Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menghadiri dan ikut membuka secara langsung kegiatan Bhayangkara Sports Day 2025 yang digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Acara olahraga lintas institusi ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.(21/6/2025) Bhayangkara Sports Day 2025 digagas sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan sinergi, serta membangun semangat sportivitas di antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga pertahanan negara. Kegiatan ini melibatkan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sambutannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik inisiatif Bhayangkara Sports Day sebagai langkah konkret membangun kekompakan dan kebersamaan antarlembaga. Menurutnya, soliditas yang dibangun melalui kegiatan non-formal seperti olahraga sangat penting dalam menunjang efektivitas kerja sama di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional. “Kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarlembaga. Sinergitas yang terbangun di lapangan olahraga akan berdampak positif pada penguatan sistem hukum dan stabilitas nasional,” ujar Jaksa Agung. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Polri selaku tuan rumah acara dan berharap kegiatan serupa bisa terus digelar secara rutin, sebagai tradisi baik dalam memperkuat hubungan kelembagaan. Selain Jaksa Agung dan Kapolri, acara ini juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani. Para pejabat tinggi dari masing-masing institusi tampak turut memeriahkan acara, sekaligus menunjukkan wajah humanis para penegak hukum di balik tugas beratnya menjaga keadilan. Dengan semangat kebersamaan dan sportif, Bhayangkara Sports Day 2025 menjadi simbol nyata bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan di Indonesia. (Agus)

Magelang, Bidik-kasusnews.com — Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat melakukan aksi audiensi sekaligus mengepung Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang, Rabu (28/5). Aksi ini dipicu oleh desakan kuat masyarakat atas ketidakjelasan status legalitas sejumlah pondok pesantren (ponpes) serta dugaan pelanggaran hukum, termasuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. (28/5/2025) Audiensi yang berlangsung tegang itu dipimpin langsung oleh Komandan GPK, Pujiyanto alias Yanto Pethuks. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa GPK telah mengantongi sejumlah dokumen penting terkait status legalitas ratusan pondok pesantren di wilayah Magelang. “Ini soal transparansi. Masyarakat berhak tahu, mana ponpes yang legal dan mana yang tidak. Kemenag harus tegas, jangan ada pembiaran,” tegas Yanto. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap ponpes berisiko mencoreng marwah pendidikan Islam. GPK juga mencatat sedikitnya tiga kasus asusila yang terjadi di satu kecamatan, yang menurut mereka mencerminkan krisis moral serta lemahnya sistem pengawasan. Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Magelang, Hanif Hanani, menyatakan bahwa pencabutan izin operasional pondok pesantren bukanlah kewenangan langsung pihaknya. Namun, ia berjanji akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti temuan dan desakan publik. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari massa GPK. Mereka menilai bahwa sikap lepas tangan Kemenag dapat memunculkan persepsi publik bahwa ada pembiaran sistematis terhadap pelanggaran hukum di dunia pendidikan keagamaan. Ahmad Sholihudin, selaku Penasehat Hukum GPK, juga menuntut agar Kemenag segera menutup pondok pesantren yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) terkait pelanggaran pidana maupun administratif. “Ini bukan hanya soal dokumen. Ini soal masa depan generasi muda dan integritas dunia pendidikan Islam. Kami mendesak agar Kemenag bertindak konkret dan tidak kompromi terhadap ponpes ilegal,” ujarnya. Selain persoalan legalitas, GPK juga menyinggung dugaan penyimpangan dana keagamaan dan pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah pondok. Mereka mendesak agar seluruh temuan tersebut diusut secara terbuka dan menyeluruh. Hingga berita ini ditayangkan, Kemenag Kabupaten Magelang belum memberikan data resmi terkait jumlah pondok pesantren berizin dan tidak berizin di wilayahnya. Jurnalis (Trimo)  

