SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengakselerasi penanganan kawasan kumuh pasca disahkannya Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Regulasi tersebut diproyeksikan bukan sekadar payung hukum, melainkan instrumen percepatan penataan kota yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, menegaskan bahwa arah kebijakan kini tidak lagi bertumpu pada pola tambal sulam pembangunan fisik. “Perda tersebut mendorong pendekatan sistematis dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan kawasan eksisting hingga strategi pencegahan agar tidak muncul titik kumuh baru,” kata Frendy, Senin (2/3/2026). Ia menjelaskan, data dalam SK Kumuh Tahun 2021 mencatat luas kawasan kumuh mencapai 260 hektare. Hingga 2025, sekitar 100 hektare telah tertangani, menyisakan kurang lebih 160 hektare yang menjadi target lanjutan. Capaian ini menunjukkan progres signifikan, namun tetap membutuhkan percepatan lintas sektor. Menurut Frendy, tantangan terbesar bukan hanya pada keterbatasan anggaran, tetapi pada menjaga konsistensi kualitas kawasan yang telah ditata. Karena itu, Perda 2025 secara tegas memisahkan dua fokus besar, yakni peningkatan kualitas dan pencegahan. Pendekatan peningkatan kualitas diarahkan pada pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi. Sementara pencegahan diarahkan pada penguatan tata kelola, pengawasan, serta perubahan pola pikir masyarakat agar kawasan yang sudah tertata tidak kembali kumuh. “Yang kita dorong sekarang adalah keberlanjutan. Jangan sampai selesai dibangun, lalu tidak ada pengawasan dan pemeliharaan,” tegasnya. Dalam implementasinya, pemerintah akan mengoptimalkan Forum Perumahan Kawasan Permukiman sebagai ruang kolaborasi multipihak, melibatkan perangkat daerah, unsur masyarakat, lembaga, hingga NGO. Model ini diharapkan mampu memperkuat sinergi perencanaan dan pengawasan di lapangan. Selain itu, pada setiap proyek infrastruktur yang digarap DPUTR, dibentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dari unsur masyarakat. Kelompok ini berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan fasilitas publik tetap berfungsi dan terawat. Dukungan pembiayaan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk kawasan dengan luasan di atas 10 hektare seperti Benteng dan Cipanengah. Sementara wilayah di bawah 10 hektare tetap menjadi tanggung jawab Pemkot melalui APBD, termasuk penanganan di Kelurahan Selabatu yang tahun ini mendapat alokasi provinsi. Dengan strategi yang lebih progresif, Pemkot Sukabumi menargetkan penanganan kumuh tidak hanya berorientasi pada pengurangan luasan semata, tetapi juga transformasi kualitas lingkungan dan penguatan partisipasi warga sebagai fondasi kota yang lebih tertata dan berdaya saing. (Usep)

JATENG:Bidik-kasusnews.com JEPARA — Menyambut perayaan Hari Raya Idulfitri, Rutan Kelas IIB Jepara memperkuat koordinasi dengan Polres Jepara guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas meningkatnya aktivitas kunjungan dan mobilitas masyarakat selama momen Lebaran. Sinergi kedua instansi diwujudkan melalui peningkatan patroli gabungan, pengawasan intensif di area sekitar rutan, serta pengecekan kesiapan personel dan sarana pendukung keamanan. Upaya tersebut difokuskan untuk mencegah potensi gangguan sekaligus menjaga situasi tetap kondusif, baik di dalam maupun di luar lingkungan rutan.   Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Jepara, Bachtiar Oktaffiandi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi momen hari besar keagamaan. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan sekaligus memberikan rasa tenang bagi masyarakat.   “Kami terus memperkuat koordinasi dengan Polres Jepara agar seluruh kegiatan di dalam rutan berjalan aman dan terkendali. Ini juga bagian dari upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat selama perayaan Idulfitri,” ujarnya.   Ia juga menambahkan bahwa seluruh petugas telah disiagakan secara maksimal untuk menghadapi lonjakan aktivitas selama masa libur Lebaran. Kesiapan tersebut mencakup aspek personel, pengawasan, hingga sarana pengamanan yang mendukung operasional di lapangan.   Melalui kolaborasi ini, Rutan Jepara menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif selama perayaan Idulfitri.(Wely) Sumber:Humas Rutan Jepara

