Cirebon Bidik-kasusnews.com,.Polresta Cirebon melaksanakan Kegiatan Pengawalan Keluarga Korban Longsor Gunung Kuda menggunakan mobil patroli polsek dan mobil patroli satlantas saat bertemu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kegiatan pertemuan tersebut bertempat di Gedung Negara Kota Cirebon, Senin (2/6/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi S.H.,M.M, didampingi Sekda Jabar Dr. Drs. Herman Suryatman M.Si, dan diikuti Bupati Cirebon Drs. Imron Rosyadi M.Ag, Kapolresta Cirebon KOMBES POL SUMARNI, S.I.K.,S.H.,M.H., Baznaz Jabar Drs. Anang Jauharuddin, M.M.Pd, dan lainnya. “Tujuan utama pengawalan keluarga korban longsor Gunung Kuda dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat adalah untuk memberikan dukungan dan memastikan kelancaran komunikasi antara pemerintah dan keluarga yang berduka,” kata Kombes Pol Sumarni. Ia mengatakan, pengawalan itu bertujuan untuk memastikan pertemuan antara keluarga korban dan Gubernur Jabar berjalan lancar, aman, dan efektif dalam memberikan dukungan dan solusi bagi keluarga yang terkena dampak tragedi longsor Gunung Kuda Ds. Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon “Adapun pada saat kegiatan tersebut para keluarga korban diberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang bertujuan untuk secara keseluruhan, memastikan bahwa keluarga korban longsor Gunung Kuda dapat pulih dari tragedi ini dan membangun kembali kehidupan mereka,” ujarnya. (Asep Rusliman)

CIREBON Bidik-kasusnews.com,. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam, Polresta Cirebon menyelenggarakan kegiatan Trauma Healing untuk keluarga dan anak-anak korban longsor Gunung Kuda Cipanas yang terjadi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Kegiatan berlangsung pada hari Senin, 2 Juni 2025, mulai pukul 12.30 yang bertempat di Rumah Makan Bageur Tengkleng, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon, KOMBES POL SUMARNI, S.I.K., S.H., M.H., yang didampingi oleh jajaran pejabat utama Polresta Cirebon, antara lain Kasat Lantas MANGKU ANOM SUTRESNO, S.H., S.I.K., M.H., Kasat Reskrim, para Kapolsek dari Polsek Gempol, Arjawinangun, Sumber, Dukupuntang, Ciwaringin, dan Panguragan, Kasi Humas, serta Plh Kasi Propam. Hadir pula Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Bunda Vivi, perangkat desa setempat, Serta keluarga korban. Kegiatan Trauma Healing ini menjadi langkah nyata Polresta Cirebon dalam memberikan perhatian psikologis bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak langsung bencana alam. Dalam suasana penuh kebersamaan dan empati, anak-anak diajak bermain berbagai permainan edukatif dan hiburan yang dipandu oleh Tim Trauma Healing Polwan Polresta Cirebon. Mereka juga diajak bernyanyi bersama, melantunkan hafalan surat-surat pendek, dan mengikuti kegiatan interaktif lainnya yang bertujuan untuk membantu mengurangi trauma pascabencana. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kehadiran negara melalui institusi kepolisian di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan dukungan moril dan psikologis kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak korban longsor mendapatkan perhatian yang layak, terutama dalam aspek psikologis. Dengan dukungan dan kegiatan positif ini, kami berharap mereka bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh,” ujar Kapolresta Sumarni. Sementara itu, Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Bunda Vivi, turut mengapresiasi inisiatif Polresta Cirebon yang telah menggelar kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak korban bencana. Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam upaya pemulihan trauma, terutama bagi anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan dalam situasi berduka. Dalam kegiatan tersebut, terlihat raut wajah ceria dari para anak-anak korban saat mengikuti setiap permainan dan hiburan yang disiapkan. Orang tua dan keluarga korban pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari jajaran kepolisian yang telah membantu meringankan beban mereka, baik secara moral maupun psikologis. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pemulihan trauma, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat. Melalui pendekatan humanis seperti ini, Polresta Cirebon menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan empatik. Di akhir kegiatan, Polresta Cirebon juga memberikan bingkisan dan makanan ringan kepada anak-anak sebagai bentuk kasih sayang dan semangat untuk kembali menatap masa depan dengan harapan baru. Suasana haru dan syukur menyelimuti kegiatan hingga penutupannya, menandai keberhasilan program Trauma Healing hari itu. (Asep Rusliman)

Sukabumi,Bidik-Kasusnews.com – Dua rumah milik Suhi (70) dan anaknya, Idi (40), di Kampung Bumi Indah, RT 01/RW 05, Desa Mangunjaya, Kecamatan Bantargadung, ludes terbakar pada Senin (2/6/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Api diduga berasal dari korsleting listrik di rumah Suhi. Karena jarak rumah yang berdekatan, api cepat merembet ke rumah anaknya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum bantuan datang. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Bantargadung, Sihabudin, membenarkan kejadian itu. “Dua unit rumah rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa,” katanya. Camat Bantargadung, Asep Rusli, menjelaskan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 09.00 WIB dari aparatur desa. “Kejadian di Kampung Bumi Indah. Begitu dapat laporan, kami langsung cek ke lokasi,” jelasnya. Beruntung, para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban luka maupun jiwa. Namun, kerugian materil diperkirakan mencapai Rp.80 juta. Saat ini, warga setempat bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Bantuan dari pihak desa dan kecamatan juga tengah diupayakan untuk membantu korban terdampak. Pihak berwenang mengimbau warga agar lebih waspada terhadap potensi kosleting listrik dan rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah kejadian serupa.DICKY, S

Gubernur Jawa Tengah Terima Aduan Orang Tua Murid Terkait SPMB JATENG:Bidik-kasusnews.com SEMARANG – Ratusan aduan terkait proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2025/2026 di Jawa Tengah berhasil diselesaikan dengan cepat dan tepat. Para orang tua calon siswa mengapresiasi pelayanan posko aduan SPMB yang dinilai responsif dan solutif. Salah satu orang tua, Betty, mengaku sempat menghadapi kendala terkait alamat tempat tinggal yang masih tercatat di domisili lama. Padahal, keluarganya telah pindah dari Semarang Tengah ke Semarang Barat. > “Kami diberi tahu, nanti saat scan Kartu Keluarga di SMA tujuan, datanya akan otomatis menyesuaikan alamat terbaru. Alhamdulillah, cepat dan ada solusinya,” ujar Betty saat melapor di Posko Utama SPMB 2025, Aula Ki Hadjar Dewantara, Kantor Disdikbud Jateng, Senin (2/6/2025). Hal serupa dialami Tetty, yang anaknya baru mendaftar tahun ini karena sempat tertunda akibat sakit. Ia sempat bingung karena Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) anaknya tidak muncul. > “Anak saya lulus SMP tahun lalu, tapi karena sakit baru daftar sekarang. Petugas menjelaskan langkah-langkah pendaftaran untuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Saya lega karena akhirnya bisa lanjut daftar,” katanya. Gubernur Tinjau Posko, Tekankan Pelayanan Profesional Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut meninjau langsung posko utama SPMB 2025. Dalam kesempatan itu, ia berdialog dengan para orang tua dan menegaskan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan profesional. > “Saya wanti-wanti, petugas harus profesional, melayani dengan senyum, dan memberikan solusi. Jangan sampai ada komplain yang tidak segera ditangani,” tegas Luthfi. Ia juga mengingatkan bahwa proses SPMB harus bersih dari praktik titipan atau pungutan liar. Menurutnya, proses seleksi harus dilakukan secara normatif agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berintegritas. 