SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Hujan deras yang mengguyur Kota Sukabumi pada Kamis siang (11/9/2025) memicu ambruknya Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT 01/07, Gang Ojo, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.20 WIB dan menimpa dua rumah warga. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat, menuturkan pemilik lahan, Ibu Ida, mendengar dentuman keras sebelum melihat TPT sepanjang 15 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter roboh. “Material longsoran merusak dinding rumah milik Pupud hingga jebol setinggi 3 meter dengan panjang 5 meter dan menghancurkan sejumlah perabot. Di rumah Gunawan, air dari saluran pembuangan merembes masuk hingga menggenangi ruang tamu dan kamar,” ungkap Novian. BPBD Kota Sukabumi langsung menurunkan regu piket sekitar pukul 13.40 WIB untuk melakukan assesmen di lokasi, mengevakuasi material longsoran, mendata korban terdampak, berkoordinasi dengan aparatur wilayah, serta menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan paket sembako. Novian menjelaskan, penyebab longsor diduga akibat curah hujan yang cukup tinggi, kondisi TPT yang sudah lama mengalami retakan, serta konstruksi tembok yang tidak dilengkapi sloof sehingga mudah roboh. Akibat kejadian ini, dua kepala keluarga terdampak, yaitu keluarga Pupud (2 jiwa) dan keluarga Gunawan (4 jiwa). Nilai kerugian materil masih dalam proses perhitungan tim BPBD. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan deras, mengingat potensi longsor masih mungkin terjadi di kawasan dengan kontur tanah rawan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 bersama Dinas Satpol PP dan Damkar di Kantor Satpol PP, Kamis (11/9/2025). ‎Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyebut mekanisme pembahasan kini dilakukan di tingkat komisi agar lebih fokus dan efektif ketimbang langsung di Badan Anggaran. ‎“Dengan pola ini, komisi dapat mendalami perencanaan dan penganggaran sehingga pengawasan di tahun berjalan lebih terarah. Komisi juga berperan membentuk regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program OPD,” jelas Feri. Ia menegaskan, hasil pembahasan akan menjadi bahan penting DPRD dalam memperjuangkan anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung ketertiban umum dan perlindungan warga. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ayi Jamiat, memaparkan kebutuhan, target kinerja, serta kendala di lapangan. Ia berharap dukungan Komisi 1 dapat memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal. ‎“Kami apresiasi mekanisme baru ini karena memberi ruang diskusi lebih detail sebelum dibawa ke Badan Anggaran,” ujar Ayi. Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi 1 DPRD, antara lain Suhud Jaya Kusuma (Golkar), Ahmad Farid (PKS), dan Anita Fajarianti (PDIP). ‎Mereka memberikan masukan terkait prioritas program seperti penegakan perda, kesiapsiagaan bencana, serta penguatan SDM personel Satpol PP–Damkar. ‎Pertemuan juga menjadi ajang menyelaraskan rencana kerja Satpol PP dan Damkar dengan visi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2026 sehingga hasilnya lebih terukur dan tepat sasaran. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Insiden pengusiran wartawan saat meliput konferensi PGRI Kabupaten Sukabumi di SMPN 2 Ciracap, Selasa (9/9/2025), menuai reaksi kritis dari Ketua Wartawan Pajampangan (WAJA) Iwan Sugianto dan sejumlah insan pers. ‎Merespons kejadian tersebut, PGRI Kabupaten Sukabumi menggelar forum mediasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk jurnalis anggota WAJA. Pertemuan berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Sukabumi, Kamis (11/9/2025). ‎Ketua PGRI Kabupaten Sukabumi, Jajat Sudrajat, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. “Atas kejadian kemarin, kami secara pribadi dan organisasi memohon maaf. Ini menjadi evaluasi kami agar ke depan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya. ‎Dua wartawan yang menjadi korban pengusiran, Jajang Suhendar dan Dicky Sopyan, mengapresiasi itikad baik PGRI. “Kami menghargai permintaan maaf ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk saling menghormati tugas masing-masing,” kata Jajang. ‎Ketua WAJA, Iwan Sugianto, menyebut langkah PGRI sebagai sinyal positif. “Kami berharap tidak ada lagi hambatan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, apalagi di ruang publik seperti PGRI,” tegasnya. ‎Hasil pertemuan menyepakati semua pihak saling memaafkan dan berdamai. Insiden ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers dan organisasi profesi demi keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik sebagai pilar demokrasi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi untuk tahun 2026 masih dipatok Rp65 miliar, sama seperti tahun sebelumnya. ‎Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi H. Muchendra dalam pertemuan bersama jajaran DPUTR di ruang rapat dinas, Rabu (10/9/2025). Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi II lainnya, di antaranya Sahat Simangunsong (Nasdem), Dindin Solahudin (PKS), Fatimah (PAN), H. Gundar Qolyubi, dan Raden Koesoemo Hutaripto (PDIP). Muchendra menilai program kerja DPUTR sudah berjalan baik, namun meminta agar alokasi anggaran menyesuaikan kenaikan PAD. “Urutannya sekarang baru KUA-PPAS, nanti masuk ke Pansus APBD murni. Di sana letak bargaining-nya. Sejauh ini program PUPR detail dan on track,” ujarnya. Dia mempertanyakan jumlah pagu anggaran yang masih sama seperti pada tahun sebelumnya. Idealnya kata Muchendra, jika PAD meningkat seharusnya pagu anggaran juga ikut ditingkatkan. ‎Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, dengan memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang disediakan Rp9–11 miliar. Selain membahas KUA-PPAS, kedua lembaga tersebut juga membahas tentang alokasi program rumah tidak kayak huni (Rutilahu). Dia mengatakan, program tersebut akan dialokasikan untuk 10 kelurahan. “Jika ada warga yang akan mengajukan silahkan,” jelasnya. ‎Sementara itu, Kepala DPUTR Sony Hermanto menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan agenda rutin karena DPUTR adalah mitra kerja Komisi II. “Komisi II ingin memastikan program DPUTR mendukung RPJMD. Alhamdulillah, belanja modal kita sudah memenuhi ketentuan Permendagri yakni lebih dari 40 persen,” ungkapnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komisi II DPRD Kota Sukabumi menegaskan pentingnya konsistensi Wali Kota dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat janji politik kepala daerah. Ketua Komisi II, H. Muchendra, menekankan bahwa program yang tercantum dalam RPJMD wajib dijalankan. ‎“Jangan sampai yang sunnah dijalankan, yang wajib malah ditinggalkan. Jika ada pergeseran, sampaikan kepada kami. Misalnya rencana pembangunan Gedung Dekranasda yang ternyata tidak tercantum dalam RPJMD 2019–2024,” ujar Muchendra, Rabu (10/9/2025). ‎Hal senada disampaikan anggota Komisi II, H. Gundar Qolyubi, yang menilai kunjungan kerja kali ini sebagai upaya memperkuat peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan melalui KUA-PPAS 2026. “Perencanaan yang baik akan menghasilkan produk yang baik, dan membuat OPD lebih militan menjalankan regulasi,” tegasnya. ‎Anggota Fraksi PKS, Dindin Solahudin, mendukung agar program prioritas RPJMD tetap dijalankan dan mempertanyakan sinkronisasi antara program Bappeda dan RPJMD 2026. ‎Sementara Sahat Simangunsong (NasDem) menekankan pentingnya DPRD hadir bukan hanya mengkritik, tetapi juga memberi solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. ‎Sorotan juga datang dari legislator PAN, Fatimah, yang menilai format Musrenbang masih belum berinovasi sejak lama. “Sejak saya aktif di posyandu sampai kini, formatnya begitu-begitu saja,” ujarnya. ‎Dari Fraksi PDIP, Raden Koesoemo Hutaripto mengingatkan soal hak DPRD terkait pokok pikiran (pokir) yang diamanatkan UU 23/2014 dan Permendagri 86/2017. ‎Ia menilai Kota Sukabumi perlu segera memiliki mekanisme pokir agar aspirasi masyarakat melalui reses benar-benar masuk dalam perencanaan. ‎Neng Wulan Terisnawati (Demokrat) menegaskan kembali bahwa Wali Kota wajib melaksanakan RPJMD “selurus-lurusnya”. ‎Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Kepala Bappeda Hasan Asari menyatakan pihaknya siap mencatat dan menindaklanjuti seluruh masukan DPRD. ‎Komisi II juga mendorong agar setiap perubahan kebijakan disosialisasikan sejak tahap awal. ‎Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi miskomunikasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dirasakan publik benar-benar sejalan dengan arah RPJMD. ‎Selain itu, DPRD meminta keterlibatan masyarakat diperluas dalam proses perencanaan. Komisi II menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan hingga tuntas masa jabatan wali kota. ‎Mereka berharap target-target pembangunan dapat dicapai tepat waktu sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Sukabumi. ‎Sementara itu, Kepala Bappeda, Hasan Asari mengungkapkan, selama pembahasan berlangsung pihaknya mendengar, menyimak dengan seksama dan mencatat apa-apa yang disampaikan para wakil rakyat itu. ‎”Setiap saran dan masukan para angota Komisi II kami catat dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa Bappeda merupakan institusi penunjang urusan pemerintah daerah kaitan dengan perencanaan dan pengembangan,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperingati Hari Jadi ke-155 tahun 2025 melalui Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama, Rabu (10/9/2025). ‎Acara dihadiri Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, Bupati H. Asep Japar, Wabup H. Andreas, Wali Kota Sukabumi, unsur Forkopimda, hingga perwakilan masyarakat. Bupati Asep Japar memaparkan berbagai capaian pembangunan, mulai dari beasiswa penghafal Alquran, layanan kesehatan gratis, pemberdayaan pemuda dan perempuan, penguatan UMKM, pembangunan rumah layak huni, hingga infrastruktur strategis. Kebanggaan juga hadir dari sektor pariwisata, di mana Geopark Ciletuh Palabuhanratu kembali mempertahankan status Green Card UNESCO Global Geopark. ‎“Semua ini adalah hasil kebersamaan pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat,” tegas Asep Japar. ‎Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembangunan berbasis ekologi, termasuk reboisasi bambu sebagai material ramah lingkungan dan identitas arsitektur daerah. ‎Ia juga mendorong pengembangan sektor kopi bersama Cianjur sebagai komoditas unggulan. “Mengurus alam bukan berarti melarat, justru menjadi jalan menuju kesejahteraan,” ujarnya. ‎Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat kolaborasi pembangunan dengan semangat Tandang Sukabumi keur Jabar Istimewa nu Mubarakah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan komitmennya menata ulang pengelolaan aset strategis daerah agar memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‎Salah satu langkah utama adalah menggelar lelang terbuka untuk lahan parkir, pasar, dan fasilitas publik lainnya. “Target kita jelas, PAD harus naik. Kita jadikan pemasukan tahun sebelumnya sebagai acuan, lalu kita tingkatkan agar kontribusinya jauh lebih besar,” kata Ayep, Rabu (10/9/2025). ‎Untuk pengelolaan lahan parkir, pemerintah akan menerapkan sistem beauty contest. Semua pengusaha diberi kesempatan ikut lelang dengan syarat menyetorkan dana di muka sesuai angka minimal yang telah ditetapkan. “Kalau penawaran di bawah angka minimal, otomatis gugur. Siapa yang berani bayar di muka paling besar, itu yang menang,” tegasnya. ‎Ayep menyoroti contoh pengelolaan parkir Pasar Gudang yang saat ini hanya menghasilkan sekitar Rp1,6 miliar per tahun. Ia ingin potensi serupa di Cikundul, kawasan Trok, dan titik strategis lainnya dapat digarap lebih optimal. ‎Selain parkir, lelang juga akan mencakup pasar, taman kota, dan aset publik lainnya. Ayep memastikan seluruh proses berjalan bersih tanpa pungli maupun praktik titip fee. ‎“Saya tegaskan, tidak ada fee, tidak ada komitmen. Tidak usah titip amplop. Kalau ada yang mengaku-ngaku membawa nama saya lalu menerima sesuatu, itu pasti oknum. Segera laporkan. Semua harus transparan demi kepentingan Kota Sukabumi,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Keluarga Besar Club COC Cicurug Sukabumi tengah sibuk mempersiapkan acara besar yang akan digelar Minggu, 14 September 2025. ‎Seluruh pengurus dan anggota bergotong royong agar kegiatan berjalan lancar dan khidmat. Mengingat kegiatan tersebut memiliki history yang cukup panjang dan melekat di hati para anggota. ‎Menariknya, sebelum acara dimulai, ucapan selamat dan dukungan sudah berdatangan dari berbagai club motor, baik dari Sukabumi maupun luar daerah. Dukungan ini disampaikan melalui pesan singkat, media sosial, hingga kunjungan langsung. Ketua COC Cicurug, Azay, berharap kegiatan ini menjadi momen mempererat persaudaraan antaranggota. “Meskipun sederhana, kami ingin acara ini bermakna dan jadi wadah silaturahmi antar club,” ujarnya. ‎Humas COC, Ardan Ompong, menambahkan bahwa kegiatan ini murni hasil kebersamaan anggota. “Acara ini dari, oleh, dan untuk anggota. Semua berjalan dengan semangat gotong royong,”tegasnya. ‎Panitia juga akan menghadirkan pencetus Club COC sebagai tamu spesial. Momen ini diharapkan memperkuat ikatan emosional antara anggota lama dan baru. Dengan dukungan yang terus mengalir, COC Cicurug optimistis acara ini akan menjadi ajang silaturahmi yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan di dunia otomotif. ‎”Kami optimistis acara bisa berjalan dengan lancar didukung dengan kekompakan tim kerja yang solid dengan semangat yang sama untuk menggapai cita-cita bersama sadulur sauyunan,” tandasnya. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Camat Surade Kabupaten Sukabumi, Unang Suryana, S.IP., Kp., M.Si., melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SDN Sukatani, Selasa (9/9/2025). ‎Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pembangunan fisik sekolah yang diharapkan dapat menghadirkan ruang belajar lebih layak bagi para siswa. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra, S.Pd., Babinsa Koramil Surade Sertu Asep, SE., Ketua K3S Surade Sulaeman. ‎Selain itu hadir pula Ketua PGRI H. Budianto Asfari, Kepala Desa Sukatani H. Sulaeman, Kepala SDN Sukatani Purna Irawan, M.Pd., para guru, komite sekolah, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Camat Unang menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya bertumpu pada kualitas guru dan kurikulum, tetapi juga pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. ‎“Revitalisasi SDN Sukatani ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak kita belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan layak,” ujar Camat Unang. Ia menambahkan, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas Pemkab Sukabumi dalam pemerataan pendidikan, termasuk di wilayah selatan seperti Kecamatan Surade. Sementara itu, Kepala SDN Sukatani, Purna Irawan, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, kondisi bangunan lama sudah sangat membutuhkan peremajaan agar proses belajar mengajar lebih optimal. ‎Revitalisasi ini akan mencakup pembangunan sembilan ruang, terdiri dari enam ruang kelas yang direhabilitasi berat, satu ruang UKS, satu kantor, satu perpustakaan, serta toilet. Pembangunan yang menelan anggaran APBN 2025 sebesar Rp1.078.000.000 plus pajak ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menjadi motivasi bagi siswa maupun tenaga pendidik. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUS.COM – Dua wartawan media online di Kabupaten Sukabumi mengalami perlakuan tak menyenangkan saat meliput kegiatan Konferensi PGRI tingkat Kecamatan di SMPN 2 Ciracap, Senin (8/9/2025). ‎Mereka diminta keluar dari ruangan oleh salah seorang pengurus PGRI Kabupaten dengan alasan rapat bersifat internal. Insiden itu terjadi ketika rapat tengah berlangsung. Seorang pengurus dengan lantang menyuruh kedua wartawan meninggalkan ruangan. ‎“Bapak dari mana? Tolong keluar dulu, karena rapat ini internal,” ujar oknum tersebut di depan peserta rapat. Mendengar pernyataan itu, kedua wartawan pun memilih keluar. ‎Padahal, acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha, Ketua PGRI Kabupaten, Sekjen PGRI Kabupaten, serta puluhan pengurus dari berbagai kecamatan. Beberapa saat kemudian, seorang guru keluar menemui wartawan untuk memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Usai acara, Kadis Pendidikan Eka Nandang menegaskan bahwa dirinya bukan pihak yang meminta wartawan keluar. ‎“Sebenarnya rapat konferensi ini bukan berarti tidak boleh diliput, hanya saja sifatnya internal. Yang menyuruh wartawan keluar itu Sekjen PGRI, bukan saya,” jelasnya. ‎Menanggapi peristiwa itu, Ketua Wartawan Pajampangan (WAJA), Iwan Sugianto, menyayangkan sikap Sekjen PGRI Kabupaten. Menurutnya, seorang pejabat organisasi guru seharusnya memahami tugas dan fungsi wartawan. “Jangan asal menyuruh keluar. Harus tahu etika dan menghargai kerja jurnalistik,” tegasnya. ‎Iwan juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas melindungi kerja jurnalis. Pasal 18 ayat (1) menyebut, siapa pun yang menghalangi wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda hingga Rp500 juta. ‎“Ini bukan sekadar persoalan kecil. Menghalangi tugas wartawan bisa masuk ranah pidana. Semoga ini jadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Iwan. (Dicky)