SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kabar duka datang dari keluarga besar SMKN 1 Surade. Riska Aulia, siswi kelas XI SMKN 1 Surade, meninggal dunia pada Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB di kediamannya setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya. Almarhumah merupakan putri dari pasangan Ade dan Lilis yang tinggal di Kampung Tugu RT 07 RW 03, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Kepergian Riska menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta lingkungan sekolah. Sejak kabar wafatnya Riska tersebar, rumah duka dipadati pelayat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Kerabat, tetangga, teman sekolah hingga para guru hadir silih berganti untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Salah seorang teman sekelasnya, Rikja, mengungkapkan bahwa Riska dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Menurutnya, kepergian Riska menjadi kehilangan besar bagi teman-teman di sekolah. “Riska itu anaknya baik dan ramah kepada semua orang. Kami sangat kehilangan. Apalagi sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan PKL. Baru beberapa waktu lalu kami bersama guru-guru juga sempat menjenguknya,” ungkap Rikja. Pihak sekolah turut menyampaikan belasungkawa dan doa atas wafatnya salah satu siswi terbaiknya. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. (Dicky)

CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Ditutupnya pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) Tahun 2026 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB masih menyisakan berbagai persoalan dan keluhan dari masyarakat. Sejumlah orang tua siswa mengaku mengalami kesulitan saat proses pendaftaran akibat gangguan sistem yang dinilai kerap mengalami error dan sulit diakses. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena para calon peserta didik dan orang tua tidak dapat memantau perkembangan pendaftaran secara maksimal. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Biker Jurnalis Indonesia (BJI), Arief Yolando, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalannya terhadap pelaksanaan PCMB tahun ini yang dinilai belum berjalan optimal. Menurut Arief, pihaknya menerima banyak laporan terkait aplikasi dan website PCMB yang sering mengalami gangguan, terutama pada saat-saat krusial menjelang penutupan pendaftaran. “Tujuan digitalisasi memang baik untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun apabila sistem yang digunakan justru sering mengalami gangguan dan sulit diakses, tentu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak,” ujar Arief kepada awak media, Senin (15/6/2026). Selain persoalan teknis, Arief juga menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi di SMAN 3 Kota Cirebon. Ia menjelaskan, pihaknya menerima informasi mengenai seorang calon murid berinisial A, warga Kelurahan Larangan, yang mendaftar melalui jalur domisili. Berdasarkan data yang diterima, jarak rumah calon siswa tersebut dengan sekolah hanya sekitar 500 meter. Pada hasil seleksi yang diumumkan tanggal 8 Juni 2026, nama siswa tersebut tercatat berada di peringkat ke-122. Setelah Dinas Pendidikan Jawa Barat memperpanjang masa pendaftaran hingga 9 Juni 2026 pukul 21.00 WIB, posisi siswa tersebut turun ke peringkat 138, sesuai batas kuota jalur domisili yang tersedia. Namun, setelah kembali dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB, nama siswa tersebut justru tidak lagi muncul dalam daftar calon murid yang diterima. “Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Bagaimana mungkin seorang calon peserta didik yang sebelumnya masih berada dalam kuota penerimaan tiba-tiba tidak lagi muncul dalam sistem. Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief mengungkapkan bahwa ketika pihak BJI bersama sejumlah anggotanya melakukan konfirmasi ke sekolah, pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka hanya menjalankan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran perlu dievaluasi secara serius, terutama di wilayah yang kuotanya telah terpenuhi sejak awal. “Seharusnya ada pertimbangan yang lebih matang. Untuk SMAN 3 Kota Cirebon misalnya, apabila kuota telah terpenuhi dan tidak terdapat kendala signifikan, perpanjangan justru berpotensi memunculkan polemik baru di kalangan wali murid. Kebijakan ini patut dievaluasi dan diuji efektivitasnya,” ujarnya. Atas berbagai persoalan tersebut, BJI mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PCMB tahun ini, baik dari sisi teknis aplikasi, transparansi sistem seleksi, maupun mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun mendatang. “Kami meyakini Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat beserta jajarannya memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi. Namun apabila dalam pelaksanaannya regulasi tersebut justru menimbulkan banyak persoalan dan keresahan di masyarakat, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Arief. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin melalui sistem yang adil, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. “Harapan kami sederhana, yakni menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, mudah diakses, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik tanpa terkecuali. Yang lebih penting, jangan sampai aturan atau kebijakan yang dibuat justru menimbulkan trauma bagi anak-anak dan bahkan menjadi penyebab mereka kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan hingga berujung putus sekolah,” pungkas Arief Yolando yang juga menjabat sebagai Sekretaris PWI Kota Cirebon. (Asep Rusliman) Kontak Pengaduan PCMB 2026: 0878-4888-8484.

