JATENG:Bidik-kasusnews.com Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) bagi empat Kapolres yang baru dilantik di Aula Lantai 2 Mapolda Jateng. Dalam kesempatan itu, Irjen Ribut memberikan pesan penting kepada para Kapolres yang baru agar segera beradaptasi dengan wilayah tugasnya, serta fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.21 Maret 2025 Irjen Ribut menekankan pentingnya peran Kapolres dalam menjaga keamanan selama perayaan Idulfitri dan arus mudik. “Saya berharap para Kapolres dapat bekerja maksimal dalam memastikan keamanan pemudik serta kelancaran perayaan Idulfitri tahun ini,” ujar Irjen Ribut. Selain itu, Kapolda Jateng juga menjelaskan bahwa rotasi jabatan di kepolisian merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Dia mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi mereka selama bertugas dan berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang ada. Irjen Ribut mengingatkan para Kapolres untuk memahami karakter masyarakat di wilayah masing-masing dan berpikir strategis dalam setiap pengambilan keputusan. Ia juga menyoroti kesiapan jajaran kepolisian dalam menjalankan Operasi Ketupat Candi 2025 yang bertujuan mengamankan arus mudik dan perayaan Lebaran. Dengan adanya rotasi jabatan ini, Kapolda berharap kinerja Polda Jawa Tengah semakin baik, dengan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, terutama selama masa-masa perayaan besar seperti Idulfitri.(Wely-jateng) Sumber:jpnn.com(22/03/2025)

  JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Masyarakat pada Sabtu (22/3/2025) di Pendopo Kecamatan Jepara Kota. Acara ini diikuti oleh UMKM, LSM, dan organisasi masyarakat (ormas) di Jepara. Plt. Kepala Kesbangpol Kabupaten Jepara, Budi Tres, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyoroti peran ekonomi kreatif, pemberantasan narkoba, serta pelestarian budaya sebagai pilar utama dalam memperkuat ketahanan bangsa. Salah satu narasumber, Nur Saadah, M.Pd., menekankan bahwa budaya lokal harus tetap lestari di tengah pengaruh budaya asing. Menurutnya, generasi muda perlu didorong agar tetap bangga terhadap budaya bangsa. Ia juga menyarankan pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan budaya daerah agar lebih dikenal luas. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jepara, Sri Hartini, menyoroti peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa pelaku UMKM harus mendapat dukungan dalam hal permodalan, pelatihan bisnis, serta pemasaran digital agar bisa bersaing di era global. Andang Wahyu Triyanto, pakar ekonomi, menambahkan bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia menekankan pentingnya pemerataan akses ekonomi, diversifikasi sektor pertanian dengan teknologi modern, serta kebijakan inklusif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi Jepara dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan budaya secara berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, diharapkan Jepara bisa menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi dan kuat dalam menjaga warisan budaya.(Wely-jateng) Sumber: Global7.id(22/03/2025)

  JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Sebuah insiden nahas menimpa seorang pengendara motor yang merupakan mitra pengemudi Grab di Jepara. Sutomo bin Lukijo, warga Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, tertimpa pohon mangga yang tumbang di Jalan Lingkar Mulyoharjo, dekat jembatan, pada Jumat (22/3) sekitar pukul 15.10 WIB. Saat kejadian, Sutomo sedang dalam perjalanan mengantarkan pesanan dari Gacoan menuju Spekta Bandengan. Tanpa diduga, sebuah pohon mangga di tepi jalan tiba-tiba roboh dan menimpa dirinya. “Saya sedang berkendara seperti biasa, lalu tiba-tiba pohon itu tumbang dan menimpa saya. Sepertinya ada orang lain juga yang terkena, tapi saya tidak tahu pasti bagaimana kondisinya,” kata Sutomo saat ditemui di rumah sakit pada Sabtu (23/3). Akibat kejadian tersebut, Sutomo mengalami cedera cukup serius di tangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu jarinya mengalami patah tulang, sehingga dokter di Rumah Sakit Islam Jepara menyarankan agar segera dilakukan operasi. Selain menimbulkan korban luka, kendaraan yang digunakan Sutomo, yakni sepeda motor listrik jenis Polytron, mengalami kerusakan parah. Saat ini, motor tersebut diamankan di Polres Jepara untuk kepentingan penyelidikan. Sutomo berharap ada itikad baik dari pemilik pohon untuk membantu biaya pengobatan serta perbaikan motornya. Di lokasi kejadian, tim dari BPBD Jepara yang dibantu para relawan segera melakukan evakuasi pohon yang tumbang agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Berkat kerja sama petugas dan warga sekitar, jalan kini telah kembali normal dan bisa dilalui kendaraan. Pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut penyebab tumbangnya pohon tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai kemungkinan adanya kompensasi bagi korban. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya perawatan pohon di sekitar jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Semoga insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.(Wely-jateng) Sumber: Global7.id(22/03/2025)