BIDIK-KASUSNEWS.COM,JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta seluruh jajaran Kementerian Imipas agar tidak gentar usai adanya peristiwa kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (08/05/25). Sebab, kata dia, razia di lapas merupakan upaya dalam mewujudkan pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, produktif, dan manusiawi. “Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti yang terjadi akibat penolakan warga binaan terhadap razia, menjadi bukti bahwa langkah yang kami ambil sudah menyentuh akar permasalahan,” ucap Agus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/5/25). Dia pun menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba merupakan harga mati. Dengan demikian siapa pun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Agus menuturkan selama 6 bulan dirinya mengemban amanah sebagai Menteri Imipas, ia bersama seluruh jajaran bekerja keras menata sistem pemasyarakatan agar benar-benar kembali ke muruahnya, yakni lapas sebagai tempat pembinaan, bukan tempat menyusun kejahatan. Kementerian Imipas melakukan razia secara konsisten dan menyeluruh untuk memberantas peredaran narkoba, peredaran telepon seluler atau ponsel di dalam lapas yang menjadi sumber utama permasalahan, serta menindak praktik pungutan liar di dalam lapas. “Langkah-langkah ini bukan simbolik, melainkan bagian dari upaya nyata dan terukur yang menjadi prioritas saya sejak hari pertama menjabat,” ungkapnya. Maka dari itu, dia meminta dukungan dan doa dari seluruh pihak untuk perjuangan tersebut agar Kementerian Imipas bisa lebih optimal melakukan pembinaan, guna mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang menyadari kesalahannya dan mampu berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara. “Perubahan ini sedang berjalan dan saya pastikan tidak ada tempat bagi kompromi terhadap pelanggaran,” ucap Agus menambahkan. Kementerian Imipas mencatat sepanjang Maret 2025, telah dilakukan tes urine dan razia serentak dengan temuan berbagai barang terlarang, yaitu 1.115 ponsel, 2.291 barang elektronik, dan 2.880 senjata tajam. Di sisi lain, sebanyak 548 warga binaan yang berisiko tinggi telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi masih mengendalikan peredaran narkoba serta penipuan daring dari lapas dan rumah tahanan (rutan) sebelumnya. Selain itu, sepanjang November 2024 hingga April 2025, sebanyak 82 petugas pemasyarakatan pun telah mendapat hukuman disiplin hingga diberhentikan karena terlibat pelanggaran. Secara perinci, sebanyak empat orang Kepala unit pelaksana teknis (UPT) dinonaktifkan, 14 orang pejabat struktural dinonaktifkan, 57 orang dilakukan pembinaan dan pengawasan, dua orang petugas ditahan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dua orang Kepala UPT dalam pemeriksaan, dua orang pejabat struktural dalam pemeriksaan, serta satu orang petugas dalam pemeriksaan. Dalam rangka mencegah peredaran alat komunikasi terlarang, Menteri Imipas memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital melalui alat pendeteksi sinyal portabel. Tak hanya itu, telah diresmikan pula Warung Telekomunikasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Wartelsuspas) sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komunikasi warga binaan dengan keluarga. Untuk mengurangi risiko pengulangan pidana (residivisme), program pembinaan turut dilakukan bagi tahanan, narapidana, dan anak binaan yang membutuhkan rehabilitasi sehingga dapat lepas dari ketergantungan terhadap obat terlarang. Telah dilakukan juga penyaringan (screening) NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) terhadap 10.172 warga binaan, di mana sebanyak 3.345 di antaranya membutuhkan rehabilitasi. Kementerian Imipas berkomitmen untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, dan terbebas dari kejahatan, melalui penegakan hukum yang beriringan dengan pembinaan, demi terwujudnya pemasyarakatan yang modern, transparan, dan humanis dalam menciptakan stabilitas keamanan menuju Indonesia Emas 2045. Wartawan Supriyono

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com – DPRD Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-14 Tahun Sidang 2025 pada Rabu, 30 April 2025 di Ruang Rapat Utama DPRD. Agenda utama rapat meliputi penetapan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian laporan kinerja DPRD pada Masa Sidang Kesatu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep, serta dihadiri Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM., Wakil Bupati H. Andreas, SE., anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, dan tamu undangan. Sesuai keputusan Badan Musyawarah tanggal 9 April 2025, rangkaian rapat meliputi laporan rekomendasi DPRD atas LKPJ, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, sambutan Bupati, laporan masing-masing alat kelengkapan DPRD, serta pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2025. Laporan rekomendasi disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD, H. Usep. Ketua DPRD menegaskan bahwa rekomendasi DPRD berperan sebagai bahan evaluatif dan arahan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program ke depan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2019. Dalam sambutannya, Bupati Asep Japar mengapresiasi rekomendasi yang diberikan DPRD dan menyebutnya sebagai wujud sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berkinerja lebih baik. Ia mengakui masih terdapat tantangan yang harus segera dibenahi, meskipun sejumlah capaian positif telah diraih pada tahun 2024. Setelah penandatanganan berita acara, DPRD menyerahkan secara resmi dokumen Keputusan DPRD kepada Bupati. Pimpinan DPRD juga menyampaikan penghargaan kepada semua komisi atas kontribusi dan kerja keras selama pembahasan LKPJ. Laporan kinerja Alat Kelengkapan DPRD disampaikan secara tertulis oleh Komisi I (Asri Mulyawati, S.Pd), Komisi II (Hamzah Gurnita, SH), Komisi III (Paoji, SE), dan Komisi IV (Ferry Supriyadi, SH). Pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kinerja optimal seluruh unsur DPRD. Penutupan Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025 didasarkan pada Pasal 116 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Masa Sidang Kedua akan dimulai pada 2 Mei 2025 dan berlangsung hingga Agustus mendatang. (DICKY)