Indramayu,-Bidik-kasusnews.com,.Peningkatan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan antarkecamatan di Kabupaten Indramayu kini memasuki babak baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu resmi memulai pengerjaan betonisasi jalan ruas Karangampel – Juntikebon, dengan titik awal pengerjaan yang dipusatkan tepat di tapal batas antara Desa Sendang Kecamatan Karangampel dan Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat. Langkah taktis ini diambil untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan yang sebelumnya masih berupa aspal hotmix. Pengecoran sepanjang 734 meter ini nantinya akan menyambung langsung dengan konstruksi coran lama yang sudah ada di ruas tersebut. Dengan demikian, setelah proyek ini rampung, seluruh akses jalan di jalur tersebut akan bertransformasi total menjadi konstruksi beton seutuhnya. Kehadiran proyek senilai Rp 1.453.855.000 dari APBD Kabupaten Indramayu TA 2026 yang dikerjakan oleh CV Elvirza Karya Utama ini, disambut dengan rasa optimis oleh warga di kedua wilayah perbatasan desa. Penyambungan jalur beton ini dinilai sangat krusial bagi mobilitas harian warga Desa Sendang dan Desa Dadap. Dengan spesifikasi lebar 4,5 meter dan tinggi ketebalan mencapai 20 centimeter, jalan ini diproyeksikan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dalam menahan beban kendaraan. ​Arifin (45), warga Desa Sendang yang berada di sekitar area perbatasan, menyampaikan dampak positif dari realisasi proyek infrastruktur ini terhadap sektor ekonomi lokal. ​”Sebagai warga yang tiap hari beraktivitas di sini, saya sangat berterima kasih kepada Pemkab Indramayu. Pengecoran ini sangat kami tunggu-tunggu karena jalur ini urat nadi perekonomian warga antar-kecamatan. Kalau jalannya sudah dibeton semua begini, angkut barang dagangan jadi lebih cepat dan tidak terkendala lagi,” ungkap Ahmad saat memantau jalannya proyek, Minggu, (14/06/2026). ​Kondisi jalur yang akan terintegrasi penuh menjadi beton seutuhnya juga mendapat apresiasi dari para pengguna jalan yang setiap hari menggantungkan aktivitasnya di rute tersebut. ​”Alhamdulillah, akhirnya disambung juga dengan coran yang lama. Dulu pas lewat perbatasan ini sering kagok karena perbedaan kondisi jalan. Kalau sekarang dari batas Sendang sampai Dadap mau dijadikan beton semua, jelas kami sebagai pengendara merasa jauh lebih nyaman dan tenang saat melintas,” tutur Akhmad Mansyur (50), salah seorang pengguna jalan. Sementara itu, perwakilan CV Elvirza Karya Utama selaku kontraktor pelaksana menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan. Pihaknya juga meminta pengertian dari warga sekitar dan pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pembetonan. (Asep Rusliman)

KUNINGAN,-Bidik-kasusnews.com,. Komitmen menyukseskan swasembada pangan nasional bukan cuma di atas kertas, Menunjukkan intensitas dan totalitas yang luar biasa dalam melaksanakan program pemerintah, Kapolres Kuningan, AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., bersama Jajaran Polres Kuningan, Jawa Barat, membuktikannya dengan turun langsung ke sawah dan ladang untuk menemui para petani di wilayah Kabupaten Kuningan pada Selasa (16/6/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk bersinergi erat dengan para petani hebat di daerah. Aksi jemput bola ini diambil untuk memastikan program strategis nasional terkait ketahanan pangan berjalan mulus tanpa hambatan di tingkat tapak melalui tiga pilar utama, Cek Lapangan, Serap Aspirasi, dan Komitmen Monitoring Berkala. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Kuningan Kompol Eryda Kusumah, S.I.K., M.H., C.PHR., bersama Kasat Reskrim AKP Abdul Azis meninjau langsung perkembangan komoditas tanaman jagung, Jagung dipilih karena menjadi salah satu pilar strategis pangan lokal yang memiliki potensi ekonomi tinggi bagi warga Kuningan. Dialog Lesehan Serap Aspirasi dari Hulu ke Hilir Polisi tidak hanya datang untuk memantau, tetapi juga menggelar dialog lesehan yang hangat bersama para petani setempat. Langkah humanis ini dilakukan guna menyerap aspirasi dan memetakan masalah riil di lapangan—mulai dari kendala pola tanam, tantangan hama, hingga akses krusial terhadap pupuk dan air. Polres Kuningan menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial sesaat, Pihak kepolisian berkomitmen untuk melakukan update progres secara berkala dan monitoring ketat secara berkelanjutan, Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan terus dikawal perkembangannya hingga tuntas, memastikan tidak ada ruang bagi sumbatan birokrasi maupun gangguan teknis yang merugikan petani. Sinergi Taktis Lapangan, Polri Pengawal Utama Ketahanan Pangan Bagi kementerian terkait, aksi tegas Polres Kuningan ini mencerminkan bentuk manajemen risiko (risk management) yang konkret serta pengamanan jalur distribusi pangan dari hulu ke hilir, Polri berdiri di garda terdepan untuk memastikan stabilitas sektor agraris. * Fokus Pengawalan Ketat Kepolisian di Lapangan, Penyelesaian Kendala Teknis & Distribusi: Mengurai hambatan rantai pasok (seperti distribusi pupuk bersubsidi atau benih) agar tidak mengganggu kalender tanam. * Garda Keamanan Petani, Memastikan lingkungan pertanian kondusif dan bebas dari praktik pungli, mafia pupuk, atau spekulasi tengkulak nakal yang merugikan ekonomi petani. * Optimalisasi Hasil Panen, Mendorong produktivitas melalui pendampingan dan monitoring intensif agar target kuantum panen daerah dapat menyokong stok pangan nasional secara masif. Siap Siaga Jadi Pelindung “Pahlawan Pangan” Wakapolres Kuningan menegaskan bahwa kehadiran institusinya di sektor pertanian ini merupakan instruksi langsung dan tegas untuk mendukung penuh kedaulatan pangan mandiri, Polisi berkomitmen hadir dengan pendekatan yang humanis kepada petani, namun bertindak sangat tegas tanpa kompromi terhadap segala bentuk gangguan yang bisa menurunkan produktivitas lahan atau merusak rantai pasok. “Polres Kuningan selalu siap siaga, berdiri berdampingan dengan para petani. Kami tegaskan bahwa Polri mendukung penuh agenda ketahanan pangan ini, Kami akan terus memonitor dan meng-update setiap progres di lapangan secara konsisten,” ujar Kompol Eryda Kusumah dengan nada optimis. “Kami ingin memastikan para ‘pahlawan pangan’ ini bisa bekerja dengan tenang, fokus, dan aman tanpa perlu mengkhawatirkan gangguan keamanan atau permainan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya. Melalui sinergi yang kokoh, pengawasan yang ketat, serta monitoring yang kontinu antara aparat keamanan dan kelompok tani, Kabupaten Kuningan optimistis mampu mencetak lompatan produksi pertanian yang signifikan, Langkah totalitas ini sekaligus menjadi motor penggerak utama kesuksesan swasembada pangan nasional. (Asep Rusliman)

HSU, Bidik-kasusnews.com – Jajaran Polsek Amuntai Utara terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan lahan swasembada jagung di wilayah binaannya. Pada Selasa (16/6/2026), anggota Polsek Amuntai Utara turun langsung ke Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), untuk memonitor kondisi tanaman jagung yang terdampak tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Monitoring dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan perkembangan tanaman jagung tetap terjaga meski menghadapi tantangan cuaca yang kurang bersahabat. Lahan yang dipantau merupakan milik Kelompok Tani (Poktan) Sungai Bayan yang berada di Desa Panangkalaan. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, tanaman jagung menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dengan tinggi berkisar antara 90 hingga 110 sentimeter. Namun demikian, tingginya intensitas hujan menyebabkan sebagian area lahan mengalami genangan air. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat kelembaban tanah yang meningkat dan mengakibatkan sejumlah tanaman menunjukkan gejala daun menguning. Situasi ini menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman apabila tidak segera ditangani. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Amuntai Utara yang terdiri dari AIPTU Ferry A.P dan BRIPKA Sri Sugiarto melakukan pemantauan langsung sekaligus berkoordinasi dengan kelompok tani terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak genangan air terhadap tanaman jagung. Kapolsek Amuntai Utara menegaskan bahwa monitoring secara berkala akan terus dilakukan guna mengetahui perkembangan tanaman serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani di lapangan. Pendampingan ini merupakan bagian dari sinergi Polri dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program swasembada pangan. Meski menghadapi tantangan cuaca, para petani tetap optimistis tanaman jagung dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik apabila kondisi lahan segera membaik. Dukungan berbagai pihak, termasuk kepolisian, diharapkan mampu membantu petani menjaga produktivitas lahan pertanian di tengah perubahan cuaca yang tidak menentu. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Amuntai Utara terpantau aman dan kondusif. Monitoring ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting ketahanan pangan daerah dan nasional. (Agus)

HSU, Bidik-kasusnews.com – Jajaran Polsek Banjang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui pendampingan dan monitoring lahan pertanian jagung di wilayah binaan. Pada Selasa (16/6/2026), personel Polsek Banjang melakukan pemantauan perkembangan tanaman jagung di Desa Pulau Damar, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman jagung berjalan optimal sekaligus memberikan dukungan kepada para petani yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan dan swasembada jagung. Lahan yang dipantau merupakan milik Sadikin dan dikelola secara perorangan bersama Kelompok Tani (Poktan) Mandiri yang menjadi binaan Polri. Dengan luas mencapai 4 hektare atau sekitar 40.000 meter persegi, lahan tersebut ditanami jagung pakan varietas hibrida Bisi 18 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi. Berdasarkan hasil monitoring, tanaman jagung yang ditanam pada 12 Mei 2026 itu kini memasuki usia 35 hari dengan tinggi tanaman berkisar antara 40 hingga 50 sentimeter. Pertumbuhan tanaman dinilai cukup baik dan sesuai dengan target budidaya yang telah direncanakan. Dalam pengelolaannya, petani menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dan dolomit untuk menjaga kesuburan tanah, sementara pengendalian gulma dilakukan menggunakan herbisida Basmilang. Sebanyak 100 kilogram benih atau setara 100 bungkus telah ditanam di lahan tersebut dengan sistem pengolahan yang masih menggunakan peralatan manual. Petugas memperkirakan masa panen akan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Apabila kondisi cuaca dan perawatan tanaman tetap optimal, hasil panen diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi jagung di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Monitoring lapangan dilaksanakan oleh AIPTU Noryadi selaku Kepala Jaga bersama BRIGADIR Fahmi Rachman dan BRIPDA M. Alfito Gusna. Selain memantau perkembangan tanaman, personel juga berdialog dengan petani guna mengetahui berbagai kendala yang dihadapi selama proses budidaya. Kapolsek Banjang menegaskan bahwa pendampingan terhadap petani akan terus dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Kehadiran anggota kepolisian di sektor pertanian diharapkan dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan lahan produktif dan meningkatkan hasil panen. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Banjang terpantau aman, tertib, dan kondusif. Sinergi antara petani dan kepolisian ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendukung terwujudnya swasembada jagung menuju Indonesia Emas 2045. (Agus)