  JATENG:Bidik-kasusnews.com Di usia senjanya, Mbah Munasah (70), seorang janda lansia dari Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Jepara, harus bertahan dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Ia tinggal seorang diri di rumah berukuran 4 x 4 meter yang sangat sederhana. Rumah tersebut belum memiliki kasur yang layak, sementara kamar mandi dan WC hanya menggunakan bak gentong seadanya. Listrik pun bukan miliknya sendiri, melainkan bantuan dari tetangga yang dibayarkan oleh anaknya. Meski hidup dalam kondisi sulit, Mbah Munasah tetap memilih tinggal di rumahnya sendiri. Menurut salah satu tetangganya, Mbah Munasah adalah sosok yang teguh memegang prinsip bahwa biarpun rumahnya sederhana, ia tetap ingin tinggal di tempat yang sudah menjadi miliknya sendiri. Mengurus Anak ODGJ di Tengah Keterbatasan Mbah Munasah memiliki empat orang anak. Namun, salah satunya, Mudhofar, mengalami gangguan jiwa (ODGJ) sejak usia 20 tahun dan tinggal di rumah yang bersebelahan dengannya. Sementara itu, satu anaknya telah meninggal dunia, dan dua lainnya tinggal di sekitar rumahnya. Walaupun hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, anak-anaknya tetap berusaha membantu dengan memberikan makanan sehari-hari. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah Mudhofar belum memiliki e-KTP karena ia enggan mengurusnya. Padahal, jika memiliki e-KTP, ia bisa mendapatkan bantuan sosial seperti BLT dan program lainnya. RT dan RW setempat sudah berusaha membujuk Mudhofar, tetapi hingga kini ia tetap menolak untuk membuat KTP. Harapan Akan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Mbah Munasah dan keluarganya sangat berharap bisa mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Petinggi desa sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan ini, namun hingga kini belum terealisasi. Keluarganya bahkan siap membantu secara tenaga dan waktu jika bantuan pembangunan rumah itu benar-benar terwujud. Sebelumnya, Mbah Munasah pernah mendapatkan bantuan dari Dana Desa dalam bentuk BLT serta bantuan dari PMI. Namun, untuk kondisi rumahnya yang tidak layak huni, ia masih menunggu uluran tangan dari pemerintah maupun para dermawan yang ingin membantu. Perlunya Perhatian dari Berbagai Pihak Kisah Mbah Munasah adalah potret perjuangan lansia di desa yang masih membutuhkan perhatian dan bantuan. Pemerintah desa, komunitas sosial, maupun masyarakat umum bisa ikut berperan dalam membantu meringankan bebannya. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk membantu Mbah Munasah antara lain: 1. Mendorong Pembuatan e-KTP untuk Mudhofar – Berkoordinasi dengan dinas sosial atau pihak terkait untuk membantu pengurusan administrasi bagi ODGJ agar bisa mendapatkan haknya. 2. Penggalangan Bantuan – Mengajak komunitas sosial, organisasi kemanusiaan, atau donatur untuk membantu pembangunan rumah yang lebih layak bagi Mbah Munasah. 3. Advokasi Program RTLH – Memastikan bahwa permohonan bantuan rumah tidak layak huni terus diperjuangkan di tingkat pemerintah daerah agar bisa segera terealisasi. Mbah Munasah dan keluarganya mungkin tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin hidup dengan lebih layak di rumah yang lebih nyaman dan memiliki fasilitas dasar yang memadai. Semoga ada tangan-tangan baik yang bersedia membantu meringankan beban mereka.(Wely-jateng) Sumber:Global7.id.(22/03/2023

