Cirebon Bidik-kasusnews.com,. Sulitnya perekonomian yang melanda Indonesia khususnya di kabupaten Cirebon berdampak kepada kebutuhan masyarakat kecil terutama di dunia pendidikan yang Akhir Akhir ini menjadi sorotan karena banyaknya pungutan yang menguntungkan pihak dari oknum guru, Seperti di Sekolah Dasar yang berbasis agama yaitu di sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah Assalafiyah) terletak di jalan Ki Sabalanang no. 71 Bode Lor kabupaten Cirebon kecamatan Plumbon mengadakan Study Tour ke Jogya dengan harga yang cukup mencengangkan mencapai hampir Rp 450.000,- an , Yang membuat orang tua siswa menjadi menjerit seperti narasumber wali murid yang tidak mau di sebutkan namanya mau membeberkan dan mengeluhkan mahalnya study tour di sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah Assalafiyah) menuturkan pada kami awak media” mahalnya harga kegiatan Study Tour yang di adakan panitia membuat saya merasa keberatan pak” tuturnya singkat Demi mendalami dan mengorek informasi kami pun sempat datang ke kantor KEMENAG di area perkantoran Kabupaten Cirebon, di situ kami di temui oleh salah satu pejabat bidang madrasah BPK Deden yang di dampingi pak Ujang dan mengklarifikasi terkait study tour apakah dari pihak KEMENAG itu memperbolehkan atau tidak, Beliau pun menjawab” kami/KEMENAG tidak pernah memberi surat edaran agar study tour itu di laksanakan atau pun melarang study tour tersebut “jawabnya ,”asalkan tidak memberatkan orang tua murid dan tidak memaksa murid untuk mengikuti kegiatan tersebut “tambahnya, Jawaban yang singkat padat dan tegas itu membuat kami awak media menjadi agak keheranan antara aturan dan jawaban dari kantor KEMENAG yang membawahi SD/MI ,SMP,MAN berbasis agama dan jawaban kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Merasa kurang puas kamipun mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan mendapatkan jawaban yang berbeda dari salah satu perwakilan kantor tersebut “Kami melarang keras adanya study tour ” katanya , Tim investigasi media melakukan kunjungan ke MI Assalafiyah Bode Lor guna melakukan klarifikasi dengan pihak kepala sekolah di ruangannya, kepsek MI Assalafiyah H. Sutrisno, mengatakan diri nya berpegang pada aturan Mentri yang membolehkan Study Tour kalau Gubernur KDM melarang keras aturan yang lebih tinggi adalah Mentri bukan Gubernur tegasnya kepsek MI Assalafiyah. Lanjut H. Sutrisno bahwa Sanya Study Tour yang di kemas dengan nama Fan Family Day ini tidak semua siswa kelas 6 wajib ikut Study Tour Jogya karena ada siswa/i yang tidak ikut dan pihak sekolah tidak memaksakan, hal ini sudah di sepakati bersama antara pihak wali murid dengan sekolah untuk mengadakan Study Tour Jogya (Refreshing). Sampai berita ini di terbitkan, Larangan study tour di Jawa Barat melalui Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi (KDM) belum dicabut dan tetap diberlakukan. KDM bersikukuh mempertahankan kebijakan ini untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa dan menilai study tour lebih condong ke piknik. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di Indonesia. Ia menegaskan, siapa pun yang berani menjual pupuk di atas harga resmi akan langsung dicabut izin usahanya tanpa kompromi. “Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang untuk mempermainkan petani Indonesia,” tegas Amran, Rabu (22/10/2025). Peringatan keras ini muncul bersamaan dengan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang resmi berlaku mulai hari ini. Pemerintah memastikan harga baru tersebut wajib diikuti seluruh jaringan distribusi di lapangan. Amran menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat untuk melaporkan praktik kecurangan harga. Setiap laporan yang masuk akan diproses cepat dan disanksi tanpa pandang bulu. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari perang total pemerintah terhadap mafia pupuk dan oknum koruptor di sektor pertanian. “Presiden memerintahkan dengan tegas untuk bersihkan mafia, hapus korupsi. Ini soal perut rakyat, tidak bisa ditawar,” tegasnya lagi. Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, harga eceran tertinggi (HET) pupuk resmi diturunkan 20 persen. Rinciannya, Urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. NPK Kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram dan Pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram. Amran memastikan kebijakan ini dijalankan tanpa tambahan subsidi APBN, melainkan hasil efisiensi industri pupuk dan perbaikan tata kelola distribusi nasional. “Ini perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Pupuk harus tersedia, murah, dan tepat sasaran. Petani tidak boleh dikorbankan,” tutup Amran. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‎ ‎Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelasnya, Presiden RI telah mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN kepada Menteri, Kepala Lembaga, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. ‎ ‎Namun melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, Presiden memberikan mandat kepada Kepala BKN untuk mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam proses tersebut. ‎ ‎“Setiap usulan promosi atau mutasi ASN diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu oleh BKN. Bila memenuhi syarat sesuai NSPK dan ketentuan perundang-undangan, barulah BKN mengeluarkan surat persetujuan kepada Kepala Daerah untuk melantik. Tapi jika tidak memenuhi syarat, pelantikan tidak dapat dilakukan,” ujar Taufik. ‎ ‎Ia menegaskan, meskipun setelah enam bulan menjabat Kepala Daerah tidak lagi memerlukan persetujuan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, namun tetap wajib berkoordinasi dengan BKN sebagaimana diatur dalam Perpres 116/2022. ‎ ‎“Prosedur pengajuan kini lebih efisien karena sudah berbasis aplikasi. Rata-rata proses verifikasi dan validasi oleh BKN memakan waktu sekitar lima hari kerja. Dalam satu kali usulan, Kepala Daerah bisa mengajukan maksimal 50 nama ASN,” jelasnya, saat ditemui di Gedung BKN, Jalan Jenderal Sutoyo, Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025). ‎ ‎Lebih lanjut, Taufik menyebutkan bahwa BKPSDM Kota Sukabumi baru-baru ini telah mengajukan lebih dari 50 pegawai untuk diangkat dalam jabatan melalui mekanisme promosi dan mutasi. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai dokumen pendukung sesuai ketentuan. ‎ ‎Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pejabat pembina kepegawaian untuk menjaga integritas dalam setiap tahapan proses. “Tujuannya agar tidak ada lagi praktik subjektif atau pertimbangan nonteknis dalam penentuan jabatan. Semua harus berbasis pada kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memasuki tahap akhir. Pemkot resmi mengumumkan hasil asesmen kompetensi untuk empat posisi strategis. ‎ ‎Posisi yang menjadi incaran yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, serta Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. ‎ ‎Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Nur Afandi menyebutkan, asesmen digelar pada 10–12 September 2025 di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Jakarta. ‎ ‎Materi asesmen mencakup sembilan aspek utama, mulai dari integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemampuan mengelola perubahan, pengambilan keputusan, hingga perekat bangsa. ‎ ‎“Hasil asesmen ini berbobot 25 persen dari total nilai seleksi. Peserta masih akan mengikuti wawancara akhir pada 27–28 September 2025 sebelum ditetapkan tiga besar nama yang akan diserahkan kepada Wali Kota untuk dipilih satu pejabat definitif di setiap posisi,” kata Nur Afandi, Sabtu (27/9/2025). ‎ ‎Sebagai wujud transparansi, hasil asesmen dituangkan dalam Berita Acara Pansel Nomor BA-21/Pan-JPT/SMI/2025 dan dipublikasikan melalui situs resmi Pemkot Sukabumi. ‎ ‎Masyarakat dapat memantau nilai akumulatif setiap tahapan, termasuk administrasi dan rekam jejak, asesmen kompetensi, serta penulisan makalah. ‎ ‎Berdasarkan data akumulasi sementara, posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin Novian Restiadi dengan nilai 54,98 persen, diikuti Yudi Sutriana 52,32 persen dan Dudi Wahyudin 51,25 persen. ‎ ‎Untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan, nilai tertinggi diraih Ida Halimah (52,83), disusul Dr. Lulis Delawati (51,65) dan Dr. Maya Aprilia (51,04). ‎ ‎Di posisi Kepala BKPSDM, Taufik Hidayah meraih nilai 55,50, disusul Yudi Febriansyah 52,66 dan Sandra Utama Teguh 50,73. ‎ ‎Sementara pada jabatan Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H., hasil terbaik diraih H. Yanyan Rusyandi (54,94), diikuti Fitriyanah Silviani (54,08) dan Wahyu Handriana (50,57). ‎ ‎Tahapan wawancara akhir akan digelar di Hotel Permata, Sukabumi. Hasil final akan diumumkan secara resmi melalui website Pemkot. ‎ ‎Panitia menegaskan bahwa keterbukaan data ini bertujuan memberi ruang kontrol publik sekaligus memastikan proses seleksi berjalan objektif. ‎ ‎Pemkot berharap rangkaian seleksi yang transparan ini menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota, mulai dari peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan hingga penguatan reformasi birokrasi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM– Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Sukabumi berlangsung berbeda dari biasanya. Kali ini, para penyuluh agama dari tujuh kecamatan se-Kota Sukabumi tampil sebagai penceramah utama. Kepala Kemenag Kota Sukabumi, H. Samsul Puad, menjelaskan bahwa acara ini menjadi sarana publikasi kinerja para penyuluh yang selama ini aktif membina masyarakat. “Mereka biasa mengisi pengajian di Pemda maupun Masjid Agung. Bahkan qori yang tampil adalah imam Masjid Agung,” ujarnya, Kamis, 4 September 2025. Saat ini, tercatat ada 77 penyuluh agama baik ASN maupun P3K yang tersebar di majelis taklim dan madrasah di seluruh kecamatan. Keberadaan mereka dinilai penting karena mampu menghidupkan kembali kegiatan keagamaan, termasuk peringatan hari-hari besar Islam. Samsul menambahkan, peringatan Maulid Nabi juga dilaksanakan serentak di tingkat nasional dengan agenda nikah massal dan doa lintas agama. “Malam ini akan ada live streaming bersama Menteri Agama dan Presiden. Kami mengajak masyarakat memperbanyak doa demi keselamatan bangsa agar tetap bersatu di tengah perbedaan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komitmen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi dalam membina kepribadian dan karakter Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kembali diperkuat lewat pelantikan resmi Pengurus Pramuka Gugus Depan 04.077 – 04.078 Pangkalan Lapas Kelas IIB Sukabumi, Rabu (30/7/2025). Upacara pelantikan yang digelar di Aula Lapas ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Gugus Depan Pramuka di lingkungan Lapas. Pelantikan ini tidak hanya memperkuat struktur organisasi kepramukaan secara formal, tetapi juga menandai babak baru dalam upaya pembinaan karakter berbasis kepramukaan bagi para WBP. ‎Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung khidmat. Rangkaian kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Pramuka, dilanjutkan pembacaan SK pengukuhan, pengambilan sumpah jabatan oleh perwakilan Kwartir Cabang. Pelantikan secara simbolis oleh pihak Kwarcab kepada Kepala Lapas Sukabumi, Budi Hardiono, A.Md.IP., S.H., M.H., sebagai Mabigus (Majelis Pembimbing Gugus Depan). ‎Dalam sambutannya, Budi Hardiono menegaskan bahwa pembinaan kepramukaan menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk kepribadian WBP yang lebih baik. ‎Ia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol. Dr. Drs. H. Agus Andrianto, S.H., M.H., yang mendorong seluruh jajaran pemasyarakatan untuk aktif dalam program pembinaan karakter. ‎“Pembinaan kepramukaan di Lapas bukan sekadar kegiatan tambahan, tetapi bagian integral dari strategi pembinaan kepribadian yang bertujuan membentuk WBP menjadi insan disiplin, mandiri, dan berjiwa sosial,” ujarnya. Perwakilan dari Kwartir Cabang Kota Sukabumi turut memberikan apresiasi atas konsistensi Lapas Sukabumi dalam mempertahankan semangat kepramukaan di tengah keterbatasan lingkungan pemasyarakatan. ‎Kwarcab juga menyatakan kesiapan mereka untuk terus mendukung program-program kepramukaan yang dilaksanakan di Lapas. Sebagai penutup, acara dimeriahkan oleh penampilan yel-yel dan semaphore dance dari anggota Pramuka kalangan WBP. ‎Penampilan tersebut disambut antusias oleh tamu undangan dan menjadi simbol semangat dan kesiapan para WBP dalam mengikuti pembinaan yang lebih terarah dan positif melalui wadah kepramukaan. ‎Melalui pelantikan ini, Lapas Kelas IIB Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menjadikan kegiatan kepramukaan sebagai bagian strategis dalam program pembinaan, yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membangun pondasi moral dan sosial bagi WBP. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Tradisi legendaris Bola Leungeun Seuneu (Boles) dari Kota Sukabumi menorehkan tinta emas dalam sejarah budaya Indonesia. Dalam Festival Boles yang digelar di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Jumat (25/7/2025). Dalam perhelatan tersebut ada sekitar 1.000 pendekar silat dari Paguron Sang Maung Bodas tampil memukau dan berhasil memecahkan Rekor Dunia versi MURI. Atraksi menegangkan yang memadukan jurus-jurus pencak silat dan permainan bola api ini menghipnotis ratusan penonton, termasuk Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang hadir langsung menyaksikan keagungan budaya warisan leluhur. “Tradisi ini bukan hanya atraktif, tetapi juga sarat makna spiritual, pengendalian diri, dan kekuatan mental,” ujar Menteri Fadli Zon dalam sambutannya. Ia menilai Boles sangat potensial menjadi magnet wisata budaya internasional dan perlu terus didukung pelestariannya. Wakil Wali Kota Bobby Maulana juga menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini. “Insya Allah, Pemkot Sukabumi siap bekerja sama dengan Kementerian untuk terus mempromosikan budaya lokal agar mendunia,” ujarnya. ‎Festival ini bukan sekadar pencatatan rekor, tetapi juga menjadi momen penting konsolidasi antar paguron silat, mempererat semangat kebangsaan, serta menjaga marwah seni bela diri tradisional. Acara ini menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen budaya untuk merawat warisan spiritual masyarakat Sunda. Antusiasme publik, khususnya dari kalangan pelajar dan mahasiswa, turut membuktikan bahwa Boles masih hidup dan relevan di tengah modernitas. Keterlibatan generasi muda memperkuat harapan bahwa nilai-nilai luhur Boles akan terus diwariskan lintas zaman. Keberhasilan ini menegaskan bahwa bila dikelola dengan visi dan komitmen kuat, kesenian tradisional seperti Boles bisa menjadi kekuatan identitas daerah, bahkan menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. (Usep)

BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar fasilitasi teknis Program Bangga Kencana bersama mitra kerja di Kota Cirebon di Hotel Grand Tryas Kota Cirebon, Sabtu 19 Juli 2025. ‎Kegiatan tersebut diadakan dengan bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus menyosialisasikan transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian yang berfokus pada isu kependudukan dan pembangunan keluarga. Hadir sebagai narasumber strategis, anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah menegaskan pentingnya perencanaan keluarga bukan hanya dari sisi jumlah anak, tetapi demi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. ‎Dalam forum itu Ia kembali mengingatkan bahwa kampanye “Dua Anak Cukup” mengandung nilai edukasi yang mendalam untuk masa depan anak bangsa. Dalam pemaparan perwakilan Kemendukbangga, disampaikan bahwa dari total 281 juta penduduk Indonesia, sekitar 55 persennya berada di Jawa Barat. Tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan kualitas SDM, dengan rata-rata IQ nasional yang masih berada di bawah standar global, yaitu 78,45. Beberapa isu prioritas yang turut dibahas dalam forum ini antara lain: ‎1. Masa emas tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan 2. Pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun 3. Program KB sebagai pengaturan jarak kelahiran, bukan pembatasan jumlah anak ‎4. Optimalisasi Posyandu sebagai layanan dasar masyarakat ‎5. Penguatan gotong royong untuk keluarga miskin terdampak stunting Sukaryo Teguh Santoso dari BKKBN Kota Cirebon mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Cirebon masih tinggi, menempati posisi ke-5 terbawah secara nasional. “Gerakan Ayah Teladan sebagai upaya kolektif meningkatkan kualitas SDM dan ketahanan keluarga. Ia juga membuka layanan konseling keluarga melalui nomor 0817-1222-71, termasuk untuk isu kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya. Sementara itu, Siti Farida dari komunitas Kota Udang mendorong pemberdayaan sektor usaha dan perdagangan lokal sebagai penggerak ketahanan ekonomi keluarga. ‎Imam Hikmat turut memaparkan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas yang merupakan rebranding dari Kampung KB. Ia menyebut Kecamatan Gunung Jati, Kelurahan Mertasinga sebagai pionir yang kini telah berkembang menjadi 12 kampung aktif di berbagai wilayah. Melalui kegiatan ini, Kemendukbangga menegaskan komitmennya untuk menjadikan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas. (Dicky/Jajang)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menghadiri dan ikut membuka secara langsung kegiatan Bhayangkara Sports Day 2025 yang digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Acara olahraga lintas institusi ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.