600 Lebih Aduan Masuk, Mayoritas Bersifat Administratif Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Syamsudin Isnaini, mencatat lebih dari 600 aduan telah masuk sejak layanan posko dibuka pada 26 Mei 2025. Sebagian besar masalah berkaitan dengan data administrasi, seperti ketidaksesuaian data Kartu Keluarga, NISN, dan ordinat alamat. > “Rata-rata kendalanya pada data Dapodik yang belum diperbarui, karena itu input-nya dari sekolah asal (SMP/MTs). Ketika orang tua pindah alamat dan tidak melaporkan, sistem masih membaca data lama,” jelas Syamsudin. Hingga pukul 12.35 WIB, jumlah akun yang telah mengajukan di laman resmi SPMB (https://spmb.jatengprov.go.id) tercatat mencapai 111.856 akun. Layanan aduan tidak hanya tersedia di posko utama, tetapi juga di 13 cabang dinas pendidikan dan 640 SMA/SMK yang ditunjuk sebagai posko pendampingan. Masyarakat juga bisa menyampaikan aduan melalui call center (024) 86041265 atau WhatsApp 0813 1895 7197. Kuota dan Jalur Khusus Untuk tahun ajaran 2025/2026, kuota SPMB Jateng tersedia sebanyak 230.199 kursi, mencakup SMA/SMK negeri, tiga SMK Negeri berbasis asrama (boarding), 15 SMK semi-boarding, SMA Keberbakatan Olahraga, serta 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menerima peserta didik dari keluarga kurang mampu.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id

SUKABUMI,BIDIK-KASUSNEWS.COM-Pada Senin pagi, 2 Juni 2025, suasana Aula Kodim 0622/Kab. Sukabumi tampak berbeda. Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Desy Ratnasari, M.Psi., Psikolog, hadir langsung untuk bersilaturahmi bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLV Kodim 0622. Kunjungan kerja tersebut menarik perhatian, mengingat perannya tidak hanya sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai sosok publik yang dekat dengan masyarakat. Pelatun lagu lawas Tenda Biru itu adalah asli warga Sukabumi. Acara dihadiri sekitar 150 orang, mulai dari Dandim Letkol Kav Andhi Ardana Valerianda, SH, Ketua Persit Ny. Yenni Andhi Ardana Valeriandra Putra, perwakilan Polsek Palabuhanratu, hingga anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi antara unsur militer, kepolisian, legislatif, dan organisasi istri prajurit dalam menjaga kekuatan moral keluarga besar TNI. Dalam sambutannya, Dandim menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang telah diberikan Dr. Desy kepada Kodim 0622/Kab. Sukabumi. “Kami mengapresiasi bantuan nyata berupa mobil dinas truk, tenda peleton, serta meja kursi lapangan yang telah disalurkan untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di wilayah Sukabumi,” ujar Letkol Kav Andhi. Dalam pengarahannya Desy menegaskan bahwa kunjungannya kali ini bukan sekadar seremonial, melainkan kesempatan langsung untuk mendengar aspirasi para prajurit dan ibu-ibu Persit. “Saya akan rerus memotivasi serta berbagi kiat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga prajurit maupun pengembangan karir yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya. Tak hanya itu, politisi dari Partai Amanat Nasional ini juga membeberkan rencana pengajuan bantuan tambahan berupa mobil operasional khusus bagi Persit, agar mendukung kegiatan mereka di lapangan. Selain itu, ia menyebutkan tengah mendorong pembahasan kenaikan tunjangan dukungan operasional (duk ops) Babinsa di Komisi I DPR RI, sebagai bentuk penguatan kesejahteraan personel di tingkat terdepan. Kegiatan yang penuh kehangatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Kodim 0622/Kab. Sukabumi menyerahkan cenderamata kepada Desy sebagai kenang-kenangan Sementara Desy sebagai balasan membagikan buku panduan Zikir Petang. Kepada semua ibu-ibu Persit, sebagai bekal rohani untuk memperkuat ketenangan hati dan jiwa mereka. Menutup acara, Dandim menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Dr. Desy Ratnasari juga telah menjadwalkan kunjungan ke Koramil-Koramil di bawah wilayah Kodim 0622/Kab. Sukabumi. DICKY / UM

