CIREBON, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur desa secara berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Kuwu H. Kosasih, S.H., berbagai pembangunan fisik telah dilakukan dengan memanfaatkan lahan desa dan sumber anggaran yang tersedia. Saat ditemui wartawan Media BIDIK- KASUSnews.com pada Senin (5/5), H. Kosasih menyampaikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi juga strategis untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi desa. “Lahan kantor desa yang luas kami maksimalkan untuk berbagai fasilitas. Kami lakukan penataan mulai dari pembuatan pagar baru, gapura, kanopi motor, hingga paving block di seluruh area kantor desa. Ini supaya lebih nyaman, aman, dan tidak becek saat hujan,” ungkap Kuwu Kosasih. Selain itu, aula atau gedung serbaguna desa juga telah dirapikan dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan sosial seperti pernikahan atau sunatan. Pemerintah desa bahkan menyediakan tempat parkir luas dan kios-kios usaha yang saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menariknya, Desa Pamengkang juga mulai mengembangkan sektor perikanan dengan membuat kolam-kolam untuk pendederan dan pembesaran ikan. “Semua dikelola perangkat desa dan BUMDes, ini bagian dari upaya kami untuk mendorong kemandirian ekonomi desa,” jelasnya. Salah satu proyek besar yang tengah direncanakan adalah pembangunan lumbung beras desa. H. Kosasih berharap ke depan Desa Pamengkang bisa menjadi desa swasembada beras dengan sistem penyimpanan yang baik dan pengelolaan berkelanjutan oleh BUMDes. “Kami punya potensi pertanian yang besar. Kalau dikelola dengan baik, akan menjadi sumber ketahanan pangan desa dan tentu saja bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD),” pungkas H. Kosasih. Pembangunan pagar desa yang tengah dilakukan juga menjadi prioritas karena kondisi pagar lama yang miring dan membahayakan. “Kami tak ingin ambil risiko, apalagi kantor desa ini sering dilalui anak-anak dan warga. Jadi kami ganti dengan pagar baru yang lebih kokoh,” ujarnya. Dengan langkah-langkah strategis ini, Desa Pamengkang kini tidak hanya menjadi desa yang lebih tertata secara fisik, tetapi juga sedang menuju kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan maksimal potensi desa. ( Rico)
JATENG:Bidik-kasusnews.com Dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan ketertiban dan keselamatan lalu lintas akibat euforia kelulusan pelajar, Polres setempat mengambil langkah-langkah strategis yang bersifat preemtif dan preventif. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi para pelajar agar tidak menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum. Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso Saat dikonfirmasi Senin(5/5/2025) Bidik-kasusnews menyapaikan Langkah preemtif dilaksanakan melalui kegiatan “Police Go to School”, yakni penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah SMA/SMK. Dalam kegiatan ini, petugas memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya konvoi kendaraan yang sering kali terjadi usai pengumuman kelulusan. Konvoi tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Sementara itu, langkah preventif dilakukan dengan mengintensifkan patroli di sekitar sekolah-sekolah yang merayakan kelulusan. Patroli ini dimaksudkan untuk memberikan teguran langsung kepada para pelajar yang berkumpul, khususnya mereka yang menggunakan kendaraan bermotor, agar tidak melakukan aksi konvoi atau perayaan berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban umum.ujar kapolres Polres juga mengeluarkan imbauan resmi kepada pelajar dan pihak sekolah untuk tidak melaksanakan konvoi kendaraan. Sebagai alternatif, disarankan untuk mengganti perayaan dengan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat, seperti doa bersama, bakti sosial, atau kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini bertujuan agar momen kelulusan tetap bermakna tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.tambanya Patroli gabungan dilaksanakan sejak siang hingga malam hari, dengan sasaran utama kelompok pelajar, baik yang membawa kendaraan maupun tidak. Kepada para pelajar, petugas memberikan arahan agar segera kembali ke rumah masing-masing dan menghindari aktivitas yang berpotensi melanggar hukum atau membahayakan keselamatan. Dalam rangka kesiapsiagaan, Polres menurunkan personel dari berbagai satuan, yakni Samapta, Lalu Lintas, personel berpakaian preman, hingga tim khusus Siraju. Jika ditemukan indikasi kerusuhan, petugas akan segera melakukan tindakan pembubaran secara terukur. Selain itu, unit Gakkum Lalu Lintas bersama tim medis dari rumah sakit maupun ambulans milik Polres disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi insiden atau kecelakaan. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan edukasi kepada pelajar agar merayakan kelulusan dengan cara yang aman, tertib, dan penuh tanggung jawab.(Wely-jateng)
JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Kebakaran hebat terjadi di area parkiran belakang pabrik PT Hwaseung Indonesia (HWI) di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada Senin (5/5/2025). Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB dan baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 WIB. Api pertama kali diketahui muncul dari sebuah warung milik warga bernama Mbak Sri yang berada di sebelah utara area parkiran. Diduga api berasal dari kompor gas yang menyala saat pemilik warung tidak berada di tempat. Dalam waktu singkat, api membesar dan menjalar ke sejumlah warung di sekitarnya, hingga akhirnya merambat ke dua lokasi parkiran motor yang dikelola warga. “Iya, benar ada kebakaran di parkiran luar pabrik. Kalau ratusan motor ada, tapi saya tidak tahu pasti penyebab kebakarannya,” ujar Tari, salah satu karyawan pabrik PT HWI. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Surana, membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan bahwa tim Damkar telah dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api. “Petugas sudah memadamkan api,” ujarnya singkat. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran dari markas Damkar Jepara dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Aparat dari Polsek dan Koramil Pecangaan juga diterjunkan untuk mengamankan lokasi serta melakukan investigasi penyebab kebakaran. Berdasarkan investigasi sementara, diperkirakan sebanyak 150 unit sepeda motor terbakar dari dua tempat parkir yang terdampak. Kerugian material ditaksir mencapai Rp1 miliar. Hingga saat ini, pemilik tempat parkir belum dapat dimintai keterangan karena masih dalam kondisi terpukul akibat kejadian tersebut. Pihak kepolisian dan dinas terkait masih terus mendalami penyebab pasti kebakaran dan melakukan pendataan kerusakan yang ditimbulkan.(Wely-jateng) Sumber:Global7.id
JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara:Karanggondang – Dalam semangat solidaritas dan kepedulian sosial, Srikandi Squad Nusantara melaksanakan kunjungan takziah ke rumah duka almarhum Bapak Ali Mi’un, yang beralamat di RT 2 RW 2, Desa Karanggondang. Almarhum merupakan orang tua dari salah satu anggota Srikandi, Mas Aris Pujiono. Kunjungan ini merupakan bentuk nyata dari rasa empati dan kekeluargaan yang senantiasa dijaga oleh Srikandi Squad Nusantara dalam setiap kegiatan sosialnya. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Srikandi Squad Nusantara, Ibu Riana Shofa, didampingi oleh Wakil Kepala Bidang Sosial, Ibu Dian, serta sejumlah anggota Srikandi lainnya. Dalam suasana haru dan penuh kehangatan, rombongan menyampaikan doa dan belasungkawa secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan. Ibu Riana Shofa menyampaikan bahwa kehadiran Srikandi di tengah duka ini adalah bentuk dukungan moril agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. “Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan,” ujar Ibu Riana. Tak hanya sebagai bentuk belasungkawa, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa kehadiran komunitas bukan hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka. Kebersamaan dan solidaritas menjadi nilai penting yang terus dijaga oleh Srikandi Squad Nusantara dalam setiap langkahnya. Kegiatan takziah ini diakhiri dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan.(Wely-jateng)
JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati, Jawa Tengah – Keprihatinan mendalam atas dugaan kerusakan lingkungan dan infrastruktur di Kecamatan Sukolilo, Pati, akhirnya mendorong masyarakat untuk mencari keadilan. Pada Senin (5/5/2025) pukul 09.00 WIB hingga selesai, Aliansi Sukolilo Bangkit, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang peduli, mendatangi Mapolresta Pati. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan secara langsung keluh kesah dan menuntut tindakan tegas dari aparat kepolisian terkait dampak buruk aktivitas pertambangan galian C yang telah berlangsung lama di wilayah mereka. Audiensi yang berlangsung di ruang posko operasi Mapolresta Pati menjadi wadah bagi warga untuk mencurahkan penderitaan yang mereka alami akibat aktivitas pertambangan yang diduga tidak bertanggung jawab. Mereka memaparkan berbagai dampak negatif yang semakin memperburuk kualitas hidup di Sukolilo. Bencana banjir yang kian sering melanda, ancaman tanah longsor yang membayangi keselamatan warga, serta polusi udara yang mengganggu kesehatan pernapasan sehari-hari menjadi beberapa poin utama yang disampaikan dengan nada keprihatinan yang mendalam. Selain masalah lingkungan, warga juga menyoroti kondisi jalan di wilayah mereka yang semakin memprihatinkan. Mereka menduga bahwa kerusakan jalan ini diperparah oleh lalu lalang truk-truk pengangkut material tambang yang seringkali membawa muatan melebihi batas tonase yang ditentukan. Akibatnya, jalan menjadi berdebu, berlubang, dan sulit dilalui, mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Keluhan mengenai truk-truk yang kelebihan muatan ini menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Aliansi Sukolilo Bangkit kepada pihak kepolisian. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Pati, AKP Heri Dwi Utomo, yang mewakili Kapolresta Pati, menerima langsung aspirasi dari Aliansi Sukolilo Bangkit. Beliau mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan informasi yang disampaikan oleh perwakilan warga, termasuk kekhawatiran mengenai dampak lingkungan, jalan berdebu, dan dugaan truk-truk yang kelebihan tonase menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Menanggapi keluhan masyarakat Sukolilo, AKP Heri Dwi Utomo menyampaikan komitmen Polresta Pati untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Beliau menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyelidikan mendalam terkait aktivitas pertambangan yang dimaksud, termasuk dugaan pelanggaran terkait lingkungan dan transportasi. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana, termasuk pelanggaran terkait aktivitas pertambangan dan angkutan yang melebihi tonase, kami akan tindak lanjuti dan kami dalami,” ujar AKP Heri Dwi Utomo dengan nada tegas. Aksi audiensi yang dilakukan oleh Aliansi Sukolilo Bangkit ini berlangsung dengan tertib dan damai. Masyarakat Sukolilo menaruh harapan besar agar suara mereka didengar dan pihak kepolisian segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan dampak negatif dari aktivitas pertambangan, termasuk menertibkan truk-truk yang diduga kelebihan muatan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Kecamatan Sukolilo. (Kasnadi) Sumber:Humas Resta pati
JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati, Jawa Tengah – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati menggelar kegiatan “Police Goes to School” di SMPN 8 Pati pada Senin (5/5/2025) pagi. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 07.00 WIB hingga selesai ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas, cara aman menuju sekolah, serta sosialisasi terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Kegiatan ini dipimpin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polresta Pati, Iptu Gunawan, beserta Kasubnit Kamsel dan anggota. Mereka memberikan sosialisasi kepada para siswa-siswi SMPN 8 Pati mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas sejak dini. Materi yang disampaikan meliputi tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, serta tips aman berkendara ke sekolah. Salah satu fokus utama dalam sosialisasi ini adalah mengenai larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Petugas memberikan pemahaman kepada para siswa yang belum cukup umur untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, melalui Kasat Lantas Polresta Pati, AKP Riki Fahmi Mubarok, menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya kegiatan ini. “Kami ingin menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada para pelajar sejak usia dini. Selain itu, kami juga memberikan pemahaman mengenai regulasi terkait penggunaan sepeda listrik agar tidak terjadi pelanggaran maupun kecelakaan di jalan raya,” ujar AKP Riki Fahmi Mubarok. Lebih lanjut, AKP Riki Fahmi Mubarok menambahkan bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Pihaknya berharap melalui kegiatan “Police Goes to School” ini, angka pelanggaran dan fatalitas korban kecelakaan di tingkat pelajar dapat diminimalisir. “Keselamatan adalah kebutuhan kita bersama,” pungkasnya. Seluruh rangkaian kegiatan “Police Goes to School” di SMPN 8 Pati berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Diharapkan, sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif bagi para siswa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.(Kasnadi) Sumber:Humas Resta pati
Jakarta, Bidik-kasusnews.com Jakarta — Dalam rangka memperkuat kedisiplinan dan semangat nasionalisme, Batalyon Arhanud 6/BAY menggelar upacara bendera rutin di Lapangan Upacara Asrama Arhanud 6/BAY, Senin pagi (5/5). Upacara dimulai tepat pukul 07.00 WIB dan diikuti oleh seluruh prajurit serta staf satuan dengan penuh khidmat dan semangat.(5/5/2025) Kegiatan upacara ini merupakan bagian dari tradisi pembinaan satuan TNI AD yang tidak hanya bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mempererat solidaritas dan rasa tanggung jawab sebagai garda pertahanan negara. Komandan Batalyon Arhanud 6/BAY, Letkol Arh Mohamad Arifin, S.I.P., M.Tr. (SOU), dalam amanatnya menegaskan pentingnya menjaga semangat juang, loyalitas, dan profesionalisme di tengah tantangan tugas yang kian dinamis. “Upacara bendera bukan sekadar rutinitas, melainkan momen penting untuk merefleksikan kembali komitmen kita sebagai prajurit dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Disiplin, fisik yang prima, serta jiwa nasionalisme harus terus dipelihara,” tegas Letkol Arifin. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai landasan moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Upacara berjalan dengan tertib dan penuh semangat, mencerminkan soliditas dan kekompakan seluruh elemen Batalyon Arhanud 6/BAY dalam mendukung tugas-tugas pertahanan nasional.(Agus)
Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkap data dan tantangan besar dalam pemberantasan narkoba di Tanah Air dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menekankan bahwa peredaran narkotika di Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga menyangkut keselamatan generasi bangsa. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang dari kelompok usia 15–64 tahun. Mayoritas di antaranya adalah usia produktif. Yang lebih mencengangkan, Marthinus menyebut nilai perputaran uang dari transaksi narkoba di Indonesia mencapai ± Rp 500 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan betapa besar dan terorganisirnya sindikat narkoba yang beroperasi di dalam negeri. “Kita memproyeksikan bahwa dengan jumlah pengguna saat ini, setidaknya lebih dari 20 ton narkotika beredar di Indonesia. Karena itu, strategi kami tidak hanya fokus pada penangkapan, tetapi juga pada pendekatan intelijen, pemetaan jaringan, dan pengawasan jalur distribusi,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, Kepala BNN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. BNN terus membangun sinergi dengan Polri, TNI, Bea Cukai, serta pemerintah daerah untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkoba. Namun demikian, Kepala BNN juga mengungkapkan sejumlah hambatan operasional yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tantangan dalam penegakan hukum lintas sektor. Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran dan anggaran BNN. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran secara signifikan agar pemberantasan narkoba bisa dilakukan secara maksimal. “Mustahil kita menuntut kerja besar tanpa dukungan dana yang memadai. Jika anggaran BNN bisa ditingkatkan 10 kali lipat, saya yakin kinerjanya akan jauh lebih optimal,” ujar Benny. RDP ini diharapkan menjadi titik tolak dalam memperkuat kolaborasi antara BNN dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba. (Agus)
JAKARTA, Bidik-kasusnews.com – Seorang warga Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bernama Muhajirin Siringoringo, secara resmi melaporkan Bupati Rokan Hilir, Bustamam, ke Bareskrim Polri, pada Senin (5/5/2025) atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan ini dilakukan atas dasar berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam dokumen ijazah yang digunakan oleh sang bupati. Muhajirin mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nama dan tanda tangan yang tertera dalam ijazah dengan data pada KTP Bupati Bustamam. Dalam ijazah yang diterbitkan oleh SMEA PGRI Kota Pekanbaru tahun 1968, nama yang tercantum adalah “Bistamam Hanafi”, sedangkan pada KTP tertulis nama “Bistamam”. Selain itu, tanda tangan dalam ijazah juga dinilai tidak sesuai dengan yang tertera di KTP. “Kejanggalan lainnya adalah tinta tulisan di ijazah tampak sangat baru, tidak sebanding dengan usia kertas yang sudah tua. Selain itu, blangko ijazah yang digunakan masih memakai ejaan lama, sedangkan tulisan tangan di dalamnya sudah memakai ejaan yang disempurnakan. Ini menambah kecurigaan kami bahwa ijazah tersebut palsu,” jelas Muhajirin, di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/5). Ia juga menambahkan bahwa tidak ditemukan ijazah SD dan SMP atas nama yang bersangkutan. Sebagai gantinya, hanya ada surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh dinas terkait, yang disebut-sebut sebagai dokumen pengganti karena ijazah aslinya hilang. Muhajirin menegaskan bahwa laporannya merupakan langkah pribadi sebagai warga negara yang merasa prihatin terhadap integritas kepemimpinan di daerahnya. “Kami tidak ingin pemimpin lahir dari rahim kebohongan. Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan kontroversial Bupati Bustamam yang baru saja menjabat, termasuk pemecatan lebih dari 2.800 tenaga honorer hanya melalui sambungan telepon. Kebijakan ini memicu keresahan di tengah masyarakat Rokan Hilir. Dalam laporannya, Muhajirin menyebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal-pasal dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen. Ia berharap laporan ini akan diusut tuntas oleh Bareskrim Polri dan dapat menjadi langkah awal untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur yang tidak berintegritas. Kasus ini tengah menjadi perhatian publik, terutama di Provinsi Riau, dan telah menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Sementara itu, pihak Bupati Bustamam belum memberikan klarifikasi resmi, meski disebut telah dihubungi oleh pihak pelapor melalui jalur tidak langsung. (Fahmy)
Subang Bidik-kasusnews.com. Pemdes Cimayasari, Kec. Cipeundeuy Subang, alokasikan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, yang meliputi budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan, yang nanti pengelolaannya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, sebagai badan usaha milik desa, berperan penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai usaha, termasuk budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan. Alokasi ini sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap desa mengalokasikan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Menurut Kades Arnalim saat di temui di ruang kerjanya pada Senin (5/5/2025) menjelaskan bahwa Program ketahanan pangan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian peternakan dan perikanan. Pada sektor pertanian akan di lakukan penanaman jagung di lahan seluas lebih dari 1,5 hektar di desanya. Selain itu rencananya juga akan menyalurkan bantuan ternak kambing. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan, khususnya melalui sektor peternakan. Pada sektor perikanan, akan membuat kolam-kolam baru untuk budidaya ikan. Adapun untuk Pelaksanaan penyaluran bantuan akan diberikan kepada Kelompok tani, ternak atau Kelompok perikanan maupun masyarakat umum yang telah memenuhi kriteria tertentu. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan dapat meningkatkan pendapatan, serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pungkasnya. Rian/Mita