(21/6/2025) Bhayangkara Sports Day 2025 digagas sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan sinergi, serta membangun semangat sportivitas di antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga pertahanan negara. Kegiatan ini melibatkan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sambutannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik inisiatif Bhayangkara Sports Day sebagai langkah konkret membangun kekompakan dan kebersamaan antarlembaga. Menurutnya, soliditas yang dibangun melalui kegiatan non-formal seperti olahraga sangat penting dalam menunjang efektivitas kerja sama di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional. “Kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarlembaga. Sinergitas yang terbangun di lapangan olahraga akan berdampak positif pada penguatan sistem hukum dan stabilitas nasional,” ujar Jaksa Agung. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Polri selaku tuan rumah acara dan berharap kegiatan serupa bisa terus digelar secara rutin, sebagai tradisi baik dalam memperkuat hubungan kelembagaan. Selain Jaksa Agung dan Kapolri, acara ini juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani. Para pejabat tinggi dari masing-masing institusi tampak turut memeriahkan acara, sekaligus menunjukkan wajah humanis para penegak hukum di balik tugas beratnya menjaga keadilan. Dengan semangat kebersamaan dan sportif, Bhayangkara Sports Day 2025 menjadi simbol nyata bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan di Indonesia. (Agus)

Magelang, Bidik-kasusnews.com — Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat melakukan aksi audiensi sekaligus mengepung Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang, Rabu (28/5). Aksi ini dipicu oleh desakan kuat masyarakat atas ketidakjelasan status legalitas sejumlah pondok pesantren (ponpes) serta dugaan pelanggaran hukum, termasuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. (28/5/2025) Audiensi yang berlangsung tegang itu dipimpin langsung oleh Komandan GPK, Pujiyanto alias Yanto Pethuks. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa GPK telah mengantongi sejumlah dokumen penting terkait status legalitas ratusan pondok pesantren di wilayah Magelang. “Ini soal transparansi. Masyarakat berhak tahu, mana ponpes yang legal dan mana yang tidak. Kemenag harus tegas, jangan ada pembiaran,” tegas Yanto. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap ponpes berisiko mencoreng marwah pendidikan Islam. GPK juga mencatat sedikitnya tiga kasus asusila yang terjadi di satu kecamatan, yang menurut mereka mencerminkan krisis moral serta lemahnya sistem pengawasan. Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Magelang, Hanif Hanani, menyatakan bahwa pencabutan izin operasional pondok pesantren bukanlah kewenangan langsung pihaknya. Namun, ia berjanji akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti temuan dan desakan publik. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari massa GPK. Mereka menilai bahwa sikap lepas tangan Kemenag dapat memunculkan persepsi publik bahwa ada pembiaran sistematis terhadap pelanggaran hukum di dunia pendidikan keagamaan. Ahmad Sholihudin, selaku Penasehat Hukum GPK, juga menuntut agar Kemenag segera menutup pondok pesantren yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) terkait pelanggaran pidana maupun administratif. “Ini bukan hanya soal dokumen. Ini soal masa depan generasi muda dan integritas dunia pendidikan Islam. Kami mendesak agar Kemenag bertindak konkret dan tidak kompromi terhadap ponpes ilegal,” ujarnya. Selain persoalan legalitas, GPK juga menyinggung dugaan penyimpangan dana keagamaan dan pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah pondok. Mereka mendesak agar seluruh temuan tersebut diusut secara terbuka dan menyeluruh. Hingga berita ini ditayangkan, Kemenag Kabupaten Magelang belum memberikan data resmi terkait jumlah pondok pesantren berizin dan tidak berizin di wilayahnya. Jurnalis (Trimo)