CIREBON KOTA – Bidik-kasusnews.com            Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Jami Al-Huda, Jalan Pilang Raya, Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (2/10/2026), sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 hingga 12.45 WIB tersebut diikuti Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., Kapolsek Kedawung Kompol Ahmad Nasori, S.H., para pejabat utama Polres Cirebon Kota, personel Polsek Kedawung, Camat Kedawung Sri Darmanto, S.Sos., MPSSp., Kuwu Desa Pilangsari Muadi, Ketua DKM Masjid Al-Huda Solihin serta jamaah yang melaksanakan Salat Jumat. Kapolres Cirebon Kota tiba di Masjid Al-Huda sekitar pukul 11.50 WIB dan disambut Kapolsek Kedawung bersama unsur terkait. Selanjutnya, Kapolres bersama rombongan memasuki masjid untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan Salat Jumat bersama masyarakat Desa Pilangsari. Usai melaksanakan Salat Jumat, Kapolres Cirebon Kota menyerahkan bantuan berupa 20 sajadah dan 40 sarung kepada Ketua DKM Masjid Al-Huda. Bantuan tersebut menjadi bagian dari perhatian Polres Cirebon Kota terhadap fasilitas penunjang kegiatan ibadah sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dengan pengurus masjid dan masyarakat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Desa Pilangsari di teras Masjid Al-Huda. Dalam suasana yang lebih dekat dan terbuka tersebut, Kapolres mendengarkan secara langsung berbagai keluhan, saran serta masukan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelayanan kepolisian dan kebutuhan warga di lingkungan mereka. Kapolres Cirebon Kota melalui Kasi Humas AKP M. Aris Hermanto mengatakan bahwa kegiatan Jumat Keliling menjadi salah satu ruang bagi pimpinan kepolisian untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat, tidak hanya untuk melaksanakan ibadah bersama, tetapi juga mendengarkan aspirasi warga dalam suasana yang lebih informal dan terbuka. “Jumat Keliling ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi perhatian dan kebutuhan warga, serta membangun komunikasi yang lebih dekat. Masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian,” ujar AKP M. Aris Hermanto. Menurut Kapolres melalui Kasi Humas, komunikasi langsung seperti yang dilakukan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat, karena berbagai persoalan maupun kebutuhan warga dapat disampaikan secara langsung sehingga kepolisian memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian di lapangan. “Kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dirasakan ketika masyarakat membutuhkan penanganan suatu persoalan, tetapi juga melalui kegiatan silaturahmi dan komunikasi seperti Jumat Keliling. Dengan bertemu langsung, mendengar dan berdialog bersama masyarakat, hubungan antara Polri dengan warga dapat terus terjalin dengan baik,” pungkasnya. (Asep Rusliman)

JATENG:Bidik-kasusnews.com                        Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan mendapat tugas baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng). Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 tersebut menggantikan Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Penunjukan Roy tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam mutasi tersebut, Irjen Ribut Hari Wibowo mendapat penugasan baru sebagai Wakalemdiklat Polri. Roy Hardi memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan pemberantasan narkotika. Sebelum dipercaya memimpin Polda Jateng, ia banyak menjalankan tugas di Badan Narkotika Nasional (BNN). Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, termasuk Kepala BNNP Maluku Utara, Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Direktur Narkotika BNN, hingga Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN. Pengalamannya di bidang pemberantasan narkotika juga membuat Roy terlibat dalam sejumlah operasi lintas negara. Salah satunya penangkapan buronan narkoba Dewi Astutik alias Mami di Sihanoukville, Kamboja, pada 2025. Menariknya, Jawa Tengah bukan wilayah yang sepenuhnya baru bagi Roy. Ia pernah bertugas sebagai Kasat Reserse Polwiltabes Semarang. Kini, lulusan Akpol 1993 tersebut kembali ke Jawa Tengah dengan tanggung jawab yang lebih besar sebagai Kapolda. Ia akan memimpin jajaran Polda Jateng dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.(Wely) Sumber:Mantranews.id