Bidik-kasusnews.com JAKARTA – Kasus dugaan penipuan bermodus investasi dan pinjaman online kembali mencuat dan menyeret nama seorang perempuan, Meity Jayasari alias Suri. Ia diduga menjalankan skema yang merugikan sejumlah korban dengan nilai kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.   Dalam dugaan praktik tersebut, Suri disebut beroperasi bersama beberapa orang terdekatnya, termasuk kakaknya Suryani alias Ani, serta pasangan masing-masing. Para korban yang mayoritas masih memiliki hubungan kekerabatan mulai angkat bicara setelah mengalami kerugian finansial yang signifikan.   Modus yang ditawarkan berupa kerja sama investasi pada usaha makanan ringan bernama Berkah Jaya Snack yang diklaim memiliki aktivitas produksi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Para korban dijanjikan keuntungan tetap setiap bulan, dengan nominal yang cukup menggiurkan.   Skema berjalan mulus di awal, di mana sejumlah korban sempat menerima keuntungan sesuai kesepakatan. Hal tersebut membuat tingkat kepercayaan meningkat, bahkan mendorong korban untuk menambah investasi atau mengajak pihak lain bergabung.   Namun, situasi berubah ketika pembayaran mulai mengalami keterlambatan hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Sejak saat itu, komunikasi dengan terduga pelaku disebut semakin sulit.   Salah satu korban mengaku tidak hanya kehilangan uang ratusan juta rupiah, tetapi juga aset berharga seperti kendaraan. Bahkan, ada korban yang diminta menyerahkan BPKB atau menggadaikan barang berharga sebagai bagian dari skema perputaran dana.   Selain itu, sejumlah korban lain juga mengaku diarahkan untuk mengajukan pinjaman online menggunakan identitas pribadi. Dana hasil pinjaman tersebut kemudian diserahkan kepada terduga pelaku dengan janji akan dikelola dan dikembalikan beserta keuntungan.   Berdasarkan data sementara yang dihimpun, jumlah korban terus bertambah dengan nilai kerugian yang bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Beberapa aset berupa kendaraan dilaporkan telah berpindah lokasi ke luar daerah, termasuk ke wilayah Kalimantan Timur.   Upaya penelusuran ke alamat yang diduga menjadi tempat tinggal terduga pelaku di Samarinda juga tidak membuahkan hasil. Rumah tersebut diketahui dalam kondisi kosong, memunculkan dugaan bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan lokasi.   Saat ini, para korban tengah mengumpulkan berbagai bukti seperti dokumen perjanjian, bukti transfer, serta catatan transaksi keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai dasar untuk melaporkan kasus tersebut secara resmi kepada aparat penegak hukum.   Pihak keluarga korban menegaskan akan menempuh jalur hukum agar kasus ini dapat diusut secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang dirugikan.   Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terduga pelaku terkait tudingan yang beredar. Kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bukti dan akan memasuki proses hukum setelah laporan resmi diajukan ke kepolisian.(HERI)

Kuningan Bidik-kasusnews.com,. Sebuah ruas jalan penghubung antara Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung dan Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang mendapatkan perbaikan melalui gotong royong yang digelar pada Senin (02/03/2026). Bersama Koptu Anjar Mardianto sebagai Babinsa Dusun Gunungkarung Koramil 1507/Luragung dan 15 orang warga masyarakat setempat, bahu membahu penuh semangat melaksanakan kerja bakti tersebut. Kerusakan jalan berupa lubang amblas terjadi akibat kombinasi hujan dengan intensitas tinggi dan seringnya lalu lintas kendaraan muatan berat yang melintas. “Ruas jalan yang diperbaiki memiliki lebar 4 meter dengan kedalaman lubang hingga 1 meter, berlokasi di Dusun Manis RT 16 RW 05 Desa Gunungkarung,” ujar Koptu. Untuk memastikan keamanan pekerja dan keselamatan pengguna jalan selama proses perbaikan berlangsung, jalur jalan tersebut telah ditutup sementara. Kegiatan gotong royong ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut sehari-hari. Koptu Anjar Mardianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara aparatur dan masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur lokal. “Dengan selesainya perbaikan, jalur jalan kini siap digunakan kembali dan diharapkan dapat bertahan lebih lama dengan pemeliharaan yang teratur dari semua pihak,” pungkasnya. (Asep Rusliman)