Sukabumi,Bidik-Kasusnews.com – Dua rumah milik Suhi (70) dan anaknya, Idi (40), di Kampung Bumi Indah, RT 01/RW 05, Desa Mangunjaya, Kecamatan Bantargadung, ludes terbakar pada Senin (2/6/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Api diduga berasal dari korsleting listrik di rumah Suhi. Karena jarak rumah yang berdekatan, api cepat merembet ke rumah anaknya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum bantuan datang. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Bantargadung, Sihabudin, membenarkan kejadian itu. “Dua unit rumah rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa,” katanya. Camat Bantargadung, Asep Rusli, menjelaskan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 09.00 WIB dari aparatur desa. “Kejadian di Kampung Bumi Indah. Begitu dapat laporan, kami langsung cek ke lokasi,” jelasnya. Beruntung, para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban luka maupun jiwa. Namun, kerugian materil diperkirakan mencapai Rp.80 juta. Saat ini, warga setempat bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Bantuan dari pihak desa dan kecamatan juga tengah diupayakan untuk membantu korban terdampak. Pihak berwenang mengimbau warga agar lebih waspada terhadap potensi kosleting listrik dan rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah kejadian serupa. DICKY, S

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 02 Juni 2025 – Kepala Rutan Kelas IIB Jepara, Renza Maisetyo, melakukan pengecekan senjata api yang digunakan oleh petugas keamanan Rutan Jepara. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa senjata api dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam situasi darurat. Dalam kegiatan pengecekan senjata api, Kepala Rutan Jepara memeriksa kondisi senjata api, termasuk kebersihan, fungsi, dan keamanannya. Beliau juga memastikan bahwa petugas keamanan telah memahami prosedur penggunaan senjata api yang benar dan aman. *Pengecekan Senjata Api Rutin* Pengecekan senjata api ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Rutan Jepara untuk memastikan keamanan dan keselamatan di dalam Rutan. Kepala Rutan Jepara menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan di dalam Rutan, serta memastikan bahwa petugas keamanan telah siap menghadapi situasi darurat. Dengan melakukan pengecekan senjata api, Rutan Jepara menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keselamatan di dalam Rutan. Kepala Rutan Jepara berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan petugas keamanan dalam menghadapi situasi darurat.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 2 Juni 2024 – Rutan Kelas IIB Jepara menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini. Upacara yang dilaksanakan di lapangan Rutan Jepara ini diikuti oleh seluruh Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam upacara tersebut, Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Beliau membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang menekankan pada Program Pemerintah dalam pembangunan nasional dengan menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. “Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial,” ujar Renza Maisetyo. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini dilaksanakan dengan khidmat dan penuh rasa hormat. Seluruh peserta upacara mengikuti prosesi upacara dengan tertib dan disiplin. *Makna dan Tujuan Upacara* Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini bertujuan untuk mengenang dan memperingati momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, upacara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan pegawai dan WBP. Dengan melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Rutan Jepara menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan pegawai dan WBP. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – 2 Juni 2025 Rumah Tahanan Negara (Rutan) Jepara menyatakan siap mensukseskan Program asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi pelayanan publik, Serta Melaksanakan Sepenuhnya 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Rutan Jepara, Reza Maisetyo, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dengan menjalankan berbagai program dan inovasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, menjunjung hak asasi manusia, dan memberikan pembinaan yang bermakna bagi warga binaan. > “Kami ingin Rutan Jepara menjadi lembaga yang profesional, transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi,” ujar Reza. Fokus pada Tiga Misi Utama Dalam menjalankan tugasnya, Rutan Jepara mengusung tiga misi utama: 1. Menegakkan tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi. 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan masyarakat. 3. Membangun budaya kerja yang jujur dan berorientasi pada hasil. Ketiga misi ini sejalan dengan semangat reformasi yang didorong oleh Presiden Prabowo, yaitu keberanian melakukan perubahan, peningkatan efektivitas pelayanan, dan keadilan sosial. Langkah-Langkah Konkret Beberapa upaya yang telah dilakukan Rutan Jepara di antaranya: Digitalisasi layanan, untuk memudahkan akses dan meningkatkan transparansi. Pelatihan rutin bagi petugas, agar lebih profesional dan humanis. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi, guna menciptakan lingkungan kerja yang adil. Evaluasi berkala, agar pelayanan terus membaik. Pembinaan dan Keamanan Jadi Prioritas Selain menjaga keamanan, Rutan Jepara juga fokus pada pembinaan warga binaan. Mereka diberikan pelatihan keterampilan dan bimbingan agar siap kembali ke masyarakat setelah masa hukuman selesai. Untuk keamanan, Rutan menerapkan pengawasan CCTV 24 jam, razia rutin, dan pelatihan khusus untuk petugas pengamanan. Hak-Hak Warga Binaan Dijamin Reza juga menekankan bahwa hak-hak warga binaan menjadi perhatian penting. Di antaranya: Layanan kesehatan yang layak dan mudah diakses. Akses terhadap bantuan hukum dan pembinaan keagamaan. Sosialisasi hak secara rutin. Penanganan aduan secara cepat dan terbuka. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Rutan Jepara menargetkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan memperkuat integritas dan tata kelola yang bersih. Reza berharap dukungan dari semua pihak agar reformasi ini bisa berjalan maksimal. > “Kami siap bersinergi demi pemasyarakatan yang lebih baik dan berkeadilan,” pungkasnya. (Wely-jateng)

Majalengka, Bidik-kasusnews.com -Pemerintah Desa (Pemdes) Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dalam waktu dekat ini terancam akan dilaporkan ke pihak berwenang. Akan dilaporkannya Pemdes Burujul Kulon ke pihak berwenang tersebut yakni atas dugaan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat pemohon pada program Pendaftaran Tanah Sistemasis Lengkap(PTSL) Pernyataan ini diungkapkan oleh seseorang yang minta dirahasiakan identitasnya, sebut saja Mr. X, Kepada awak media, ia mengatakan akan segera melaporkan dugaan pungli oleh Pemdes Burujul Kulon pada program PTSL tahun 2024 tersebut ke pihak berwenang karena dinilai telah menabrak regulasi yang berlaku dan merugikan masyarakat. Seperti diketahui sebelumnya bahwa pihak Pemdes Burujul Kulon diduga memungut uang senilai Rp.200.000 sampai Rp 600.000 kepada masyarakat pemohon pada program PTSL tahun 2024 dengan alasan untuk biaya administrasi. Nominal itu, diminta secara langsung oleh perangkat Desa Burujul Kulon,namun ditulis dikwitansi tertera Rp 150.000. Dugaan perbuatan melanggar hukum ini Kuwu Desa Burujul Kulon Aksan saat dikonfirmasi di Desa nya,malah yang menjelaskan dari Ketua LPM,kepada awak media Ketua LPM inisial YD ,malah bertanya dari mana info nya.alhasil sepertinya pungli PTSL di Desa Burujul Kulon nyatanya ada,karena bukti rekaman dan Vidio korban Pungli sudah kami kantongi. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Majalengka melalui Kepala Seksi (Kasi) PHP, kepada tim media menyatakan dengan tegas bahwa program PTSL tahun 2024 tersebut dikenakan biaya Rp. 150.000. Hal senada juga dikatakan oleh pihak Tim Panitia BPN Kabupaten Majalengka Diungkapkannya, ketika memang ada pungutan melebihi pada Nominal yng sudah ditetapkan pada Program PTSL tersebut tidak menutup kemungkinan yang melakukan adalah pihak pemerintah desa. (Redaksi)