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Dr. Drs. H. Ali Iskandar, menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat dan sukses kepada Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (PJTM) di bawah kepemimpinan Ketua Umum H. Hendra Permana, S.Sos., M.M., terkait pelaksanaan kegiatan Ngabuana 3 yang akan digelar di Lapangan Lodaya Setra, Kecamatan Surade, Kabupaten pada 10–11 Oktober 2026. Pesan disampaikan melalui rekaman video pada Sabtu (3/10/2026), diawali dengan salam khas masyarakat tatar Sunda yakni “Sampurasun. Saya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Salam Mubarokah.” Ali Iskandar menyampaikan perasaan bangga sekaligus turut berbahagia dan mendoakan terselenggaranya kegiatan tahunan tersebut. “Dengan bangga, turut berbahagia, sekaligus turut berdoa serta mengucapkan selamat dan sukses atas kinerja, atas hikmah, atas aktifitas Paguyuban Jampang Tandang Makalangan dalam rangka agenda kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10–11 Oktober 2026 ini,” kata Ali. Lebih lanjut beliau menyampaikan harapan agar kegiatan Ngabuana 3 menjadi sarana penguatan budaya sekaligus mempererat tali persaudaraan. “Akan melaksanakan kegiatan Ngabuana 3. Semoga aktifitas ini memperkuat upaya kita untuk memakmurkan sekaligus membumikan budaya Jampang dan memperkuat silaturahmi.” Kepala Dinas juga mengajak seluruh masyarakat Jampang untuk terus berkarya dan menghadirkan manfaat nyata bagi daerah, serta memohon doa bersama agar kegiatan budaya yang digagas PJTM dapat berjalan lancar dan turut mendorong pengembangan pariwisata daerah. “Orang Jampang untuk terus berkinerja menghadirkan kemanfaatan. Oleh karenanya, kami pun memohon dorongan doa agar kegiatan wisata dapat berjalan beriringan dengan aktivitas budaya yang digagas Jampang Tandang Makalangan. Semoga Allah mudahkan. Bersama kita menghadirkan kemanfaatan, pungkasnya. (Dicky)

HSU – BIDIK-KASUSNEWS.COM                          Ribuan jamaah menghadiri Haul Muassis Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatul Muta’alimin, KH. Muhammad Jahri bin H. Ismail ke-14, sekaligus Haul Pimpinan Ponpes Raudlatul Muta’alimin, KH. Iberahim bin H. Samran ke-3, di Desa Teluk Haur, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Sabtu (3/10/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WITA tersebut diikuti sekitar 1.000 jamaah. Haul diisi dengan rangkaian kegiatan keagamaan, mulai dari pembacaan Surat Yasin, Maulid Al-Habsyi, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, hingga ceramah agama. Sejumlah tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, unsur pemerintahan, TNI-Polri, serta masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antara yang hadir yakni Habib Ismail bin Yahya Al Balghaits dari Kalimantan Tengah, Pimpinan Ponpes Raudlatul Muta’alimin KH. Ali Asri, H. Husairi Abdi, Lc., serta Kapolres Hulu Sungai Utara yang diwakili Kapolsek Amuntai Utara Ipda Alamsyah, S.H. Selain itu, kegiatan juga dihadiri perwakilan Kodim 1001/BLG-HSU, anggota DPR HSU, Qori Rahmadi, S.Sos., para habaib dan alim ulama, pengurus pondok pesantren, serta para siswa dan siswi Ponpes Raudlatul Muta’alimin. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Surat Yasin dan Maulid Al-Habsyi. Setelah pembukaan, jamaah kemudian mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dilantunkan oleh Rahmadi, S.Sos. Acara dilanjutkan dengan pembacaan manaqib KH. Muhammad Jahri bin H. Ismail. Setelah sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan Habib Ismail bin Yahya Al Balghaits. Rangkaian haul kemudian ditutup dengan doa bersama. Dalam pelaksanaannya, kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Pengamanan turut dilakukan oleh jajaran kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Hingga kegiatan berakhir sekitar pukul 12.00 WITA, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. (Agus)

Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat,Sabtu 03 Oktober 2026. Aktivitas pembangunan/rehabilitasi di SLB Negeri 25 Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan tajam. Pasalnya, saat awak media melakukan penelusuran di lokasi pada Rabu 30 September 2026, aktivitas pekerjaan terlihat berjalan, namun papan informasi pekerjaan tidak tampak di area yang terdokumentasi. Kondisi tersebut sontak memunculkan pertanyaan publik yang tidak boleh dianggap sepele: Proyek apa yang sedang dikerjakan ? Berapa nilai anggarannya ? Dari mana sumber dananya? Siapa penanggung jawabnya? Siapa yang mengawasi ? Bagaimana mekanisme swakelolanya ? Dan mengapa informasi kegiatan tidak terpampang secara terbuka di lokasi ? Pertanyaan tersebut semakin relevan karena Proyek yang diduga berkaitan dengan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 merupakan kegiatan yang menggunakan sumber Pembiayaan Pemerintah. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 memang dilaksanakan antara lain melalui mekanisme Swakelola. Pemerintah menjelaskan bahwa dana bantuan Pemerintah disalurkan untuk dikelola Satuan Pendidikan dan pelaksanaannya tetap memiliki kerangka tata kelola serta ketentuan yang harus dipatuhi. Swakelola bukan berarti bebas dari pengawasan. Swakelola bukan berarti bebas dari transparansi. Dan swakelola bukan berarti Publik kehilangan hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Istilah “Proyek Siluman” mulai mencuat karena tidak terlihatnya papan informasi pekerjaan di lokasi. Namun,redaksi menegaskan bahwa istilah tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan kondisi lapangan, bukan kesimpulan bahwa proyek tersebut Ilegal. Justru karena itulah pihak terkait harus segera membuka seluruh informasi kegiatan kepada Publik. Sebab, jika Proyek tersebut memang sah, memiliki dasar anggaran yang jelas, memiliki Mekanisme Pelaksanaan yang sesuai, serta memiliki penanggung jawab dan pengawasan yang jelas, maka seharusnya tidak ada alasan informasi mendasar mengenai kegiatan tersebut sulit diketahui Masyarakat. Publik tidak meminta sesuatu yang berlebihan dan hanya ingin mengetahui: Uang Negara digunakan untuk apa, berapa nilainya,siapa yang mengelola, bagaimana pekerjaannya dilaksanakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Data resmi Kemendikdasmen mencatat SLB Negeri 25 Sintang dengan NPSN 30102600, berstatus Negeri dan beralamat di Jalan PKP Mujahidin, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang kalbar. Dengan demikian, keberadaan satuan pendidikan tersebut bukan persoalan yang samar. Pertanyaan Publik justru bergeser kepada status pekerjaan yang sedang berlangsung di lingkungan Sekolah tersebut. Terlebih, pemerintah pada 2026 memang menempatkan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai Program prioritas. Kemendikdasmen menyebut cakupan Revitalisasi 2026 mencapai puluhan ribu Satuan Pendidikan, sementara SLB juga menjadi bagian dari Prioritas Program tersebut. Artinya, semakin besar Program dan semakin besar uang Publik yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap Akuntabilitas dan keterbukaan. Dalam penelusuran di lokasi, awak Media sempat meminta informasi kepada seorang oknum security yang enggan disebutkan namanya. Namun, yang bersangkutan disebut tidak memberikan informasi yang berarti mengenai kegiatan pekerjaan tersebut. Kondisi ini justru menambah tanda tanya. Apakah memang tidak mengetahui ? Ataukah tidak memiliki kewenangan memberikan informasi ? Atau memang ada pihak yang bertanggung jawab tetapi belum terbuka kepada Publik? Semua itu harus dijelaskan oleh pihak yang berwenang. Redaksi juga tidak serta-merta membebankan tanggung jawab proyek kepada kepala sekolah, guru maupun komite sekolah. Struktur penanggung jawab, pelaksana, Pengelola Keuangan,Tim Pembangunan, dan Pengawasan harus dibuktikan melalui Dokumen Resmi Kegiatan. Ini penting agar jangan sampai pihak yang tidak memiliki kewenangan justru menjadi sasaran tudingan. Dalam penjelasan Kemendikdasmen mengenai skema Revitalisasi, Kepala Satuan Pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari manajemen Pelaksanaan Program dan bukan otomatis sebagai pelaksana teknis pembangunan fisik. Karena itu, jika benar kegiatan di SLB Negeri 25 Sintang merupakan bagian dari Program Revitalisasi 2026, maka yang harus dibuka adalah siapa Struktur Pengelola kegiatan, siapa yang bertanggung jawab terhadap keuangan, siapa pelaksana teknis, siapa pengawas, dan bagaimana seluruh proses tersebut didokumentasikan. Jangan sampai istilah “Swakelola” justru menjadi tameng untuk mengaburkan pertanggungjawaban. Selain transparansi anggaran dan pekerjaan, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi sorotan. Dalam Dokumentasi lapangan yang diterima Media, terdapat pekerja yang diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara memadai. Jika kondisi tersebut benar, maka pertanyaannya sederhana: Siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerja bekerja dalam kondisi aman ? Pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan. Karena itu, penerapan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai aksesori proyek. Jangan sampai Pemerintah berbicara tentang pembangunan Sekolah yang aman bagi Peserta Didik, tetapi keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru luput dari perhatian. Melihat munculnya sejumlah pertanyaan mengenai transparansi, sumber Anggaran, Mekanisme Swakelola, Pengawasan dan Pelaksanaan pekerjaan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, serta Inspektorat yang memiliki kewenangan pengawasan diminta tidak tinggal diam. Jika semuanya benar dan sesuai aturan, hasil pemeriksaan harus mampu menjawab kegaduhan