Lampung, Bidik-kasusnews.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini bahwa pelaku utama dalam kasus penembakan tiga anggota kepolisian di Way Kanan, Lampung, akan segera terungkap. Selain itu, Kompolnas juga memastikan bahwa senjata yang digunakan dalam insiden tersebut adalah senjata pabrikan, bukan rakitan. Anggota Kompolnas, Mochammad Choirul Anam, menjelaskan bahwa dari karakter proyektil yang ditemukan oleh tim investigasi TNI dan Polri, kuat dugaan bahwa proyektil tersebut berasal dari senjata pabrikan. “Yang kami temukan potensial ini bukan senjata rakitan, tapi tetap nanti harus menunggu hasil dari laboratorium forensik. Kenapa kami bilang potensial? Karena karakter proyektil memungkinkan itu keluar dari laras senjata pabrikan,” ujar Anam pada Kamis (20/3/2025). Anam juga mengklarifikasi bahwa penembakan terjadi dalam suasana terang, bukan pada malam hari. Dengan kondisi tersebut, ia meyakini ada saksi yang dapat mengidentifikasi siapa yang membawa senjata saat kejadian. “Sehingga orang bisa mengidentifikasi siapa yang membawa senjata, siapa orangnya, jarak tembak, dan sebagainya,” tambahnya. Dalam kesempatan ini, Anam mendorong TNI dan Polri untuk melakukan investigasi secara profesional dengan pendekatan ilmiah. “Ayo (TNI-Polri) profesional dan menggunakan pendekatan ilmiah. Kami menghormati investigasi gabungan ini karena merupakan langkah yang baik, tetapi syaratnya harus berbasis scientific crime investigation,” pungkasnya.(Mgr)

Lampung Selatan,Bidik-kasusnews.com – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), mengingatkan para guru untuk bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pengajaran dan berkontribusi lebih nyata dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Hal tersebut disampaikan Egi dalam penyaluran insentif tahap satu periode Januari – Februari 2025 bagi guru honorer di Kecamatan Natar yang berlangsung di SDN Bumi Sari, Kecamatan Natar, Jumat (21/3/2025). Penyaluran insentif diserahkan secara simbolis oleh Bupati Egi kepada 713 Guru Honorer di Kecamatan Natar, dengan rincian 348 Guru Honor Negeri, 302 Guru Honor TK/PAUD dan 63 Operator Sekolah. Kabar baiknya, insentif tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Sehingga, pada tahap satu ini, Guru Honor Negeri jenjang TK/PAUD mendapatkan senilai Rp600 ribu, SD/SMP senilai Rp800 ribu, dan Operator Sekolah senilai Rp600 ribu. Bupati Egi mengatakan, kenaikan honor insentif tersebut bukan hanya sekedar apresiasi, tetapi juga bentuk dorongan bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan. Egi menyadari, pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam kemajuan bangsa dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Dimana, semua itu tidak terlepas dari peran para guru. “Saya pesan di Lampung Selatan, didik anak-anak bapak ibu sekalian dengan hati. Saya nggak mau dengar ada kekerasan, pelecehan seksual. Saya akan semaksimal mungkin untuk penuhi hak, tapi saya minta outputnya jelas dan terukur,” ujar Bupati Egi. Tak hanya itu, Egi juga mengingatkan akan pentingnya mengikuti pelatihan yang dapat menambah wawasan dan kemampuan guru dalam mendidik para siswa/i di sekolah. Dengan demikian, Egi berharap dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran di sekolah. “Jangan hanya sekedar formalitas, betul-betul dijalankan pelatihan itu. Buat pelatihan yang akan mengasah kemampuan pendidik. Saya mau bapak ibu kalau pulang pelatihan dapat ilmu, bukan cuma ngambil amplop lalu pulang,” kata Bupati Egi. (ptm/Mrg)