Bidik-kasusnews.com Jakarta — Polemik dunia pendidikan kembali mencuat setelah seorang wali murid mengungkap dugaan penahanan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh PKBM Golden Home Schooling yang berlokasi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.   Kasus ini bermula dari insiden disiplin di lingkungan sekolah, ketika seorang siswa kedapatan membawa handphone saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pihak sekolah kemudian memberikan sanksi berupa penulisan kalimat pernyataan sebanyak puluhan halaman.   Namun, menurut keterangan orang tua siswa, Rohana, persoalan justru berkembang setelah anaknya dipulangkan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Ia menilai tindakan tersebut membahayakan keselamatan anak karena tidak disertai fasilitas komunikasi.   “Anak saya dipulangkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Ini sangat kami sesalkan karena menyangkut keselamatan,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Jumat (27/2/2026).   Rohana juga menyoroti tindakan penyitaan handphone oleh kepala sekolah. Ia menduga perangkat tersebut tidak hanya disita, tetapi juga diakses tanpa izin.   Menurutnya, hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur larangan mengakses data pribadi tanpa hak. Dampak dari kejadian itu, siswa mengalami tekanan psikologis hingga akhirnya meminta pindah sekolah. Orang tua pun memutuskan untuk memindahkan anaknya pada April 2024 demi menjaga kondisi mentalnya.   Permasalahan kembali mencuat ketika proses pemindahan administrasi pendidikan tidak berjalan lancar. Rohana mengaku Dapodik anaknya tidak segera diproses, bahkan baru diselesaikan pada Februari 2026.   Ia juga menyebut adanya permintaan pembayaran SPP untuk bulan yang sudah tidak lagi diikuti oleh siswa tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait transparansi kebijakan lembaga pendidikan tersebut.   Upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak Suku Dinas Pendidikan setempat pada 26 Februari 2026 pun tidak membuahkan hasil maksimal, lantaran pihak sekolah tidak hadir dalam pertemuan tersebut.   Menariknya, setelah kasus ini ramai diberitakan sejumlah media online, proses pemindahan Dapodik justru segera diselesaikan oleh pihak sekolah.   Atas kejadian ini, Rohana berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap lembaga pendidikan terkait agar kejadian serupa tidak terulang.   Selain itu, ia juga mendorong instansi berwenang untuk menindaklanjuti dugaan maladministrasi, sebagaimana diatur dalam Ombudsman Republik Indonesia, guna memastikan hak-hak peserta didik dan orang tua tetap terlindungi dalam sistem pendidikan.(HERI)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa sekaligus prajurit terbaik TNI, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno, yang tutup usia pada Senin, (2/3/2026) pukul 06.58 WIB di RSPAD Gatot Soebroto. Kepergian almarhum menjadi kehilangan mendalam bagi TNI AD, mengingat beliau adalah tokoh prajurit senior yang dihormati dan merupakan bagian dari keluarga besar TNI, khususnya Angkatan Darat. Sepanjang hidupnya, beliau mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara melalui pengabdian panjang, baik di dunia militer maupun pemerintahan. Almarhum adalah lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1959 yang menapaki karier militer dari berbagai penugasan operasional hingga jabatan strategis. Dalam perjalanan pengabdiannya, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada periode 1986–1988. Di bawah kepemimpinannya, Angkatan Darat terus memperkuat profesionalisme, disiplin, serta soliditas satuannya, guna menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, beliau mengemban amanah sebagai Panglima ABRI periode 1988–1993, sebelum akhirnya diberikan kepercayaan oleh Bangsa Indonesia sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 di periode 1993–1998. Dalam kiprahnya di militer dan pemerintahan tersebut, beliau secara konsisten menunjukkan komitmen dan loyalitas tinggi terhadap negara, serta konsistensi dalam menjaga persatuan dan kepentingan nasional. Bagi prajurit TNI AD, almarhum dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, sederhana, dan berintegritas. Keteladanan, semangat pengabdian, serta dedikasi beliau akan senantiasa menjadi bagian dari nilai-nilai yang hidup dalam jiwa korsa Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta keikhlasan. Kepergian beliau meninggalkan jejak pengabdian yang akan selalu dikenang dalam sejarah TNI dan perjalanan bangsa Indonesia. (Agus)