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com SUKABUMI – Sebuah langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan oleh TNI Angkatan Darat. Bertempat di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Senin (21/ 4/2025 ) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc meresmikan sarana pengairan pertanian yang digagas sebagai solusi konkret bagi kebutuhan irigasi lahan sawah masyarakat. Dengan menggunakan helikopter, Kasad beserta rombongan tiba di Helipad Ciwaru pada pukul 08.30 WIB dan disambut langsung oleh Dandim 0622 Kab Sukabumi, Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, SH,M.Si, Jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi. Perjalanan dilanjutkan menuju lokasi peresmian, diiringi penyambutan tarian tradisional yang penuh makna budaya. Dalam sambutannya, Kasad menyampaikan bahwa pembangunan sarana pengairan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian. “TNI AD akan terus berada di garda depan dalam membantu rakyat, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian. Air adalah kehidupan. Maka, memastikan air mengalir ke lahan petani adalah bagian dari pengabdian kami,” ujarnya. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memutar tuas pengatur (get valve) pada Bak Utama Pipanisasi, yang langsung mengalirkan air ke lahan sawah. Momen ini menjadi simbol harapan baru bagi petani setempat. Usai peresmian, Kasad juga melakukan penanaman padi secara simbolis sebagai penegasan komitmen terhadap ketahanan pangan. Kegiatan berlanjut dengan pemberian bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat serta sesi video conference (vicon) bersama petani penerima manfaat pengairan dari berbagai daerah seperti Brebes, Magetan, Nganjuk, Sukabumi, Pandeglang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Simeulue. Hal ini menunjukkan bahwa semangat pelayanan TNI tidak terbatas pada satu wilayah, melainkan menjangkau seluruh pelosok negeri. Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah yang penuh keakraban. Masyarakat Ciwaru menyambut hangat kehadiran Kasad dan rombongan, sekaligus mengapresiasi dukungan nyata yang diberikan terhadap sektor pertanian mereka. Dengan peresmian ini, diharapkan produksi pertanian masyarakat Desa Ciwaru dan sekitarnya semakin meningkat, sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara TNI dan rakyat dapat melahirkan solusi nyata untuk kemajuan bangsa. ( DICKY, S )

Kementerian PKP siapkan program rumah subsidi termasuk wartawan Jakarta, BIDIK-KASUSnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program rumah subsidi bagi berbagai profesi, termasuk wartawan dan petani. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.000 unit rumah dialokasikan khusus bagi wartawan, sementara 20.000 unit lainnya ditujukan untuk petani. Program ini merupakan bagian dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dirancang untuk memberikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 unit, sementara petani mendapat 20.000 unit,” ujar Menteri PKP dalam keterangannya, Rabu (2/4/2025). Selain wartawan dan petani, pemerintah juga telah menetapkan alokasi rumah subsidi bagi berbagai profesi lainnya. Sebanyak 20.000 unit rumah disediakan untuk nelayan, buruh, dan tenaga migran. Selain itu, 30.000 unit dialokasikan bagi tenaga kesehatan, yang mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, program ini juga mencakup 5.000 unit bagi prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk personel kepolisian. Dengan total kuota mencapai 220.000 unit, program ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi berbagai pihak terkait, termasuk perbankan, penyalur, pengembang, dan konsumen. “Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian bagi semua pihak, termasuk Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat),” jelas Maruarar. Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP berencana mengundang perwakilan dari setiap profesi yang masuk dalam kategori penerima manfaat untuk berdiskusi mengenai skema program rumah subsidi ini. “Kami akan mengundang ketua organisasi profesi, seperti ketua umum perawat, bidan, hingga perwakilan wartawan, untuk membahas lebih lanjut,” tambahnya. Dalam pelaksanaannya, rumah subsidi ini akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Salah satu kebijakan penting yang turut mendukung program ini adalah kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), yang diturunkan dari 5 persen menjadi 4 persen untuk rumah subsidi dan komersial. Menteri PKP menegaskan bahwa kualitas bangunan akan menjadi perhatian utama, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Untuk memastikan standar yang baik, pemerintah akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan audit lapangan terhadap proyek perumahan ini. “Jangan sampai ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran atau berkualitas buruk. Kita pastikan semua sesuai standar,” tegasnya. Selain aspek kualitas, pemerintah juga memastikan bahwa penyaluran rumah subsidi dilakukan secara tepat sasaran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi acuan dalam menentukan penerima manfaat berdasarkan tingkat kemampuan belanja individu. “Dengan data yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat, kita bisa memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.(Agus)