TPT tersebut. “Baik itu, sampaikan saja pada pihak berkepentingan,” ujarnya. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Camat Jampangkulon, Dading, kembali menunjukkan sikap humanis dan responsif pada warga lansia. ‎ ‎Hal itu ditunjukkan saat memantau penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kemensos sebesar Rp 900 ribu, Rabu (26/11/2025). ‎ ‎Saat berada di lokasi, Dading melihat seorang nenek penerima bantuan yang kesulitan berjalan karena kondisi fisiknya yang sakit. ‎ ‎Tanpa sungkan dan ragu, ia langsung menghampiri dan menggendong nenek tersebut menuju area pelayanan di Kantor Pos Jampangkulon. ‎ ‎“Ini bukan pencitraan, tapi kondisi yang mendesak. Nenek ini sedang sakit dan tidak kuat berjalan. Saya hanya berupaya mempercepat prosesnya karena bantuan ini tidak bisa diwakilkan dan wajib foto saat penerimaan,” ujarnya. ‎ ‎Penyaluran BLTS Kemensos senilai Rp 900 ribu ini diberikan kepada 2.359 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Jampangkulon. ‎ ‎Distribusi dilakukan di 10 desa dan 1 kelurahan, yaitu Desa Ciparay, Mekarjaya, Karanganyar, Cikarangeusan, Bojongsari, Cikarang, Bojong Genteng, Nagraksari, Tanjung, Padajaya, serta Kelurahan Jampangkulon. ‎ ‎Camat Dading berharap bantuan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan dasar warga. Ia memastikan, bagi KPM yang berhalangan hadir pada jadwal utama, penyaluran susulan tetap akan dilayani setelah pembagian di seluruh desa selesai. ‎ ‎”Saya berharap, dana tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenangkan kebutuhan dasar warga sehari-hari,” ujarnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Konflik pemanfaatan ruang pesisir antara nelayan pengguna alat tangkap jaring tanam dan pihak rapus akhirnya menemukan titik terang. ‎ ‎Dalam pertemuan koordinasi yang digelar Rabu (26/11/2025), para pihak sepakat melakukan penataan ulang zona penangkapan serta alur pelayaran demi menghindari gesekan di lapangan. ‎ ‎Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, menjelaskan bahwa pemasangan jaring tanam kerap menghambat alur pelayaran karena jumlah dan posisinya tidak teratur. ‎ ‎”Dari hasil diskusi, nelayan dari HNSI Minajaya, Ujung Genteng, dan Tegalbuleud sepakat membuat jurnal khusus jaring tanam,” kata Sri. ‎ ‎Dia menambahkan, jurnal tersebut akan memuat jumlah pengguna, unit alat tangkap, hingga jarak antarjaring yang wajib disepakati untuk menjaga jalur pelayaran tetap aman. ‎ ‎Sri menegaskan bahwa zona penempatan jaring harus seragam, tidak boleh saling melintang ataupun menyangkut. Setelah zona dan jumlah alat ditentukan oleh para nelayan, Dinas Perikanan akan memfasilitasi proses konfirmasi kesesuaian ruang. ‎ ‎Selain isu zona tangkap, rapat juga membahas meningkatnya minat investasi tambak udang vannamei di wilayah pesisir selatan. ‎ ‎Menurut Sri, kualitas air laut Sukabumi yang baik menjadi magnet bagi investor, namun masyarakat mengkhawatirkan potensi pencemaran dari limbah tambak. ‎ ‎Untuk itu disepakati bahwa setiap usaha tambak wajib menyerahkan dokumen UKL-UPL kepada Dinas Perikanan, meski perizinannya dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. ‎ ‎Dokumen tersebut juga akan dibuka untuk kelompok nelayan, pariwisata, dan komunitas pemerhati lingkungan agar dapat dipelajari secara transparan. ‎ ‎Selain itu kata dia, sebelum membuang air limbah, pengelola tambak wajib melakukan pengecekan kualitas air, termasuk kandungan oksigen, nitrat, nitrit, dan potensi virus seperti WSSV. ‎ ‎”Hasil pengecekan harus dilaporkan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan keresahan ketika pembuangan limbah dilakukan. Kelompok masyarakat juga dipersilakan melakukan identifikasi ulang untuk memastikan hasilnya akurat,” ujarnya. ‎ ‎Rapat turut membahas rencana investasi PT BSM yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Namun Sri menegaskan bahwa investasi tidak boleh berjalan sebelum seluruh perizinan rampung. ‎ ‎Termasuk izin pengambilan air laut untuk instalasi pipa bawah tanah. Selama izin belum terbit, perusahaan tidak diizinkan