HSU, Bidik-kasusnews.com – Upaya mendukung program ketahanan pangan dan swasembada jagung terus dilakukan jajaran Polres Hulu Sungai Utara (HSU). Melalui Polsek Banjang, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pertanian jagung digelar di Desa Pulau Damar, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Selasa (16/6/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WITA tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas lahan jagung di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Banjang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budidaya jagung sebagai salah satu komoditas strategis yang berperan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, warga juga mendapatkan pemahaman terkait teknik budidaya yang baik, pemanfaatan lahan produktif, serta pentingnya sinergi antara petani dan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kegiatan penyuluhan tersebut dipimpin oleh personel Polsek Banjang yang terdiri dari AIPTU Noryadi selaku Kepala Jaga, BRIGADIR Fahmi Rachman, dan BRIPDA M. Alfito Gusna. Kapolres Hulu Sungai Utara melalui jajaran Polsek Banjang menegaskan bahwa pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan hasil pertanian jagung sekaligus memberikan motivasi kepada warga untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal. Selain mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran anggota kepolisian di tengah para petani diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi mitra dalam pembangunan sektor pertanian. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat Desa Pulau Damar menyambut positif penyuluhan yang diberikan karena dinilai bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian jagung. Melalui kegiatan seperti ini, Polsek Banjang terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tangguh dalam sektor pangan menuju Indonesia Emas 2045. (Agus)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Seorang warga Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, bernama Rikja mengeluhkan barang yang diterima dari pembelian secara daring melalui akun Facebook “AI SHOOP 6” karena tidak sesuai dengan pesanan yang dilakukan. Menurut Rikja, beberapa hari lalu orang tuanya tertarik dengan promosi baju batik pria lengan pendek yang ditawarkan akun tersebut. Setelah melakukan pemesanan dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD), paket diterima pada Selasa (16/6/2026). Namun saat paket dibuka, barang yang diterima berbeda dari produk yang dipesan. Bukan baju batik pria lengan pendek seperti yang ditawarkan, melainkan dua potong baju wanita dengan kualitas yang dinilai kurang baik. “Orang tua saya sangat kecewa karena barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan dan ditawarkan sebelumnya,” ujar Rikja. Ia menuturkan, pihak keluarga telah berusaha menghubungi penjual melalui saluran komunikasi yang tersedia untuk meminta penjelasan terkait ketidaksesuaian barang tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak penjual. “Kami sudah mencoba menghubungi penjual, tetapi tidak ada jawaban maupun respons sama sekali,” katanya. Atas kejadian tersebut, Rikja mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti saat berbelanja secara daring, khususnya melalui media sosial. Menurutnya, calon pembeli perlu memastikan kredibilitas penjual serta mencermati informasi produk sebelum melakukan transaksi. “Kami hanya ingin mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran barang yang terlihat menarik. Dalam kasus kami, barang yang diterima tidak sesuai pesanan dan penjual juga tidak dapat dihubungi,” ungkapnya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pihak pengelola akun Facebook “AI SHOOP 6” terkait keluhan yang disampaikan oleh pembeli. (Dicky)

Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,. Di tengah gencarnya seruan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, Sekretariat DPRD justru mengalokasikan anggaran belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp255.000.000 pada tahun anggaran 2026. Data tersebut terungkap dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Paket pengadaan itu tercatat dengan kode RUP 64901802, menggunakan metode E-Purchasing dan bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Ketua DPC Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Majalengka, Rudyanto Hutasoit, mempertanyakan besarnya pagu anggaran tersebut. Menurutnya, alokasi dana ratusan juta untuk langganan media tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang sedang melakukan efisiensi. “Dengan melihat kode RUP 64901802, satu paket belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah yang berada di Sekretariat DPRD Majalengka tersebut mencapai Rp255 juta. Disebutkan spesifikasi pekerjaan belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Majalengka, sehingga publik mempertanyakan anggarannya untuk media apa,” kata Rudyanto, Senin (15/06/26). Sorotan PJI: Transparansi dan Output Rudyanto merinci beberapa poin yang menjadi sorotan publik: 1. Besarnya Anggaran: Nilai Rp255 juta per tahun atau setara Rp21,25 juta per bulan dinilai tidak wajar. Jika asumsi biaya langganan per media Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan, anggaran itu cukup untuk 21 hingga 42 media. 2. Transparansi: Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai media mana saja yang menerima alokasi, berapa nilai kontrak per media, dan apa dasar penentuannya. 3. Output dan Mekanisme: Publik mempertanyakan indikator keberhasilan dari belanja tersebut. Apakah untuk keperluan kliping, monitoring pemberitaan, atau bentuk kerja sama publikasi. Mekanisme pembagian anggaran dan pihak yang memverifikasi realisasinya juga belum jelas. “Muncul pula pertanyaan berapa media yang menerima kerja sama dengan anggaran tersebut. Apa output keberhasilan dari belanja itu dan bagaimana mekanisme pembagian anggarannya,” tegas Rudyanto. Kontras dengan Kebijakan Efisiensi Alokasi ini menjadi perhatian karena berbanding terbalik dengan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan Pemkab Majalengka. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memangkas anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial. Rudyanto mendesak Sekretariat DPRD Majalengka untuk membuka data ke publik secara rinci. Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. “Kami meminta transparansi anggaran tersebut. Buka ke publik media apa saja, nilai kontrak berapa, dan hasil atau keluaran apa yang didapat DPRD dari belanja itu. Mari bersama-sama mengawasi,” pungkasnya. Pos belanja langganan media di lingkungan DPRD diketahui memang rutin dianggarkan setiap tahun. Namun, di tengah situasi efisiensi anggaran, nilai Rp255 juta dinilai perlu dijelaskan urgensi dan pertanggungjawabannya kepada publik. (Asep Rusliman)

Kuningan,-Bidik-kasusnews.com,.Kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II, Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta Launching Operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dilaksanakan di Desa Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan gizi masyarakat. Senin (15/6/2026) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Waka Polres Kuningan Kompol Eryda Kusumah, S.I.K., M.H., CPHR dan Kasat Narkoba Polres Kuningan Jojo Sutarjo, S.H., M.H., CPHR, bersama unsur pemerintah daerah, kelompok tani, dan para pemangku kepentingan terkait.Panen Raya Jagung Kuartal II menjadi momentum penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di daerah. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan hasil pertanian yang berkelanjutan.Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri** yang bertujuan memperkuat sistem penyimpanan dan distribusi hasil pertanian. Pembangunan gudang tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas pasokan pangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil panen di berbagai wilayah.Selain itu, Polri secara resmi meluncurkan operasional “166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri ” Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sehat. Waka Polres Kuningan Kompol Rryda Kusumah, S.I.K.,CPHR,. menyampaikan bahwa Polri siap mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi.“Melalui kegiatan ini, Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai,” ujarnya. Dengan terlaksananya Panen Raya Jagung Kuartal II, Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri, dan Launching Operasional 166 SPPG Polri di Desa Luragung, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta kualitas kesehatan masyarakat. (Asep Rusliman)