publik. Jika ditemukan persoalan administratif, harus diperbaiki. Jika ditemukan indikasi kerugian negara atau pelanggaran hukum, penanganannya tentu harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti Redaksi menyatakan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan Indikasi korupsi atau penyalahgunaan Keuangan Negara yang memenuhi kewenangan KPK, maka Lembaga Antirasuah tersebut patut mencermati dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Sebab, proyek Pendidikan yang menggunakan Uang Negara tidak boleh menjadi ruang gelap yang hanya diketahui segelintir pihak. Uang untuk sekolah harus kembali menjadi manfaat untuk Sekolah, bukan menjadi ruang abu-abu dalam Pengelolaan Anggaran. Ketika dikonfirmasi media, Nurahman, Kabid pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan pihaknya masih melakukan pengecekan dan ditindaklanjuti. > “Masih dicek dulu dan akan di tindaklanjuti datanya tentang pekerjaan Proyek tersebut,” ujar Nurahman saat dikonfirmasi media, Kamis, 1 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa detail pekerjaan memang masih perlu dipastikan. Namun Publik tentu berharap pengecekan tersebut tidak berhenti pada “masih dicek”. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jawaban konkret dan terbuka. Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban resmi: 1. Apa nama resmi kegiatan/proyek tersebut? 2. Berapa nilai Anggarannya? 3. Benarkah bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026? 4. Apakah benar masuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026? 5. Apakah benar dilaksanakan dengan Mekanisme Swakelola? 6. Siapa Pengelola dan penanggung jawab kegiatan? 7. Siapa yang melakukan pengawasan Teknis dan Keuangan? 8. Mengapa papan informasi kegiatan tidak terlihat di lokasi saat penelusuran Media? 9. Apakah seluruh pekerja telah mendapatkan perlindungan K3 dan menggunakan APD yang sesuai? Kesembilan pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Itulah pertanyaan dasar yang semestinya mudah dijawab apabila seluruh Administrasi, Anggaran, pelaksanaan dan pengawasan Proyek memang berjalan secara transparan. Program revitalisasi Sekolah memiliki tujuan memperbaiki Sarana Pendidikan agar Peserta Didik memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman dan

JATENG;Bidik-Kasusnews.com Jepara, 3 Oktober 2026 — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara terus berkomitmen dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas Jepara. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan warga binaan secara berkala. Dalam pelaksanaannya, petugas kesehatan dari Puskesmas Jepara melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing.   Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus untuk mendeteksi secara dini apabila terdapat keluhan atau kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Melalui kegiatan ini, kondisi kesehatan warga binaan dapat terus dipantau sehingga pelayanan kesehatan di lingkungan Rutan dapat berjalan secara optimal.   Kepala Rutan Kelas IIB Jepara menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak dasar warga binaan. “Kami terus berupaya memastikan warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sinergi dengan Puskesmas Jepara menjadi bagian penting dalam mendukung pemantauan dan penanganan kesehatan warga binaan,” ungkapnya.   Rutan Kelas IIB Jepara berharap sinergi dengan Puskesmas Jepara dapat terus terjalin secara berkelanjutan, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat diberikan secara optimal serta mendukung terciptanya lingkungan Rutan yang sehat, aman, dan kondusif.(Wely) Sumber;Humas Rutan jepara

JAKARTA – BIDIK-KASUSNEWS.COM                    Polri melakukan rotasi dan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan, termasuk pergantian sejumlah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Menurut dia, kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi sekaligus menjadi bagian dari pembinaan karier personel. “Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026). Dari total 88 personel yang masuk dalam telegram mutasi tersebut, 70 personel mendapat promosi atau penugasan pada jabatan baru. Pergantian juga terjadi pada sejumlah posisi strategis di tingkat Mabes Polri. Sejumlah PJU Mabes Polri Berganti Pada jajaran pejabat utama (PJU) Mabes Polri, terdapat 14 personel yang memperoleh penugasan baru. Di antaranya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. yang mendapat penugasan sebagai Irwasum Polri. Selanjutnya, Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, S.I.K., M.T.C.P. sebagai Kabaintelkam Polri dan Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. sebagai Kabareskrim Polri. Posisi Kabaharkam Polri ditempati Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum. Sementara Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. mendapat penugasan sebagai Kalemdiklat Polri. Selain itu, Irjen Pol. Dr. Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. ditugaskan sebagai Astamarena Kapolri. Jabatan Aslog Kapolri diisi Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., M.Kn., sedangkan As SDM Kapolri dijabat Brigjen Pol. Deni Dharmapala, S.H., S.I.K., M.H. Perubahan juga terjadi pada sejumlah posisi lainnya, yakni Kadivpropam Polri Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M.; Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu, S.I.K., M.Si.; serta Kadensus 88 AT Polri Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani, S.I.K., M.Si. Kemudian Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta N., M.Si., M.PICT. ditugaskan sebagai Kadivkum Polri. Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si. sebagai Kakortastipidkor Polri, serta Kombes Pol. Didik Hariyanto, S.I.K., M.Si. sebagai Koorspripim Polri. 19 Jabatan Kapolda Turut Mengalami Rotasi Rotasi juga mencakup 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah nama yang tercantum dalam mutasi tersebut antara lain Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si.; Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggoan, S.I.K., M.H.; Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM.; Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si.; Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K.; dan Kapolda Jabar Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H. Selanjutnya terdapat Kapolda Banten Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H.; Kapolda Jateng Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan, S.H., S.I.K., M.H.; Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H.; Kapolda Bali Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H.; serta Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. Daftar tersebut juga mencakup Kapolda Sulsel Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H.; Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H.; Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K.; Kapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.; Kapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.; Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H.; Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.; serta Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H. Selain rotasi jabatan, telegram tersebut juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen. Johnny mengatakan personel yang memperoleh amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di satuan masing-masing. “Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” kata Johnny. Dengan adanya rotasi tersebut, para pejabat yang mendapat penugasan baru akan melanjutkan pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing di lingkungan Polri. (Agus)

AMUNTAI – Bidik-kasusnews.com                    Kondisi cuaca dan ketersediaan air menjadi perhatian dalam perkembangan tanaman jagung di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Untuk memastikan perkembangan lahan pertanian tetap terpantau, jajaran Polsek Amuntai Tengah melaksanakan monitoring ketahanan pangan, khususnya komoditas jagung, di Desa Pinangkara. Kegiatan monitoring berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026, mulai pukul 12.15 WITA hingga selesai. Pemantauan dilakukan oleh personel Polsek Amuntai Tengah sebagai bagian dari upaya memantau perkembangan lahan jagung di wilayah hukumnya. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mencermati kondisi lahan dan ketersediaan air yang berkaitan dengan keberlangsungan penanaman jagung. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi kemarau panjang berpotensi memengaruhi aktivitas penanaman pada sejumlah lahan pertanian. Berdasarkan hasil pemantauan, dalam beberapa bulan ke depan sebagian lahan diperkirakan belum dapat dimanfaatkan untuk penanaman jagung karena dipengaruhi situasi dan kondisi kemarau yang berlangsung. Meski demikian, Polsek Amuntai Tengah menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan lahan jagung di wilayah hukumnya. Kondisi debit dan genangan air di lahan petani juga menjadi bagian dari perhatian dalam monitoring tersebut. Hasil pemantauan di lapangan selanjutnya menjadi bahan laporan untuk menentukan langkah yang diperlukan sesuai kondisi pertanian di wilayah setempat. Monitoring ini juga diarahkan untuk mendukung upaya ketahanan pangan, termasuk pemenuhan kebutuhan domestik dan ketersediaan pakan ternak melalui produksi pertanian masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel yang terlibat yakni Aiptu Eko Yuli S selaku Bawas, Aiptu Rofik PN, Aipda Iwan Krisnawan, dan Brigpol Julian­s­yah. Petugas menggunakan satu unit kendaraan patroli serta perangkat komunikasi radio dalam pelaksanaan monitoring. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Pemantauan secara berkala diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan lahan jagung sekaligus kondisi yang dihadapi petani, terutama terkait faktor cuaca dan ketersediaan air. Dengan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan, perkembangan komoditas jagung di wilayah hukum Polsek Amuntai Tengah dapat terus terdata dan dilaporkan sebagai bagian dari pemantauan ketahanan pangan di Kabupaten HSU. (Agus)

AMUNTAI – BIDIK-KASUSNEWS.COM            Pertumbuhan tanaman jagung di Desa Pinangkara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), terus dipantau sebagai bagian dari kegiatan monitoring pertanian yang dilakukan jajaran Polsek Babirik. Monitoring tersebut dilaksanakan pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 09.30 WITA. Salah satu lahan yang menjadi lokasi pemantauan merupakan lahan milik Bahri yang dikelola bersama Kelompok Tani (Poktan) Berkat Setia. Lahan pertanian tersebut memiliki luas sekitar 3 hektare. Jagung yang ditanam merupakan jenis jagung pakan dengan varietas Bisi 18. Penanaman dilakukan pada 21 Juli 2026 dan saat dilakukan pemantauan tanaman telah memasuki usia sekitar 72 hari setelah tanam (HST). Berdasarkan hasil monitoring, tanaman jagung di lahan tersebut memiliki tinggi sekitar 170 sentimeter. Dengan usia tanam dan kondisi pertumbuhan tersebut, masa panen diperkirakan berlangsung pada 21 November 2026. Untuk menunjang pertumbuhan tanaman, petani menggunakan pupuk NPK Mutiara 16.16.16. Sementara itu, pengendalian gulma dilakukan menggunakan herbisida Basmilang. Dalam proses pengolahan lahan, kelompok tani masih menggunakan metode manual dan belum menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polsek Babirik melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman sekaligus menghimpun data terkait luas lahan, varietas, usia tanaman, penggunaan sarana produksi pertanian hingga perkiraan waktu panen. Monitoring pertumbuhan tanaman jagung ini menjadi bagian dari pendataan perkembangan komoditas pertanian di wilayah hukum Polsek Babirik. (Agus)

MAJALENGKA – Bidik-kasusnews.com                Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81 Tahun 2026, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Majalengka menggelar Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sawala, Jalan Raya Cirebon–Bandung, Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jumat (2/10/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pukul 08.00 WIB tersebut diikuti sekitar 163 peserta gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, organisasi purnawirawan, organisasi kemasyarakatan, serta persit dan organisasi istri prajurit. Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., diwakili oleh Wakapolres Majalengka Kompol Ngadiman, S.Kom., M.M., hadir langsung dalam jajaran tamu undangan bersama unsur pimpinan daerah lainnya. Rangkaian upacara ziarah nasional diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di tugu pahlawan, pembacaan doa, hingga tabur bunga di pusara para pejuang bangsa. Secara terpisah, Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., menyampaikan ucapan selamat HUT TNI ke-81 sekaligus menegaskan komitmen Polres Majalengka untuk terus memperkuat sinergitas TNI-Polri di Kabupaten Majalengka. “Ziarah nasional ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan wujud penghormatan setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Polres Majalengka mengucapkan Selamat HUT TNI ke-81. Sinergitas dan soliditas TNI-Polri di Majalengka akan terus kita jaga demi mengawal kondusivitas keamanan serta kedaulatan NKRI,” ungkap AKBP M Aldy Sulaiman. Upacara Ziarah Nasional HUT TNI ke-81 di TMP Sawala Kadipaten turut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan instansi lintas sektor, di antaranya Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdhan, Dandim 0617/Majalengka Letkol Inf Rendra Dwi Jayanto, S.I.P., Danlanud Sugiri Sukani Letkol Pnb Kadeck Dwi Indira Mawan, S.I.P., serta Unsur Forkopimda. Adapun pasukan upacara terdiri dari barisan Kodim 0617/Majalengka, Yonif R 321/GT, Yonif TP 338/TM, Lanud S. Sukani, Subdenpom III/3-5 Majalengka, PNS Kemhan, serta jajaran LVRI, PPAD, FKPPI, HIPAKAD, PPM, SPPI, dan AMS. Jumat (2/10/2026). (Asep Rusliman)