melakukan aktivitas apa pun di lapangan. ‎ ‎Sri berharap ke depan setiap proses usaha di wilayah pesisir dilakukan secara transparan, kolaboratif, dan mengedepankan harmonisasi dengan masyarakat. ‎ ‎Menurutnya, investasi yang terbuka dan sesuai aturan akan menciptakan iklim usaha yang sehat di Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, perwakilan TNI AL Pos Ujung Genteng, Polsus KKP Pos Ujung Genteng, Forkopimcam Surade, HNSI Ujunggenteng, Minajaya, Cicaladi, perwakilan perusahaan tambak udang, serta unsur terkait lainnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan pelepasliaran atau restocking ikan nilem di aliran Sungai Cibarehong, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Selasa (25/11/2025). ‎ ‎Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian ekosistem sungai dan peningkatan ketersediaan ikan konsumsi bagi masyarakat. ‎ ‎Kegiatan restocking turut dihadiri Subkoor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap, Analis Sumber Daya Ikan, perangkat Desa Cipeundeuy, serta warga sekitar. ‎ ‎Sebelum penebaran dilakukan, Dinas Perikanan menyerahkan bibit ikan kepada pemerintah desa. ‎ ‎Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Kabid Perikanan Kabupaten Sukabumi, Susanti, dan diterima langsung Kepala Desa Cipeundeuy, Bakang Anwar As’Adi, didampingi Kasi Perencanaan Desa, Entang atau Memen. ‎ ‎Sebanyak 10.000 ekor benih ikan nilem dibagikan dalam 25 kantong untuk ditebar di tiga titik yakni Sungai Cibarehong, Sungai Cipamarangan, dan irigasi Ciharashas. ‎ ‎Ikan nilem merupakan jenis ikan lokal yang banyak ditemukan di perairan umum berarus jernih. Selain bernilai ekonomis, ikan ini digemari masyarakat dan dapat mendukung pemenuhan gizi sehingga sejalan dengan program penurunan angka stunting di Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎Dinas Perikanan mengajak warga untuk menjaga keberlanjutan ikan dengan tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan alat tangkap berbahaya seperti setrum dan racun, serta bersama-sama mengawasi potensi pencemaran limbah. ‎ ‎Susanti juga mendorong pemerintah desa menyusun Perdes tentang pengelolaan perairan sebagai tindak lanjut dari Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023. ‎ ‎Kepala Desa Cipeundeuy, Bakang Anwar As’Adi, menyampaikan terima kasih atas bantuan benih ikan yang diberikan. Ia berharap langkah ini menjadi awal pelestarian ikan di wilayahnya dan ke depan bantuan serupa dapat terus bertambah. ‎ ‎Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan praktik penangkapan ikan secara destruktif. Menurutnya, ikan yang ditebar perlu diberi kesempatan berkembang biak sebelum dimanfaatkan oleh warga melalui kegiatan memancing. ‎ ‎Bakang berharap restocking ini membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemenuhan gizi keluarga dan menjaga kelestarian sungai. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menghimpun para pemangku wilayah dalam kegiatan Sinergitas Kewilayahan 2025 untuk Wilayah VI Jampangkulon. ‎ ‎Acara yang berlangsung di GOR Kecamatan Surade pada Selasa (25/11/2025) ini diikuti sembilan kecamatan, mulai dari Surade hingga Tegalbuleud. ‎ ‎Forum tahunan tersebut resmi dibuka oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, didampingi Sekda H. Ade Suryaman serta unsur Forkopimda. ‎ ‎Tema “Kawiraketaan Wilayah Pikeun Sukabumi Nu Mubarakah” diangkat untuk mempertegas pentingnya kekompakan lintas wilayah dalam mendukung agenda pembangunan daerah. ‎ ‎Dalam sambutannya, Bupati Asep menekankan bahwa kerja bersama antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa merupakan fondasi utama peningkatan kualitas layanan publik. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa pelayanan yang cepat, akurat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa koordinasi yang kuat. ‎ ‎Bupati juga meminta camat lebih aktif menunjukkan kinerja melalui aplikasi SIGAP Camat. Hal itu menurutnya menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap camat hadir, bekerja, dan responsif terhadap berbagai dinamika di wilayah masing-masing. ‎ Ia pun memberi peringatan kepada kepala desa terkait penerbitan SKTM agar tidak disalahgunakan, sehingga bantuan sosial tetap menyasar warga yang benar-benar membutuhkan. ‎ ‎Selain itu, Bupati turut menyoroti perlunya sinergi lebih erat antara rumah sakit dan pemerintah kecamatan/desa, khususnya untuk menangani warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan agar tidak terhambat dalam mendapatkan pelayanan. ‎ ‎Sekda Ade Suryaman menambahkan bahwa ratusan peserta mengikuti agenda ini, mulai dari unsur kecamatan, kelurahan, hingga desa. ‎ ‎Mereka menerima pemaparan materi strategis seperti program prioritas kewilayahan dari Bappelitbangda, kebijakan PBB dari Bapenda, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan peran desa dalam pengembangan koperasi. ‎ ‎Camat Surade, Unang Suryana, mewakili para camat Wilayah VI, menyampaikan apresiasi atas perhatian penuh pemerintah kabupaten. ‎ ‎Bupati berharap kolaborasi yang terbentuk melalui forum ini dapat memperkuat keselarasan program wilayah dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2025–2029. ‎ ‎Sebagai bentuk penghargaan, para camat dari sembilan kecamatan di Wilayah VI Jampangkulon menerima Penghargaan Sukabumi Ngabumi atas kontribusi mereka dalam menyukseskan Hari Jadi ke-155 Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, S.Pd.I., S.IP., M.Si., menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-80 yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Surade, Selasa (25/11/2025). ‎ ‎Kegiatan bertema Guru Hebat Indonesia Kuat ini diikuti ratusan guru, para kepala sekolah, pengawas, serta jajaran unsur pemerintahan. ‎ ‎Hadir pula dalam acara tersebut Camat Surade Unang Suryana, Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra, Ketua PGRI Kecamatan Surade H. Budianto Asfari, K3S Kecamatan Surade Sulaeman, serta tamu undangan lainnya. ‎ ‎Dalam sambutannya, Kadisdik Deden Sumpena menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru yang terus menjadi teladan dan penggerak kemajuan pendidikan. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa guru memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter bangsa dan menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. ‎ ‎“Guru bukan hanya pengajar, tetapi orang tua kedua sekaligus panutan moral bagi peserta didik. Marwah dan akhlak guru harus dijaga kapan pun dan di mana pun,” tegasnya. ‎ ‎Ia juga menyoroti berbagai tantangan dunia pendidikan, mulai dari isu kekerasan di sekolah, regulasi perlindungan anak, hingga dinamika implementasi Merdeka Belajar. ‎ ‎Deden menambahkan, pendidikan tidak boleh kehilangan nilai, etika, dan tanggung jawab moral sebagai ruh utama proses belajar. ‎ ‎Pemerintah Kabupaten Sukabumi lanjut dia, akan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam periode 2024–2025, mayoritas SD dan SMP telah menerima penguatan fasilitas, dan beberapa sekolah sedang dalam tahap penyelesaian akhir. ‎ ‎“Kemajuan pendidikan tidak cukup hanya dari pembangunan fisik. Guru tetap menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi berkarakter,” ujarnya. ‎ ‎Camat Surade Unang Suryana menegaskan bahwa peringatan HGN dan HUT PGRI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh tenaga pendidik dalam meningkatkan kompetensi dan layanan pendidikan. ‎ ‎Ia memastikan bahwa pemerintah terus memprioritaskan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, perbaikan fasilitas, dan pemerataan akses pendidikan. ‎ ‎“Guru adalah lokomotif perubahan. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai,” ungkapnya. ‎ ‎Ia juga mengajak seluruh guru menjaga semangat mengajar dan memperkuat kebersamaan dalam organisasi agar setiap tantangan dapat dihadapi dengan solid. ‎ ‎Sebelumnya, Ketua PGRI Kecamatan Surade H. Budianto Asfari menyampaikan bahwa peringatan ini bukan hanya penghormatan kepada para pendidik, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan memperkuat tekad bersama mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai visi daerah Sukabumi Mubarokah. (Dicky)