JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Dalam upaya memperkuat sinergi dan koordinasi keamanan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara melaksanakan silaturahmi dan koordinasi dengan Komandan Kodim 0719/Jepara, Selasa (15/9). Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Jepara, Ilham Saputra Halilintar, bersama staf KPR sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan pengamanan Rutan, peningkatan kewaspadaan, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Koordinasi juga dilakukan terkait dukungan jajaran Kodim 0719/Jepara dalam kegiatan pengamanan, termasuk berkolaborasi dengan Rutan Jepara saat pelaksanaan razia gabungan bersama Aparat Penegak Hukum (APH). Sinergi dengan TNI dan unsur APH lainnya dinilai penting untuk menciptakan kondisi Rutan yang aman dan kondusif. Dukungan lintas instansi diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan petugas sekaligus memastikan setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi secara cepat dan tepat. “Sinergi dan komunikasi dengan jajaran TNI sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat, termasuk dalam mendukung kegiatan razia gabungan bersama APH,” ujar Ilham Saputra Halilintar. Melalui silaturahmi ini, Rutan Jepara dan Kodim 0719/Jepara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung keamanan wilayah serta pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara
SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Kondisi infrastruktur di wilayah terisolir Kampung Cikaung, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan. Sorotan tersebut disampaikan setelah Dadang memenuhi undangan mahasiswa STKIP Surade yang tengah melaksanakan Bhakti Mahasiswa sekaligus Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Cikaung pada Sabtu, 5 September 2026 lalu. Menurut Dadang, kondisi akses menuju Kampung Cikaung masih menjadi persoalan besar yang harus segera dituntaskan. Dari jalan nasional, perjalanan menuju wilayah tersebut membutuhkan waktu hingga dua jam dengan jarak sekitar 17 kilometer. Medan yang ditempuh pun cukup berat karena kondisi jalan yang terjal. “Perjalanan menuju Cikaung ini memang cukup berat. Jalan berada di kawasan Perhutani sehingga menjadi salah satu kendala pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur,” ujar Dadang saat memberikan keterangan, Selasa (15/9/2026). Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keterbatasan akses turut berdampak terhadap mobilitas dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi perhatian adalah keberadaan dua jembatan gantung yang menjadi penghubung antara Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, dengan Desa Sukatani, Kecamatan Surade. “Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk menjangkau wilayah ini. Di antaranya dua jembatan gantung yang menghubungkan Desa Cidahu dengan Desa Sukatani,” ungkapnya. Selain persoalan infrastruktur, Dadang juga mendorong masyarakat agar memiliki kelembagaan yang dapat menjadi pintu masuk untuk pengembangan potensi wilayah. Di antaranya melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Tani. Masih kata dia, keberadaan kelompok tersebut penting agar masyarakat memiliki wadah resmi untuk mengakses berbagai program bantuan maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Di tengah berbagai persoalan tersebut, kondisi SDN Cikaung menjadi perhatian paling utama Dadang Hermawan. Bangunan sekolah dasar yang menjadi tumpuan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut dinilai sudah sangat memprihatinkan. Sekolah itu hanya memiliki empat ruang kelas dan satu ruang guru. “Kami akan memperjuangkan agar sekolah ini dibangun kembali, supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan layak,” tegas Dadang. Ia memastikan persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Komunikasi dilakukan dengan Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Hasilnya, kata Dadang, sudah terdapat respons positif dari pemerintah daerah terkait kondisi SDN Cikaung. “Alhamdulillah sudah ada respons yang baik. Insya Allah pada awal tahun mendatang, SDN Cikaung masuk dalam program rehabilitasi dan revitalisasi sekolah,” jelasnya. Dadang berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada pembangunan gedung sekolah semata, tetapi juga menyentuh persoalan akses dan sarana pendukung lainnya. Sebab, menurutnya, pemerataan pembangunan harus dirasakan masyarakat hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau. “Wilayah seperti Cikaung juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan dan pelayanan pemerintah,” tandasnya. Diketahui, kawasan tersebut mencakup dua kedusunan, yakni Kedusunan Ciraoyom di Desa Cibitung dan Kedusunan Cikaung di Desa Cidahu. Sementara alternatif akses menuju kawasan tersebut juga dapat ditempuh dari Desa Sukatani, Kecamatan Surade, dengan melintasi jembatan gantung yang saat ini membutuhkan pembangunan dan perbaikan. (Dicky)
JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – (15/9) Semangat untuk terus berkarya ditunjukkan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara melalui kegiatan Bimbingan Kerja (Bimker). Kegiatan ini menjadi salah satu sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan sekaligus menghasilkan karya yang memiliki nilai guna. Dalam kegiatan Bimker, warga binaan mendapatkan pembinaan keterampilan di bidang pertukangan dan kerajinan kayu. Berbagai produk dikerjakan secara bertahap, mulai dari pembuatan ukiran papan nama, ukiran asbak, hingga pembuatan dan penghalusan kursi ayunan. Proses pengerjaan dilakukan dengan mengutamakan ketelitian dan kerapian. Pada pembuatan produk ukiran, warga binaan dituntut mampu mengolah kayu sekaligus memperhatikan detail motif agar menghasilkan karya yang rapi. Sementara pada pembuatan kursi ayunan, proses pengerjaan dilanjutkan dengan penghalusan permukaan kayu untuk menghasilkan produk yang lebih nyaman dan siap digunakan. Kegiatan tersebut tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga melatih sikap disiplin, ketekunan, tanggung jawab, dan kerja sama. Setiap tahapan pekerjaan menjadi kesempatan bagi warga binaan untuk belajar menyelesaikan sebuah produk dari awal hingga menjadi karya yang dapat dimanfaatkan. Bimker Bangkit juga menjadi bagian dari upaya Rutan Jepara dalam memberikan kegiatan yang positif dan produktif selama warga binaan menjalani masa pembinaan. Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat dan membuka peluang untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan adanya pembinaan keterampilan secara berkelanjutan, Rutan Kelas IIB Jepara berkomitmen untuk terus memberikan ruang bagi warga binaan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara
JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – (15/9) Pendidikan menjadi salah satu jalan bagi warga binaan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan pembelajaran agama bagi peserta Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket B dan C di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan bersama PKBM Jenggala tersebut diikuti dengan antusias oleh para warga binaan peserta didik. Pembelajaran agama tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan akademik, tetapi juga menjadi ruang untuk menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan tersebut, pembelajaran agama disampaikan oleh Ustadz Wahyudi jebolan Aksi Indosiar dari PKBM Jenggala . Materi diberikan dengan pendekatan yang komunikatif sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan suasana yang lebih santai dan mudah dipahami. Para warga binaan terlihat aktif mengikuti proses pembelajaran, menyimak materi yang disampaikan, serta berinteraksi selama kegiatan berlangsung. Melalui pembelajaran tersebut, mereka diajak untuk memahami pentingnya introspeksi diri, memperkuat keimanan, serta menjadikan pengalaman hidup sebagai motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket B dan C di Rutan Jepara sendiri menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan. Selain memperoleh pengetahuan akademik, peserta didik juga mendapatkan pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter dan kepribadian. Rutan Kelas IIB Jepara terus mendorong agar proses pembinaan berjalan secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan. Kolaborasi bersama PKBM Jenggala diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk tetap belajar dan mengembangkan potensi selama menjalani masa pembinaan.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara
SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persiapan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-11 tingkat Kecamatan Ciracap mulai ditata sedemikian rupa karena momen penting membangkitkan semangat ukhuwah. Panglima Santri Kecamatan Ciracap yang juga Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Dadang Hermawan, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan HSN yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Rakor digelar di Aula Kantor Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/9/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua MWC NU Kecamatan Ciracap, KH. Badrudin, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, keagamaan, keamanan, kesehatan, serta tokoh masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KUA Kecamatan Ciracap Sulaeman Jamal, unsur Forkopimcam yang diwakili Sekretaris Camat Ciracap Jenal Abidin. Selain itu hadir Bhabinkamtibmas Polsek Ciracap, Kepala Puskesmas Ciracap, Tim Dalduk, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran Banser, Kepala Desa Ciracap Sopandi, serta Kepala Desa Purwasedar. Dalam kesempatan itu, H. Dadang Hermawan memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja mempersiapkan rangkaian kegiatan, khususnya kepada KH. Badrudin selaku ketua panitia. Menurutnya, peringatan Hari Santri bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta peran santri dan ulama di tengah masyarakat. “Semoga seluruh rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional ini dapat terselenggara dengan sukses, lancar, dan penuh berkah,” ujar H. Dadang Hermawan. Sementara itu, KH. Badrudin memaparkan berbagai kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk menunjang seluruh rangkaian kegiatan. Berdasarkan hasil pembahasan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp99 juta. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rakor, mengingat kesiapan pendanaan menjadi bagian penting agar seluruh agenda HSN ke-11 dapat terlaksana sesuai rencana. Kepala KUA Kecamatan Ciracap, Sulaeman Jamal, menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut. Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membantu kelancaran persiapan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan. “Semoga rencana mulia ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pendanaan,” ungkapnya. Dukungan juga disampaikan Sekretaris Camat Ciracap, Jenal Abidin. Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam persiapan HSN dan berharap pelaksanaannya nanti berlangsung tertib, aman, serta mampu memperkuat persatuan masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari konsolidasi awal untuk memastikan seluruh kebutuhan, teknis pelaksanaan, hingga dukungan lintas unsur dapat dipersiapkan secara matang menjelang puncak peringatan Hari Santri Nasional ke-11 tingkat Kecamatan Ciracap pada 22 Oktober 2026. (Dicky)
JATENG:Bidik-kasusnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menyasar sejumlah pihak di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sedikitnya 17 orang. Mereka berasal dari berbagai pihak yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki lembaga antirasuah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut diamankan. “Tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” ujar Budi kepada Bidik-kasusnews Saat Dikonfirmasi Via WhatsApp , Senin (14/9/2026). Yang menjadi perhatian, penyidik juga menemukan barang bukti uang dalam jumlah sangat besar. Uang tersebut terdiri dari mata uang rupiah maupun valuta asing (valas). Budi menyebut uang tersebut ditemukan dalam berbagai bentuk kemasan, mulai dari boks, kardus hingga koper. Jumlah koper yang diamankan bahkan mencapai sekitar 20-an. “Dalam penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper,” jelasnya. KPK masih melakukan penghitungan secara menyeluruh terhadap uang yang diamankan. Namun, berdasarkan estimasi awal, nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. “Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Budi. KPK selanjutnya masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan serta mendalami asal-usul dan keterkaitan uang tunai maupun valas yang menjadi barang bukti dalam operasi tersebut. Masyarakat kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai perkara yang menjadi dasar OTT, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik dan status hukum masing-masing pihak yang diamankan.(Wely)
HSU, BIDIK-KASUSNEWS.COM Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan melalui pemantauan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Polsek Amuntai Tengah melaksanakan monitoring perkembangan lahan jagung di Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang, Senin (14/9/2026). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemantauan program swasembada jagung sekaligus melihat perkembangan lahan pertanian yang dikelola masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas Polsek Amuntai Tengah memantau kondisi dan perkembangan lahan jagung serta melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Monitoring tersebut menjadi bahan pemantauan dan pelaporan terkait perkembangan ketahanan pangan di wilayah hukum Polsek Amuntai Tengah. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik maupun mendukung ketersediaan pakan ternak. Monitoring dilaksanakan oleh Aiptu Rofik PN, Aipda Sahat MTS, SH, Bripka Sugeng Ari Bowo, dan Bripka Eko Wahyudi. Petugas menggunakan satu unit kendaraan patroli Polsek Amuntai Tengah serta perangkat komunikasi HT Motorola APX 1000 untuk menunjang kegiatan di lapangan. Pemantauan lahan pertanian dinilai penting untuk mengetahui perkembangan secara langsung sekaligus memastikan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat terus terpantau di tingkat wilayah. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Monitoring tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus menjaga koordinasi dan pemantauan perkembangan sektor pertanian di wilayah hukum Polsek Amuntai Tengah. (Agus)
Majalengka – Bidik-kasusnews.com Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Majalengka membongkar empat jaringan tindak pidana peredaran gelap narkotika dan obat keras terbatas (OKT) di wilayah hukum Polres Majalengka selama kurun waktu dua pekan terakhir, periode 1 hingga 14 September 2026. Hasil pengungkapan kasus tersebut dipaparkan langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Aula Sindangkasih Polres Majalengka, Senin (14/9/2026) pukul 15.00 WIB. Turut hadir mendampingi Kapolres, yakni Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Ketua DPRD Majalengka H. Didi Supriadi, S.H., Kasi Intel Kejari Majalengka, perwakilan Kemenag Majalengka, serta Ketua PD LDII. Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman mengungkapkan bahwa selama kurun dua pekan pertama September 2026, tim Satresnarkoba berhasil mengungkap 4 Laporan Polisi (LP) di empat lokasi berbeda, meliputi Kecamatan Sumberjaya, Jatiwangi, Majalengka, dan Cikijing. “Dari hasil operasi intensif anggota di lapangan, kami berhasil meringkus empat orang tersangka yang bertindak sebagai pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka diringkus di empat wilayah kecamatan di Kabupaten Majalengka,” ujar AKBP M Aldy Sulaiman. Adapun identitas keempat tersangka yang diamankan yakni DC (26) warga Jatiwangi pengedar sabu, SEM (25) warga Cirebon pengedar tembakau sintetis, serta dua pengedar obat keras terbatas A (27) warga Cirebon dan CN (38) warga Cingambul. Dalam pengungkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berharga dari tangan para tersangka. Di antaranya narkotika jenis sabu seberat 2,33 gram, tembakau sintetis (sinte) seberat 80,53 gram, serta obat keras/bebas terbatas sebanyak 761 butir. “Para pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan modus operandi sistem tempel memanfaatkan peta (map) serta transaksi langsung (cash on delivery/COD) di titik-titik yang disepakati,” jelas Kapolres. Atas perbuatannya, para tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Majalengka dan dijerat dengan pasal berlapis. (Asep Rusliman)
SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sejumlah program prioritas dan program nasional di Kota Sukabumi kini berada dalam bayang-bayang penundaan. Kondisi serupa juga mengancam sejumlah alokasi belanja wajib pemerintah daerah, mulai dari belanja pegawai, jaminan kesehatan masyarakat, hingga pengelolaan sampah. Bahkan, kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp159 miliar memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan Pemkot Sukabumi memenuhi sejumlah kebutuhan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2026. Tak menutup kemungkinan, belanja pegawai yang sebelumnya telah masuk dalam APBD 2026 ikut terdampak apabila kondisi fiskal tersebut tidak segera mendapatkan solusi. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengakui pemotongan TKD tersebut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kemampuan keuangan daerah. “Kota Sukabumi dengan APBD hanya Rp1,3 triliun, potongan Rp159 miliar itu sangat terasa. Apalagi kebutuhan APBD kita memang lebih banyak untuk belanja pegawai,” ujar Bobby, Selasa (13/9). Menurutnya, dampak pemotongan tersebut tergambar dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD bersama DPRD Kota Sukabumi. Dalam pembahasan itu, sempat tercatat kondisi defisit atau angka minus mencapai sekitar Rp40,7 miliar. Situasi tersebut membuat Pemkot Sukabumi harus berhitung ulang terhadap kemampuan anggaran untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Bobby menegaskan, Pemkot Sukabumi hingga kini masih menunggu kepastian terkait kelanjutan penyaluran TKD untuk Kota Sukabumi. Pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti apakah dana transfer yang mengalami pemotongan tersebut akan kembali dikucurkan atau tidak. “Jadi kita masih menunggu kepastian, apakah TKD itu akan kembali diberikan atau tidak,” katanya. Jika tambahan dana transfer tidak kunjung diterima, Pemkot Sukabumi harus melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran. Sejumlah program yang telah direncanakan pun berpotensi mengalami penundaan atau penyesuaian sesuai kemampuan fiskal daerah. Besarnya nilai pemotongan menjadi persoalan serius bagi Kota Sukabumi. Dengan total APBD sekitar Rp1,3 triliun, kehilangan Rp159 miliar bukan angka kecil. Dampaknya tidak ringan dan bahkan berpotensi menggerus ruang fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan belanja wajib. Karena itu, kepastian mengenai kembali atau tidaknya alokasi TKD menjadi sangat penting. Sebab, keputusan tersebut akan menentukan sejauh mana Pemkot Sukabumi mampu mempertahankan program prioritas tanpa mengorbankan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik. (Usep)
SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, kini memiliki identitas dan semangat baru. Camat Surade Usep Supelita, SE., Kp., M.Si., menetapkan sebutan “SAKTI” sebagai akronim yang diharapkan menjadi ruh dalam membangun wilayah dan memperkuat kebersamaan masyarakat. SAKTI merupakan singkatan dari Sejahtera, Aman, Kompak, Taqwa, dan Indah. Pernyataan tersebut disampaikan Camat Usep di Rumah Dinas Camat Surade, Senin (14/9/2026), di hadapan jajaran staf Pemerintah Kecamatan Surade. Menurut Usep, sebutan SAKTI bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah harapan sekaligus semangat yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi bagian dari karakter Kecamatan Surade dalam menjalankan pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. “SAKTI itu Sejahtera, Aman, Kompak, Taqwa, dan Indah. Ini menjadi harapan dan semangat kita bersama untuk Surade,” ujar Usep. Camat yang dikenal sederhana, apa adanya dan humoris tersebut juga mengajak seluruh aparatur kecamatan maupun masyarakat untuk tidak berhenti pada penggunaan istilah SAKTI sebagai slogan semata. Sebagai putra asli kelahiran Surade, Usep berharap identitas tersebut dapat menjadi pemantik semangat seluruh elemen masyarakat untuk membangun daerah secara bersama-sama. “Yang terpenting bukan hanya namanya, tetapi bagaimana makna SAKTI ini bisa kita pegang dan diwujudkan bersama,” katanya. Penyampaian tersebut turut diamini Lurah Surade Ahmad Yusuf beserta seluruh staf di lingkungan Kecamatan Surade. Dengan semangat SAKTI, Kecamatan Surade diharapkan terus berkembang menjadi wilayah yang sejahtera, tenteram, solid, religius, serta memiliki lingkungan yang semakin indah. Bagi Usep, kemajuan Surade tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kekompakan seluruh unsur masyarakat. Karena itu, SAKTI diharapkan menjadi identitas sekaligus semangat bersama dalam membangun Surade ke depan. (Dicky)