Lampung Selatan,Bidik-kasusnews.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda, pada Jum’at (21/3/2025). Ketua Komisi IV DPRD Lamsel Rosdiana menegaskan agar pelayanan di RSUD Bob Bazar Kalianda tetap menerapkan Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun. Pelayanan BPJS mandiri dan PBI jangan dibeda-bedakan,” tegasnya dalam menyampaikan keluhan dari masyarakat. Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dr. Reny Indrayani, M.KM., menanggapi ihwal tersebut, dan menyampaikan beberapa point penting untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal. “Yang penting kan, peningkatan pelayanan untuk kita, koreksi-koreksi ya, sama mudah-mudahan ada inovasi di Rumah Sakit,” ucapnya kepada jurnalis wartapro.id -, seusai acar berlangsung. Ia juga optimis pelayanan di RSUD Bob Bazar Kalianda akan lebih baik lagi utuk masyarakat Lampung Selatan. Kalau itu kan, kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang untuk pelayanan ambulance jenazah, satu lagi untuk aktivasi BPJS yang di Rawat Inap, yang lainnya adalah memaksimalkan EMR,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya RDP ini, semua masukan dan saran dari Wakil Rakyat adalah semata-mata untuk kebaikan bersama dalam melayani masyarakat. “Harapannya sesuai dengan mereka memberikan masukan, Rumah Sakit lebih maju, mengurangi komplain, dan kita juga melayaninya lebih baik lagi.” Tandasnya (Mgr)

Lampung, BIDIK-KASUSnews.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan (Lamsel) berhasil membekuk seorang kurir narkotika jenis sabu seberat 21 kilogram yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan internasional Fredy Pratama. Penangkapan ini terjadi pada Senin, 17 Maret 2025, di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Maret 2025, Polres Lampung Selatan telah mengungkap 23 kasus narkotika dan mengamankan 18 tersangka. “Barang bukti yang kami sita bervariasi, di antaranya sabu sebanyak 52,5 kilogram, ganja 127,2 kilogram, ekstasi 4.950 butir, serta obat-obatan berbahaya sebanyak 98 butir,” jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Lampung Selatan, Jumat (21/3/2025). Salah satu kasus terbaru adalah penangkapan MDHB (19), warga Malaysia yang membawa sabu seberat 21 kilogram. pelaku ditangkap saat menaiki bus dari Medan, Sumatera Utara, menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Petugas Seaport Interdiction yang mendapat informasi kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan sabu dalam tas yang dibawanya. “Modus operandi yang digunakan identik dengan jaringan Fredy Pratama, di mana komunikasi dilakukan melalui aplikasi Signal dan kurir menerima pembayaran dalam mata uang Ringgit Malaysia,” tegas Kapolda. Kasus ini bermula dari pengawasan intensif yang dilakukan oleh kepolisian terhadap jalur distribusi narkotika di wilayah Sumatera dan Jawa. Sejak awal tahun, polisi telah mengidentifikasi adanya pergerakan narkotika dalam jumlah besar yang melibatkan jaringan internasional. Penangkapan pelaku menjadi bagian dari upaya memberantas peredaran narkotika lintas negara yang semakin masif. Pelaku kini menghadapi ancaman hukuman berat berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu koper berisi 21 paket sabu yang dibungkus dengan lakban kuning. Selain itu, kendaraan bus yang digunakan untuk membawa barang haram tersebut juga diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. “Kami akan terus mendalami kasus ini guna mengungkap jaringan yang lebih luas,” ujar Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin. Polres Lampung Selatan juga akan melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil penangkapan periode Januari-Maret 2025. Total nilai ekonomi dari barang bukti yang disita dalam periode ini diperkirakan mencapai Rp54,87 miliar, dengan jumlah jiwa yang terselamatkan mencapai 399.708 orang. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, menegaskan bahwa pemusnahan ini dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh aparat kepolisian, perwakilan pemerintah daerah, dan media sebagai bentuk transparansi dalam pemberantasan narkoba. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran narkotika serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas narkoba. Sinergi antara aparat dan masyarakat sangat diperlukan agar generasi mendatang tidak terjerumus dalam bahaya narkotika,” tutup Kapolres Lampung Selatan. (Mgr)

  JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Polres Jepara | Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang berpuasa dan menyambut hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso kembali memimpin kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat yang melintas di seputaran Jalan Karel Sasuit Tubun Jepara, pada Jumat (21/3/2025) sore. Dalam kegiatan yang penuh kebersamaan ini, Kapolres Jepara didampingi oleh pejabat utama (PJU) dan personel Polres Jepara. Ratusan paket takjil dibagikan kepada pengendara dan warga sekitar sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa. “Ini adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah keberkahan bagi kita semua,” ujar Kapolres Jepara. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dalam kegiatan ini. Banyak warga yang menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dari pihak kepolisian. Salah seorang penerima takjil, Mudofir (37) menyampaikan apresiasinya terhadap aksi sosial yang dilakukan oleh Polres Jepara. “Alhamdulillah, ini sangat membantu, terutama bagi kami yang masih di perjalanan saat waktu berbuka tiba. Terima kasih kepada bapak Kapolres Jepara dan jajaran,” ucapnya. Selain membagikan takjil, Kapolres Jepara juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. AKBP Erick mengajak seluruh warga untuk meningkatkan toleransi serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan bersama. “Kami berharap masyarakat dapat menjaga ketertiban, terutama dalam berlalu lintas, serta selalu mengedepankan sikap saling menghormati selama bulan suci ini,” tambahnya. Kegiatan berbagi takjil ini merupakan salah satu program sosial Polres Jepara selama Ramadan. Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan penuh kebersamaan di Kabupaten Jepara.(Wely-jateng) Sumber:Humas polres jepara

  JATENG:Bidik-Kasusnews.com Jepara – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 yang resmi beroperasi pada September 2022 terus menjadi sorotan, terutama terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL). Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Kembang Bersatu—gabungan masyarakat dari empat desa, yakni Tubanan, Balong, Kancilan, dan Jinggotan—melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Jepara pada Selasa (18/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, mereka mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta transparansi dalam pengelolaan dana kompensasi. Kedua, mereka menolak adanya monopoli dalam distribusi dana CSR. Tanggapan Beragam terhadap Tuntutan Warga Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Prima Jepara, Muhammad Mustavit, menanggapi tuntutan tersebut dengan nada kritis. Menurutnya, advokasi yang dilakukan Koalisi Kembang Bersatu tidak substantif dan isu yang diperjuangkan terus berubah-ubah, bahkan dinilai provokatif. “Tuntutan ini sudah pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya di sebuah rumah makan di Pantai Bondo pada Rabu (22/1/2025),” ujar Mustavit. Ia menegaskan bahwa transparansi terkait dana CSR dan pemanfaatan limbah FABA telah disampaikan baik oleh perusahaan maupun pemerintah desa di sekitar PLTU Tanjung Jati B. Jika masih ada keluhan, ia menyarankan masyarakat menyampaikannya langsung ke pemerintah desa masing-masing. “Kami mengapresiasi upaya transparansi dalam pemanfaatan limbah FABA. Namun, jika masih ada tuntutan, sebaiknya disampaikan melalui pemerintah desa yang dipilih secara demokratis oleh rakyat,” tambahnya. Peran Pemerintah Desa dan Kebijakan CSR Mustavit juga menekankan bahwa kebijakan CSR yang melibatkan kepala desa sudah sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang diperjuangkan oleh Bung Hatta. Ia menilai keterlibatan kepala desa dalam pengambilan keputusan CSR merupakan langkah yang tepat untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Selain itu, ia menyoroti program pembangunan jalan baru sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. “Pembuatan jalan baru adalah solusi dari perusahaan. Seharusnya masyarakat berterima kasih, bukan malah berpolemik,” katanya. Ia pun menolak upaya yang dilakukan oleh Koalisi Kembang Bersatu, karena menurutnya tuntutan mereka terlalu subjektif dan tidak berbasis data yang objektif. Masa Depan CSR dan Kesejahteraan Masyarakat PLTU Tanjung Jati B menegaskan komitmennya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemanfaatan limbah FABA menjadi salah satu wujud konkret dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, di sisi lain, masyarakat menuntut kejelasan dalam mekanisme distribusi dana CSR agar tidak hanya dikelola oleh segelintir pihak. Polemik ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Apakah tuntutan masyarakat ini akan ditindaklanjuti atau justru diabaikan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi harapan utama masyarakat dalam pengelolaan dana CSR.(Wely-jateng)